JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk membangun rumah di perdesaan.

Pasalnya menurut Fahri, pelaksanaan bisnis perumahan di perdesaan sulit dilakukan.

"Di desa itu kalau kita pakai model bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah, cuma rumahnya tidak layak," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebaliknya, Fahri mengatakan perkotaan cocok menjadi lokasi untuk bisnis perumahan, mengingat lahannya yang sempit dan kebutuhan hunian yang besar.

"APBN akan banyak lari ke desa dan di kota akan banyak skema bisnisnya," lanjut Fahri.

Sementara secara total, ada 10 juta backlog kepemilikan rumah di Indonesia dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Sebagai solusi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah, dengan sebaran 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

"Begitu kami menyebut angka 3 juta, rupanya ada banyak minat (untuk berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," jelas Fahri.

Terbaru, Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," tandasnya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah mempersiapkan anggaran miliaran rupiah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Katma F Dirun, mengungkapkan bahwa jika ke depan bantuan dari pemerintah daerah dibutuhkan dan regulasi yang mengatur telah terbit, pihaknya sudah menyiapkan anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Jika dibutuhkan dan regulasi yang mengatur untuk itu sudah ada sebagai payung hukumnya, Pemprov telah siapkan anggaran tahun 2025 dalam pos BTT,” ujar Katma saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Katma menambahkan bahwa anggaran BTT yang disiapkan sebesar Rp 70 miliar akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program MBG di setiap sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Namun, pencairan dana tersebut baru dapat dilakukan setelah terbitnya regulasi yang mengatur.

“Kami siapkan Rp 70 miliar dalam BTT tahun 2025, itu pun apabila dibutuhkan dan sudah memiliki payung hukum yang jelas,” tegasnya.

Program MBG di Kalteng

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Reza Prabowo, menyatakan dukungannya terhadap dapur-dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di seluruh Kalteng untuk memproduksi konsumsi bergizi gratis.

Reza menjelaskan bahwa calon penerima program ini mencakup siswa dari berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan umum maupun agama.

“Ada siswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, kemudian ada juga dari sekolah keagamaan. Sekolah keagamaan itu bisa jadi pesantren, kalau yang Nasrani juga ada sekolah seminari,” jelas Reza, Senin (13/1/2025).

Namun, program MBG yang saat ini berjalan di Kalteng masih terbatas di 16 sekolah yang seluruhnya berada di Palangka Raya.

Belasan sekolah tersebut terdiri dari tiga TK, sembilan SD, dua SMP, dan dua SMA.

“Sementara sekolah-sekolah tersebut dulu yang dilaksanakan program makan bergizi gratis,” pungkas Reza.

Tiga kabupaten yang menerima program MBG

Sebelumnya, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tingkat Provinsi Kalteng, Elisa Agustino, menjelaskan bahwa tiga kabupaten yang akan menerima makan bergizi gratis adalah Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kapuas.

Hal ini menyusul adanya penyiapan satu dapur umum atau SPPG di ketiga wilayah tersebut.

“MBG perdana di Kalteng itu dilaksanakan di Palangka Raya hari ini, kami sudah siapkan tiga titik SPPG di sini, terus ada tiga titik lagi yang masih dalam proses persiapan, masing-masing di Kabupaten Kapuas, Seruyan, dan Kotawaringin Timur,” ungkap Elisa saat diwawancarai di SDN 1 Bukit Tunggal, salah satu sekolah yang menyelenggarakan MBG di Kalteng pertama kali, Senin (13/1/2025).

Elisa menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan terkait realisasi MBG di seluruh sekolah se-Kalteng.

Dia memastikan bahwa jumlah penerima program ini akan diperluas secara bertahap.

“Banyak hal yang perlu kami siapkan, salah satunya ompreng. Jadi tempat makan yang ideal ini kan menggunakan tutup stainless, stok nasional untuk kotak makan jenis ini sudah kosong, karena di Indonesia sudah ada lebih dari 200 SPPG, sedangkan satu SPPG butuh 3.500 ompreng,” jelasnya.

Elisa juga mengungkapkan bahwa petugas penyedia MBG di tiga kabupaten tersebut masih belum bisa bergerak karena stok ompreng belum tersedia.

Saat ini, pihaknya masih menunggu ketersediaan stok ompreng dari pemerintah pusat.

“Perintah presiden, dalam jangka waktu ini, akan ditambahkan secara bertahap, terkait kapan penambahannya kami masih menunggu arahan dari pusat, tapi yang pasti memang harus segera dilakukan penambahan,” tuturnya.

Menurut Elisa, satu SPPG dapat memproduksi minimal 3.000 porsi makanan.

Saat ini, baru tiga TK, sembilan SD, dua SMP, dan dua SMA di Palangka Raya yang melaksanakan program MBG.

“Penentuan penerima manfaat ini adalah sekolah di berbagai jenjang, dengan penentuan penerima berdasarkan radius titik SPPG-nya, satu SPPG maksimal enam km dengan jarak tempuh 30 menit, lebih dari itu ditangani oleh SPPG berikutnya,” jelas Elisa.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang likuiditas perbankan masih memadai untuk mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit seiring implementasi program 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, per November 2024 rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) sebesar 112,94%, dibandingkan Oktober yaitu 113,64%. Berikutnya untuk Rasio Alat Likuid Terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), per November 25,57%, sementara likuiditas perbankan sebesar 213,07%.

"Terkait dengan dukungan terhadap program 3 juta rumah ini dan bagaimana kaitannya dengan likuiditas perbankan. Kalau kita lihat, kondisi likuiditas perbankan sampai dengan posisi November 2024 yang lalu itu sebetulnya masih sangat ample (memadai)," kata Dian dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK lewat saluran telekonferensi, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, Dian juga menilai, Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 87,34% masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Bank senantiasa diminta untuk tetap memenuhi manajemen resiko tentu saja dalam aktivitas operasional perkreditan ketika berpartisipasi pada program pemerintah yang dimaksud, sehingga kondisi likuiditas bank tetap juga terjaga," ujarnya.

Selanjutnya dalam sektor pasar modal, Dian mengatakan, salah satu peran industri perbankan ialah dalam menerbitkan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan yakni Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

EBA-SP merupakan surat berharga yang terdiri dari sekumpulan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. EBA-SP ini merupakan instrumen yang dapat dilengkapi sumber pendanaan dan menjamin stabilitas sekuritas bank.

"Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 13 Januari 2025, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp 2,21 triliun," kata Dian.

OJK juga telah menyampaikan surat kepada perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). OJK memberikan ruang untuk memberikan kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan, berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan risk appetite serta pertimbangan bisnis.

Simak juga Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan Indonesia memperluas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari dukungan regulator terhadap program 3 juta rumah untuk pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Bentuk dukungan yang telah dilakukan termasuk menyampaikan surat kepada perbankan dan LJK [lembaga jasa keuangan] lainnya agar dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, OJK juga memberikan ruang bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko, yang sesuai dengan toleransi risiko (risk appetite) dan pertimbangan bisnis masing-masing.

Mahendra meyakini bahwa selain memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki hunian, program ini akan menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor perumahan dan konstruksi.

Hal ini dinilai berdampak penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Sebagaimana diketahui, Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan laju pertumbuhan ekonomi mampu menembus 8%.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara, sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa pihaknya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih lanjut, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit, tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, dia mengeklaim bahwa pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menganggarkan Rp1 triliun guna mendukung program makan bergizi gratis yang saat ini program tersebut mulai dilakukan uji coba oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat dikonfirmasi di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/1/2025) mengatakan saat ini pihaknya menunggu petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan penggunaan anggaran dalam program tersebut.

"Pemkot dan DPRD Surabaya sudah menganggarkan Rp1 triliun, tapi masih menunggu petunjuk teknis seperti apa. Jadi kita akan dukung program makan bergizi gratis untuk anak-anak yang ada di Surabaya," katanya.

Ia mengatakan, jika petunjuk teknis anggaran program MBG untuk pemerintah daerah turun dipastikan bahwa Pemkot dan DPRD Surabaya telah siap menjalankan.

"Kalau nanti petunjuk teknis diminta menggunakan APBD dan itu digunakan untuk warga Surabaya, kita akan lakukan," katanya.

Ia berharap, program MBG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kalori anak-anak. Tetapi juga dapat mendukung pergerakan ekonomi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Jadi sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak," tuturnya.

Menurutnya, saat ini program MBG yang berjalan di Kota Surabaya masih dalam tahap uji coba oleh BGN. Ia berharap ketika Juknis anggaran program ini turun ke pemerintah daerah, itu bisa melibatkan UMKM setempat.

"Kami dengan DPRD berharap itu bisa dilakukan oleh UMKM Kota Surabaya. Karena saya yakin, pemerintah pusat dengan program makan gratis ini juga (bertujuan) menggerakkan masyarakat, menggerakkan UMKM, sehingga ekonomi kerakyatan juga akan tumbuh," katanya.

Tidak lupa, Eri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan BGN yang telah menjalankan program MBG di Kota Pahlawan. Ia memastikan bahwa setiap program yang baru berjalan pastinya akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

"BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN," katanya.

Jakarta -

Rencana penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul. Anggaran yang sudah ada sebesar Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo. Tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Sebelumnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Kembali ke Dadan, dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," sebut Dadan.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Simak juga Video: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T Kesepakatan Jokowi-Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

(hal/ara)

MALANG - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Malang, Jawa Timur cukup unik. Menu yang diberikan kepada siswa dipesan melalui aplikasi ojek online (ojol).

Para pengemudi ojol terlihat mendatangi SDN Lowokwaru 3 Kota Malang, Senin (13/1/2025) pagi, membawa 22 porsi makanan bergizi dari rumah makan mitra. Total 430 porsi makanan bergizi disiapkan untuk siswa, dengan menu terdiri dari nasi putih, ayam goreng krispi, orek tempe kacang panjang, buah semangka, dan susu UHT kemasan.

Kety, salah satu siswa SDN Lowokwaru 3 Kota Malang mengaku senang mendapatkan makanan gratis. "Menu makanannya enak dan sudah biasa dimakan di rumah," ungkapnya. Hal serupa disampaikan Bintang, siswa lain yang juga merasa terbantu dengan program ini.



Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa program ini melibatkan perusahaan mitra CSR untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Dengan biaya Rp10.000 per porsi yang dirancang efisien, jasa pengantaran oleh ojol juga sudah termasuk dalam paket kerja sama.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai makan bergizi gratis yang diberikan sangat baik secara higienitas. Para siswa membawa alat makan sendiri dan pengemasan makanan juga higienis. Menu yang disajikan juga mencakup empat sehat lima sempurnanya. Dari perbincangan, para siswa juga suka, bahkan sudah punya menu favorite.

"Sepertinya memang harus ada cost sharing ya, karena kan dari pusat Rp10.000, pastinya tadi pembiayaannya sampai Rp15.000 sudah bersih, sudah include pengantaran dan penjemputan," katanya.

Wahyu Hidayat, Wali Kota terpilih Kota Malang, turut hadir dalam peluncuran program ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang mendukung program makan bergizi gratis melalui CSR. Namun, ia juga menekankan pentingnya petunjuk teknis dan SOP yang jelas jika program ini diperluas ke sekolah lain.

Keberhasilan program di SD ini menjadi langkah awal untuk memperluas cakupan ke tingkat SMP dan SMA di Kota Malang. Nantinya, pihak Lanal Malang akan dilibatkan sebagai pemasok untuk memenuhi kebutuhan program.

Dengan inovasi pemesanan melalui aplikasi ojol dan dukungan CSR, program makan bergizi gratis di Kota Malang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal.

Denpasar -

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut menu makan bergizi gratis (MBG) tetap memenuhi standar gizi meski tidak dilengkapi susu. Menu makan bergizi gratis yang dibagikan untuk para siswa di seluruh Indonesia belum dilengkapi susu.

"Meskipun tanpa susu, itu sudah memenuhi standar gizi yang minimal," kata Budi seusai menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (14/1/2025) malam.

Budi mengatakan menu MBG yang sudah dibagikan saat ini bervariasi. Menurutnya, setiap menu yang dibagikan telah diawasi oleh ahli gizi. Selain itu, tim dapur sehat juga terdiri dari orang berpendidikan minimal strata 1 (S1) yang dibekali petunjuk teknis penyajian menu makanan.

"Sudah terdidik. Kemudian diberikan kemampuan seperti itu. Pembangunan dapur-dapur umum juga terus berjalan. (Anggarannya tahun ini) kemarin sudah diumumkan Rp 71 triliun," pungkasnya.

Sejak diluncurkan 6 Januari 2025, program makan bergizi gratis tidak dilengkapi susu saat dibagikan di sejumlah daerah. Misalkan menu MBG di SD GMIT Manumuti di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain nasi, menu yang disajikan ada lauk pauk ayam goreng, sayur buncis, tahu goreng, dan pisang.

Demikian pula menu MBG yang dibagikan untuk siswa di SDN 1 Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali. Menu makanan yang disediakan, antara lain nasi, ayam kecap, capcay, dan semangka. Menu tersebut dikemas di kotak makan berbahan stainless steel dan tak ada susu yang menjadi pelengkap makan siswa tersebut.

Setelah dibagikan ke siswa sekolah dasar, program MBG akan berlanjut di Posyandu dan lokasi tertentu. Budi mengatakan makan bergizi gratis juga akan menyasar para ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia secara bertahap.

"Akan terus (dibagikan) secara bertahap," pungkas Budi.

(iws/hsa)

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bekerj sama dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, melaksanakan program makan bergizi gratis dengan menyasar 3.500 pelajar di kabupaten kepulauan tersebut.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk pertama dipusatkan di SMPN 1 Simeulue Cut, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, Senin.

Zainuddin, perwakilan mitra kerja Badan Gizi Nasional, mengatakan program makan gratis bergizi di kabupaten kepulauan tersebut dimulai Senin (13/1). Tahap pertama dengan sasaran 2.001 anak sekolah selanjutnya sekolah lainnya dengan sasaran 3.500 pelajar.

"Untuk tahap pertama ini, program makan bergizi kami mulai di Kecamatan Simeulue Cut, mulai anak PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah pertama dan atas, serta santri di dayah," kata Zainuddin.

Ia mengatakan program makam bergizi tersebut dilaksanakan lima hari dalam sepekan, mengikuti jadwal sekolah, Senin hingga Jumat. Sedangkan Sabtu dan Minggu libur.

"Program makam bergizi gratis tersebut direncanakan berlangsung selama lima tahun dengan anggaran Rp10 ribu per porsi. Menu makanan memanfaatkan bahan lokal dari sumber daya alam di Kabupaten Simeulue. Dan diracik tenaga ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi yang baik," kata Zainuddin.

Sementara itu, Penjabat Bupati Simeulue Teuku Reza Fahlevi menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Simeulue mendukung penuh pelaksanaan program Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami mendukung penuh program pemerintah pusat makan bergizi gratis untuk meningkatkan kecerdasan, daya tahan tubuh, dan penurunan stunting di Kabupaten Simeulue," kata Teuku Reza Fahlevi.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh. Pulau Simeulue berada di Samudra Hindia yang jaraknya sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatera.

Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dengan 138 gampong atau desa yang dihuni sekitar 96 ribuan jiwa.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

MALANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan Pemkot Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang di SD Negeri Lowokwaru 3 pada Senin (13/1/2025).

Ada 430 siswa di sekolah tersebut yang setiap Senin-Jumat menikmati makan bergizi gratis.

Para siswa terlihat lahap menyantap paket makanan yang berisikan nasi, ayam goreng, sayur tempe kacang panjang, potongan buah semangka, dan susu.

Disdikbud dalam menjalankan program ini masih bekerja sama dengan salah satu perusahaan ojek online terbesar di Indonesia.

Salah satu siswa Kelas VI, Azzahra Kaila Putri, mengatakan bahwa dirinya menyukai menu ayam goreng yang ada di paket tersebut.

Dia juga bisa menghemat uang jajannya yang setiap harinya diberikan oleh orangtuanya senilai Rp 10.000.

Kaila berharap, program MBG ini rutin dilaksanakan tanpa adanya pengurangan porsi atau menu.

"Enak, ayamnya empuk, susunya enak, enggak ada yang kurang, habis semua. Inginnya yang enak terus seperti ini," kata Kaila, Senin (13/1/2025).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, anggaran program MBG dari pemerintah pusat sekitar Rp 10.000 setiap porsi.

Menurutnya, perlu adanya tambahan anggaran dari APBD senilai Rp 5.000.

Dengan demikian, setiap porsi paket program MBG tetap bisa menjadi Rp 15.000 atau setara saat pelaksanaan di SD Lowokwaru 3 ini.

"Memang harus ada cost sharing, maksimum Rp 5.000 karena dari pusat Rp 10.000, dan pembiayaan sampai Rp 15.000 itu bersih include pengantaran dan penjemputan," katanya.

Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan, sekolah di Kota Malang belum menerapkan program MBG yang menggunakan anggaran APBN karena bukan sasaran tahap pertama dari pemerintah pusat.

"Dan memang Kota Malang termasuk bukan sasaran untuk yang di tahap pertama untuk yang dari APBN," katanya.

Dalam waktu dekat, program MBG akan diadakan lagi di sekolah lainnya, yakni SMP 19, SMP 2, dan SDN Ciptomulyo 2.

Kegiatan itu nantinya dibantu oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) Malang dengan adanya pendirian dapur.

"Teman-teman LANAL, langsung dapurnya di sana, yang pengantaran juga LANAL," katanya.

Ke depan, pihaknya juga siap mengalokasikan anggaran untuk menambah beban biaya setiap porsi MBG, sehingga lebih dari Rp 10.000

"Yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua (DPRD Kota Malang), perlu pendampingan dari dana APBD," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta siap ikut bantu mendanai program makan bergizi gratis jika memang dibutuhkan.

Hal itu, disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SLB B&C Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

"Tentu saja andai kata kami dari Pemrov DKI diberikan tugas untuk ikut membantu (mendanai makan bergizi gratis) dengan senang hati, karena memang di dalam APBD DKI Jakarta sebenarnya juga sudah diantisipasi terkait masalah ini," kata Teguh.

Bantuan anggaran itu nantinya bisa berupa penyediaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau untuk meningkatkan menu makan bergizi gratis.

Namun, untuk saat ini, Pemprov Jakarta masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bantuan anggaran itu.

"Tapi kami ikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ditentukan oleh pusat," ucap dia.

Di sisi lain, saat ini di Jakarta ada penambahan 9 SPPG yang sebelumnya hanya 4 titik. Sembilan SPPG itu mampu memenuhi MBG untuk 118 sekolah di Jakarta.

"Sehingga menjadi 13 SPPG untuk melayani kurang lebih 118 sekolah yang terdiri dari 37.667 siswa. Jadi, ini merupakan penambahan yang sangat signifikan,” ujar dia.

Teguh menyampaikan, di 2025 ini ditargetkan terdapat 153 SPPG di seluruh Jakarta.

"Pemprov DKI akan terus mengupayakan penambahan SPPG. Ditargetkan pada 2025 ini terdapat 153 SPPG," pungkas dia.

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) membuka pendaftaran seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3. Calon terpilih akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional.

Kepala SPPG bertugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Makan Bergizi yang menjadi tanggung jawabnya. Status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Gaji setelah menjadi ASN disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN ditambah tunjangan lainnya sesuai daerah penempatan, beban tugas dan lingkup pekerjaan.
Buat kamu yang tertarik, yuk simak persyaratan, dokumen, jadwal dan cara daftarnya berikut ini:

Persyaratan

1. Warga negara Indonesia
2. Usia maksimal 30 tahun
3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan
4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek
5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai swasta
7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang. Wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil
10. Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri
11. Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi pemerintah/swasta mana pun
12. Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat izin dari instansi tempat bekerja dan wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi
13. Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com

Dokumen pendaftaran

1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPI-B3 di Jakarta
2. Scan KTP dan kartu keluarga
3. Foto berlatar belakang putih
4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK
5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada)
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumah sakit
8. Surat bebas narkoba
9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan)
10. Kartu NPWP
11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000,-

Jadwal

1. Pendaftaran online: 27 Desember 2024-15 Maret 2025
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 20 Maret 2025
3. Pelaksanaan Tes (Psikotest, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara dan Mental Ideologi): 6 April-3 Mei 2025
4. Pelatihan Dasar Kemiliteran: 5 Mei-3 Juli 2025
5. Pelatihan Manajerial: 4 Juli-4 Agustus 2025.

Itulah informasi terkait SPPI Batch 3. Buat kamu yang memenuhi syarat dan tertarik, simak informasi lengkap dan daftarnya di spp-indonesia.com.

(REN)