Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Bank Indonesia (BI), yang disebut bakal mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah, dikhawatirkan memicu arus modal keluar dari dalam negeri.

Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo dalam sebuah acara di Jakarta pada 26 Februari 2025.

Menurut Hashim, informasi terkait guyuran dana jumbo sebesar Rp130 triliun ini diperolehnya langsung dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

“Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo, saya dengar,” ucapnya.

Hashim tidak memerinci sumber dana tersebut. Meski demikian, berdasarkan catatan Bisnis, bank sentral memang berencana mengguyur insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) sebesar Rp80 triliun untuk program perumahan.

Selain BI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengeluarkan surat berharga negara (SBN) guna mendukung program 3 juta rumah.

Menanggapi hal itu, Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji mengatakan, sejumlah pihak khawatir langkah itu dapat mengurangi kredibilitas BI sebagai otoritas moneter independen sehingga memicu arus modal keluar.

“Jika kekhawatiran ini berlanjut, maka potensi arus modal keluar bisa meningkat yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia,” ucapnya.

Musababnya, setelah pernyataan itu, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sebesar 0,7% menuju level Rp16.578 pada 28 Februari 2025. Posisi tersebut mencerminkan titik terendah nilai tukar rupiah sejak medio April 2020.

Di sisi lain, Arfian menuturkan bahwa BI memandang dukungannya ke sektor perumahan sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Sedikitnya ada tiga bentuk dukungan BI terhadap program perumahaan. Pertama, memastikan program asta cita berkontribusi terhadap ekonomi. Kedua, menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank penyalur kredit ke sektor perumahan, dan ketiga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian SBN.

“Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan dapat mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap industri, seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi. Namun, kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI,” kata Arfian

KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan yang disertai tautan yang diklaim untuk akses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan tersebut hoaks. Waspada penipuan!

Narasi yang beredar

Tautan yang diklaim untuk akses pendaftaran CPNS BGN periode 2025 dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini pada Rabu (5/3/2025).

Berikut narasi yang dibagikan:

PEMBUKAAN CPNS OLEH BGN UNTUK DI TEMPATKAN NGURUS DAPUR UMUM MAKAN SIANG GRATIS

Screenshot Hoaks, tautan pendaftaran CPNS BGN periode 2025

Penelusuran Kompas.com

Setelah diperiksa, tautan yang dibagikan sejumlah akun Facebook tersebut berbeda dengan tautan resmi pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) BGN.

Tautan itu mengarah ke situs hxxxx://daftarsekarang[dot]asidaz[dot]com/. Alamat tersebut berbeda dengan situs resmi BGN.

Waspada dengan unggahan yang menawarkan hadiah atau penawaran menarik, tetapi meminta kita menyerahkan data pribadi.

Hal ini merupakan phishing atau modus penipuan yang digunakan untuk mencuri data pribadi. Modus ini berpotensi merugikan kita secara material, bahkan bisa membobol rekening perbankan.

Dilansir Antara, BGN membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung sebagai ASN melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch 3.

Pendaftaran calon ASN BGN dibuka mulai 27 Desember 2024 dan ditutup pada 15 Maret 2025. Situs pendaftaran dapat diakses di alamat berikut https://spp-indonesia.com.

Adapun program SPPI bertujuan meningkatkan distribusi makanan bergizi di seluruh Indonesia.

Melalui program SPPI, peserta yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan pelatihan khusus sebagai persiapan sebelum menjalankan tugas yang diamanahkan.

Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan peserta dalam menghadapi peran yang menantang dan penuh tanggung jawab.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk akses pendaftaran CPNS BGN periode 2025 adalah hoaks.

Tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN. Sementara, situs pendaftaran resmi CASN BGN 2025 dapat diakses di alamat berikut https://spp-indonesia.com.

Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pihaknya mendukung segala langkah dan upaya agar masyarakat indonesia lebih sehat dan memiliki literasi kesehatan yang baik. Salah satunya, program makan bergizi gratis yang berkualitas dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan dengan topik 'Mencetak Generasi Hebat, Membangun Indonesia Sehat'.

"Kami Fraksi Partai Demokrat dan teman-teman di Komisi IX sungguh 'concern' (memberi perhatian) dan mendukung agar masyarakat di Indonesia lebih sehat dan cukup literasi kesehatannya. Program makan bergizi gratis harus berjalan dengan baik, tepat sasaran dan berkualitas," ujar Ibas, dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

Ibas menyampaikan anggaran pemerintah untuk program tersebut sangatlah besar namun akan juga memberikan dampak besar. Stimulus pemerintah yang menjangkau 3 juta penerima manfaat dengan target hingga 82,9 juta orang hingga September 2025 dengan anggaran Rp 171 T.

"Besar.. Sangat besar," kata Ibas.

"Tapi kalau untuk anak-anak Indonesia tidaklah ada artinya, jika pada akhirnya mereka jualah yang akan melanjutkan kehidupan ini. Setuju ya?," sambungnya.

Ucapan Ibas pun yang langsung dijawab 'setuju' oleh seluruh peserta. Sehingga Ibas mendorong, agar para dokter, para ahli, para influencer dapat aktif terus mengawal program makan bergizi gratis ini.

"Jadi saya berharap, dokter-dokter muda, para influencer kesehatan dan atau yang tergabung dalam ekosistem kesehatan ini bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan agar validasi data penerima sesuai. Agar kualitas sesuai, agar anggaran sesuai dan agar distribusi tepat sasaran, sesuai edukasi pentingnya gizi seimbang," ungkap Ibas.

Lebih lanjut, menurut Ibas, kunci keberlanjutan di sektor kesehatan adalah pendidikan, sehingga ia berharap, para individu yang bekerja di bidang kesehatan juga menjadi terdepan, tercepat, dan terluas dalam menyebarkan edukasi 'Parenting Cerdas'.

"Misalkan mendidik dengan Parenting 5.0, membangun generasi emas di era smart society. Yang kualitas hidup tinggi seperti di Denmark, Swedia dan, Swiss," kata Ibas.

"Atau bisa juga seperti di Jepang dengan angka harapan hidup yang tinggi, 85 tahun," sambungnya.

Ibas juga menyebutkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari aspek peningkatan pengawasan dan penindakan, aspek perlindungan konsumen, regulasi dan penegakan hukum dunia kesehatan dan gizi, pemberian edukasi pelatihan dalam memilih produk, mematuhi protokol penggunaan bahan-bahan sesuai, hingga menjaga komitmen serta sumpah kedokteran. Di akhir acara, Ibas mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama, demi menggapai masa depan yang lebih baik.

"Kita Bisa! Demi Indonesia kini dan nanti, sebagai inspirasi antar generasi, " kata Ibas.

Senada, salah satu peserta yang merupakan seorang konten kreator ahli gizi Putri MJ menyampaikan harapannya agar program perbaikan gizi dilengkapi secara konstruktif. Ia berharap program-program yang bertujuan memperbaiki gizi masyarakat dapat dilengkapi dengan edukasi, jelas, dan berkelanjutan.

"Sehingga masyarakat merasa berpartisipasi pada kesehatan Indonesia," pungkasnya.

Lihat juga Video: BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta: Rancaekek merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung. Daerah ini berjarak 37 kilometer dari Soreang, yakni ibu kota kabupaten.

Padi merupakan salah satu produksi pangan terbesar di Rancaekek. Selain itu, ada perkebunan, hutan, perikanan, hingga peternakan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Rancaekek, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp140 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Rancaekek

Perumahan subsidi di Rancaekek. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Rancaekek Permai 2

Perumahan ini berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 1.118 unit yang tersedia.

Mulai dari harga Rp150 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 22 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng, dinding conblock, lantai keramik, serta pondasi pasangan batu kali.

2. Griya Pindad Asri 3

Perumahan ini berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat yang dibangun oleh Asatu Realty Asri. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 3 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp150,5 juta dengan luas bangunan 28 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap rangka baja dan genteng beton, dindingconblok plester aci, lantai keramik, serta pondasibatu kali.

3. Pesona Linggar Residence

Berlokasi di Linggar, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Agung Mulya Grup dengan jumlah unit tersedia sebanyak 45 subsidi.

Rumah mulai dari harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding hebel/Bata ringan, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

4. Puteraco Gading Timur Rancaekek

Berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Puteraco Indah dengan jumlah 68 subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp150 juta dengan luas bangunan 22 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain ataprangka baja dan genteng beton, dinding konclok diplester, diaci. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

5. Puteraco Gading Timur

Perumahan yang berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat ini dibangun oleh Puteraco Indah ini menawarkan 11 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp140 juta dengan luas bangunan 22 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu rangka atap ringan Dan genteng beton, dinding conblok diaci, plester, cat. Lantai Putih polos 30x30, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KEDIRI – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kediri, Rabu, 26 Februari 2025. Acara yang digelar di Pare’s Resto Kediri ini dihadiri sekitar 300 peserta dan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan asupan gizi serta kesejahteraan masyarakat.

Program MBG merupakan salah satu inisiatif unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Sosialisasi di Kediri dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, serta perwakilan BGN, Meida Octarina.

Heru Tjahjono menjelaskan bahwa Program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi, terutama bagi pelajar dan kelompok rentan. 

“Program ini merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, mendapatkan asupan gizi yang memadai. Di Kabupaten Kediri, program ini telah dimulai pada 13 Januari 2025 dengan fokus pada 54 sekolah percontohan dan 3 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Heru.

Program MBG di Kediri dimulai di Kecamatan Kayen Kidul dengan menyediakan 3.101 porsi per hari di 27 sekolah. Salah satunya adalah SMPN 1 Kayen Kidul yang menyasar 552 siswa dari keluarga kurang mampu. 

“Tahap awal melibatkan 54 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA, dengan total 3.000–3.500 siswa per SPPG. Menu yang disediakan terdiri dari nasi, ayam teriyaki, sayur, tahu, dan buah semangka dengan nilai Rp10.000 per porsi. Namun, susu sebagai bagian dari 4 Sehat 5 Sempurna belum termasuk dalam menu saat ini,” jelas Heru.

Meski telah berjalan, program ini masih menghadapi beberapa kendala. Heru mengungkapkan bahwa dari tiga dapur SPPG yang direncanakan di Kecamatan Pare (Lawu, Semanding Tertek) dan Kayen Kidul, hanya satu dapur di Kayen Kidul yang beroperasi penuh. 

“Dua dapur lainnya masih tertunda akibat kendala administratif dan teknis. Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan izin agar program ini dapat berjalan optimal,” harapnya.

Badan Gizi Nasional sebagai pengelola program MBG telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI (Kodim 0809 Kediri), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku. 

“Kolaborasi ini penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas dan mendukung perekonomian lokal,” tambah Meida Octarina dari BGN.

Dukungan Anggaran dan Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kediri turut mendukung program ini dengan mengalokasikan dana dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) dan APBD. Meski peran pemerintah daerah masih terbatas pada pendataan siswa dan distribusi, dukungan ini dinilai penting untuk keberlanjutan program. 

“TNI juga berperan sebagai pendamping teknis, terutama dalam penyediaan logistik dan fasilitas lahan,” ujar Heru.

Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah gizi buruk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan. 

Dengan dukungan berbagai pihak, program ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kediri dan wilayah lainnya di Indonesia.

Editor : Ali Masduki

Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono menjelaskan, pembelian SBN akan dilakukan di pasar perdana untuk tenor yang sampai dengan 1 tahun.

"Pembelian SBN kita tetap sama. Jadi artinya kita melakukan pembelian SBN bisa di pasar perdana untuk yang tenor sampai dengan 1 tahun," kata Tri dalam acara Pembahasan Asesmen Ekonomi Terkini di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

BI juga akan melakukan pembelian SBN melalui pasar sekunder melalui perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Dan kita membeli di pasar sekunder itu artinya beneran kita sama perbankan, kita beli di bank. Jadi kita transaksi dengan perbankan pembelian untuk yang Surat Utang Negara (SUN), yang bukan SBN dan SBNS," terang Tri.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, dukungan terhadap program 3 juta rumah akan diberikan dalam bentuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga atau DPK menjadi 5%.

"Yang sudah resmi diumumkan adalah dalam bentuk peningkatan KLM dari 4% ke 5%. Selain itu apakah ada? Sementara mungkin baru KLM dukungan-dukungan lainnya masih dalam pembicaraan," jelas Juli.

Sebagai informasi, penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketu

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, BI menyiapkan dana Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan untuk pembiayaan program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Namun hashim tak merincikan dukungan dana tersebut berupa penerbitan Surat berharga Negara (SBN) ataupun insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry (Gubernur BI), saya dengar," kata Hashim, dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan, dana Rp 130 triliun tersebut seluruhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar investasi asing untuk merealisasikan program tersebut.

Di samping itu, sejumlah investor asing juga telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya ke proyek 3 juta rumah. Hal ini mulai dari India, Singapura, serta yang terbaru ada Turki. Kondisi ini membuatnya semakin optimistis bahwa program ini bisa terealisasi dengan baik.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa menghadiri sidang paripurna sertijab Bupati-Wakil Bupati Jember di gedung DPRD Jember. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah meminta Pemkab Jember menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pada dasarnya program makan bergizi itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak, lansia dan juga ibu hamil," kata Khofifah, Kamis (6/3/2025).

Khofifah mengatakan MBG merupakan program prioritas nasional yang harus disukseskan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Jatim. Mengingat, program ini juga menjadi penopang visi misi Bupati Jember yang ingin meningkatkan SDM unggul.

"Untuk mendorong terciptanya SDM, salah satu yang dicanangkan Pak Presiden dan Wakil Presiden yang pertama adalah MBG," ujarnya.

Khofifah menambahkan program itu bukan hanya untuk pemenuhan gizi anak saja, melainkan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jember.

Khofifah juga berpesan kepada Bupati Jember, agar dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus linier dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"RPJMN sudah selesai, tetapi RPJMD Provinsi masih belum. Kami ditarget 6 bulan menyelesaikan itu, kalau setelah selesai RPJMD Provinsi bisa jadi acuan RPJMD Kabupaten," terangnya.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait menyampaikan bahwa pihaknya memastikan akan menyukseskan MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Karena MBG adalah program pengungkit ekonomi, apalagi Jember penduduknya banyak. Pasti jumlah dapur sehatnya banyak dibandingkan kabupaten lain," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Gus Fawait itu juga berencana membangun dapur sehat untuk disewakan ke Badan Gizi Nasional (BGN), supaya ada tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember.

"Itu nanti akan menjadi tambahan PAD bagi kami, karena anggaran MBG ditanggung penuh oleh pemerintah pusat," tandasnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal berjalannya program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti Cek Kesehatan Gratis hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan usai pertemuan KPK dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Badan Gizi Nasional (BGN) dalam dua hari berturut-turut. Lembaga antirasuah diminta untuk memberikan pendampingan kepada dua lembaga tersebut dalam menjalankan program-program amanat Presiden.

Pada hari ini, Kamis (6/3/2025), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan pimpinan KPK untuk meminta pendampingan hingga pengawasan terhadap sejumlah program di Kemenkes.

Budi menyebut kementeriannya mengelola sejumlah program maupun proyek senilai Rp70 triliun yang bersumber dari APBN hingga pinjaman luar negeri.

"Dalam prinsip keterbukaan kita lapor dulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kita minta didampingin, diawasi, dan dikasih tahu kalau ada di luar berita-berita mengenai penyimpangan, sehingga kita bisa perbaiki termasuk masukan dari KPK," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menkes pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu lalu memerinci proyek maupun program senilai Rp70 triliun yang dimaksud olehnya berasal dari APBN senilai Rp10 triliun, serta pinjaman Bank Dunia Rp60 triliun.

Program dari APBN meliputi program-program Quick Wins Prabowo seperti cek kesehatan gratis, percepatan eliminasi TBC serta pembangunan rumah sakit.

Sementara itu, program pinjaman dari Bank Dunia meliputi infrastruktur kesehatan sebanyak 10.000 puskesmas serta 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi, sekaligus peningkatan alat kesehatan di 514 RSUD seluruh kabupaten, kota.

Kepala Badan Gizi Sambangi KPK

Sehari sebelumnya, Rabu (5/3/2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajarannya turut menyambangi KPK. Lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu turut meminta pendampingan KPK untuk transparansi dan akuntabilitas program.

Dadan menjelaskan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025 untuk MBG. Anggaran itu rencananya bakal ditambah Rp100 triliun sehingga mencapai total Rp170 triliun pada kuartal III/2025.

Dia menyebut pendampingan juga bakal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan di Gedung KPK, Rabu (5/3/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap agar implementasi program di lapangan sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh BGN.

Selanjutnya, kerja sama antara KPK dan BGN dapat berupa koordinasi serta metode pengawasan secara tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan, guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Nanti bisa dikoordinasikan untuk pelaksanaan kerja sama KPK dengan BGN. Tapi prinsipnya, kegiatan dilakukan dengan metode mystery shopping sehingga jika nanti ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan risiko, mitigasinya bisa dilakukan,” pungkas Setyo.

Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan kunjungan kerja ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/3).

Kunjungan tersebut bertujuan membahas aspek teknis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Kedatangan Bupati Bandung disambut langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara mendalam mekanisme pelaksanaan program, jenis makanan bergizi yang akan disediakan, mekanisme distribusi, mitra pelaksana, serta kriteria penerima manfaat.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan SDM dan mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

Program ini bertujuan menekan angka malnutrisi dan stunting, memenuhi kebutuhan gizi harian sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG), serta meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.

Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, serta nelayan sebagai mitra penyedia bahan pangan.

Dengan semangat menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas, Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS berkomitmen untuk terus berupaya dalam mengimplementasikan Program Makanan Bergizi Gratis dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.

"Kunjungan ke Badan Gizi Nasional ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi tersebut," katanya.

Depok (ANTARA) - Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyatakan akan segera menangani penyebab banjir yang sering terjadi di Perumahan Taman Duta Cisalak Kota Depok, Jawa Barat yang berada dekat Situ Pangarengan.

Chandra meninjau langsung sodetan di Situ Pengarengan, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Kamis, yang menjadi sumber luapan air karena tersumbat sampah.

“Besok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Depok akan memasang jaring untuk menampung sampah agar tidak masuk ke sodetan itu,” ujar Chandra.

Chandra mengungkapkan bahwa sodetan di Situ Pengarengan memiliki peran penting dalam pengendalian banjir , khususnya di Perumahan Taman Duta.

Namun, sodetan ini sering kali tidak berfungsi optimal akibat tersumbat adanya tumpukan sampah.

Ia mengungkapkan Situ Pengarengan selain sebagai bagian dari pengendalian banjir, juga berpotensi menjadi pusat kegiatan masyarakat dan ekonomi baru.

Untuk itu katanya Pemkot Depok akan berkoordinasi dengan pihak Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dalam perencanaan penataan Situ Pengarengan ini.

Chandra juga menyoroti adanya bangunan liar yang berdiri di atas situ , yang dapat merusak lingkungan dan menghambat fungsi situ sebagai daerah resapan air.

"Bangunan liar ini harus segera dibenahi. Jika ada yang mengganggu aliran air dan fungsi situ, maka harus dibongkar," tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya normalisasi dan revitalisasi, Pemkot Depok berencana membangun Taman Keanekaragaman Hayati, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan pihak UIII.

“Insyaallah, rencana ini sedang dijajaki dan akan segera kami realisasikan,” demikian Chandra Rahmansyah.

Sebelumnya,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok Jawa Barat memetakan ada 19 titik banjir yang menerjang Depok pada Senin lalu.

Kepala DPUPR Kota Depok Citra Indah Yulianty di Depok, Selasa, mengatakan sudah kami petakan sementara ada 19 titik banjir akibat hujan deras kemarin malam hingga dini hari tadi.

Titik banjir yang dimaksud antara lain bantaran Kali Cabang Timur, luapan Kali Cabang Barat Mampang, luapan Situ Pengarengan, belakang Depok TownSquare (Detos).

Sejumlah perumahan yang tergenang antara lain Mutiara Depok, PGRI Pasir Putih, Taman Duta, Bukit Cengkeh, dan Rini Jaya Pondok Jaya.

Ia menjelaskan, mayoritas luapan air itu terjadi karena saluran air terhalang sampah sehingga air meluber dan menggenangi sejumlah jalan dan perumahan.

Sebagai bagian dari upaya normalisasi dan revitalisasi, Pemkot Depok berencana membangun Taman Keanekaragaman Hayati, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan pihak UIII.

“Insyaallah, rencana ini sedang dijajaki dan akan segera kami realisasikan,” demikian Chandra Rahmansyah.

Sebelumnya,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok Jawa Barat memetakan ada 19 titik banjir yang menerjang Depok pada Senin lalu.

Kepala DPUPR Kota Depok Citra Indah Yulianty di Depok, Selasa, mengatakan sudah kami petakan sementara ada 19 titik banjir akibat hujan deras kemarin malam hingga dini hari tadi.

Titik banjir yang dimaksud antara lain bantaran Kali Cabang Timur, luapan Kali Cabang Barat Mampang, luapan Situ Pengarengan, belakang Depok TownSquare (Detos).

Sejumlah perumahan yang tergenang antara lain Mutiara Depok, PGRI Pasir Putih, Taman Duta, Bukit Cengkeh, dan Rini Jaya Pondok Jaya.

Ia menjelaskan, mayoritas luapan air itu terjadi karena saluran air terhalang sampah sehingga air meluber dan menggenangi sejumlah jalan dan perumahan.