Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap pihaknya bakal mulai meneken nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) dengan Qatar terkait dengan dukungan pembangunan 1 juta rumah.

Wakil Menteri (Wamen) PKP, Fahri Hamzah menuturkan bahwa kerja sama tersebut bakal mulai dilakukan pada hari ini, Rabu (8/1/2025).

“Kebetulan saya diundang ke istana untuk menyaksikan penandatanganan MOU pendanaan untuk satu juta rumah,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

Namun demikian, Fahri masih belum menyebut berapa komitmen nilai investasi yang bakal dikucurkan Qatar membangun 1 juta rumah tersebut.

Dirinya mengaku baru akan melakukan pembahasan lebih lanjut setelah proses penandatanganan tersebut resmi dilakukan.

“Satu juta unit [yang dibangun]. Jadi kita lihat saja nanti karena yang akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan juga. Dan beliau secara pribadi juga adalah investor,» tuturnya.

Sebelumnya, Fahri juga sempat menyebut bahwa pemerintah telah mengantongi komitmen inevstasi dari sejumlah negara lain untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya yakni Uni Emirates Arab (UEA) hingga Tiongkok.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia untuk membantu ikut membiayai penyediaan 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Hashim mengaku mendengar langsung kabar tersebut dari Presiden RI Prabowo Subianto. Secara terperinci, dia menyebut bahwa pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan.

"Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi [ibu kota UEA] dan pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim, dilansir dari Antara, Jumat (27/12/2024).

JAKARTA, investor.id - Menurut World Health Organization External, ada 13 juta kematian disetiap tahunnya dan hampir seperempat dari semua penyakit disebabkan oleh lingkungan.

Selain itu 33% penyakit tersebut terjadi pada anak dibawah usia lima tahun. Masalah kesehatan yang ditimbulkan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), penyakit kardiovaskular serta stroke kondisinya dapat diperburuk oleh lingkungan yang tidak sehat.

Untuk itu, konsep green living sangat penting bagi keberlangsungan hidup, tidak hanya untuk manusia namun juga bagi alam. Manfaat konsep ini bagi alam, dapat menjaga kelestarian serta keseimbangan yang tentunya juga dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia.

Konsep perumahan green living mendukung keberlanjutan lingkungan, dengan fokus pada efisiensi energi, penggunaan bahan berkelanjutan, hingga dilengkapi fasilitas ramah lingkungan.

Untuk mendukung konsep hunian green living, Perumnas melalui pengembangan kawasan perumahan terjangkau yang mengusung konsep green living  guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya. Konsep itu dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung.

Pengembangan perumahan ini juga merupakan bentuk komitmen mendukung program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek, Minggu (29/12/24).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas.

Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Program ini akan meningkatkan akses pembiayaan perumahan dan mengurangi backlog kepemilikan rumah.

“Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum atau PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi  dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini,” ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP. 

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

"Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat," pungkasnya 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan dua hari, namun sudah menuai sorotan tajam dari publik.

Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG.

Banyak siswa juga tidak menyukai sayuran tertentu sehingga tak dihabiskan. Sehingga berharap ke depan menu dapat divariasikan agar bisa tertarik untuk memakannya. Kemudian ada pula keluhan mengenai waktu pengantaran makanan yang mepet dengan jam pulang sekolah atau justru mengurangi waktu belajar.

Ada pula siswa yang belum lapar lantaran sudah sarapan di rumah. Alhasil, tak jarang siswa membungkus makanan yang diberikan untuk dimakan di rumah lantaran tidak habis.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden 2024. Program ini awalnya bernama 'makan siang gratis', namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis. Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.

Pada tahap awal, program ini rencananya menyasar 3 juta anak. Namun Badan Gizi Nasional (BGN) hanya menyediakan makanan untuk 600 ribu anak pada tahap awal. Program ini telah tersebar di 190 titik di 26 provinsi di fase awal.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat pelbagai keluhan dari para siswa penerima MBG ini karena tata kelola program MBG yang belum jelas.

Ia melihat program ini seperti belum memiliki standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis (Juknis) yang rigid. Sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan.

"Masalahnya kan itu masalah tata kelola ini, di lihat dari tata kelola ini memang persoalannya kan seperti belum ada payung hukumnya secara jelas gitu loh, peraturan teknisnya seperti apa, standar operasi prosedurnya apa, juklaknya," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Trubus juga menyoroti pelaksanaan awal program MBG ini seperti 'uji coba kebijakan yang diperluas'. Sebab, ia melihat perencanaan yang belum matang sehingga berdampak pada persiapan infrastruktur masih terbatas.

Ia mencontohkan masih banyaknya keluhan pengantaran makanan ke sekolah yang mepet dengan jam pulang sekolah menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur pendukung program ini.

Kemudian ia menyoroti masih banyak anak-anak yang tak doyan dengan makanan yang diberikan menandakan adanya penyeragaman dalam program ini.

"Banyak makanan datangnya sudah telat ini, kan harus ada perencanaan sejak awal sebenarnya. Kemudian selera anak tak sesuai. Nah yang memasak harusnya bukan pakai catering. Harusnya yang memasak itu orang tua dari anak-anak yang ada di situ, jadi misalnya PKK gitu lah yang di sekolah itu, jadi dia memahami selera anak sekolah di situ," kata dia.

Di sisi lain, Trubus menjelaskan implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perencanaan awal sudah berjalan baik.

Ia melihat program MBG sebetulnya sebagai program yang bagus, namun belum ditemukan skema baku yang jelas. Sehingga, pelaksanaan MBG di fase awal ini pemerintah seperti berprinsip 'programnya berjalan dulu nanti diperbaiki'.

Trubus juga menyarankan prioritas awal dari program MBG di fase awal sebaiknya dijalankan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan atau 3T. Bagi Trubus, Anak-anak di kawasan ini lebih membutuhkan makan bergizi gratis ketimbang di daerah perkotaan mewah.

"Kebijakan ini bagus itu untuk nilai-nilai yang mungkin di 3T dulu. Atau kalau di Jakarta bisa di kampung-kampung di bantaran sungai, di bawah kolong tol itu. Kalau yang tinggal di Menteng, pondok indah itu enggak usah sekolah-sekolah yang mewah-mewah itu tidak usah," kata dia.

Peneliti Global Health Security di Pusat Lingkungan Hidup dan Kesehatan Penduduk Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman turut menyoroti pelaksanaan distribusi makanan dalam program MBG yang tidak selaras dengan kebutuhan waktu makan anak.

Baginya, waktu distribusi makanan kepada anak-anak sekolah menjadi penting karena untuk memastikan program ini optimal. Ia kemudian menyarankan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat TK atau SD dilakukan pada sebelum memulai pelajaran.

"Jadi kalau bicara saran penjadwalan dan logistik saya menyarankan prioritaskan pengantaran makanan ke sekolah TK lebih awal misalnya jam 07.30-08.00 waktu setempat. Sehingga dapat diberikan sebelum pulang," kata Dicky.

Dicky menjelaskan dalam kurun waktu tersebut agar anak-anak pada usia TK dan SD membutuhkan asupan energi untuk menjaga konsentrasi di pertengahan kegiatan belajar.

Di sisi lain, ia memberikan masukan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat SMP dan SMA idealnya diberikan saat istirahat tengah hari atau sekitar pukul 11.00-12.00.

"Ini juga untuk mendukung aktivitas belajar mereka selanjutnya. Pemberian makanan di pertengahan pelajaran ini bisa mengganggu proses belajar-mengajar," kata dia.

Di sisi lain, Dicky menyarankan diterapkannya sistem kluster distribusi makanan berdasarkan jarak dan waktu operasional dari dapur. Sistem ini penting supaya pengantaran lebih efisien.

"Dan ini juga penting melibatkan pihak sekolah untuk menentukan waktu makan yang ideal supaya sesuai dengan jadwal mereka. Dan perlu juga dipastikan sekolah ini punya fasilitas yang cukup untuk menyimpan makanan," kata dia.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa meningkat ke angka Rp 420 triliun.

Zulhas menerangkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun saat ini hanya cukup untuk pengadaan sampai Juni 2025. Sebagai informasi, program MBG telah dimulai pada 6 Januari 2025.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," terang Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025).

"Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun," tambahnya.

Melonjaknya anggaran MBG itu disebabkan karena sebagian komoditas pangan masih diimpor. Untuk itu, produksi dalam negeri perlu digenjot agar Indonesia mencapai swasembada pangan. Dengan begitu pengeluaran anggaran dapat ditekan terutama untuk impor.

"Kalau sekarang kita nggak kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, impor kita berapa tahu nggak? Malu kita ini, sudah ketinggalan jauh dari Thailand, Vietnam. Setelah reformasi 28 tahun zaman Pak Soeharto, pertanian kita dibangun, tetapi tidak prioritas," ungkap dia.

Untuk mencapai swasembada pangan, ada berbagai kebijakan yang tengah digodok pemerintah. Pertama terkait percepatan pembangunan irigasi, kedua kebijakan penyuluh daerah, ketiga pengadaan pupuk dan bibit.

"Ini pada akhrinya (untuk kebutuhan) Makan Bergizi Gratis. Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat. Jangan sampai anggaran begitu besar, tidak tepat," terangnya.

Sebagai informasi, program MBG telah resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin. Program tersebut bertahap dimulai di 26 Provinsi.

Target program ini pada tahap awal terhadap 3 juta orang pada periode Januari-Maret 2025. Adapun sasaran penerima mulai dari balita, santi, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil dan menyusui.

Simak Video: Komisi X soal Ada Laporan Foto Menu MBG Tak Boleh Disebar di Medsos

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun.

SMGR menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menghadirkan inovasi produk bata interlock presisi.

Produk turunan dari semen hijau ini menarik perhatian pengembang perumahan dan sektor perbankan sebagai solusi rumah ramah lingkungan.

Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, mengungkapkan, setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SMGR menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi adalah hasil penelitian terapan dengan mekanisme saling mengunci antarbalok, seperti sistem lego.

Penggunaan bata ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material konvensional, antara lain efisiensi material, kemudahan aplikasi yang mempercepat pembangunan, dan keunggulan ramah gempa.

Selain rumah contoh, Semen Indonesia juga mengaplikasikan beton inovatif berbasis semen hijau.

Beberapa produk ini termasuk beton dekoratif dan paving block berpori untuk mengatasi kawasan tergenang.

Produk-produk tersebut diharapkan mendukung pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, diperlukan kolaborasi semua pihak dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dengan kualitas konstruksi kokoh dan tampilan modern," kata Donny dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyatakan, inovasi bata interlock presisi mempercepat pembangunan perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Proses pembangunan dengan bata interlock presisi Semen Indonesia sangat cepat dan hasilnya sangat bagus. Selain efisien dalam pengecatan dan pengacian, produk ini halus, sehingga bisa langsung ditempati. Teknologi ini patut disebarluaskan ke seluruh pengembang," ujar Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono, menilai bata interlock presisi tidak hanya cocok untuk rumah dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga untuk rumah komersial.

"Presisinya bagus, kualitasnya juga baik. Bata interlock presisi sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaan juga cepat, 21 hari sudah selesai. Jika tukangnya lebih cepat, bisa selesai dalam dua pekan," kata Ari Tri Priyono.

Perwakilan pengembang sekaligus CEO Asatu Corporation, Joko Santosa, menambahkan, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien dan hasil konstruksi kokoh dengan tampilan estetis.

Selain itu, udara dalam ruangan tetap sejuk siang dan malam.

“Keunggulannya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan pengerjaan. Kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada menggunakan material konvensional. Efisiensi biaya mencapai 35 persen, baik material maupun tukang. Biasanya, kami membutuhkan waktu delapan minggu untuk satu rumah, namun dengan bata interlock presisi, hanya dua minggu sudah selesai,” tutup Joko.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun.

SMGR menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menghadirkan inovasi produk bata interlock presisi.

Produk turunan dari semen hijau ini menarik perhatian pengembang perumahan dan sektor perbankan sebagai solusi rumah ramah lingkungan.

Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, mengungkapkan, setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SMGR menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi adalah hasil penelitian terapan dengan mekanisme saling mengunci antarbalok, seperti sistem lego.

Penggunaan bata ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material konvensional, antara lain efisiensi material, kemudahan aplikasi yang mempercepat pembangunan, dan keunggulan ramah gempa.

Selain rumah contoh, Semen Indonesia juga mengaplikasikan beton inovatif berbasis semen hijau.

Beberapa produk ini termasuk beton dekoratif dan paving block berpori untuk mengatasi kawasan tergenang.

Produk-produk tersebut diharapkan mendukung pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, diperlukan kolaborasi semua pihak dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dengan kualitas konstruksi kokoh dan tampilan modern," kata Donny dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun.

SMGR menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menghadirkan inovasi produk bata interlock presisi.

Produk turunan dari semen hijau ini menarik perhatian pengembang perumahan dan sektor perbankan sebagai solusi rumah ramah lingkungan.

Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, mengungkapkan, setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SMGR menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi adalah hasil penelitian terapan dengan mekanisme saling mengunci antarbalok, seperti sistem lego.

Penggunaan bata ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material konvensional, antara lain efisiensi material, kemudahan aplikasi yang mempercepat pembangunan, dan keunggulan ramah gempa.

Selain rumah contoh, Semen Indonesia juga mengaplikasikan beton inovatif berbasis semen hijau.

Beberapa produk ini termasuk beton dekoratif dan paving block berpori untuk mengatasi kawasan tergenang.

Produk-produk tersebut diharapkan mendukung pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, diperlukan kolaborasi semua pihak dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dengan kualitas konstruksi kokoh dan tampilan modern," kata Donny dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyatakan, inovasi bata interlock presisi mempercepat pembangunan perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Proses pembangunan dengan bata interlock presisi Semen Indonesia sangat cepat dan hasilnya sangat bagus. Selain efisien dalam pengecatan dan pengacian, produk ini halus, sehingga bisa langsung ditempati. Teknologi ini patut disebarluaskan ke seluruh pengembang," ujar Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono, menilai bata interlock presisi tidak hanya cocok untuk rumah dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga untuk rumah komersial.

"Presisinya bagus, kualitasnya juga baik. Bata interlock presisi sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaan juga cepat, 21 hari sudah selesai. Jika tukangnya lebih cepat, bisa selesai dalam dua pekan," kata Ari Tri Priyono.

Perwakilan pengembang sekaligus CEO Asatu Corporation, Joko Santosa, menambahkan, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien dan hasil konstruksi kokoh dengan tampilan estetis.

Selain itu, udara dalam ruangan tetap sejuk siang dan malam.

“Keunggulannya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan pengerjaan. Kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada menggunakan material konvensional. Efisiensi biaya mencapai 35 persen, baik material maupun tukang. Biasanya, kami membutuhkan waktu delapan minggu untuk satu rumah, namun dengan bata interlock presisi, hanya dua minggu sudah selesai,” tutup Joko.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut program 3 juta rumah difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau di bawah Rp8 juta.

Ara mencontohkan, kategori MBR yang bakal mendapat hunian dari program 3 juta rumah dua di antaranya adalah pedagang bakso dan sayur.

“Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah,” ujarnya saat ditemui wartawan usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Pemerintah pun bakal membuat skema khusus terkait pembiayaan bagi MBR agar mereka bisa mendapat akses tempat tinggal.

“Kemudian juga mengenai pembiayaan, kita bersyukur karena kita sudah bisa memberikan kepada masyarakat yang tidak punya slip gaji, tapi punya penghasilan,” kata dia.

Menurutnya, para pedagang kecil tidak memiliki slip gaji layaknya karyawan sebuah perusahaan. Namun, mereka punya kegiatan usaha yang bisa mendatangkan penghasilan.

Sehingga, diperlukan langkah atau rancangan teknis agar masyarakat mendapat pendampingan.

“Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya slip gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi,” kata dia.

“Ya dengan cara-cara menyupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” katanya

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diselesaikan dalam waktu empat jam saja. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut, proses pembuatan IMB dengan waktu singkat ini mulai berlaku pekan depan. Namun, baru diterapkan di satu kota, yakni Tangerang. Setelah itu akan diikuti oleh daerah lainnya.

“Kami juga sesuai arahan Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat, yaitu dulu itu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari,” ujarnya saat ditemui wartawan di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, ditulis Rabu (8/1/2025).

“Dan rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bappenas, itu sudah bisa menjadi empat jam. Ya, tapi ini baru terjadi di satu kota, kota Tangerang, dan berharap nanti yang lain mengikuti,” kata dia.

Sebelumnya, Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

SKB berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), retribusi PBG bagi MBR, dan mempercepat penerbitan PBG.

“Ya, sorry secara umum sepuluh hari, dari 45 hari jadi sepuluh hari, tetapi ada satu kota yang luar biasa yang bisa empat jam. Nah mudah-mudahan ini bisa hal yang positif, bisa diikuti oleh kota dan kabupaten yang lain,” ujar dia.

“Supaya Bupati, Wali Kota berlomba-lomba membuat kebijakan sistem SDM, supaya rakyat makin mudah, makin murah, makin cepat untuk mengurus perumahannya,” kata dia.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa masuk program dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Jadi kami sudah mengusulkan (perumahan MBR) tadi di dalam rapat. Kami sudah laporkan (ke Prabowo), 'Silakan dipersiapkan' (jawaban Prabowo). Kami akan siapkan drafnya," ujarnya usai mengikuti Ratas dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

Sejalan dengan arahan Prabowo itu, Kementerian PKP akan mempersiapkannya dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Nanti pada waktunya kami akan sampaikan," imbuh Ara.

Ia menjelaskan, usulan PSN perumahan MBR itu akan tersebar di 30-50 kabupaten/kota di Indonesia. Tujuannya agar terjadi pemerataan kepemilikan rumah, serta pemanfaatan lahan-lahan milik negara yang ada.

"Supaya juga ini ada pemerataan di banyak kota, banyak kabupaten, di Indonesia, tentu sedapat mungkin yang ada tanah-tanah yang bisa kami manfaatkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ara memastikan bahwa sekitar 50 kota di Indonesia dengan lahan idle (telantar) sedang didata oleh Kementerian ATR/BPN.

"PSN buat perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, nanti Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) sangat membantu kami karena sedang didata 50 kota yang tanahnya idle," ungkap Ara usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sementara Nusron menambahkan, pelaksana dari PSN perumahan MBR yang diinisiasi Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN kepada Presiden Prabowo Subianto adalah swasta.

Program tersebut dilakukan demi menyukseskan pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Pemerintah berencana membangun rumah-rumah di sekitar jalur kereta api untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau orang miskin.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut pembangunan ini dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah punya akses dekat transportasi umum.

"Bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah," ujar Maruarar dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1).

Menteri yang akrab disebut Ara ini menuturkan perumahan ini nantinya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Ara menyebut rencana ini sedang dimatangkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Maruarar belum membeberkan lokasi perumahan tersebut. Namun, ia berkata bakal ada 30-50 lokasi pembangunan perumahan jenis ini.

"Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan 3 juta rumah. Program ini menjadi bagian dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran.

Menteri Maruarar membuat sejumlah pendekatan mengadakan rumah untuk rakyat. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah rencana menggunakan lahan-lahan sitaan kasus korupsi untuk program 3 juta rumah.

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, program 3 juta rumah yang digagas Prabowo Subianto diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema pembiayaan program ini sudah berjalan, bahkan menyasar masyarakat yang tidak punya gaji tetap.

Menurut Ara, panggilan akrab Maruarar, pemerintah telah memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan seperti penjual bakso, penjual sayur, dan sebagainya. 

Pemerintah telah menyiapkan skema agar kelompok masyarakat tersebut dapat memiliki rumah.

"Itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," paparnya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Menurut Ara, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap hal ini. Artinya, keadilan harus dijalankan bukan hanya kepada masyarakat yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, melainkan juga bergerak di sektor informal.

"Saya sudah hadir dan memberikan langsung kepada tukang sayur, kepada tukang bakso, yang tidak punya gaji karena bukan pegawai. Bukan pegawai negeri dan pegawai swasta, tapi bisa sudah mulai diberikan," tegasnya. 

Presiden Prabowo, lanjut Ara, meminta agar program 3 juta rumah dapat semakin menyasar masyarakat yang bergerak di sektor informal atau tidak punya gaji tetap. Ara pun menegaskan pihaknya siap menjalankan arahan kepala negara itu.

Disamping itu, program ini diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yakni sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Untuk mewujudkam program 3 juta rumah, Ara ini mengatakan, akan memanfaatkan lahan-lahan yang disita negara dengan cara yang legal.

Lahan-lahan yang disita negara tersebut di antaranya berasal dari lahan hasil tindak pidana korupsi yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga lahan yang disita dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kami akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tutur Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News