REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara mengultimatum, pengembang harus menyelesaikan masalah konsumen apartemen Meikarta dalam waktu tiga bulan. Dia memasang waktu masalah itu harus selesai paling lambat pada 23 Juli 2025.

"Bapak James Riady dan John Riady boleh sekali ini ikut saya, kalian bayarkan. Boleh tidak saya minta waktunya tiga bulan," ujar Ara dalam mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta di Jakarta, Rabu (23/4/2025) malam WIB.

Dengan demikian, sambung dia, pengembang harus menyelesaikan masalah yang dialami konsumen Meikarta paling lambat pada 23 Juli 2025. "Mungkin saya rasa ini pencapaian yang luar biasa," kata Ara.

Dalam mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta, Ara mempertemukan konsumen dengan bos Lippo Group, yaitu James dan John Riady. BENAR atau "Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan" merupakan layanan pengaduan masalah perumahan yang digagas Kementerian PKP dan telah diluncurkan pada Rabu (26/3/2025).

Ara meminta agar permasalahan itu diselesaikan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar konsumen segera mendapatkan unit Meikarta secepatnya. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta untuk mengetahui jumlah dana masyarakat konsumen yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Dalam kesempatan sama, James Riady menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP dan jajaran kementeriannya yang telah mengambil inisiatif mempertemukannya dengan konsumen. "Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri PKP, ikut saja arahan Pak Menteri PKP, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri PKP tidak selesai," kata James.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meminta manajemen Lippo Group untuk segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diadukan konsumen Meikarta dalam kurun 3 bulan ke depan atau selambat-lambatnya Juli 2025.

Ara menjelaskan, aduan tersebut ditampung lewat layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dalam laporan yang disampaikan, hingga saat ini Kementerian PKP telah menampung sebanyak 102 aduan dengan nilai kerugian mencapai Rp26,85 miliar. Sejalan dengan hal itu, Ara meminta agar manajemen Lippo Group dapat menindaklanjuti aduan 102 konsumen Meikarta paling lambat Juli 2025.

“Boleh gak saya minta waktunya 3 bulan cukup? Berarti 23 Juli 2025,” tanya Ara kepada CEO Lippo Group James Riady di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Menanggapi hal itu, CEO Lippo Group, James Riady memastikan penyelesaian ganti rugi sebesar Rp26,85 miliar dapat rampung sebelum Juli. Pasalnya, tambah James, pada dasarnya PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memiliki likuiditas yang cukup untuk merampungkan proyek Meikarta.

“Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, ya jadi tolong kalau bisa jangan berlarut. Lebih cepat lebih baik, jadi kuncinya adalah dokumen [konsumen] lengkap,” ujarnya.

Pada saat yang sama, James juga melayangkan rasa keberatan usai Menteri PKP menyebut bakal turun gunung membayarkan cicilan para konsumen menggunakan uang pribadinya. James berpandangan, upaya itu hanya akan menimbulkan spekulasi bahwa proyek Meikarta kekurangan likuiditas.

“Saya izin kalau Bapak sampai keluarkan uang, itu kan berarti [seolah-olah] Meikarta-nya kasihan, seperti yang tidak bisa survive,” ucap James.

Pada saat yang sama, James juga meyakinkan Menteri PKP terkait dengan kesanggupan Lippo Karawaci merampungkan proyek tersebut.

Pasalnya, dia mengaku hingga saat ini pembangunan terus berlanjut. Bahkan, Lippo Group memastikan telah menyalurkan 16.000 unit apartemen kepada konsumen.

“Saya juga tanya apakah mereka [LPKR] memiliki keuangan untuk menyelesaikan semua, karena mereka tidak ada satu sen pun utang. Jadi, mungkin ini juga memberikan satu background, saya juga sudah tanya kepada LPKR sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16.000-an [unit],” pungkasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memanggil bos Lippo Group James Riady buntut berlarut-larutnya kasus Meikarta.

Ia meminta James segera menuntaskan kasus perumahan Meikarta.

James terlihat di Kantor PKP sekitar 16.00 WIB. Ara langsung mengajak James naik ke lantai 23, lokasi pertemuan Lippo Group dengan konsumen Meikarta.

Ara tidak langsung membahas kasus Meikarta. Dia justru bercerita ke James tentang bantuan sejumlah konglomerat untuk program pemerintahan.

Lalu Ara mempertemukan James Riady dengan beberapa petinggi Harian Kompas. Ara mengatakan banyak aduan konsumen yang membeli unit apartemen Meikarta karena iklan di Harian Kompas.

Petinggi Harian Kompas sempat tak terima dengan tudingan berpihak ke Meikarta. Dengan perlahan, mereka menjelaskan keberpihakan Harian Kompas tetap untuk rakyat.

"Baik, Pak, saya tidak mau bertele-tele, langsung kita mulai saja," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

Dia menyudahi pertemuan kecil dengan Meikarta dan Harian Kompas. Setelah berdoa bersama, mereka masuk ruang rapat menteri yang sudah dipenuhi wartawan dan konsumen Meikarta.

James Riady terlihat didampingi anaknya yang juga petinggi Lippo Group, John Riady. Mereka didampingi beberapa petinggi Meikarta.

Saat masuk ruangan, Ara meminta James menyapa para konsumen Meikarta.

"Salaman dulu dengan Pak James," kata Ara menyapa para konsumen. James pun masuk ruangan sambil menyalami para konsumen.

Konsumen Meikarta yang mengalami kerugian, setelah membeli unit apartemen tapi tak kunjung dapat unit, semakin bertambah. Konsumen yang sudah tervalidasi mengalami kerugian ada sekitar 35 orang hingga saat ini.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur, mengungkapkan, dari 35 konsumen Meikarta yang tervalidasi memiliki total kerugian hingga Rp 6,8 miliar.

"Ada 35 konsumen yang masuk, yang datang, kita sudah validasi. Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 M (yang) harus dikembalikan. Memang hasil validasi itu ada 1-2 dokumen yang belum lengkap. Ini yang masih kita bereskan," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Senin (21/4/2025).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Dari total 35 konsumen yang sudah tervalidasi ini, ada 25 konsumen yang berasal dari komunitas peduli Meikarta, sementara 10 konsumen lainnya melaporkan melalui layanan BENAR-PKP. Hingga 17 April 2025, kata Fitrah, ada 78 aduan terkait Meikarta yang masuk melalui layanan BENAR PKP. Sebagian besar aduan mengenai mandeknya serah terima unit yang sudah dibeli oleh konsumen Meikarta.

"Yang baru kita validasi baru 35 (konsumen) makanya sekarang kita tindak lanjutin ini. Tapi dari 103 (laporan, 25 dari komunitas peduli Meikarta dan 78 dari BENAR-PKP), ada satu pengaduan terkait dengan pengelolaan apartemennya, bukan terkait serah terima unit Meikarta," paparnya.

Fitrah menargetkan pihaknya dapat menyelesaikan permasalahan Meikarta ini paling lambat dalam waktu empat bulan.

Sebagai informasi, pada Kamis (10/4) lalu, Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta untuk memverifikasi data terkait hak yang belum dipenuhi, seperti mendapatkan unit maupun refund. Kementerian PKP menargetkan proses tersebut terlaksana dalam waktu empat bulan ke depan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, saat melakukan doorstop di kantor Kementerian PKP di Jl. Raden Patah 1, Jakarta Selatan.

"(Dalam 4 bulan) targetnya semua tuntutan dari konsumen terpenuhi. Tuntutan dari konsumen satu mendapatkan unit atau mendapatkan ganti uang sesuai apa yang mereka kerugian apa yang mereka dapatkan," katanya kepada awak media kala itu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah melaporkan kisruh pengembangan hunian vertikal Meikarta kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ara menegaskan, dirinya bakal mengawal kisruh Meikarta hingga para konsumen mendapat hunian yang telah dibelinya.

“Dan saya sudah laporkan kepada Presiden Prabowo, Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan dan kita memang banyak sekali pengaduan [terkait Meikarta],” kata Ara saat ditemui di sela-sela agenda Halalbihalal Apindo di Jakarta, Senin (14/5/2025).

Pasalnya, tambah Ara dirinya mengaku telah mengantongi seluruh aduan yang masuk terkait Meikarta. Aduan itu didapatnya lewat kanal pengaduan Kementerian PKP serta dukungan data aduan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pada saat yang sama, Ara menyebut Presiden Prabowo memberikan respons positif mengenai aduannya tersebut.

“Presiden [Prabowo] mendukung, berkomitmen menegakkan hukum,” pungkasnya.

Adapun, Ara dijadwalkan bakal bertemu dengan petinggi Lippo Group selaku pengembang Meikarta pada 23 April 2025.

Ara menekankan telah bersurat kepada James Riady maupun John Riady untuk dapat menghadiri langsung pertemuan tersebut tanpa mengirim perwakilan.

“Kita terbuka ya, hari Rabu [23 April 2025] datang jam 4 sore ke sini [kantor PKP] ya. Saya sudah ngomong sama Bapak James untuk datang kesini tanpa diwakili dan Pak John,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ara memang telah menegaskan bakal melakukan penyelesaian aduan konsumen Meikarta yang meminta ganti rugi dapat rampung dalam kurun waktu 4 bulan.

Adapun, tuntutan tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan. Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," katanya, Kamis (10/4/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (PKP) akan memanggil bos Lippo Group John Riady pada pekan ini buntut kasus konsumen Meikarta yang tak kunjung menerima unit huniannya.

Ia mengatakan pemanggilan John Riady telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah laporkan kepada presiden, presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," katanya di sela-sela Halal Bihalal APINDO di Ayana Midplaza Jakarta, Senin (14/4).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia sejatinya telah meminta bertemu dengan John Riady. Namun belum bisa terlaksana karena bos Lippo Group itu sedang di luar negeri.

"Kemarin kan Pak John Riady WA (WhatsApp) saya, dia lagi di luar negeri, oke saya bilang saya tunda, tapi saya minta Anda (John Riady) datang," katanya.

Lebih lanjut Ara mengatakan memang banyak sekali pengaduan masyarakat terkait perumahan. Hal tersebut ia dengar dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Karena itu, Kementerian PKP meluncurkan layanan "911 BENAR-PKP" yang akan menerima pengaduan konsumen terkait perumahan.

"Kita serius kita membuat 911 Benar PKP, sehingga aduan-aduan itu bisa ditindaklanjuti," katanya.

Sebelumnya, proyek perumahan Meikarta menyita perhatian publik sejak 2016. Proyek ini dikenal karena promosinya yang masif di berbagai kanal iklan, termasuk media massa.

Namun seiring berjalannya Waktu pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan. Padahal, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cash keras bertahap.

Kementerian PKP kini mulai memvalidasi berkas korban kasus perumahan Meikarta. Kementerian mempertemukan paguyuban konsumen Meikarta dengan pihak Lippo. Dalam pertemuan di Jakarta hari ini, PKP memfasilitasi pengecekan keabsahan dokumen para konsumen.

"Kami tidak mengkotak-kotakkan, baik itu dari paguyuban ataupun dari konsumen perorangan, kami tampung semuanya," kata Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Salah seorang perwakilan konsumen Meikarta, Yosafat Erland, mengatakan kerugian yang diterima para korban selama ini cukup besar.

"Kalau dari paguyuban itu totalnya, kalau semuanya hadir, itu 26 orang itu di Rp4,5 miliar," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kisruh konsumen dengan pengembang Meikarta mulai menemui titik terang. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berjanji menyelesaikan aduan konsumen Meikarta yang terkatung-katung dengan Lippo Group.

Sebelumnya, sejumlah konsumen Meikarta menuntut ganti rugi kepada pihak Lippo Group usai tak kunjung menerima unit meski telah melakukan pelunasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah konsumen Meikarta menuntut ganti rugi kepada pihak Lippo Group usai tak kunjung menerima unit meski telah melakukan pelunasan. Tuntutan tersebut disampaikan langsung kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Salah seorang konsumen, Jefri Victor Garinding mengaku bahkan telah membayar lunas unit hunian di Meikarta sejak 2015. Akan tetapi, hingga saat ini dirinya belum menerima unit tersebut.

“Karena ini sudah kami membelinya dari tahun 2015 dan 2017 secara tunai, saya pertama beli di tipe studio luasnya 35 meter sekian,” kata Jefri saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Jefri mengaku membeli unit Meikarta tersebut dari uang tabungannya dengan maksud sebagai bentuk investasi. Akan tetapi, 10 tahun berlalu unit itu belum kunjung serah terima.

Dia juga menjelaskan sempat diminta untuk menyetujui proses ganti unit oleh manajemen Meikarta. Alasannya, unit yang dibelinya masih belum akan dibangun dalam waktu dekat.

“Saya digeser karena katanya tower 1 itu masih lama karena ada permasalahan. Terus kita ditawarin lagi pindah tower di tahun 2020. Saya diminta tanda tangan, ya enggak apa-apa yang penting saya terima secepatnya. Nah di sini saya dipindahin ke towernya yang sekarang katanya sudah berjalan, tapi saya sering ke sana tidak ada progres sama sekali tower itu,” tegasnya.

Seiring dengan hal itu, Jefri meminta agar pihak manajemen dapat memenuhi tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh konsumen. Di mana, konsumen sendiri membuka dua opsi yakni pengembalian uang atau ganti unit yang telah rampung dibangun.

“Mungkin kalau menurut saya memang ada dua solusi. Satu, mengembalikan dana tunai kepada kami dalam tenggat waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua, memberikan unit secepatnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta penyelesaian aduan konsumen Meikarta yang meminta ganti rugi dapat rampung dalam kurun waktu 4 bulan.

Adapun, tuntutan tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan. Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," katanya, Kamis (10/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat aduan dari 26 konsumen Meikarta yang hingga saat ini belum kunjung menerima unit yang dibelinya.

Asosiasi Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Yosafat Erland mengatakan, total kerugian konsumen yang masuk ke dalam laporannya mencapai Rp4,5 miliar yang terdiri dari 26 konsumen.

“Kalau dari paguyuban itu terdiri dari 26 orang, itu kerugiannya di Rp4,5 miliar,” kata Yosafat saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Yosafat menjelaskan, kerugian per individu yang ditanggung 26 konsumen Meikarta itu berada di kisaran Rp180 juta hingga Rp300 jutaan.

Dia menjelaskan, mayoritas pihak konsumen meminta agar ganti rugi dilakukan dalam bentuk pengembalian uang dan menolak penggantian unit.

“Jadi itu saya menyebutnya pemenuhan hak, karena setiap orang ada keinginannya masing-masing. Ada yang memang ingin diganti unit, ada yang memang ingin dikembalikan [uangnya yang sudah masuk],” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Kementerian PKP, Mulyansari memastikan bakal menyelesaikan laporan konsumen Meikarta tersebut.

Mulyansari bahkan menargetkan, proses verifikasi data konsumen bakal rampung dalam kurun waktu 4 bulan saja.

“Makanya itu kita harus ada jangka waktu-jangka waktunya juga. Kita beri mereka kepastian agar tidak terlalu lama. Makanya kemarin kita kasih 4 bulan itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis sengketa proyek hunian vertikal Meikarta milik PT Lippo Group dapat rampung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan, dirinya telah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap manajemen Lippo Group membahas kelanjutan pembangunan proyek Meikarta.

“Kami banyak mendapat laporan [terkait Meikarta] salah satunya dari YLKI [Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia], ini tolong dikawal terus, kasus ini saya mau di zaman saya selesai” jelas Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta penyelesaian aduan konsumen meikarta yang menuntut ganti rugi senilai Rp4,5 miliar dapat rampung dalam kurun waktu 4 bulan.

Tuntutan tersebut disampaikan Maruarar dalam pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan. Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," kata Maruarar, Kamis (10/4/2025).

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut juga menekankan bahwa langkah itu diambil sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian PKP bekerja membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari ulang pengembang yang bermasalah.

Adapun, kesimpulan dari pertemuan kali ini antara Kementerian PKP dengan pihak pengembang Meikarta dan pihak konsumen adalah pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

"Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka, sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta, Handri dalam keterangannya menyampaikan kesanggupannya memenuhi tuntutan konsumen yang disampaikan kepada Kementerian PKP.

Dia juga memastikan, dokumen yang disampaikan saat validasi dipastikan aman sebelum nantinya manajemen MSU resmi melakukan ganti rugi pada para konsumen.

"Kami selaku manajemen dari Meikarta hadir dalam kesempatan ini untuk menerima dokumen dari bapak/ibu yang akan kami bawa ke manajemen untuk validasi detail dan untuk menghindari adanya kesalahan verifikasi," katanya.

Sebelumnya, Manajemen PT Mahkota Sentosa Utama menjelaskan per 26 Maret 2025 sebanyak 11.224 hunian di Meikarta telah dibangun dan diserahkan secara fisik sesuai kesepakatan jadwal.

"Dan sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit," kata Manajemen MSU dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (27/3/2025).

Dengan demikian, lanjutnya, akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12,7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan pada 2026 dan 2027.

Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) mengungkapkan banyaknya diadukan di sektor perumahan. Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan ada 1.326 kasus pengaduan di sektor perumahan yang diterima.

Salah satu kasus yang ditanganinya terkait dengan Meikarta. Mufti menuturkan, pihaknya sempat mendapat pengaduan dari sekitar 100.000 konsumen Meikarta yang dirugikan. Dari kasus tersebut, ada sekitar 13.000 konsumen yang sudah selesai permasalahannya.

Tak hanya itu, ada juga kasus wanprestasi dari pelaku usaha. Belum lagi persoalan mengenai sertifikat tanah yang belum dipecah, sertifikat masih tertahan di bank, sertifikat dianggurkan, dan sebagainya.

"Dan ini seringkali menjadi masalah yang kita hadapi, sehingga sulit akses pengaduan dan tentu kepastian hukum yang paling penting sehingga nanti Kanal BENAR-PKP ini juga bisa memberikan kepastian," katanya dalam acara Peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Menurutnya, sulitnya menyelesaikan pengaduan terkait perumahan karena oknum pengembang kerap mengganti-ganti namanya maupun nama perusahaan hingga mencantumkan alamat palsu. Ia berharap, para pelaku 'nakal' tersebut bisa mendapatkan sanksi atas perbuatannya melalui BENAR-PKP.

"Dan harapan kita sekali lagi kepada pelaku usaha ini, karena banyak pelaku usaha yang nakal. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan satu guidance. Ini pengusaha yang memang benar-benar bagus, kita apresiasi. Tapi kalau ada pengusaha yang nakal, ya tentu terimalah sanksi dari kita semua," katanya.

Ditemui wartawan sesuai acara, Mufti mengungkapkan pihaknya sempat membuka posko pengaduan untuk kasus Meikarta beberapa waktu lalu. Posko pengaduan tersebut sudah dibuka dua kali.

"Cuman yang (batch) pertama kan nggak kami expose karena pihak Meikarta kompromi datang ke kantor kami, tapi yang kedua semakin banyak di posko itu sudah melawan Meikarta kan gitu. Konsumen digugat, sampai kemudian diproses di peradilan dan kami juga lawan sebenarnya dan melalui kekuatan DPR kemarin berhasil (konsumen mendapat haknya)," tuturnya kepada wartawan.

Untuk kasus terbaru yaitu pada 2024, Mufti mengaku pihaknya belum menerima aduan terkait Meikarta. Bertepatan dengan meluncurnya layanan BENAR-PKP, ia berharap kasus konsumen Meikarta bisa terselesaikan.

"Dan harapan kita sampai hari ini mudah-mudahan Satgas yang dibentuk ini melalui BENAR-PKP ini menjadi bisa mengeksekusi," tuturnya.

Mufti menambahkan saat ini sedang membantu menyusun draft Peraturan Menteri PKP yang mengatur hak-hak konsumen perumahan terlindungi. Ia berharap dalam 1-2 bulan ke depan penyusunan draft tersebut bisa selesai.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024