JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).

Kedua menteri Kabinet Merah Putih itu berangkat dari Stasiun Pondok Cina menuju Stasiun Tanjung Barat kira-kira pukul 14.50 WIB.

Selama di dalam kereta, kedua menteri itu berbincang-bincang di dalam gerbong 6 kereta.

Salah satu obrolan yang dibahas adalah mengenai usulan Menteri PKP Ara yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuat kereta ekspres.

"Banyak penumpang kereta punya rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti, padahal itu ribuan orang. Saya usul bikin kereta ekspres," ujar Ara.

"Misalnya, dari Maja ke Tanah Abang ada kereta ekspres jamnya setiap pagi jam 06.00 WIB, sore jam 18.00 atau sampai 19.00 WIB. Jadi, pertama, buat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan buat konsumennya juga lebih senang karena lebih cepat sampai kantor dan cepat sampai rumah bertemu keluarga," sambungnya.

Terkait hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir pun menyambut baik usulan tersebut.

Namun, dia bilang, rencana itu bisa direalisasikan jika gerbong kereta yang tersedia cukup.

"Kita terbuka (idenya), nanti kita lihat gerbongnya cukup atau tidak. Kan beberapa proyek sekarang dan ke depan di bawah pemerintahan Pak Prabowo akan semua kita konsolidasikan. Kita hitung dulu jumlah gerbong, harus kita hitung cukup atau tidak," kata Erick.

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau sejumlah aset milik perusahaan pelat merah. Langkah ini untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah hunian milenial di Depok, Apartemen Mahata Semesta Margonda. Lalu, keduanya meninjau aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di kawasan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Kemudian dilanjutkan dengan mendatangi Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Manggarai untuk melihat potensi lahan di kawasan tersebut.

Rencananya, program 3 juta rumah yang dibangun pemerintah di atas aset BUMN akan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

Ara menyebut, nantinya pemerintah memetakan peluang, masalah, dan kesiapan dari hasil kunjungan langsung, sebelum program 3 juta rumah direalisasikan.

“Saya dengan Pak Erick, kita akan datang ke berapa titik ya, kita ke Tanjung Barat, dari sini ke Manggarai, kemudian kita ke Tanah Abang,” ujar Ara saat ditemui Apartemen Mahata Semesta, Margonda, Depok, Rabu (27/11/2024).

“Jadi ada beberapa titik kita mau lihat, Kita akan memetakan peluang, masalah, dan kesiapan,” kata dia.

Dia menilai banyak lahan BUMN di sekitar stasiun kereta api belum maksimal dimanfaatkan. Sehingga, potensi tersebut bakal difokuskan untuk program hunian bagi masyarakat.

“Karena banyak tanah negara yang ideal tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh,” ujar Ara.

(Dhera Arizona)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menaikan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800 ribu unit. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan KPR FLPP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan angsuran terjangkau.

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar Ara dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Menurutnya, program penyaluran KPR FLPP yang sudah berjalan sejak tahun 2010 sangat baik untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Pasalnya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan bantuan pembiayaan KPR agar dapat mengangsur dengan biaya yang tetap serta masa tenor yang cukup lama.

Untuk diketahui, program KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Program KPR ini memberikan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyalurannya dari pemerintah sementara pengelolaan dan penyaluran pembiayaan dilakukan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya.

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Direktur Utama BTN dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Menara 2 BTN, Jakarta, Selasa (26/11). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Direktur Rumah Umum dan Komersial Fitrah Nur, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti.

Kemudian, ada Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Risk Management Setiyo Wibowo, Direktur Operasional and Customer Experience Hakim Putratama, Direktur SME and Retail Funding Muhammad Iqbal dan SEVP Wholesale Banking Benny Yoslim, dan Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah permukiman di Jakarta, yang sering kali dihadapkan pada ketimpangan antara kawasan elite dan pemukiman padat penduduk, menjadi isu utama dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.

Tiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta baik nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suwono, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno telah menawarkan konsep penataannya.

Harapan dan tujuannya tidak lain agar Jakarta yang lebih inklusif, nyaman, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarkat.

Ridwan Kamil, menata dengan pendekatan manusiawi

Dalam kunjungannya ke permukiman padat di Jalan Bojong Kavling, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu, Ridwan Kamil menyampaikan tekadnya untuk menata ulang sejumlah wilayah padat penduduk dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

“Saya sudah amati beberapa wilayah yang padat ini nanti ditata ulang dengan keilmuan arsitektur. Mudah-mudahan akan lebih manusiawi. Saya kira masyarakatnya kooperatif,” ujar Ridwan

Bagi Ridwan, penataan ini bukan berarti memindahkan warga ke rumah susun, melainkan lebih pada perbaikan dan renovasi lingkungan sekitar.

Meski demikian, eks Gubernur Jawa Barat ini menegaskan, teknis pelaksanaannya baru akan disempurnakan lebih lanjut jika terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta.

“Belum tentu (relokasi) kan harus rapat dulu. Saya kan ada anggaran renovasi juga,” ungkap Ridwan.

Dharma Pongrekun: menata dengan memberikan modal

Saat melakukan blusukan di Kampung Gembrong, Cipinang, Jakarta Timur, Dharma Pongrekun berjanji untuk menata permukiman kumuh di Jakarta agar lebih nyaman dan layak huni.

"Ini harus rapi, Jakarta loh ini. Sementara Jakarta yang dibilang maju tetapi begini (kurang rapi)," ujar Dharma.

Dharma sempat terkejut melihat kondisi Kampung Gembrong yang menurutnya jauh dari kata tertata.

Bagi Dharma, sebagai ibu kota negara metropolitan, seluruh wilayah Jakarta seharusnya menunjukkan wajah yang rapi dan teratur.

Dalam momen itu, Dharma juga sempat berdialog dengan warga Kampung Gembrong. Di antaranya, ia menanyakan status kepemilikan rumah warga.

Pramono Anung: menyediakan hunian yang terjangkau

Pramono sebelumnya mengungkapkan, wajah Jakarta tidak hanya terlihat di kawasan elit seperti SCBD, Sudirman, dan Menteng.

Banyak wilayah di Jakarta yang kondisinya jauh dari memadai, bahkan terbilang memprihatinkan karena tingkat kekumuhannya.

"Jakarta bukan tentang SCBD, Sudirman, Menteng, atau Gatot Subroto saja. Selama hampir dua setengah bulan saya dan Bang Doel berkeliling di Jakarta, kami mendapatkan ada 445 RW kampung kumuh. Di sinilah yang menampakkan perbedaan atau disparitas kaya dan miskin yang begitu mencolok di Jakarta," ujar Pramono.

Pramono memberikan contoh konkret di wilayah seperti Tanah Tinggi, Kampung Bayam, dan Kampung Apung, yang menurutnya memperlihatkan ketimpangan sosial yang signifikan.

"Di setiap kampung-kampung ini kami mendapatkan sanitasi yang sulit, orang tidur satu hari dalam satu rumah dibagi menjadi tiga shift, dan kemudian juga banyak warga di Jakarta yang tidak pernah melihat matahari," kata Pramono, menggambarkan kondisi yang dialami banyak warga Jakarta.

Menanggapi hal ini, Pramono berkomitmen untuk menata ulang perkampungan yang ada di Jakarta. Salah satunya dengan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga.

"Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung, kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau milik pemerintah Jakarta," tegas Pramono.

Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan beberapa perusahaan swasta melalui corporate social responsibility (CSR) akan melakukan groundbreaking untuk membantu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Desember 2024.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa perusahaan yang memulai groundbreaking (perumahan). Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Depok, Jawa Barat pada Rabu.

Menurut dia, dari CSR perusahaan sudah ada 6-7 perusahaan besar yang siap membantu terkait perumahan untuk MBR dalam rangka mempercepat Program 3 Juta Rumah per tahun.

Salah satu perusahaan yang sudah mulai membangun perumahan bagi rakyat adalah Agung Sedayu Group di Tangerang, Banten.

"Tanahnya dari perusahaan pribadi saya, yang bangun dan mengisi adalah Agung Sedayu Group. Ini akan membuat semangat gotong royong dari pihak yang besar membantu rakyat yang belum punya rumah. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya layanan kereta KRL Komuter Ekspres pada jam-jam tertentu dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan perjalanan untuk para pekerja yang tinggal di luar Jakarta.

"Banyak rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang. Nanti saya usul Kementerian Perhubungan dan PT KAI agar yang seperti ini, dia bikin Ekspres. Misalnya dari Maja ke Tanah Abang Ekspres jamnya setiap pagi jam 6, sore jam 6 juga atau jam 7 malam," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Kereta KRL Komuter Ekspres itu nantinya dapat membuat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan juga membuat konsumen lebih senang, lebih cepat sampai kantor, kemudian ketika pergi lebih cepat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga.

"Jadi kita harus buat variasi bagaimana itu ekspres pada jam-jam tertentu. Nanti kalau ada yang besar-besar seperti itu, kita buat satu kali jalan, jadi nggak ada berhenti. Kita membuat strategi bagaimana lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah buat rakyat." kata Ara.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan volume penumpang, dengan total 338,14 juta penumpang yang diangkut hingga triwulan III 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa ratusan juta penumpang tersebut terdiri atas 38.667.118 penumpang dikelola langsung oleh KAI, 275.768.006 penumpang KAI Komuter, 4.178.617 penumpang KAI Bandara, 14.653.832 penumpang LRT Jabodebek, 108.836 penumpang KAI Wisata dan 4.770.980 penumpang Whoosh.

Anne mengatakan peningkatan volume penumpang ini didukung oleh perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan.

Pada Agustus 2024 tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85 persen, meningkat dari 99,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan pada Agustus 2024 tercatat 97,87 persen meningkat dibanding pada Agustus 2023 yakni 95,46 persen.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).

Kedua menteri Kabinet Merah Putih itu berangkat dari Stasiun Pondok Cina menuju Stasiun Tanjung Barat kira-kira pukul 14.50 WIB.

Selama di dalam kereta, kedua menteri itu berbincang-bincang di dalam gerbong 6 kereta.

Salah satu obrolan yang dibahas adalah mengenai usulan Menteri PKP Ara yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuat kereta ekspres.

"Banyak penumpang kereta punya rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti, padahal itu ribuan orang. Saya usul bikin kereta ekspres," ujar Ara.

"Misalnya, dari Maja ke Tanah Abang ada kereta ekspres jamnya setiap pagi jam 06.00 WIB, sore jam 18.00 atau sampai 19.00 WIB. Jadi, pertama, buat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan buat konsumennya juga lebih senang karena lebih cepat sampai kantor dan cepat sampai rumah bertemu keluarga," sambungnya.

Terkait hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir pun menyambut baik usulan tersebut.

Namun, dia bilang, rencana itu bisa direalisasikan jika gerbong kereta yang tersedia cukup.

"Kita terbuka (idenya), nanti kita lihat gerbongnya cukup atau tidak. Kan beberapa proyek sekarang dan ke depan di bawah pemerintahan Pak Prabowo akan semua kita konsolidasikan. Kita hitung dulu jumlah gerbong, harus kita hitung cukup atau tidak," kata Erick.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mendukung penuh program penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan dukungan tersebut dalam mendukung percepatan program 3 juta rumah pertahun. Khususnya selama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami mendukung penuh program penghapusan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendukung program 3 juta rumah pertahun pemerintah pusat," kata Risnandar, Rabu (27/11/2024).

Risnandar mengungkap penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil. Kebijakan ini dapat membuat harga rumah menjadi turun dan terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

Tak hanya itu saja, sebelumnya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Perwako Nomor 16 Tahun 2022 telah memberikan stimulus sebesar 25% dari BPHTB terutang khusus untuk objek Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS). Selain itu dalam mendukung program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) Pemerintah Kota Pekanbaru telah ikut memberikan stimulus berupa pengurangan BPHTB 100% bagi nilai jual objek pajak (NJOP) sampai Rp 250 juta.

Diskon 50% untuk NJOP diatas Rp 250 juta sampai Rp 500 Juta. Termasuk diskon 25% untuk NJOP diatas Rp 500 juta hingga Rp 1 milyar.

Khusus menindaklanjuti SKB 3 menteri ini, Risnandar memastikan akan mengawal dengan ekstra agar penerbitan peraturan kepala daerah (Perkada) dapat ditunaikan secepatnya. Sehingga SKB dapat dilaksanakan serta disosialisasikan tidak lewat akhir tahun ini.

"Sebagai bentuk keseriusan, kami akan kawal penerbitan regulasi turunannya berupa Peraturan Wali Kota, agar manfaat ini dapat dirasakan secepatnya oleh masayarakat kota Pekanbaru," tegasnya.

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan, kebijakan program 3 juta rumah, termasuk di antara beberapa yang dibagikan gratis merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurutnya, bagi-bagi rumah atau pemberian diskon rumah akan membuat harga rumah menjadi terjangkau dan bisa mudah terserap oleh masyarakat. Sehingga, seharusnya kebijakan ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya rasa semua happy dengan kebijakan ini, agak lucu jika ada orang Indonesia tidak senang dengan kebijakan ini," kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Pada kesempatan itu, Ara mengaku saat ini pemerintah sudah membuat instrumen kebijakan dalam rangka menekan harga rumah. Harapannya masyarakat bisa membeli rumah dengan harga yang lebih murah.

Adapun kebijakan tersebut misalnya pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), hingga penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

"Instrumen negara itu adalah kebijakan, aturan, hari ini kita membuat aturan yang sangat pro rakyat, jadi menurut saya seharusnya bersyukur, dengan kebijakan ini," kata dia.

Instrumen lainnya yang digunakan untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah adalah dengan mengundang perusahaan besar mengarahkan program CSR untuk membangun rumah hingga pemanfaatan lahan gratis hasil sitaan milik koruptor untuk dibangun rumah baru.

Sebelumnya, Ara sempat melakukan groundbreaking perdana Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah yang dilakukan bersama Agung Sedayu Group. Proyek tersebut merupakan bagian dari program CSR dari perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan senilai Rp60 miliar.

Ara menjelaskan, groundbreaking ini dimulai dari alokasi lahan pribadinya seluas 2,5 hektare yang berlokasi di Tangerang, kepada pengembang Agung Sedayu Group untuk dibangun sebanyak 250 unit rumah susun. Rumah tersebut akan diberikan secara gratis untuk beberapa golongan masyarakat tertentu.

"Saya rasa kebijakan ini sangat pro rakyat, dan kita membangun itu rumah rakyat, saya pikir kebijakan ini justru disambut sangat bahagia oleh rakyat kecil," kata Ara.

(Dhera Arizona)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menekankan perlu ada bank khusus untuk membiayai ekosistem bidang perumahan. Ia pun kembali meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dapat menjadi Bank Perumahan.

Hal ini untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia. Ara menyebut BTN selama ini memegang peran penting dan strategis dari berbagai sudut bidang perumahan.

"Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan. Untuk itu perlu transformasi besar BTN menjadi Bank Perumahan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Dengan berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja BTN, Ara menilai transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar. BTN akan dapat bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia.

Lalu, BTN bisa membangun kerja sama dengan berbagai mitra dalam ekosistem perumahan. Mitra tersebut antara lain dari pengembang, pengusaha yang bergerak di sektor material perumahan seperti cat, kaca, semen, pasir dan lainnya.

"Bank BTN sangat strategis di bidang perumahan dan berbagai sudut keuangan juga sangat siap. Selain itu, hubungan baik BTN dengan developer, pengusaha di sektor perumahan dan konsumen juga baik," katanya.

Di samping itu, ia berharap cost of fund BTN ke depannya dapat lebih efisien. Kemudian, uga membangun desain besar mulai dari perubahan nama, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) yang baik.

Adapun perubahan nama bank harus bersamaan dengan target besar penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) komersial dan bersubsidi untuk masyarakat. Selain itu, Ara mengatakan BTN harus mempunyai mimpi besar agar bisa bersaing dengan bank besar lainnya.

"Tolong dipikirkan ke depan perubahan nama bank BTN, sisi IT dan SDM akan juga penting sekali dalam desain besar perbankan agar fokus di sektor perumahan," tuturnya.

Sebelumnya, dalam diskusi Program 3 Juta Rumah di Menara BTN di Kawasan Harmoni Jakarta, Ara sempat meminta agar BTN mengubah nama menjadi Bank Perumahan agar lebih fokus dalam pembiayaan perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan BTN siap mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP. Menurutnya, dukungan di sektor perumahan sangat diperlukan untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

"Saat langkah percepatan pembangunan yang dilaksanakan Menteri PKP sangat baik supaya rumah yang dibangun oleh dapat terjangkau oleh semua pihak. Mungkin rumah selama ini jadi kebutuhan mahal di daerah tertentu jadi terjangkau baik dari suku bunga dan angsuran atau kemampuan masyarakat membayar angsuran untuk memiliki rumah yang menjadi hak rakyat di Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Risk Management Setiyo Wibowo, Direktur Operasional and Customer Experience Hakim Putratama.

Kemudian, ada Direktur SME and Retail Funding Muhammad Iqbal dan SEVP Wholesale Banking Benny Yoslim, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto Direktur Rumah Umum dan Komersial, Fitrah Nur, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengembang menyambut baik keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menyatakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Surat tersebut dibuat untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono mengatakan para pengembang yang tergabung dalam Himperra di seluruh Indonesia turut bergembira atas kabar tersebut. Ia pun meminta agar kebijakan tersebut disosialisasikan ke pemerintah daerah.

"Pada kesempatan tersebut kami sampaikan bahwa Himperra mengucapkan terimakasih atas digulirkannya SKB 3 menteri ini. Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah," ujar Ari dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Hal itu diungkapkannya seusai audiensi dan berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan jajaran di kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Untuk diketahui, SKB yang ditandatangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PKP, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo. SKB itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran Program 3 Juta Rumah. Hal tersebut antara lain pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk MBR, serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Menurut Ari, kolaborasi yang dilakukan oleh tiga menteri tersebut merupakan kado istimewa untuk MBR. Kebijakan ini akan sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk ketiga menteri tersebut dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung Bulan Desember 2024 nanti. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada membuat gebrakan cepat dan berpihak ke masyarakat, sehingga memudahkan dalam memiliki rumah.

Selain keluarnya SKB, Himperra mengimbau agar ada SKB lainnya dengan berbagai kementrian yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan Program 3 Juta Rumah. Misalnya dengan kementerian ATR/BPN terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan berbagai hal terkait Pensertifikatan.

Kemudian, SKB dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online (pinjol), Kementerian Lingkungan Hidup terkait Amdal mengenai UPL & UKL. Lalu, Kementerian ESDM soal pemanfaat air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

"Yang perlu juga dengan Polri. Beberapa oknum di kepolisian mendatangi lokasi proyek perumahan, mengecek izinnya, kualitas bangunan, pemanfaatan air tanah atau sumur bor dan lain-lain. Nanti anggota kami dipanggil ke Polres, disidik dan dituntut dengan sangkaan atas berbagai pelanggaran menurut mereka terjadi," tambah CEO Riscon Group itu.

Selanjutnya, kerjasama dengan berbagai lembaga itu bertujuan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang pro rakyat.

"Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik dan memberikan apresiasi atas keluarnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang dukungan percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono di Tangerang, Selasa, mengatakan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum disambut gembira oleh pengembang anggota Himperra seluruh Indonesia.

“Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” katanya dalam keterangan.

Menurut dia, langkah kolaborasi yang dilakukan tiga menteri itu merupakan kado istimewa buat MBR karena membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung pada Desember 2024, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Maruarar Sirait selaku Menteri PKP, Tito Karnavian sebagai Mendagri, dan Dody Hanggodo sebagai Menteri PU.

Penghargaan yang akan diberikan kepada tiga menteri itu, ujarnya, sebagai bentuk apresiasi dari Himperra kepada para pengambil kebijakan yang terbukti mampu membuat gebrakan cepat dan dukungan nyata prorakyat, sehingga memudahkan masyarakat memiliki rumah.

Setelah keluarnya SKB 3 menteri ini, Himperra juga mengimbau untuk dilanjutkan lagi dengan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor perumahan nasional dan agenda nasional percepatan program tiga juta Rumah.

Misalnya dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan berbagai hal terkait sertifikat. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman daring, Kementerian Lingkungan Hidup terkait amdal, UPL & UKL, Kementerian ESDM terkait pemanfaatan air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Kerja sama dengan berbagai lembaga itu, katanya, untuk menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah, sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang prorakyat.

“Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” katanya

SKB yang ditanda tangani oleh tiga menteri itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan kepala daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.