Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kegiatan launching logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengundang grup musik Dewa 19 tidak menggunakan dana APBN.

"Tidak ada APBN (untuk Dewa 19 di acara launching logo Kementerian PKP), tanya sama Dhani saja," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Februari 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait secara tegas memastikan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengundang kehadiran Dewa 19 pada pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan dana APBN.

Hal itu juga sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

"Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar, tanya sama Dhani saja, dia Dhani yang jelasin kok," jelas dia.

Sebelumnya, beredar surat Kementerian PKP yang mengundang Dewa 19 pada acara peluncuran logo baru Kementerian PKP. Rencananya peluncuran logo tersebut dilaksanakan di Auditorium Kementerian PU di Jakarta Selatan pada hari Jum’at tanggal 21 Februari 2025 malam.

"Dan Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu dia tidak dibayar, termasuk besok (pada acara launching Logo Kementerian PKP-red) tidak dibayar," katanya. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani. Nggak tau kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja," tandasnya.

Kementerian PKP melaksanakan launching logo baru Kementerian PKP yang sebelumnya menggunakan logo Garuda. Launching logo Kementerian PKP ini memiliki beberapa tujuan penting terkait dengan identitas, branding, dan misi organisasi.

Logo baru yang diluncurkan juga akan menjadi identitas resmi Kementerian PKP yang baru dan diharapkan dapat mencerminkan visi dan misi Kementerian PKP dalam melaksanakan berbagai program serta kebijakan di sektor perumahan di Indonesia.

Peluncuran logo baru Kementerian PKP juga akan mampu meningkatkan kesadaran merek serta memperkuat branding instansi agar lebih mudah diingat oleh publik dan menciptakan identitas yang kuat di antara Kementerian/ Lembaga pemerintah lainnya.

(KIE)

KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencana ini merupakan hasil pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Dony Oskaria, Wamenkeu Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI Muhammad Misbakhun.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, penerbitan SBN perumahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendukung MBR memiliki rumah.

"Kami hari ini juga berdiskusi meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan, terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ujar Menkeu, Kamis (20/2/2025).

Nilai SBN Masih dalam Proses Konsolidasi

Ara mengungkapkan, nilai SBN yang akan diterbitkan belum ditentukan. Dia masih akan melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk memastikan semua aturan terpenuhi.

"Kami sepakat bahwa kami belum menyampaikan angkanya dulu sesudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak supaya semua aturannya. Tapi, bisa pastikan jumlahnya besar," ungkap Ara.

Ara menilai penerbitan SBN perumahan ini sebagai langkah terobosan dan menunjukkan dukungan besar dari BI untuk sektor perumahan.

"Kita akan ada rapat di DPR dan juga pada pihak-pihak yg perlu kami laporkan dan juga saya langsung akan segera melaporkan kepada Bapak Presiden terkait pertemuan pada hari ini," tandas Ara.

Adapun manfaat penerbitan SBN Perumahan melipui, memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR., meningkatkan likuiditas pembiayaan perumahan, mendorong pembangunan sektor perumahan, dan mendukung program 3 juta rumah.

Penerbitan SBN perumahan ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia, khususnya bagi MBR.

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani turut merespons acara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menghadirkan Dewa 19.

Sebelumnya, ramai dibahas di platform media sosial X surat undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran.

Menurut Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19, grup bandnya tidak dibayar untuk tampil di acara tersebut.

“Betul enggak dibayar,” kata Ahmad Dhani kepada Kompas.com via pesan instan, Jumat (21/2/2025).

Ahmad Dhani menegaskan, penampilan Dewa 19 di acara Kementerian PKP sama sekali tak menggunakan APBN karena tak meminta bayaran.

“Yes sama sekali (tidak ada bayaran),” kata Ahmad Dhani.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengatakan, penampilan Dewa 19 di acara Kementerian PKP tidak menggunakan APBN.

“Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar,” tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Ada pun, acara Kementerian PKP tersebut akan diselenggarakan pada Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berada di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani turut merespons acara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menghadirkan Dewa 19.

Sebelumnya, ramai dibahas di platform media sosial X surat undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran.

Menurut Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19, grup bandnya tidak dibayar untuk tampil di acara tersebut.

“Betul enggak dibayar,” kata Ahmad Dhani kepada Kompas.com via pesan instan, Jumat (21/2/2025).

Ahmad Dhani menegaskan, penampilan Dewa 19 di acara Kementerian PKP sama sekali tak menggunakan APBN karena tak meminta bayaran.

“Yes sama sekali (tidak ada bayaran),” kata Ahmad Dhani.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengatakan, penampilan Dewa 19 di acara Kementerian PKP tidak menggunakan APBN.

“Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar,” tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Ada pun, acara Kementerian PKP tersebut akan diselenggarakan pada Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berada di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas tanah sitaan koruptor. Pengembang sempat menyoroti kemungkinan mewujudkan hal tersebut, tetapi ia yakin langkah ini bisa dilakukan.

Ara mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan pendapat yang berbeda dari berbagai pihak. Ia mengaku tetap optimistis dapat memanfaatkan tanah sitaan koruptor untuk membangun rumah.

"Nggak apa-apa kalau ada yang berpendapat. Tidak optimis nggak apa-apa. Saya pendukungnya Prabowo, saya anak buahnya Prabowo. Prabowo-nya optimis, saya optimis. Kalau ada yang nggak optimis, ya nggak apa-apa," ujar Ara kepada awak media usai konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2025).

Ara mengungkapkan tidak apa-apa jika ada yang pesimistis dengan rencananya. Ia juga menyebut orang yang optimistis maupun pesimistis tidak boleh dipaksakan pendapatnya.

"Kalau ada yang mau pesimis, saya nggak bisa paksa. Tapi saya optimis bisa. Kita lihat ya tanggal mainnya," tambahnya.

Selanjutnya, ia menyampaikan Sabtu (22/2) ini, dirinya akan melihat langsung tanah dari kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Bekasi. Ia akan ditemani oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban untuk melihat lahan yang sudah bisa dimanfaatkan.

"Hari Sabtu saya akan lihat (tanah) eks BLBI dengan Pak Rio ada sekian hektare di Bekasi. Ikut datang jam 4 sore. Ikut ya, datang jam 4 sore. Kita lihat tanah Bekasi eks BLBI, kita sudah lihat, itu bagian yang idle. Idle artinya sudah siap," katanya.

Sebelumnya, Ara pernah mengatakan ingin menggunakan lahan sitaan dari berbagai kasus hukum untuk membangun perumahan rakyat, khususnya bagi MBR.

Dilansir dari detikFinance, Ara mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, agar lahan sitaan Kejaksaan Agung digunakan untuk membangun perumahan rakyat.

"Arahannya sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya," jelas Ara usai rapat terbatas, Selasa (7/1/2025).

Ia menerangkan lahan tersebut akan diinventarisir terlebih dahulu dan dikuasai negara lewat pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kemudian dipindahkan ke Bank Tanah.

Lalu, pihaknya baru bisa menggunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan rakyat. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk membentuk kepastian hukum yang melandasi proses tersebut.

Di samping itu, pengembang pernah mempertanyakan kemungkinan untuk membangun rumah di atas tanah bekas korupsi. Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang mempertanyakan kondisi sektor perumahan.

"Kita mendapatkan isu yang berkait dengan rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra di masyarakat mereka tidak mengambil jadinya rumah dan sebagainya. Kemudian tanah koruptor yang mau dijadikan rumah rakyat dan sebagainya. Kemudian juga isu untuk menurunkan harga yang sangat mengguncangkan," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pengembang menyambut baik Program 3 Juta Rumah. Namun, gagasan membangun rumah di atas tanah koruptor dinilai sulit untuk dijalankan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan bahwa program pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita akan terus develop berbagai creative financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Karena itu, pemerintah bakal mencari sekaligus menyempurnakan berbagai skema pembiayaan kreatif guna menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan program ini tetap berjalan.

Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk sektor perumahan.

Instrumen ini ditujukan untuk membiayai pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui modifikasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain penerbitan SBN perumahan, pemerintah juga menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa BI akan memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) 5 persen kepada perbankan, hingga likuiditas Rp80 triliun.

BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

"Juga dukungan pendanaan dari BI adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," tutur Perry.

Ia menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun juga menegaskan bahwa pendanaan program ini tidak akan berasal dari APBN secara langsung, melainkan melalui skema likuiditas khusus yang tetap berada dalam koridor aturan yang ada.

“Kita sedang menyiapkan likuiditas khusus untuk itu. Likuiditas khusus yang tentunya dalam koridor semua aturan yang ada," ucapnya.

Misbakhun menjelaskan bahwa salah satu sumber likuiditas yang akan digunakan adalah dukungan dari BI.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa mekanisme pastinya masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, BI, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Adapun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, dengan komposisi dua juta rumah di pedesaan dan satu juta di perkotaan.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal penyelenggaraan acara pentas seni (pensi) yang mengundang Dewa 19 pada peluncuran logo di Kementerian PKP , hari ini 21 Februari 2025.

Maruarar Sirait berkelakar, bahwa pemanggilan Dewa 19 sebagai salah satu pengisi hiburan acara Kementerian PKP itu tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dana pribadinya. Sebab Ahmad Dhani tidak mau memerima imbalan atas jasanya.

"Tidak ada APBN, tanya sama Ahmad Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya Dhani saja, dia yang jelasin kok," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut, pria yang akrab siapa Ara itu menjelaskan bahwa sampai perangkat sound system pun juga akan menggunakan milik Ahmad Dhani dan tidak perlu membayar. Sehingga menurutnya tidak ada peran APBN terkait pemanggilan Dewa 19 dalam acara seremonial Kementerian itu.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu dia tidak dibayar, termasuk besok tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani. Tidak tahu kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja," lanjutnya.

Sebelum ini, beredar surat Undangan Kementerian PKP terkait penyelenggaraan Launching Logo Kementerian PKP dan Pentas Seni menampilkan Dewa 19 pada Jumat 21 Februari. Surat tersebut terbit pada 18 Januari 2025 dengan tembusan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PANRB.

Penyelenggaraan Pensi dan peluncuran logo akan diselenggarakan di Auditorium Kementerian PU mulai Pukul 19.00 WIB.

Surat tersebut lantas menjadi sorotan ditengah adanya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Kabinet Prabowo. Hal ini didasari oleh IInpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja Kementerian/Lembaga di Pusat dan Daerah.

Adapun rekonstruksi Anggaran 2025 hasil efisiensi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp3,46 triliun.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal penyelenggaraan acara pentas seni (pensi) yang mengundang Dewa 19 pada peluncuran logo di Kementerian PKP , hari ini 21 Februari 2025.

Maruarar Sirait berkelakar, bahwa pemanggilan Dewa 19 sebagai salah satu pengisi hiburan acara Kementerian PKP itu tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dana pribadinya. Sebab Ahmad Dhani tidak mau memerima imbalan atas jasanya.

"Tidak ada APBN, tanya sama Ahmad Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya Dhani saja, dia yang jelasin kok," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut, pria yang akrab siapa Ara itu menjelaskan bahwa sampai perangkat sound system pun juga akan menggunakan milik Ahmad Dhani dan tidak perlu membayar. Sehingga menurutnya tidak ada peran APBN terkait pemanggilan Dewa 19 dalam acara seremonial Kementerian itu.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu dia tidak dibayar, termasuk besok tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani. Tidak tahu kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja," lanjutnya.

Sebelum ini, beredar surat Undangan Kementerian PKP terkait penyelenggaraan Launching Logo Kementerian PKP dan Pentas Seni menampilkan Dewa 19 pada Jumat 21 Februari. Surat tersebut terbit pada 18 Januari 2025 dengan tembusan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PANRB.

Penyelenggaraan Pensi dan peluncuran logo akan diselenggarakan di Auditorium Kementerian PU mulai Pukul 19.00 WIB.

Surat tersebut lantas menjadi sorotan ditengah adanya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Kabinet Prabowo. Hal ini didasari oleh IInpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja Kementerian/Lembaga di Pusat dan Daerah.

Adapun rekonstruksi Anggaran 2025 hasil efisiensi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp3,46 triliun.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 telah ditetapkan target efisiensi baru Kementerian PKP dari Rp3,66 triliun, turun mmenjadi Rp1,81 triliun.

Sehingga anggaran final Kementerian PKP tahun 2025 adalah Rp3,46 triliun yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp671,05 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2,79 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara angkat bicara terkait keresahan asosiasi pengembang bahwa tanah koruptor sulit disulap sebagai pembangunan rumah gratis.

Alih-alih menjawab, Ara justru memberikan bukti persoalan tersebut bisa dijalankan.

“Hari Sabtu saya akan lihat (lahan) eks-BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan pak Rio (Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan) ada sekian hektar di Bekasi. Ikut datang jam 4 sore,” tegas Ara usai konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025).

Ara ingin menunjukkan bahwa tanah eks-BLBI adalah bagian idle (telantar). Sehingga, sudah siap dimanfaatkan.

Sebelumnya, Ara dianggap lima asosiasi pengembang perumahan hanyalah bermimpi terlalu jauh terkait rencana tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

“Membangun di atas tanah-tanah koruptor Ini kan sangat mimpi terlalu jauh,” tegas Junaidi.

“Karena di daerah saja yang ada koruptor, hanya di sana kalau di daerah itu ada koruptor,” lanjutnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengundang para pengembang untuk berkumpul di kantornya, Jumat (21/2/2025) pukul 15.00 WIB.

Ini disampaikan Ara usai konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dia pun siap mendengar semua keluh kesah yang disampaikan pengembang dalam kesempatan beberapa hari lalu.

“Besok, saya akan ketemu dengan developer jam 3 di kantor, kalau ada curhat-curhat silahkan,” tegas Ara.

Oleh karena itu, Ara mempersilahkan para pengembang menyampaikan fakta yang sesungguhnya di lapangan dengan memberikan bukti-bukti data.

“Kalau ada yang benar, ada yang salah ya itu kan bisa disampaikan salahnya dimana. Harusnya fakta yang saya sampaikan di kementerian yang kami posting itu bantah dong fakta itu kalo memang tidak benar,” tantang Ara.

Menurut dia, data harus dibalas dengan data apabila ingin protes dengan Pemerintah.

“Kan data dibalas dengan data, kalau mau counter data dengan data begitu. Kita menyampaikan data, menyampaikan foto. Balas dengan kalo memang itu tidak benar. Apakah ada yg mau counter?” tukas Ara.

Sebelumnya, lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga hal keluhan kepada Pemerintah.

Mereka adalah Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Diwakili Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

“Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi bahwa pengembang harus salah dan sebagainya,” ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembanh yang hanya mengembangkan perumahan dengan luasan kurang dari 1 hektar.

“Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya,” lanjut Joko.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan bahwa program pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita akan terus develop berbagai creative financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Karena itu, pemerintah bakal mencari sekaligus menyempurnakan berbagai skema pembiayaan kreatif guna menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan program ini tetap berjalan.

Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk sektor perumahan.

Instrumen ini ditujukan untuk membiayai pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui modifikasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain penerbitan SBN perumahan, pemerintah juga menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa BI akan memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) 5 persen kepada perbankan, hingga likuiditas Rp80 triliun.

BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

"Juga dukungan pendanaan dari BI adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," tutur Perry.

Ia menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun juga menegaskan bahwa pendanaan program ini tidak akan berasal dari APBN secara langsung, melainkan melalui skema likuiditas khusus yang tetap berada dalam koridor aturan yang ada.

“Kita sedang menyiapkan likuiditas khusus untuk itu. Likuiditas khusus yang tentunya dalam koridor semua aturan yang ada," ucapnya.

Misbakhun menjelaskan bahwa salah satu sumber likuiditas yang akan digunakan adalah dukungan dari BI.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa mekanisme pastinya masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, BI, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Adapun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, dengan komposisi dua juta rumah di pedesaan dan satu juta di perkotaan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Wakil Menteri BUMN Donny Oskaria, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar di Kementerian Keuangan tadi malam. Rapat tersebut melanjutkan pembahasan soal pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

Perry mengungkapkan dukungan dari Bank Indonesia berupa insentif likuiditas senilai Rp 80 triliun untuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Kemudian, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan nilai SBN yang sudah disepakati berjumlah besar. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlahnya.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya dulu. Sudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlahnya besar," ujar Ara di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2025).

Ara mengaku sudah empat kali berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam dua minggu untuk menggodok pembiayaan terkait likuiditas. Menurutnya, ini merupakan dukungan besar Bank Indonesia serta terobosan untuk sektor properti.

Selanjutnya, ia akan melaporkan hasil rapat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, ia juga akan rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya akan langsung laporkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Nanti kita alokasikan, tentu bagaimana rumah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas yang paling utama," imbuhnya.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan sudah ada cukup banyak instrumen untuk mendukung program perumahan dari segi fiskal. Untuk fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan (FLPP) disalurkan oleh BP Tapera melalui perbankan.

Ia mengatakan sumber dana FLPP berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan suku bunga rendah. Lalu, Kementerian Keuangan juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

"Itu juga dananya diblend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ini untuk rumah yang MBR, masyarakat berpendapatan rendah, itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu dari APBN langsung," kata Sri Mulyani.

Lalu, ia juga mengatakan akan meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah dengan menerbitkan SBN perumahan. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," imbuhnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Wamen Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan ada rapat tertutup lanjutan untuk membahas dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2). Rapat ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Sri Mulyani.

Selain itu, Perry, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga akan hadir dalam pertemuan ini.

"Besok kami jam 4 akan bertemu lagi. Untuk kami pastikan, pada waktunya akan kami umumkan. Mudah-mudahan besok sudah jelas. Prosedurnya jelas," kata Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam (19/2/2024).

Pertemuan sore itu pun akan menjadi pertemuan kesekian antara ketiga kementerian tersebut. Bahasannya juga perihal dukungan Bank Indonesia yang akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum yang tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah," ungkap Ara.

Ara melaporkan mereka telah menyiapkan tim teknis yang dipimpin Suahasil. Perwakilan dari Kementerian BUMN dan PKP pun akan bergabung dalam tim untuk membantu program tersebut.

"Tim teknis bekerja malam ini, dipimpin Pak Suahasil dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemikiman ada, Departemen Keuangan yang mengordinir di sini dan juga dari Bank Indonesia. Supaya bagaimana nanti prosedur dan detailnya itu disiapkan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)