JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

"Bukan hanya masterplan untuk Jakarta, Bekasi pun perlu masterplan. Untuk masing-masing wilayah kota, perlu (masterplan)," ucap Yayat.

Ia pun mewanti-wanti daerah Jabodetabek untuk tidak terus-menerus melakukan pembangunan besar-besaran tanpa memerhatikan penataan sungai yang baik.

Jika tidak, menurutnya, bukan hal yang mengherankan daerah-daerah Jabodetabek ini bakal tenggelam ketika hujan besar melanda.

Untuk diketahui, pada banjir awal Maret ini, terdapat tujuh dari dua belas kecamatan di Kota Bekasi yang terdampak.

Kecamatan yang terdampak meliputi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Rawa Lumbu.

Sementara itu, lima kecamatan lainnya, yaitu Jati Sampurna, Bekasi Barat, Medan Satria, Mustika Jaya, dan Pondok Melati, tidak mengalami dampak banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui bahwa banjir tersebut melumpuhkan Kota Bekasi sehingga aktivitas masyarakat tak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Bisa dikatakan Kota Bekasi seperti lumpuh akibat banjir hari ini,” kata Tri di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi Kota, Selasa (4/3/2025).

"Karena hampir (semua) aktivitas kegiatan perkantoran hari ini tidak bisa berjalan secara normal," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan menuju ibu kota politik pada tahun 2028 dengan menggelar kegiatan Penjajakan Minat Pasar terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan pada Senin (24/02/2025) lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap penyiapan Proyek KPBU IKN, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur IKN, serta mematuhi Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan kepada pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan/kreditur.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau hunian di IKN melalui skema KPBU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022.

Namun demikian, nilai realisasi proyek KPBU ini akan diketahui dari hasil tender atau pelelangan nanti.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

"Market sounding selama dua hari itu, untuk memperkenalkan proyek KPBU yang nantinya akan ditenderkan. Nah, nilainya akan tergantung dari hasil tender nanti," ujar Agung.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan pemerintah sedang menyiapkan pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) menggunakan skema pendanaan APBN untuk mendukung investasi swasta.

Menurutnya, beberapa skema pembangunan IKN akan dilakukan mulai tahun 2025 ini. Pertama, melalui APBN, yang saat ini sedang kami tenderkan.

"Kami juga membangun jalan dan MUT, terutama di wilayah 1B dan 1C, untuk bisa melayani investor yang akan melakukan pembangunan, bahkan (investor) sudah ada yang melakukan groundbreaking," ujar Basuki.

Penyerahan Letter to Proceed (LtP)

Sejauh ini, ada tiga Letter to Proceed (LtP) yang menunjukkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar.

"Dua oleh konsorsium asing dan satu lagi oleh dua BUMN. Kemudian untuk hunian juga sudah ada enam LtP dengan rincian dua oleh konsorsium asing, tiga oleh swasta nasional, dan satu oleh BUMN," jelas Agung.

Pada kesempatan yang sama, Otorita IKN menyerahkan LtP kepada Konsorsium PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Penyerahan ini menandai kemajuan dalam tahapan investasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyusun studi kelayakan dan persiapan awal pembangunan MUT dan jalan.

Penjajakan Minat Pasar ini menjadi langkah awal sebelum memasuki tahap transaksi proyek yang direncanakan pada Semester I tahun 2025.

Otorita IKN berharap partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi dan mewujudkan Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan.

Dengan adanya skema KPBU ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan hunian di IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) akan segera dilakukan. Groundbreaking tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Minggu (9/3/2025) mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI AD, dan juga PT Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi. Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/2/2025).

Video: Kala Rudal Canggih Arhanud TNI AD Hancurkan 'Pesawat Musuh'

Video: Kala Rudal Canggih Arhanud TNI AD Hancurkan 'Pesawat Musuh'

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

Menangani tantangan kedua ini, Ara secara khusus membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I Kementerian PKP termasuk dirinya sendiri untuk memeriksa kualitas hunian subsidi.

"Kami diminta untuk terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas," ujar Menteri PKP itu.

Sejauh ini, dalam temuan tim kurator hunian MBR sebenarnya sudah cukup banyak hunian MBR yang berkualitas namun memang ditemukan adanya kualitas bangunan yang kurang baik karena kelalaian pengembang hunian.

Ara mencontohkan salah satu temuannya terkait hunian subsidi yang kurang berkualitas terdapat di Bekasi, yang ternyata baru satu tahun disahkan, namun hunian tersebut sudah mengalami kendala pada bagian lantai yang tidak rata dan bergelembung.

Ada juga temuan hunian tersebut kesulitan akses setelah diterpa hujan dan mengakibatkan hunian terendam banjir.

Menurut Ara, hal-hal seperti ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR selanjutnya di era Presiden Prabowo Subianto, sehingga nantinya masyarakat bisa merasakan secara optimal hunian layak meski disubsidi oleh pemerintah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden bakal umumkan tambahan kuota untuk hunian MBR

Banjir melanda berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Jawa Barat. Di sana, banyak perumahan yang mengalami kebanjiran dengan ketinggian air mencapai beberapa meter.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, banyak perumahan di Jawa Barat yang mengklaim bebas banjir namun nyatanya justru kebanjiran. Bahkan, ketinggian airnya ada yang mencapai dua meter.

Untuk itu, dirinya mengatakan akan melakukan audit para perumahan-perumahan tersebut. Namun, dirinya tidak merinci perumahan mana saja yang akan diaudit.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" katanya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Selain terkait banjir, dirinya juga mengungkapkan banyak pembeli rumah, khususnya rumah subsidi, yang tertipu oleh pengembang nakal. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi namun tak kunjung mendapatkannya.

"Duitnya sudah bayar, kemudian rumahnya tidak didapat," tuturnya.

Mendengar hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Dedi untuk menyampaikan data-data terkait hal tersebut kepadanya pada pertemuan selanjutnya.

"Itu banyak kejadian di Jawa Barat?" kata Ara.

"Banyak," jawab Dedi.

"Saya langsung saja, saya minta datanya, segera saya minta datanya. Bapak mau ketemu saya hari Rabu? Tolong by name, by address, pengembangnya di mana ya, dan kalau bisa ada laporan dari masyarakatnya Pak," ujar Ara.

Kembali ke Dedi, ia menambahkan permasalahan yang terjadi pada rumah subsidi yaitu pembelian rumah lebih dari satu. Ada juga yang membeli rumah subsidi di area hook kemudian membongkar dan membangun baru kemudian disewakan. Padahal, rumah subsidi tidak boleh disewa.

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang untuk membantu relokasi warga yang terdampak bencana banjir.

Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah untuk membantu warga korban banjir, termasuk kemungkinan relokasi rumah.

Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani bencana ini, khususnya dalam hal relokasi dan pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak.

"Kami tentu akan membantu, sama kan kami lakukan dengan BNPB. BNPB itu udah biasa kerja sama kami," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025) malam.

Menurutnya, dalam kasus bencana yang melibatkan kerusakan besar, kementeriannya akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk memastikan penanganan yang tepat dan efektif.

"Biasanya kalau jumlahnya tidak terlalu besar BNPB yang tanganin. Tetapi kalau jumlannya besar kami yang menangani," tambah Maruarar.

Apalagi, kata Ara BNPB telah diterjunkan ke lokasi-lokasi terdampak untuk melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Nantinya, dia melanjutkan berdasarkan temuan BNPB, Kementerian Perumahan akan melakukan rapat koordinasi untuk memutuskan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk opsi relokasi rumah bagi warga yang rumahnya tidak dapat lagi dihuni.

Maruarar juga menekankan bahwa jika kebutuhan perumahan bagi korban banjir besar, pihaknya siap untuk menyediakan dukungan.

Menurutnya, Dengan adanya kerjasama antara berbagai kementerian dan instansi terkait, diharapkan warga yang terdampak bencana dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.

"Kami pada dasarnya siap untuk bisa men-support di daerah-daerah bencana. Kami pada dasarnya siap. Tapi saya katakan tadi, kalau jumlahnya tidak besar perumahan yang dibutuhkan pada umumnya BNPB itu menangani sendiri, karena dia sudah punya sistem yang bagus," pungkas Ara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

BANGKA, KOMPAS.com – Sebanyak 7 persen atau 744 personel Polda Kepulauan Bangka Belitung masih tinggal di rumah sewa atau kontrakan.

Kepala Polda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Hendro Pandowo, mengungkapkan bahwa perumahan subsidi khusus untuk anggota Polri akan dibangun tahun ini dengan mekanisme cicilan.

"Perumahan subsidi ini merupakan kerja sama Polda bersama pengembang dan Dinas Perumahan Provinsi sebagai tindak lanjut groundbreaking serentak secara nasional," kata Hendro seusai peletakan batu pertama di Perumahan Nilam Permata Residence II, Aek Itam Pangkalpinang, pada Selasa (4/3/2025).

Hendro menjelaskan bahwa dari total 9.150 anggota Polri di wilayah Bumi Serumpun Sebalai, sekitar 65 persen sudah memiliki rumah atau hunian.

Sementara itu, 744 anggota atau 7 persen masih menyewa atau mengontrak rumah, dan 1.300 anggota atau 13 persen masih tinggal bersama orangtua.

"Jadi yang perlu kita subsidi adalah kurang lebih 744 anggota yang masih sewa atau kontrak, sehingga jumlahnya sekitar 7 persen," jelas Hendro.

Dalam proyek ini, pihak kepolisian meminta pengembang untuk menyediakan lahan seluas 11 hektar guna membangun perumahan yang disubsidi negara.

Rumah yang ditawarkan adalah tipe 36, dengan uang muka sebesar Rp 10 juta dan cicilan Rp 1,8 juta per bulan.

"Semoga ini bisa membantu anggota untuk memiliki rumah pribadi," ujar Hendro.

Jenderal Bintang Dua Polri ini juga menekankan bahwa program perumahan merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

"Diharapkan tugas anggota dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bisa lebih maksimal, karena mereka tidak lagi khawatir soal tempat tinggal," ucap Hendro.

Selain proyek di Polda Babel, rencana pembangunan perumahan serupa juga akan diterapkan di berbagai wilayah lain dengan menggandeng beberapa pengembang.

"Untuk yang di daerah Polres jajaran, kita akan bekerja sama dengan beberapa pengembang perumahan juga," pungkas Hendro yang baru saja pulang umrah.

Kapolda Bangka Belitung Irjen Hendro Pandowo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama program perumahan subsidi bagi anggota Polri. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang belum memiliki rumah.

Perumahan subsidi dibangun di lahan seluas 11 hektare tepatnya di perumahan Nilam Permata Residence II, Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang. Lokasi terbilang strategis berdekatan dengan Polda Babel, bandara bahkan wisata Pantai Pasir padi.

Peletakan batu pertama dilakukan pada hari Selasa (4/3/2025). Wakapolda Brigjen Tony Harsono tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Termasuk dari Korem, pengembang dan Dinas Perumahan Provinsi Babel.

"Kita melakukan groundbreaking untuk perumahan subsidi bagi anggota Polri. Semoga membantu anggota untuk memiliki rumah pribadi," jelas Irjen Hendro usai peletakan batu pertama kepada wartawan.

Hendro menyebut dari total 9.150 anggota Polri di wilayah Babel, 5.198 di antaranya telah memiliki rumah atau sekitar 65 persen. Sedangkan 1.300 anggota Polri lainnya tinggal bersama orang tua.

"Yang kita subsidi sekitar 7 persen atau sebanyak 744 anggota. Mereka adalah anggota yang masih sewa atau ngontrak," tegas Kapolda.

Diungkapkan Hendro, program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi anggota. Perumahan yang akan di bangun di lahan seluas 11 hektar itu memiliki tipe 36.

"Kita sampaikan kepada anggota untuk rumah tipe 36. Uang mukanya Rp 10 juta dengan cicilan Rp 1,8 juta per bulan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Diharapkan agar tugas mengatasi situasi Kamtibmas khususnya di Polda Bangka Belitung lebih maksimal karena tidak memikir lagi soal tempat tinggal," sambungnya.

Ia menambahkan, rencana pembangunan perumahan serupa juga akan diterapkan di sejumlah wilayah lain dengan menggandeng beberapa pengembang.

"Untuk yang di daerah, kita akan bekerja sama dengan beberapa perumahan juga," tambahnya.

Video: Tampang Riki Pria yang Bunuh Istri dan Balitanya di Pangkalpinang

Video: Tampang Riki Pria yang Bunuh Istri dan Balitanya di Pangkalpinang

Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan bencana banjir di Bekasi, Jawa Barat.

“Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir di Bekasi,” kata Dody di Jakarta, Rabu.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memobilisasi 2 perahu karet beserta mesin untuk membantu mengevakuasi masyarakat terdampak bencana banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, terdapat 7 kecamatan yang terdampak bencana banjir, yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Kecamatan Rawalumbu.

Banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrem sejak Senin (3/3) yang menyebabkan sungai-sungai di Kota Bekasi meluap dan menggenangi permukiman
warga serta beberapa fasilitas umum.

Kondisi lapangan per tanggal 4 Maret 2025 yaitu air banjir belum surut dan di beberapa lokasi terdampak mengalami listrik padam. Pihak berwenang masih dalam tahap evakuasi warga dan pendataan korban serta fasilitas umum yang terdampak.

Kementerian PU terus berkoordinasi dengan BPBD Kota Bekasi serta survei ke lokasi terdampak bencana untuk membantu langkah-langkah tanggap darurat guna mengurangi dampak bencana dan memastikan keselamatan masyarakat terdampak. Selain memobilisasi perahu karet, Tim BPPW Jawa Barat juga telah mendirikan tenda darurat di lokasi pengungsian daerah Kemang Pratama.

Dukungan sarana dan prasarana air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi para pengungsi juga telah didistribusikan di posko-posko logistik milik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), salah satunya di Perumahan Pondok Gede Permai. Di lokasi tersebut sudah terpenuhi sanitasi, namun masih membutuhkan kebutuhan air bersih. Saat ini Tim Tanggap Darurat Cipta Karya telah memobilisasi 1 unit mobil tangki air dan 2 unit hidran umum untuk di lokasi pengungsian.

Dukungan juga diberikan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU dengan menurunkan alat berat berupa 6 unit dump truck beserta 4 pompa air berkapasitas 250 liter/detik serta sandbad sebanyak 250 di Kemang Pratama dan 500 sandbag di daerah Rawalumbu Kota Bekasi.

Kementerian PU bersama dengan instansi terkait terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik. Identifikasi lanjutan akan dilakukan untuk memetakan kebutuhan penanganan jangka menengah, terutama di wilayah aliran Sungai Bekasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan banyaknya permasalahan yang terdapat pada perumahan subsidi di Jawa Barat (Jabar). Beberapa contohnya seperti membeli lebih dari satu hingga penipuan.

Dedi mengatakan, Jabar menjadi provinsi dengan pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia. Jika ditilik dari data yang terdapat di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), Jabar memiliki 4.326 lokasi pembangunan dan 731.909 unit rumah subsidi. Akan tetapi, pihaknya banyak menemukan kasus tidak mengenakkan terkait perumahan subsidi.

Dedi menuturkan, banyak pembeli rumah subsidi yang tertipu oleh pengembang. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi tapi tak kunjung didapatkan.

Selain itu, ada juga kasus pembeli yang membeli beberapa rumah subsidi. Padahal seharusnya calon pembeli hanya bisa membeli satu rumah subsidi.

Ada pula pembeli rumah subsidi di bagian hook kemudian direnovasi dan berujung disewakan. Padahal, rumah subsidi harus ditempati oleh pemiliknya, tidak boleh disewakan.

"Akhirnya masyarakat tidak menikmati rumah subsidi itu. Dan yang paling harus diketahui oleh masyarakat bahwa rumah subsidi itu adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang, tidak dinikmati oleh masyarakat," ujarnya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan daerah resapan air, persawahan, maupun pegunungan tetap aman dan tidak disalahgunakan.

Terakhir, pihaknya juga akan mengaudit perumahan-perumahan yang diklaim bebas banjir namun kenyataannya terendam banjir.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi: