Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman mengungkap modus dalam temuan tersebut.

Heri mengungkap ada sejumlah modus yang ditemukan. Pihaknya sudah melakukan sampling terhadap 2.830 penerima bantuan.

"Contohnya suami istri dapat BSPS, Seharusnya satu KK ya satu. Nah, ini contoh ya kemudian contoh berikutnya belum dibayarkan upah kerja," kata Heri di kantor PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Selain itu, ada pula penggunaan nota yang isinya sama. Padahal, kata dia, pembangunan setiap rumah pasti punya kebutuhan yang berbeda.

"Berdasarkan pemeriksaan dokumennya ternyata ada beberapa nota ya, ini ratusan nota yang kita dapatkan Ini semua isinya sama, padahal satu rumah pasti berbeda, kebutuhannya," ucapnya.

Selain itu, ada temuan rumah yang layak tapi mendapat BSPS. Ada pula rumah yang kondisinya tidak sesuai dengan verifikasi awal.

"Kemudian ada bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah kalau verifikasi awal ini kan pasti bentuknya sudah seperti ini. Ini ada di dalam data ya. Semua penerima bantuan dari awal sampai akhir. Ada dokumennya," tuturnya.

"Terus kemudian penerima bantuan tidak mengetahui adanya ongkos tukang, Ini saya temukan sendiri saya tanya, berapa ongkos tukangnya? Dia tidak tahu. Dia hanya menerima ada beberapa bagian yang diganti," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menemukan adanya indikasi keterlibatan jajarannya terkait dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara menegaskan oknum di kementeriannya yang terbukti terlibat akan ditindak tegas.

"Termasuk aparat saya, termasuk jajaran saya. Saya sudah perintahkan kepada Irjen, jangan ragu-ragu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri Pak Irjen. Jangan di tempat lain ya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ara menyampaikan itu usai berdiskusi terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan tersebut bersama Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi.

Kemudian Ara bertanya kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman yang turut hadir dalam diskusi soal indikasi ada jajarannya terlibat. Heri pun mengatakan ada indikasi jajarannya terlibat.

"Indikasi, ada? Proses cepat ya, Pak, ya. Jangan ada yang backing-backing ya, sikat ya. Ada indikasi, kan? Saya terbuka aja," sebut Ara.

Ara pun menyampaikan permohonan maaf ke publik soal informasi dugaan ada jajarannya yang terlibat. Ara berjanji akan menindak tegas.

"Ini kan ada indikasi keterlibatan juga dari kementerian kami. Saya minta maaf lah sama rakyat Indonesia, sama Pak Prabowo," sebutnya.

Sebelumnya, Ara berdiskusi dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi usai adanya dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

Adapun BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.

Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Negeri Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) mulai didirikan di beberapa kecamatan. Solo saat ini masih membutuhkan sekitar 45 SPPG.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN (Badan Gizi Nasional), nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis," kata Respati di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Untuk diketahui, pada Selasa (22/4) lalu, Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen (Purn) Suardi Samiran melakukan kunjungan kerja ke Solo.

Saat itu Suardi mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang. Sementara itu baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," kata Suardi di Balai Kota Solo, Selasa (22/4).

Suardi menjelaskan, untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang bagi masyarakat untuk turut mendirikan secara mandiri. Dia bilang sudah ada beberapa yang ingin mendaftar tapi masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," jelasnya.

Kendala yang dimaksud, contohnya seperti sudah ada dapur tapi belum tersedia alat makannya. Maka itu Suardi menekankan agar mitra yang akan mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Ada yang sudah membangun, tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, punya NPWP," terangnya.

Menurut Respati, untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana?) Jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana," ucap Respati.

"Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," sambungnya.

Respati menambahkan, pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Nggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," jelasnya.

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Kapolda Bangka Belitung Irjen Hendro Pandowo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama program perumahan subsidi bagi anggota Polri. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang belum memiliki rumah.

Perumahan subsidi dibangun di lahan seluas 11 hektare tepatnya di perumahan Nilam Permata Residence II, Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang. Lokasi terbilang strategis berdekatan dengan Polda Babel, bandara bahkan wisata Pantai Pasir padi.

Peletakan batu pertama dilakukan pada hari Selasa (4/3/2025). Wakapolda Brigjen Tony Harsono tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Termasuk dari Korem, pengembang dan Dinas Perumahan Provinsi Babel.

"Kita melakukan groundbreaking untuk perumahan subsidi bagi anggota Polri. Semoga membantu anggota untuk memiliki rumah pribadi," jelas Irjen Hendro usai peletakan batu pertama kepada wartawan.

Hendro menyebut dari total 9.150 anggota Polri di wilayah Babel, 5.198 di antaranya telah memiliki rumah atau sekitar 65 persen. Sedangkan 1.300 anggota Polri lainnya tinggal bersama orang tua.

"Yang kita subsidi sekitar 7 persen atau sebanyak 744 anggota. Mereka adalah anggota yang masih sewa atau ngontrak," tegas Kapolda.

Diungkapkan Hendro, program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi anggota. Perumahan yang akan di bangun di lahan seluas 11 hektar itu memiliki tipe 36.

"Kita sampaikan kepada anggota untuk rumah tipe 36. Uang mukanya Rp 10 juta dengan cicilan Rp 1,8 juta per bulan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Diharapkan agar tugas mengatasi situasi Kamtibmas khususnya di Polda Bangka Belitung lebih maksimal karena tidak memikir lagi soal tempat tinggal," sambungnya.

Ia menambahkan, rencana pembangunan perumahan serupa juga akan diterapkan di sejumlah wilayah lain dengan menggandeng beberapa pengembang.

"Untuk yang di daerah, kita akan bekerja sama dengan beberapa perumahan juga," tambahnya.

Video: Tampang Riki Pria yang Bunuh Istri dan Balitanya di Pangkalpinang

Video: Tampang Riki Pria yang Bunuh Istri dan Balitanya di Pangkalpinang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri di Karawang, Jawa Barat. Jenderal Sigit mengatakan hal ini merupakan bagian untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," kata Jenderal Sigit di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Jenderal Sigit menyambut baik program pembangunan 3 juta rumah. Dia menyebutkan memiliki rumah sejatinya menjadi impian juga bagi personel Polri.

"Di satu sisi, rumah tentunya adalah kebutuhan mendasar yang tentunya juga menjadi salah satu harapan dari personel-personel Polri sehingga tentunya program ini kita sambut baik," kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menerangkan program perumahan subsidi di Karawang ini merupakan kali pertama yang dilakukan Polri. Dia menyebutkan rencananya ada 100 ribu rumah yang akan dibangun sepanjang 2025 ini.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Alhamdulillah ini merupakan program pertama yang hari ini kita bersama-sama laksanakan. Hari ini ada kurang lebih 14 ribu rumah dan rencana sampai dengan tahun 2025 nanti kurang lebih 100 ribu rumah," ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menyebutkan tidak tertutup kemungkinan pembangunan rumah bagi anggota Polri akan melebihi target tahun ini, yakni 100 ribu rumah. Dia berharap pembangunan rumah ini bisa bermanfaat.

"Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu, tapi mungkin bisa lebih dari itu. Dan ini tentunya betul-betul bisa bermanfaat bagi anggota Polri," ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit meyakini pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Dia menyebutkan sektor properti dapat memberi efek pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah.

"Di sisi lain, apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden khususnya bagaimana beliau mendorong pembangunan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, ini betul-betul terlaksanakan. Tentunya kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, apalagi sebesar 3 juta rumah, di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplayer efek bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah," ungkap Jenderal Sigit.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit berharap program pembangunan 3 juta rumah ini akan berjalan dengan baik. Dia juga berharap program ini bisa memenuhi kebutuhan anggota Polri untuk memiliki rumah.

"Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih Bapak Menteri, Bapak Gubernur. Dan tentunya harapan kita program ini bisa terus berjalan dengan baik dan betul-betul juga bisa memenuhi kebutuhan mendasar bagi anggota-anggota kami yaitu salah satunya bisa memiliki rumah, apalagi mendapatkan dukungan dan insentif yang luar biasa dari pemerintah," kata Jenderal Sigit.

Peletakan batu pertama rumah subsidi ini dilakukan di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat. Acara ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Nanang Avianto melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kaltim. Langkah ini sebagai dukungan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI.

"Dengan adanya SPPG ini, diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Kaltim dan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas," ucap Irjen Nanang, Selasa (18/2/2025).

Kegiatan groundbreaking dilaksanakan di Kawasan Stal Kuda, Balikpapan, Selasa (18/2/2025). Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Kaltim Brigjen M Sabilul Alif, Pejabat Utama Polda Kaltim, serta pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Kaltim dan para tamu undangan lainnya.

Pembangunan SPPG ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi 3.287 anak dari berbagai jenjang pendidikan yang berada di Kota Balikpapan. Fasilitas ini dibangun di lahan seluas 400 meter persegi dan ditargetkan selesai dalam 2-3 bulan.

"Data-data ini sudah kami kompulir dari awal yang ada dalam jangkauan SPPG ini. Direncanakan, tidak lebih dari 15 menit dari sekolah untuk menjaga kualitas makanan," tuturnya.

"Dengan kecepatan kita dalam membangun akan menghasilkan bangunan yang berkualitas karena akan digunakan untuk jangka panjang," ujar Irjen Nanang.

Dengan anggaran sekitar Rp 3,1 miliar dari Badan Gizi Nasional (BGN), proyek ini juga menjadi percontohan di Kaltim. Rencananya, fasilitas serupa akan dibangun di Penajam Paser Utara dan Kutai Barat.

"SPPG Balikpapan ini akan menjadi proyek percontohan untuk wilayah Provinsi Kaltim, dengan rencana pembangunan SPPG di tiga lokasi lainnya, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat," pungkasnya.

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan langkah lanjutan atas temuan mereka mengenai pengembang nakal yang tidak bertanggung jawab dalam membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan penyediaan rumah MBR seharusnya tepat sasaran dan memiliki kualitas yang tak kalah bagus dengan rumah komersial. Namun di lapangan, beberapa kali ia menemukan ada perumahan subsidi yang kondisinya tidak sesuai standar seperti banyak genangan meski tidak hujan dan dinding yang retak-retak.

"Rumah subsidi itu harus tepat sasaran dan harus dijaga kualitasnya. Artinya tepat sasaran itu, harus ada kriterianya yaitu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mengenai kualitas, kita sudah ngecek langsung ke lapangan. Eselon 1 semuanya ngecek di lapangan dan menemukan beberapa yang menurut kami itu tidak sesuai dengan yang seharusnya," kata Ara kepada detikcom, Jumat (14/2/2025).

Sebagai tindak lanjut, mereka meminta kepada BPK untuk melakukan audit. Mengingat penyediaan rumah MBR menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni 75 persennya memakai dana dari APBN yakni uang dari negara dan 25 persennya dari perbankan.

"Makanya Irjen mengirim surat kepada BPK untuk melakukan audit supaya hak-hak rakyat terlindungi," imbuhnya.

Di samping itu, Ara menegaskan jangan sampai karena ulah pengembang nakal, pengembang yang bertanggung jawab terkena dampaknya. Sebab, di lapangan banyak pula ia temukan pengembang-pengembang yang berhasil menyediakan rumah yang nyaman, layak huni, dan mementingkan penghijauan sesuai AMDAL.

"Tapi saya juga percaya, saya sudah banyak turun, seperti di rumah yang dibangun Ketua Umum REI yang di Bandung, itu ada penghijauan, rumahnya bagus, airnya bagus. Seperti juga dibangun Pak Wawan di Serang, Samuel di Serang. Terus Pak Angga itu bagus di Bogor dan banyak dapat penghargaan. Menurut saya banyak (pengembang) yang bagus," ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya tindak lanjut dan audit dari BPK, penyediaan rumah subsidi tepat sasaran dan dapat dilakukan oleh pengembang yang bertanggung jawab.

"Supaya rakyat-rakyat yang mendapat rumah subsidi juga tetap berkualitas, bukan berarti rumah subsidi kualitasnya asal-asalan. Nggak boleh begitu dan supaya ke depannya yang mengerjakan rumah subsidi adalah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Ada pun untuk wilayah Jabodetabek, saat ini mereka baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Setelah daftar pengembang nakal tersebut terkumpul, masyarakat dengan bebas dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang terkena blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan eskpos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Inspektur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Heri Jerman mengatakan pengembang nakal telah merugikan negara. Oleh karena itu menurutnya pengembang yang membangun rumah subsidi tidak sesuai standar tidak berhak mendapat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Itu yang dirugikan selain yang ada di dalam rumah itu, tetapi negara juga dirugikan. Saya minta secara tegas kepada pengembang nakal itu, Anda tidak berhak untuk mendapatkan FLPP," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya menemukan banyak perumahan yang dibangun dalam kondisi tidak layak huni, tidak layak fungsi, dan tidak sesuai dengan AMDAL. Ada rumah yang saluran sanitasinya dibuat tidak benar, sering ditemukan genangan di sekitar rumah padahal tidak hujan, struktur bangunan yang tidak sesuai, cat tembok banyak yang mengelupas, dan sebagainya.

Heri mengatakan pengembang nakal ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang mereka kirimkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di wilayah Jabodetabek sendiri terdapat 14 pengembang nakal yang perlu ditindak tegas.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," ujarnya.

Ia menyayangkan banyak pengembang membangun rumah subsidi tidak sesuai standar. Padahal pengadaan rumah subsidi sudah mendapat bantuan dari negara yakni lewat skema pembiayaan FLPP setiap tahunnya.

Heri merasa seharusnya pengembang dapat membangun rumah yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan hanya mementingkan keuntungan semata.

"Jangan hanya memikirkan keuntungan. Kita sudah hitung, sebenarnya masih untung para pengembang. Tapi kalau masih meninggalkan kualitas. Masih tidak taat untuk menyediakan rumah yang layak, nah ini sangat merugikan," ungkapnya.

Untuk menindak tegas pengembang nakal, Kementerian PKP sedang mengumpulkan data yang valid daftar pengembang di seluruh Indonesia. Nantinya masyarakat dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang sudah terken blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan ekpos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Pihaknya juga sudah mengirimkan surat kepada BPK untuk melakukan audit pengembang-pengembang nakal yang disebut dalam laporan mereka.

Tidak hanya itu, Kementerian PKP juga akan menyediakan saluran pengaduan untuk masyarakat yang menjadi korban pengembang nakal. Warga yang kondisi rumahnya tidak layak, rumah tidak terbangun, dan masalah lainnya dapat melapor secara online dengan bukti yang konkret.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," ungkapnya.

Terutama terhadap pengembang-pengembang nakal yang tidak punya rasa sense of crisis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembang rumah subsidi yang nakal.

"Hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu. Sekali lagi, saya selaku Inspektur Jenderal sudah meminta atau memohon kepada BPK untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman di Jakarta, Kamis.

Tujuannya supaya nanti bisa diperoleh sesuatu petunjuk yang komprehensif. Bagaimana nanti tata kelolanya, bagaimana nanti siapa bertanggung jawab apa. Bahkan jika itu ada kerugian negara, maka Kementerian PKP nantinya akan menyerahkan penanganan atas persoalan kepada aparat penegak hukum.

"Terutama terhadap pengembang-pengembang nakal yang tidak punya rasa sense of crisis. Tidak punya rasa terhadap suatu keadaan yang dialami oleh masyarakat yang masuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu yang seharusnya mendapatkan hak yang layak juga, rumah subsidi yang layak juga. Kalau kita biarkan akan terus berlangsung seperti ini, itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu tetapi negara juga dirugikan," kata Heri Jerman.

"Oleh karena itu saya minta secara tegas kepada pengembang-pengembang yang nakal itu, anda tidak berhak lagi untuk tidak mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)!" tambahnya.

Menurut dia, masih banyak pengembang yang baik-baik juga dan perlu diberikan kesempatan kepada pengembang yang baik-baik tersebut yang memiliki komitmen dengan rasa tanggung jawab untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.

Kementerian PKP sudah menghitung bahwa sebenarnya masih ada keuntungan yang bisa diperoleh para pengembang, tetapi kalau masih meninggalkan kualitas, masih tidak taat untuk menyediakan rumah yang layak bagi MBR maka hal ini sangat merugikan.

"Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya permohonan saya selaku Inspektur Jenderal kepada BP, kiranya nanti akan bisa kita wujudkan tata kelola yang lebih baik lagi. Dan ini juga kiranya bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Kita tidak akan tutup-tutupi, masyarakat berhak tahu juga. Kalau merasa rumah bersubsidi yang dihuni tidak layak, Apa jadinya kalau bertahun-tahun tinggal di tempat itu dengan rasa tidak nyaman ditambah lagi kualitas-kualitas selokan, sanitasi yang buruk.
Jadi ini menjadi perhatian kita. Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukaan sangat concern, sangat perhatian terhadap rumah bersubsidi ini," kata Heri Jerman.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait langsung terjun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan tepatnya ke perumahan bersubsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menjadi lokasi langganan banjir.

Menteri PKP juga melakukan dialog dengan penghuni serta meminta pengembang perumahan untuk segera mengatasi masalah banjir dengan tenggat waktu satu bulan dengan membuat saluran air yang baik.

Menurut Ara, masalah banjir di perumahan ini sudah lama dan harus segera mendapat penanganan serius. Apalagi perumahan bersubsidi ini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan dalam anggarannya KPR FLPP menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

TNI Angkatan Udara (AU) telah menyiapkan tujuh pangkalan udara (lanud) TNI AU di Pulau Jawa untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Tujuh lanud ini akan menjadi pilot project TNI AU untuk program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto itu.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono menyampaikan TNI AU telah membuat satuan tugas (satgas) untuk program Makan Bergizi Gratis. Satgas ini dipimpin oleh Irjen TNI AU serta Aspot Irjen KSAU.

"Kita sudah menyiapkan tujuh lanud di Pulau Jawa yang sudah dipilih sebagai pilot project untuk mendukung pelaksanaan program ini. Yang pertama Lanud Halim, Iswahjudi, Abdurrahman Saleh, Surya Darma, Adisutjipto, Adi Soemarmo, dan Sulaiman," kata KSAU Marsekal Tonny dalam acara Sambung Rasa di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/12/2024).

Marsekal Tonny menjelaskan pihaknya akan melihat perkembangan dari tujuh lanud di Pulau Jawa dalam membantu menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis. Dia juga memastikan sudah memberi instruksi agar semua lanud ikut bersiap membantu program ini.

"Ini memang sengaja kita pilih lanud yang berada di Jawa dulu, nanti kita melihat progres atau perkembangan ke depan. Dan saya sudah instruksikan untuk seluruh lanud jajaran Angkatan Udara untuk bersiap mendukung program makan bergizi," ungkap Marsekal Tonny.

Seperti diketahui, Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma menyiapkan dapur untuk mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto. Dapur ini diproyeksikan bisa memproduksi 11 ribu porsi setiap harinya.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Muzafar, menjelaskan dapur untuk Makan Bergizi Gratis ini merupakan bangunan dapur milik Lanud Halim yang diperbesar ukurannya. Dia mengungkap durasi pengerjaan dapur ini diperkirakan selesai dalam 40 hari.

"Untuk dapur ini, karena memang bangunannya sudah ada, kita memangkas waktu pembangunan fisik sehingga 40 hari sudah siap untuk beroperasi. Karena memang dapur ini harus diinstalasi, seperti cool storage, chiller untuk bahan makanan, kemudian pembersihannya juga. Yang terpenting itu IPAL (instalasi pengolahan air limbah)," jelas Marsma Muzafar kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/11/2024).

Dia mengatakan pembangunan dapur disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN), yakni harus bisa memproduksi minimal 4.000 porsi setiap harinya. Dia mengatakan dapur ini ditargetkan dapat membuat dan mendistribusikan 11 ribu porsi makanan bergizi untuk para pelajar setiap harinya.

Jadi saya tidak bisa basa-basi, Irjen saya nanti akan berasal dari Kejaksaan Agung

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP berasal dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Jadi saya tidak bisa basa-basi, Irjen saya nanti akan berasal dari Kejaksaan Agung," ujar Maruarar Sirait dalam diskusi Program 3 Juta Rumah bersama pemangku kepentingan di Jakarta, Senin.

Maruarar juga meminta Irjen tersebut untuk membuat sistem yang benar dan transparan di Kementerian PKP.

"Saya sudah minta Irjennya, membuat sistem, bagaimana jika ada whistleblower dan sebagainya. Jadi jangan coba-coba, karena kita dari awal sudah buat sistem yang benar dan transparan," katanya.

Selain itu, Maruarar juga akan membuat call center bagi publik untuk melaporkan jika ada dugaan korupsi, pungli, dan pemerasan yang ada di Kementerian PKP.

"Nanti saya akan buat, call center pengaduan, kalau ada dugaan korupsi, pungli, pemerasan yang ada di Kementerian PKP," katanya.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan izin agar Kementerian PKP terbebas dari korupsi, terbuka dan transparan dimulai dari perencanaan.

"Presiden Bapak Prabowo juga sudah izinkan Ketua Satgas Perumahan Bapak Hashim Djojohadikusumo untuk kita berusaha membuat kementerian ini menjadi kementerian yang tidak basa-basi, tidak ada korupnya, tapi juga dengan sistem untuk supaya bebas dari korupsi, dimulai dari perencanaan," katanya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengutamakan kepentingan rakyat kecil terutama terkait penyediaan hunian yang layak.

Maruarar memimpin Kementerian PKP yang bertugas mensukseskan Program Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta unit rumah untuk masyarakat.

Hal itu tentunya membutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas sektor baik Kementerian/ Lembaga pemerintah serta dukungan dari berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024