Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginginkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kementeriannya mengutamakan efisiensi anggaran.

Dalam penyusunan SOTK ini, Maruarar atau disapa Ara menginginkan organisasi yang minim struktur namun banyak fungsi dan mengutamakan efisiensi anggaran dan antikorupsi seperti arahan Presiden Prabowo.

"Seperti arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit. Masalah yang luar biasa tidak bisa ditangani dengan struktur yang biasa dan orang-orang yang biasa saja, maka dari itu perubahan dalam mengatasi masalah yang kami inginkan harus agresif dan revolusioner. Terkait anggaran, APBN kami tidak memungkinkan maka hal tersebut yang membuat kami ingin bergotong royong dengan pihak luar agar ekosistem dapat berjalan dalam kaitannya pemenuhan rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Beberapa unit eselon I yang diusulkan nantinya akan bertugas mengurusi pembangunan rumah di pedesaan, pembangunan rumah di kawasan perkotaan, kawasan permukiman dan yang menangani efisiensi anggaran dan antikorupsi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wamen PKP Fahri Hamzah beserta jajarannya membahas rencana Peraturan Menteri PKP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah dilaporkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan rencana anggaran 2025 bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Jumat (15/11).

Pada kesempatan tersebut Menteri Ara melaporkan struktur organisasi Kementerian PKP sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dia menyatakan juga sering berkomunikasi dengan MenPANRB mengenai 3 belanja yakni belanja masalah, belanja dukungan dan belanja peluang. Dirinya berterima kasih kepada MenPANRB dan Menkeu karena dari kebijakan-kebijakan yang telah didiskusikan bersama dapat membuat harga rumah turun.

Ara juga menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh elemen kementerian guna memastikan pelaksanaan program perumahan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, sejak awal bahwa pembentukan Kementerian PKP merupakan tugas khusus Presiden untuk memberantas kemiskinan dan menghidupkan perekonomian di desa.

"Presiden percaya sektor perumahan dapat menambah pertumbuhan perekonomian. Dari sana muncul gagasan subsidi angsuran yang akan mengakomodir masyarakat yang paling bawah. Kami juga tengah mencari skenario terbaik agar pemenuhan 3 juta rumah untuk rakyat dapat berjalan optimal." ujar Fahri Hamzah.

Sedangkan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat penting untuk menjadi atensi bagi semua.

"Ini merupakan target luar biasa dari Presiden karena dengan penyediaan rumah yang affordable bagi rakyat bawah dapat mengurangi angka kemiskinan. Menarik sekali, pembangunan 2 juta rumah di desa tidaklah mudah, namun dengan memanfaatkan pengembang dari desa tentu dapat membangun ekosistem yang lebih baik," ujar AHY.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Erick menuturkan, dirinya sudah berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara terkait penyediaan lahan untuk program yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung percepatan perumahan," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Menurutnya, selain mengupayakan lahan dari aset Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah, Kementerian PKP juga memetakan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah, seperti tanah sitaan dari kasus korupsi.

"Beliau (Menteri PKP) mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun. Nah sama, kita menawarkan ke Pak Ara, beberapa aset BUMN sendiri, memang nanti bekerja sama dengan Perumnas tentunya, ini bisa kita maksimalkan juga," paparnya.

Selain dengan Kementerian PKP, Erick juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penyediaan hunian dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Pembangunan hunian TOD itu di antaranya manfaatkan lahan-lahan di dekat stasiun kereta api milik PT KAI (Persero). Saat ini pun sudah ada 9 TOD yang dibangun BUMN di area stasiun kereta api.

"Kita sudah membuat terobosan bersama dengan Kementerian PU sebenarnya, awalnya mengenai tadi stasiun-stasiun kereta api itu lahannya yang tidak maksimal dulunya kan, sekarang sudah dibangun menjadi TOD, bahkan ada subsidi antara yang mampu dan tidak mampu," jelas Erick.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan setidaknya ada beberapa program bidang perumahan yang akan dilaksanakan guna mendukung Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat, 15 November 2024.

Menteri PKP menyatakan, dirinya juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.
Selain itu, Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia hanya Rp 5,1 Triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 Triliun sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 Triliun sehingga kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas dia.

Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PUPR juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami mentargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220 ribu menjadi 800 ribu. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 25 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," ungkap dia.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata dia.

(KIE)

IDXChannel – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menargetkan kuota rumah subsidi mulai 2025 naik lebih dari tiga kali lipat. Kuota tersebut akan meningkat dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 800.000 unit.

Maruarar mengatakan, penambahan kuota rumah subdisi bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat atas hunian yang layak. Kebijakan itu sekaligus mendukung capaian Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Selain itu kami juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," kata politikus yang akrab disapa Ara dalam keterangan resminya, Sabtu (16/11/2024).

FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) adalah program dari pemerintah sebagai dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mereka bisa membeli dan memiliki hunian sendiri. Sementara SBUM (subsidi bantuan uang muka) adalah bantuan yang diberikan kepada MBR berupa pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka perolehan rumah.

Ara menuturkan, Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, dalam mendukung peningkatan kuota rumah subdisi ini juga diperlukan dukungan anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan. Ara juga meminta tambahan anggaran Kementerian PKP 2025 sebesar Rp48,8 triliun.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan prorakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," ujar wamenkeu.

(Ahmad Islamy Jamil)

Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung daripada tadi, yang namanya percepatan perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Erick mengatakan, sudah melakukan diskusi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait dengan penyediaan lahan untuk program rumah tersebut.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung daripada tadi, yang namanya percepatan perumahan," ujar Erick di Jakarta, Jumat.

Tak hanya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), kata Erick, pihaknya juga telah melakukan terobosan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun kawasan yang berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Ia mengatakan, pihaknya telah membangun lahan-lahan di sekitar stasiun kereta api yang penggunaannya tidak maksimal. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan subsidi untuk yang mampu dan tidak mampu.

Saat ini, baru ada sembilan TOD di seluruh kawasan kereta api yang telah dibangun oleh BUMN. Kementerian BUMN pun mendorong adanya kredit kepemilikan rumah yang cicilannya antara 15-30 tahun.

Erick menyebut, BUMN terus mencari lahan, terutama yang berasal dari aset-aset kementerian.

Selain itu, Kementerian PKP juga sedang memetakan lahan-lahan lain yang bisa dioptimalkan, misalnya tanah dari hasil korupsi atau tanah sitaan untuk membangun 3 juta rumah.

"Makanya beliau (Menteri PKP) mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan atau tanah-tanah yang belum terbangun. Kita juga menawarkan ke Pak Ara beberapa aset BUMN, yang memang nanti berkaitan dengan Perumnas tentunya," kata Erick.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah per tahun. Langkah awalnya memetakan lahan-lahan milik BUMN yang kemudian dipakai untuk membangun rumah.

"Kemarin Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait/Ara) sudah ke sini salah satu yang kita sama seperti Pak Menteri, kita me-mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung daripada tadi yang namanya percepatan perumahan," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Kementerian BUMN juga sudah melakukan terobosan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam membangun kawasan berorientasi transit atau TOD. Menurut Erick, lahan-lahan yang tidak maksimal penggunaannya di sekitar stasiun kereta api kini sudah dibangun menjadi TOD.

"Kita sudah membuat terobosan bersama dengan kementerian PU sebenarnya, tadi stasiun-stasiun kereta api itu lahannya yang tidak maksimal dulunya, kan sekarang sudah dibangun menjadi TOD bahkan ada subsidi antara yang mampu dan tidak mampu," sebut Erick.

Erick menambahkan, untuk mendukung program perumahan Prabowo, Ara juga terus memetakan lahan-lahan yang bisa dioptimalkan, misalnya tanah dari hasil korupsi hingga tanah sitaan yang belum terbangun akan dimanfaatkan untuk pembangunan 3 juta rumah.

"Makanya beliau mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi atau tanah-tanah sitaan atau tanah-tanah yang belum terbangun. Sama, kita menawarkan ke Pak Ara beberapa aset BUMN sendiri yang memang nanti bekerja sama dengan Perumnas tentunya ini bisa kita maksimalkan juga," bebernya.

(ily/ara)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu ada subsidi perumahan bagi masyarakat dalam Program 3 Juta Rumah. Kementerian PKP menyiapkan skema dan strategi pembiayaan perumahan agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa memiliki akses pembiayaan perumahan yang baik.

"Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan Kementerian PKP dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Target pembangunan yang ingin dicapai adalah sebanyak 3 juta rumah setiap tahun, yang terdiri dari 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Kementerian PKP bersama sejumlah pihak merumuskan bagaimana pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan penyaluran pembiayaan perumahan yang ada saat ini. Pihaknya ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji juga bisa diakomodir dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.

"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP, skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan lebih baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," katanya.

Fahri mengatakan ke depannya Kementerian PKP ingin pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja. Menurutnya, harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan, sehingga lebih banyak masyarakat bisa mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik.

"Semangat gotong royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program 3 Juta Rumah," tuturnya.

Pekerja sektor informal adalah pekerja yang tergolong pekerja bebas yang memiliki ciri antara lain: tidak memiliki slip gaji, berusaha sendiri, tidak terikat. Contoh pekerja informal antara lain: pedagang kaki lima, tukang cukur, ojol, tukang bakso, tukang gali sumur, tukang bangunan, dan lain sebagainya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Seperti arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginginkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kementeriannya mengutamakan efisiensi anggaran.

Dalam penyusunan SOTK ini, Maruarar atau disapa Ara menginginkan organisasi yang minim struktur namun banyak fungsi dan mengutamakan efisiensi anggaran dan antikorupsi seperti arahan Presiden Prabowo.

"Seperti arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit. Masalah yang luar biasa tidak bisa ditangani dengan struktur yang biasa dan orang-orang yang biasa saja, maka dari itu perubahan dalam mengatasi masalah yang kami inginkan harus agresif dan revolusioner. Terkait anggaran, APBN kami tidak memungkinkan maka hal tersebut yang membuat kami ingin bergotong royong dengan pihak luar agar ekosistem dapat berjalan dalam kaitannya pemenuhan rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Beberapa unit eselon I yang diusulkan nantinya akan bertugas mengurusi pembangunan rumah di pedesaan, pembangunan rumah di kawasan perkotaan, kawasan permukiman dan yang menangani efisiensi anggaran dan antikorupsi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wamen PKP Fahri Hamzah beserta jajarannya membahas rencana Peraturan Menteri PKP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah dilaporkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan rencana anggaran 2025 bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Jumat (15/11).

Pada kesempatan tersebut Menteri Ara melaporkan struktur organisasi Kementerian PKP sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dia menyatakan juga sering berkomunikasi dengan MenPANRB mengenai 3 belanja yakni belanja masalah, belanja dukungan dan belanja peluang. Dirinya berterima kasih kepada MenPANRB dan Menkeu karena dari kebijakan-kebijakan yang telah didiskusikan bersama dapat membuat harga rumah turun.

Ara juga menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh elemen kementerian guna memastikan pelaksanaan program perumahan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, sejak awal bahwa pembentukan Kementerian PKP merupakan tugas khusus Presiden untuk memberantas kemiskinan dan menghidupkan perekonomian di desa.

"Presiden percaya sektor perumahan dapat menambah pertumbuhan perekonomian. Dari sana muncul gagasan subsidi angsuran yang akan mengakomodir masyarakat yang paling bawah. Kami juga tengah mencari skenario terbaik agar pemenuhan 3 juta rumah untuk rakyat dapat berjalan optimal." ujar Fahri Hamzah.

Sedangkan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat penting untuk menjadi atensi bagi semua.

"Ini merupakan target luar biasa dari Presiden karena dengan penyediaan rumah yang affordable bagi rakyat bawah dapat mengurangi angka kemiskinan. Menarik sekali, pembangunan 2 juta rumah di desa tidaklah mudah, namun dengan memanfaatkan pengembang dari desa tentu dapat membangun ekosistem yang lebih baik," ujar AHY.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menginginkan pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Akan tetapi, harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan.

Sehingga, jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas baik bisa lebih banyak lagi.

Oleh karena itu, semangat gotong-royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program Tiga Juta Rumah," tegas Fahri dalam siaran persnya, Kamis (14/11/2024).

Kementerian PKP juga akan membahas lebih mendalam mengenai skema dan strategi pembiayaan perumahan agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa mengaksesnya dengan baik.

Saat ini, tengah dirumuskan pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini.

Fahri ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji juga bisa diakomodasi dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.

"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP, skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," tandas dia.

Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempertajam penyiapan skema dan strategi pembiayaan perumahan, agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa memiliki akses pembiayaan perumahan yang baik.

"Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," ujar Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, di Jakarta, Kamis.

Fahri juga menambahkan adanya subsidi perumahan bagi masyarakat dalam Program 3 Juta Rumah sangat diperlukan.

Kementerian PKP dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Target pembangunan yang ingin dicapai adalah sebanyak 3 juta rumah setiap tahun yang tersebar di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak satu juta unit.

Saat ini Kementerian PKP bersama sejumlah pihak terus merumuskan bagaimana pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini. Dalam hal ini, kementerian ingin agar masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji, juga bisa diakomodir dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.

"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan lebih baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," kata Fahri.

Ke depan, ujarnya, Kementerian PKP ingin agar pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja. Namun menurut Fahri juga harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan, sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik bisa lebih banyak lagi.

"Semangat gotong royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program 3 Juta Rumah," katanya lagi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti permukiman padat di wilayah Jakarta. Cucun mendorong pembenahan permukiman padat penduduk yang kumuh demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Di tengah megahnya pembangunan infrastruktur di Jakarta, memang menjadi sebuah keprihatinan masih banyak permukiman padat penduduk yang kondisinya cukup miris. Ini menjadi paradoks," kata Cucun dalam keterangannya, Rabu (13/11/2024).

Menurut Cucun, kondisi permukiman padat itu menggambarkan kesenjangan nyata dalam penataan kota, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia meminta langkah konkret pemerintah membenahi kawasan padat penduduk.

"Penataan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus membuktikan tindakan konkret dalam menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah pusat kota yang strategis seperti Jakarta," tuturnya.

"Tapi tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tentu saja dukungan dari DPR. Karena masalah permukiman kumuh ini banyak terjadi juga di daerah lain," imbuh Cucun.

Cucun menilai pembenahan permukiman padat penduduk bisa menjadi salah satu jalan dalam memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Dengan menyelesaikan masalah kepadatan penduduk ini, maka kita seperti memencet tombol-tombol penyelesaian masalah lain yang pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat," ujar Cucun.

Cucu mengambil contoh permukiman padat di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Cucun menyebut kawasan permukiman padar akan berdampak pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Wilayah permukiman padat seperti di Tanah Tinggi menyebabkan mobilisasi sulit sebab gang-gang semakin sempit karena barang-barang milik warga.

"Bayangkan kalau terjadi kebakaran, api akan cepat menyebar, dan berpotensi mengancam nyawa. Ini sudah terjadi di sejumlah daerah padat penduduk. Jadi ada juga aspek keamanan dan keselamatan dari bencana terkait masalah permukiman padat," paparnya.

Untuk itu, Cucun mendukung program-program kepemilikan rumah yang tengah digalakkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program perumahan rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi Bank BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya kemarin datang ke Grand Opening dan Akad Massal Perumahan The City Sukaraja II di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung yang merupakan program FLPP. Program-program seperti ini bisa menjadi upaya pembenahan permukiman padat penduduk," jelas Cucun.

Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu pun menyoroti skema baru yang akan diluncurkan oleh pemerintah dalam program perumahan rakyat yang mencakup subsidi selisih bunga sebagai solusi inovatif untuk mempercepat kepemilikan rumah. Cucun juga mengapresiasi kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam program perumahan ini, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga kehadiran negara yang semakin signifikan.

"Ini bukan hanya wacana, tapi percepatan. Program pemerintah di bawah arahan Pak Prabowo ini harus tercapai. Dengan kehadiran negara, masyarakat bisa mendapatkan rumah lebih cepat dan mudah," ungkapnya.

Salah satu inovasi terbaru yang dibahas dalam program tersebut adalah pengalihan skema FLPP menjadi subsidi selisih bunga yang memungkinkan masyarakat memilih tipe rumah sesuai keinginan tanpa batasan ukuran tertentu. Dengan subsidi selisih bunga, masyarakat punya kebebasan untuk memilih rumah yang lebih besar atau sesuai kebutuhan, tidak terbatas pada tipe 36 saja.

"Ini memungkinkan masyarakat menyesuaikan hunian mereka dengan keinginan dan penghasilan. Pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap warga," terang Cucun.

Di sisi lain, Cucun menilai program itu juga akan sangat membantu generasi muda untuk bisa memiliki hunian, termasuk para entrepreneur muda.

"Generasi muda, terutama keluarga muda, kini bisa lebih cepat mendapatkan rumah impian. BTN dan pemerintah hadir memberikan kemudahan, sehingga mereka tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memiliki rumah sendiri," ujarnya.

(eva/aik)

Bisnis.com, PADANG - PT Semen Padang menjalin kerja sama dengan DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatra Barat untuk mendukung pembangunan 3 juta unit rumah yang menjadi program dari pemerintah pusat.

Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra mengatakan sangat antusias untuk memulai kerja sama yang strategis antara PT Semen Padang dan REI dalam melaksanakan pembangunan perumahan di wilayah kerja REI Sumbar.

"Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam menyukseskan program pembangunan 3 juta unit rumah yang dicanangkan oleh pemerintah RI," katanya, Rabu (13/11/2024).

Adapun ruang lingkup kerja sama ini mencakup fasilitas dan koordinasi dalam melaksanakan pembangunan perumahan oleh DPD REI Sumbar, serta pemanfaatan produk-produk PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG untuk percepatan pembangunan perumahan di Sumbar.

Indrieffouny berharap melalui kerja sama tersebut, PT Semen Padang bersama dengan DPD REI Sumbar, dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Semoga kerja sama ini menjadi langkah awal yang baik menuju masa depan yang lebih sejahtera," sebutnya.

Dia menyatakan PT Semen Padang siap mendukung REI Sumbar dalam menyukseskan pembangunan 3 juta unit rumah itu, karena sebagai perusahaan semen yang telah berusia lebih dari satu abad berperan dalam pembangunan Indonesia.

Untuk itu PT Semen Padang, terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan mendukung penuh proyek-proyek pembangunan perumahan.

Selain produk semen, lanjut Indrieffouny, produk unggulan lainnya yang ditawarkan adalah Sepablok atau Semen Padang Interlock yang merupakan produk sejenis bata seperti lego.

Dengan demikian dalam proses pembangunannya yang mudah dan cepat merupakan solusi praktis dan efisien untuk memenuhi kebutuhan perumahan dengan biaya yang lebih terjangkau.

"Bahkan, membangun rumah dengan menggunakan Sepablock juga lebih hemat 10 persen dibandingkan material lain, serta telah teruji sebagai produk yang aman gempa," tegasnya.

Penghematan tersebut, kata Indrieffouny, karena kolom dan balok dinding Sepablock dibangun bersamaan dengan dinding, dan tidak perlu di plester atau pun di aci. Lama pengerjaannya juga jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan material lain.

"Di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pembangunan rumah dengan menggunakan Sepablock bisa selesai dalam 15 hari," jelasnya.

Dia berharap melalui kerja sama ini, PT Semen Padang bersama DPD REI Sumbar dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ketua DPD REI Sumbar Satria Eka Putra menyatakan kerja sama dengan PT Semen Padang merupakan suatu kesempatan yang menggembirakan, karena REI Sumbar bisa ikut berperan dalam pembangunan.

"Kami dari REI tentu siap mendukung PT Semen Padang dalam upaya mempercepat pembangunan perumahan dan permukiman yang nyaman, berkualitas dan terjangkau," ungkapnya.

Menurutnya, kerja sama dengan PT Semen Padang ini merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan, khususnya untuk rumah subsidi yang terjangkau bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik kerja sama ini, dan kerja sama dengan PT Semen Padang merupakan langkah strategis," kata dia.

Dia melihat perusahaan PT Semen Padang adalah produsen semen terkemuka yang memiliki reputasi sangat baik dalam menyediakan produk-produk berkualitas.

"Kami yakin dengan dukungan PT Semen Padang, proyek perumahan di Sumbar akan berjalan lancar dan efisien," sebut Satria.

Terkait dengan produk Sepablock dan berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh produk tersebut, Satria pun mengakui bahwa kedepan akan banyak masyarakat yang tertarik dengan produk terbaru tersebut, dan diharapkan seluruh developer rumah subsidi di Sumbar dapat memanfaatkan produk ini.

"Kami berharap produk Sepablock ini, bisa dipakai oleh seluruh developer rumah subsidi di Sumbar, sehingga pembangunan rumah di Sumbar ini menjadi lebih cepat, efisien, dan aman," tutupnya.