Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengupayakan 62 kepala keluarga (KK) korban gempa yang memilih masih bertahan di zona merah gempa Cugenang, mengisi rumah relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur sebelum akhir tahun 2024.

Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin di Cianjur Jumat, mengatakan hingga saat ini puluhan kepala keluarga di Kecamatan Cianjur dan Cugenang itu, menolak pindah dengan berbagai alasan termasuk penghasilan yang belum jelas di tempat baru.

"Sebelumnya jumlah warga yang menolak pindah dari zona merah gempa sekitar 82 kepala keluarga, 10 kepala keluarga akhirnya mau pindah ke perumahan relokasi, saat ini yang 62 kepala keluarga sedang kita bujuk dan upayakan mau pindah," katanya.

Jika mereka tetap menolak untuk pindah, tutur dia, akan diberikan pilihan lain relokasi mandiri dan tidak bertahan di lokasi yang sama karena rentan terjadi gempa sehingga dapat mengancam keselamatan.

Untuk memperkuat kepindahan puluhan kepala keluarga tersebut, pemerintah daerah menjamin ladang dan tanah milik mereka tidak akan berpindah tangan dan tetap dapat digarap, namun tidak boleh mendirikan bangunan permanen.

"Kami tidak punya target sampai kapan, sampai mereka mau pindah atau silahkan relokasi mandiri tapi tidak di lokasi yang lama seperti di Kampung Sarampad, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang dan di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," katanya.

Sedangkan terkait keluhan warga relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, yang belum memiliki penghasilan tetap, pihaknya bersama Kementerian PUPR akan membangun pusat perekonomian tidak jauh dari perumahan salah satunya pasar.

Termasuk menyediakan angkutan umum guna memudahkan warga melakukan aktifitas terutama perekonomian dari perumahan ke ladang mereka di perkampungan lama yang masuk dalam zona merah.

"Sesuai petunjuk dari Menteri Perumahan dan Pemukiman, kami menunggu anggaran dari pusat untuk membangun pusat perekonomian di perumahan relokasi termasuk di Kecamatan Cilaku dan Mande," katanya.*

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mempertanyakan kejelasan sertifikat rumah yang diberikan kepada warga korban gempa Cianjur. Ia meminta kepastian dan komitmen dari pihak pemerintah daerah Cianjur agar dapat memberikan sertifikat tersebut setelah 10 tahun.

"Apa jaminannya rakyat bakal dapat sertifikat? Udah ada nggak tertulis bahwa pada tahun ke-10 rakyat akan dapat tanah ini?" tanya Ara kepada Plt Bupati Cianjur Tubagus Mulyana Syahrudin saat hadir di acara peninjauan pembangunan Hunian Tetap (Hutap) tahap III, Kamis (21/11/2024).

Ara kembali bertanya waktu 10 tahun itu dimulai sejak kapan. Tubagus menjawab sejak awal warga menempati Hutap tahap III yang mana pada Februari 2024 lalu. "Jadi, 10 tahun lagi, tahun berapa? 2034," sebutnya.

Politisi Golkar itu kembali menanyakan apa jaminan bahwa 2034 warga korban Cianjur akan mendapat sertifikat tanah. Tubagus menyebut sudah ada SK (Surat Keputusan) dari Bupati Cianjur yang mengatur hal itu.

"SK-nya dikasih nggak sama mereka? Kenapa nggak dikasih? Gini, Pak. Bapak sebagai pemerintah kasih kepastian kepada rakyat. Pak BPK tolong dikoreksi. Kalau memang itu sesuai aturan, ya. Kalau nggak, bapak jangan asal ngomong," ucap Ara.

"Ya, ini tanah sekarang berarti masih tanah Pemda. Apa dasar hukumnya 10 tahun lagi itu akan dikasih kepada rakyat sesuai omongan bapak?" tambahnya.

Plt Bupati Cianjur, tidak lagi menjawab pertanyaan tersebut. Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto bantu meluruskan alasan sertifikat rumah baru diberikan setelah 10 tahun.

"Tanah yang diberikan adalah tanah pemda. Kesepakatan kami waktu itu dengan Kementerian yakni kami memberi HPL di atas tanah karena kalau langsung khawatir diperjualbelikan kembali makanya kita kesepakan dengan BPN waktu itu, kita komunal dulu sampai 10 tahun. Tapi setelah 10 tahun, baru kita jadikan hak milik masing-masing," jelasnya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ara kembali menekankan kepada Pemda Cianjur agar benar-benar menyerahkan sertifikat rumah tersebut setelah 10 tahun menetap.

"Jadi, setuju, ya. Jadi, 10 tahun menjadi hak milik," tegas Ara.

Ada pun, Hutap tahap III yang berada di Desa Babakan Karet, Cianjur. Terdapat 190 unit hunian tipe 36 yang tersebar di 6 blok di sana dari A hingga G.

Luas lahan milik Pemda Cianjur untuk pembangunan Hutap Tahap III adalah 47.482 meter persegi. Pembangunan yang menelan anggaran Rp 70 miliar telah selesai dibangun sejak 2 Oktober 2023.

(aqi/das)

Cianjur -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soroti kualitas air untuk penyintas gempa Cianjur yang direlokasi ke hunian tetap (Huntap) di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur.

Pasalnya air yang disedot dari tanah menggunakan pompa berwarna kuning, berbau, dan sesekali berbuih.

Maruarar mengatakan dalam kunjungannya ke Huntap di Desa Babakan Karet, dirinya berdialog langsung dengan warga dan mengecek kondisi air yang dikeluhkan warga.

Maruarar sempat mengeluarkan nada tinggi saat menanyakannya penyebab kondisi air dan solusi agar air bisa layak pada dinas terkait, kontraktor, hingga Dirjen Perumahan Kementerian PUPR.

Bahkan Kepala Dinas Perkim Cianjur Cepi sempat diminta Maruarar agar mengecek sendiri kondisi air di Huntap penyintas gempa yang direlokasi.

"Tadi sudah dicek, pa Pj Bupati Cianjur juga melihat langsung. Kita sepakat airnya itu memang kuning. Dan tadi saya tanyakan apakah mau untuk mengkonsumsi atau menggunakannya, tidak mau," kata dia saat ditemui usai kunjungan ke Huntap Babakankaret, Kamis (21/11/2024).

Dia menyebut pada akhirnya didapati solusi, dimana Kementerian PUPR dan Pemkab menyiapkan anggaran untuk penyediaan air bersih.

"Dari Kementerian akan menyiapkan anggaran, Pemkab Cianjur segera mengusulkan. Dari Pemkab juga tadi akan disepakati menyiapkan anggaran untuk penyediaan air bersih. Jadi sudah disiapkan solusi," kata dia.

Sementara itu, Nurul Aisyah (24), penghuni Huntap Babakankaret, mengatakan sejak awal pindah kondisi air di Huntap kurang bagus.

"Warnanya kuning dan berbau. Jadi hanya dipakai mandi, itupun kadang jadi bikin kulit merah dan gatal. Sumur bor juga dangkal, padahal ini bekas rawa harusnya lebih dalam sumurnya biar jernih," kata dia.

"Saya harap setelah pak menteri datang memang akan diperbaiki untuk urusan air. Supaya tidak harus selalu beli untuk air bersih," pungkasnya.

(mso/mso)

Jakarta: Desa Sooko, Kabupaten Gresik, menjadi saksi lahirnya inisiatif pembangunan 50 rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini hadir berkat kolaborasi antara sebuah perusahaan material bangunan terkemuka dan Habitat for Humanity Indonesia dalam mendukung program pemerintah untuk membangun tiga juta rumah layak huni.

Dengan visi menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan, proyek ini bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga simbol pemberdayaan dan penguatan kualitas hidup.

Bahan-bahan bangunan yang digunakan dalam proyek ini dipilih dengan cermat untuk memastikan kualitas dan ketahanan. Produk seperti semen acian, perekat bata ringan, dan perekat keramik mendukung konstruksi rumah yang kokoh, sehat, dan nyaman.
Baca juga: BI Beri Insentif untuk Bank yang Dukung Program 3 Juta Rumah

Standar tinggi yang diterapkan adalah memastikan setiap rumah mampu memberikan rasa aman sekaligus menjadi tempat bertumbuhnya harapan bagi penghuninya.

Direktur Sales & Marketing PT Aplus Pacific, Stevefanus Tedjasukmana, menyatakan pihaknya mendukung mimpi keluarga berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Rumah merupakan fondasi awal untuk masa depan yang lebih baik.

“Kami percaya, bahan material yang baik bukan hanya membuat rumah lebih kuat dan tahan lama, tapi juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi setiap keluarga. Dengan akses ke hunian layak, kami yakin setiap orang punya kesempatan membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya yang dikutip Kamis 21 November 2024.

Direktur Habitat for Humanity Indonesia Handoko Ngadiman menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi bukti nyata bagaimana sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam mengatasi persoalan sosial. Ia berharap sinergi seperti ini dapat menjadi teladan bagi banyak pihak untuk ikut ambil bagian dalam mendukung pembangunan rumah layak huni di berbagai wilayah Indonesia.

"Kemitraan ini merupakan bentuk nyata bagaimana dunia usaha peduli serta dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Handoko.

Proyek ini juga menggambarkan hubungan erat antara dunia usaha dan masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada penerima manfaat langsung, tetapi juga sebagai inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam upaya serupa. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, target pemerintah untuk menyediakan tiga juta rumah layak huni dapat terwujud lebih cepat.

Di tengah upaya tersebut, proyek di Desa Sooko ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Bagi keluarga penerima manfaat, rumah ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Bagi pihak yang terlibat, ini adalah langkah menuju visi bersama: Indonesia yang lebih sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

(DHI)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait kedapatan membagi kas senilai Rp100 juta untuk warga terdampak gempa Cianjur.

Momen itu terekam saat menteri yang akrab disapa Ara itu melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Hunian Tetap (Huntap) di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat.

Ara menuturkan, kas tersebut merupakan titipan dari Presiden Prabowo Subianto yang hendak membantu warga terdampak gempa Cianjur yang terjadi dua tahun lalu.

"Itu titipan kalau Pak Prabowo itu memang suka membantu. Contoh, dia membangun, membantu rumah-rumah, sekolah-sekolah yang rusak pakai dana pribadi dia. Saya pikir itu adalah presiden yang baik," kata Ara saat ditemui di Cianjur, Kamis (21/11/2024).

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa anggaran tersebut sama sekali tidak berasal dari APBN ataupun anggaran Kementerian PKP.

Adapun, injeksi kas tersebut bakal digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana di Huntap tahap III Cianjur.

"Tadi kan saya tanya ada kekurangan apa? Di masjidnya ada kekurangan apa tadi? Beberapa hal ya, kurang jam jadwal. Jadi itu tadi non-APBN bukan Departemen," pungkasnya.

Untuk diketahui, Hunian Tetap III sendiri berlokasi di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Di mana, kawasan area relokasi warga terdampak gempa Cianjur ini mencapai 2,7 hektare.

Adapun, total unit yang tersedia di Kawasan Hunian Tetap III ini sebanyak 190 unit dengan nilai kontrak akhir mencapai Rp70,8 miliar.

JALUR GAZA, KOMPAS.com -Pasukan Israel kembali menyerang wilayah permukiman di Jalur Gaza. Akibatnya, puluhan orang tewas atau tidak diketahui keberadaannya.

Hal itu dikatakan badan pertahanan sipil Gaza pada Kamis (21/11/2024). Diketahui, serangan itu terjadi di dekat Rumah Sakit Kamal Adwan.

Menurut direktur fasilitas di RS tersebut, Hossam Abu Safiya, kepada AFP, ada puluhan orang tewas atau hilang.

"Proses pengambilan jenazah dan korban luka terus berlanjut. Jenazah tiba di rumah sakit dalam keadaan hancur berkeping-keping," tutur dia.

Serangan lain dilaporkan terjadi di lingkungan Kota Gaza.

Juru Bicara Pertahanan Sipil Mahmud Bassal menjelaskan, pihaknya mendapatkan korfirmasi ada 22 orang tewas yang dipindahkan ke rumah sakit usai serangan menargetkan sebuah rumah.

Pada Kamis ini, utusan AS Amos Hochstein bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk mencari gencatan senjata dalam perang di Lebanon.

Pertemuan Hochstein di Lebanon minggu ini menunjukkan beberapa kemajuan dalam upaya untuk mengakhiri perang tersebut.

Namun di sisi lain, Amerika Serikat pada Rabu memveto sebuah desakan Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata yang menurut Washington akan membuat Hamas semakin berani.

Dalam pidato yang menantang, pemimpin Hizbullah Naim Qassem mengancam akan menyerang pusat komersial Israel Tel Aviv sebagai balasan atas serangan terhadap ibu kota Lebanon.

"Israel tidak dapat mengalahkan kami dan tidak dapat memaksakan persyaratannya kepada kami," kata Qassem dalam pidatonya yang disiarkan televisi.

Diketahui, serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel mengakibatkan kematian 1.206 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka-angka resmi Israel.

Kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan jumlah korban tewas akibat perang yang terjadi telah mencapai 43.985 orang, sebagian besar warga sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap angka-angka itu dapat diandalkan.

Sementara itu, lebih dari 3.544 orang di Lebanon telah tewas sejak bentrokan dimulai, kata pihak berwenang, sebagian besar sejak akhir September.

Di antara korban itu, terdapat lebih dari 200 anak-anak, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

GRESIK - Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan, PT Aplus Pacific mendukung program pemerintah dalam pembangunan tiga juta rumah layak huni . Dalam kolaborasi dengan Habitat for Humanity Indonesia, PT Aplus Pacific menyediakan material bangunan untuk pembangunan 50 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Sooko, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Sejalan dengan visinya untuk memberikan dampak sosial yang berkelanjutan di tengah masyarakat, PT Aplus Pacific memberikan produk-produk unggulan mereka seperti semen acian (Aplus 110 Acian), semen perekat bata ringan (Aplus 220 ALC Adhesive), dan semen perekat keramik (Aplus 33 Perekat Granite Tile).

Produk-produk ini akan mendukung proses konstruksi rumah layak huni yang aman, kokoh, dan memberikan kehangatan bagi penghuninya. Dengan standar tinggi yang diterapkan oleh Habitat for Humanity Indonesia sebagai mitra pelaksana, rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat dibangun dengan kokoh, aman, dan sehat.

Sales & Marketing Director PT Aplus Pacific, Stevefanus Tedjasukmana menyampaikan, ?Kami bangga bisa berkontribusi dengan menyediakan bahan bangunan berkualitas bagi lima puluh keluarga di Desa Sooko, Kabupaten Gresik. Kami percaya, bahan material yang baik bukan hanya membuat rumah lebih kuat dan tahan lama, tapi juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi setiap keluarga. Dengan akses ke hunian layak, kami yakin setiap orang punya kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.?

?Kemitraan dengan PT Aplus Pacific ini merupakan bentuk nyata bagaimana dunia usaha peduli serta dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan,? ungkap Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, Handoko Ngadiman.

Kolaborasi ini merupakan salah satu langkah PT Aplus Pacific dalam membangun Indonesia dari aspek kesejahteraan sosial, sekaligus memperkuat hubungan antara dunia usaha dan masyarakat. Dukungan pembangunan rumah di Desa Sooko diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, namun juga menginspirasi perusahaan- perusahaan lain untuk berkontribusi dalam mendukung program pembangunan rumah layak huni.

Melalui proyek ini, PT Aplus Pacific mengukuhkan posisi sebagai pelaku industri yang peduli terhadap masa depan bangsa. Kolaborasi ini juga selaras dengan visi Habitat for Humanity Indonesia, yaitu untuk mewujudkan dunia di mana setiap orang berhak memiliki rumah layak huni, serta memberikan dampak positif yang lebih luas bagi keluarga-keluarga Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Astra International Tbk menjajaki rencana kolaborasi pembangunan rumah rakyat demi berkontribusi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Kementerian PKP berharap adanya gotong royong dari berbagai pihak dan mitra kerja, termasuk PT Astra International Tbk, akan mampu mendorong capaian pembangunan rumah untuk rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan perumahan.

“Saya telah berdiskusi dengan Presiden Komisaris Astra International, Pak Pri (Prijono Sugiarto) yang juga sahabat saya mengenai pembangunan rumah untuk membantu rakyat Indonesia yang masih belum memiliki rumah,” tegas Ara dalam rilisnya, Rabu (20/11/2024).

Ara merasa senang karena Astra International memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkait dengan penataan kawasan lingkungan asri dan sehat, melalui Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra.

Dirinya berharap mungkin ada beberapa kampung dan desa dari program ini dapat dikolaborasikan dengan program pembangunan rumah Kementerian PKP.

Hal ini tentunya sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan).

Tujuannya, membantu masyarakat memiliki hunian layak dan tinggal di kawasan lingkungan yang tertata dengan baik.

Sementara Presiden Komisaris Astra International Prijono Sugiarto menyatakan, pihaknya menyambut baik berbagai program perumahan pemerintah.

Adanya kedatangan Ara ke Menara Astra memberikan pandangan dan wawasan baru bagi Grup Astra untuk berkontribusi lebih untuk membantu masyarakat.

“Kedatangan Bang Ara ke Menara Astra memberikan satu era baru bagi kami agar bisa membantu lebih banyak masyarakat,” tutup dia.

IDXChannel - PT Astra International Tbk (ASII) siap terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Saya telah berdiskusi dengan Presiden Komisaris PT Astra International Tbk Pak Pri (Prijono Sugiarto) yang juga sahabat saya mengenai pembangunan rumah untuk membantu rakyat Indonesia yang masih belum memiliki rumah," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (20/11/2024).

Maruarar menyebut, ASII memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) terkait dengan penataan kawasan lingkungan yang asri dan sehat seperti Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra.

"Program ini diharapkan dapat dikolaborasikan dengan pembangunan rumah Kementerian PKP," katanya.

Presiden Komisaris Astra International Prijono Sugiarto menyambut baik berbagai program perumahan pemerintah. Dia meyakini, Grup Astra akan berkontribusi lebih banyak untuk membantu masyarakat.

"Kedatangan Bang Ara ke Menara Astra memberikan satu era baru bagi kami agar bisa membantu lebih banyak masyarakat," ujar Prijono.

ASII mengantongi laba bersih Rp25,84 triliun hingga kuartal III-2024. Capaian ini naik tipis 0,63 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp25,69 triliun.

Sementara, laba bersih grup, tidak termasuk penyesuaian nilai wajar atas investasi di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Hermina mencapai Rp26,18 triliun, atau 0,44 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak PT Astra International Tbk untuk bekerja sama dalam pembangunan rumah rakyat guna mendukung Program 3 Juta Rumah. Melalui kerja sama ini, diharapkan mampu mendorong capaian pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan perumahan.

"Saya telah berdiskusi dengan Presiden Komisaris PT Astra Internasional Tbk, Pak Pri (Prijono Sugiarto-red) yang juga sahabat saya mengenai pembangunan rumah untuk membantu rakyat Indonesia yang masih belum memiliki rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan kunjungan ke Menara Astra, Jakarta, Selasa (19/11/2024) lalu.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Ara ini juga mengapresiasi PT Astra Internasional Tbk yang memiliki program membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah dan penataan kawasan lingkungan yang asri dan sehat melalui sejumlah kegiatan, termasuk penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Ara menuturkan, hal itu tentunya sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar pemerintah melibatkan stakeholder perumahan guna membantu masyarakat memiliki hunian layak dan tinggal di kawasan lingkungan yang tertata dengan baik.

Pertemuan dengan pihak Astra juga bertujuan untuk belajar terkait proses rekrutmen yang baik yang dibutuhkan untuk penataan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian PKP.

"Saya juga senang bahwa Astra juga memiliki Program Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya juga banyak belajar dari perusahaan yang bagus ini bagaimana proses asesmen dan rekrutmen serta promosi dari karyawannya. Kami juga berharap bisa melakukan hal itu dan menjadi bekal kami di Kementerian PKP supaya mendapatkan SDM yang baik dan unggul untuk berbakti dan melayani masyarakat," ungkap Ara.

Sementara itu, Presiden Komisaris PT Astra International Tbk., Prijono Sugiarto menyatakan, pihaknya menyambut baik berbagai program perumahan pemerintah. Selama ini menurutnya Grup Astra juga memiliki program perumahan yang hampir serupa dengan program dan kebijakan Kementerian PUPR.

"Kedatangan Bang Ara ke Menara Astra memberikan satu era baru bagi kami agar bisa membantu lebih banyak masyarakat yang kurang dan belum memiliki rumah," kata Prijono.

(abr/das)

Jakarta -

Pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dilakukan. Agar dapat merealisasikan program tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Berbagai skema pembiayaan seperti dari APBN untuk membantu pembiayaan rumah subsidi, CSR perusahaan swasta, hingga investor asing. Terbaru, beredar kabar bahwa sebagian subsidi untuk BBM akan digunakan untuk pembiayaan perumahan di desa.

Dari informasi yang didapat dari Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia, Joko Suranto mengatakan bahwa tim Satgas Perumahan memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo untuk menggunakan alokasi anggaran subsidi BBM untuk sektor perumahan. Namun, hal itu baru akan diputuskan setelah adanya diskusi antar lembaga/kementerian, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan.

Ia mendengar bahwa sekitar 5-6% anggaran subsidi BBM sebesar Rp 250 triliun rencananya akan digunakan untuk perumahan. Skema bantuan perumahan yang akan dilakukan dari sebagian anggaran subsidi BBM tersebut yaitu pembiayaan bangun rumah di desa.

Hal itu karena permasalahan perumahan di desa pertama adalah alas hak tanah yang masih belum jelas sehingga tidak bisa mendapat pinjaman uang dari bank jika ingin membangun rumah. Maka dari itu, Kementerian Tata Ruang dan Agraria/ Badan Pertanahan Nasional akan bergerak terlebih dahulu untuk memastikan alas hak tanah warga desa.

Jika permasalahan tanah sudah selesai, maka warga bisa meminjam uang untuk membangun rumah di desa karena dianggap bankable. Nantinya, pemerintah akan membantu untuk meringankan cicilan warga desa yang ingin membangun rumah melalui sebagian subsidi BBM yang dianggarkan untuk perumahan.

"Makanya untuk punya sertifikat, nanti BPN dulu yang bekerja. Yang kedua, nanti masyarakat itu menjadi bankable, karena apa? Karena pemerintah yang akan menjadi pihak utama yang akan menopang angsuran itu," kata Joko di kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Dengan demikian, pihak perbankan akan masuk ke desa yang membantu masyarakat untuk lebih mengerti perbankan hingga menjadi nasabah bank. Menurutnya, hal ini bisa menyebabkan multiplier effect, seperti adanya wirausaha di desa, hasil keuntungan bisa beredar di desa, serta adanya pertumbuhan di desa.

Joko mengatakan, pihaknya siap untuk memberikan pelatihan di desa-desa untuk membangun rumah. Sebab, yang membangun rumah di perdesaan bukan dari pihak pemerintah.

"REI sudah menyiapkan diri untuk memberikan pelatihan. Karena apa? Pembangunan rumah membutuhkan keahlian khusus, ilmu khusus, butuh kemampuan manajerial juga di konstruksi itu," tutur Joko.

(abr/das)

Jakarta: Pelaku usaha properti yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) berkeyakinan program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menegaskan program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, program mulia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut telah disampaikan RI-1 kepada masyarakat, bahkan di forum internasional. Begitu pun Satgas Perumahan berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas perumahan.
“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” kata dia di Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

Meski memantau beberapa kebijakan baru yang mengemuka seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong, program rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah masih belum berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah dan berbeda dari arah yang selama ini disampaikan, tetapi asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas Perumahan.

“REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meski pun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah,” jelas Joko Suranto.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Anggota Satgas Perumahan itu mengatakan seharusnya program FLPP tetap berkelanjutan karena di 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220 ribu unit dan Tapera 40 ribu unit. Bahkan, ungkap Joko, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300 ribu unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp53 triliun. Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran akan masuk ke pos yang mana, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

“REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah. Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” jelas dia.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Joko Suranto menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen,” jelas dia.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun atau setara dengan USD7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp120 triliun-Rp145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” ungkap dia.

(KIE)