JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah per tahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto diproyeksikan menghasilkan transaksi sekitar rp 400 triliun per tahun.

Angka ini merupakan estimasi minimal berbasis kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

BTN menyebutkan, rumah subsidi di perkotaan dipatok dengan nilai jual rata rata Rp 200 juta per unit dan rumah di pedesaan sekitar Rp 75 juta-Rp 100 juta per unit.

Dengan demikian, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Tim Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, angka ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Oleh karena itu, Program 3 Juta Rumah dianggap dapat membangkitkan optimisme publik.

Anggota Tim Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, salah satu alasan pemicu optimisme publik adalah dana ratusan triliun dari proyek strategis ini siap mengucur, diproyeksikan bakal menggerakkan sektor riil.

Pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat punya kesempatan beli rumah layak huni.

Mengacu pada peta jalan yang digagas Tim Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, akan ada 3 juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya.

Sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.

Anggota Tim Satgas Perumahan Bonny Z Minang menuturkan, program prioritas pemerintahan Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan.

"Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah,” kata Bonny dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Minggu (20/10/2024).

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan.

Tim Satgas Perumahan juga berkali kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.

Efek Berganda

Pembangunan hunian layak juga diprediksi akan menjadi penggerak ekonomi di kota dan desa.

Kementerian Perumahan kabarnya akan dibentuk di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kabar ini diperkuat dengan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua Umum DPP Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Andi Rukman Nurdin Karumpa mengapresiasi ada rencana pembagian kementerian, sehingga Kementerian Perumahan dapat berdiri sendiri. Ia Menteri Perumahan dapat mendorong pembangunan serta melibatkan pengusaha konstruksi kecil.

"Kami memberikan apresiasi terhadap Bapak Presiden Terpilih Prabowo yang telah membagi dari Kementerian PUPR menjadi dua, (dengan) Kementerian Perumahan," ujar Andi kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

"Siapapun yang akan ditugasi oleh Bapak Presiden di lima tahun mendatang, tentu harapan kami dari pelaku dunia usaha (konstruksi), pertama pembangunan infrastruktur tentu tidak boleh berhenti, harus terus berlanjut dengan tentu menyesuaikan kemampuan keuangan negara," katanya.

Ia mengungkapkan sebesar 80% dari sekitar 140.000 anggota Gapensi berharap ada segmentasi pasar pekerjaan untuk mereka. Apalagi dengan adanya rencana program pembangunan 3 juta rumah.

"Dengan direncanakannya pembangunaan 3 juta rumah per tahun, (yakni) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, ini menurut saya menjadi peluang yang amat luar biasa jika ini benar-benar diwujudkan oleh kabinet Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Menurutnya, proyek-proyek pembangunan perumahan kecil dapat diserahkan kepada pengusaha konstruksi daerah daripada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama bagi proyek rumah yang biaya pembangunannya di bawah Rp 1 miliar.

"Harapan kita mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan rumah ini tidak dipaketkan lagi, tidak digabungkan lagi yang menjadi jatah BUMN. Jadi pembangunan perumahan itu benar-benar diberikan kepada pengusaha lokal di masing-masing daerah yang memang segmentasinya itu," ungkapnya.

Pasalnya, ada banyak anggota pengusaha kecil kesulitan menjalani hidup karena tidak mendapatkan pekerjaan. Ia berharap Kementerian Perumahan dapat memperbanyak pekerjaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Semua orang gulung tikar segala macam karena nggak mendapatkan pekerjaan lagi karena nggak dapat segmentasi itu. Maka, (kontraktor) berharap di Pemerintahan Prabowo lewat Kementerian Perumahan benar-benar pekerjaan pembangunan rumah yang 3 juta setiap tahun akan dibangun, (yang terdiri dari) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, itu benar-benar diperuntukkan terhadap pelaku UMKM," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Lukas Bong mengatakan tidak masalah jika pemimpin Kementerian Perumahan dipimpin oleh seorang politikus, asalkan memiliki latar belakang pengusaha seperti pengusaha properti.

"Kita tahu bahwa politikus banyak yang dari latar belakang pengusaha ya, kalau memang dia berlatar belakang pengusaha properti ya boleh-boleh saja tapi jangan yang hanya benar-benar seorang politikus 100%, politikus tulen. Nah ini nanti bisa menimbulkan kendala lagi bagi program 3 juta rumah," kata Lukas ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, ia menilai bahwa adanya Kementerian Perumahan di era pemerintahan mendatang dapat menghilangkan backlog rumah. Terlebih lagi dengan adanya program yang cukup ambisius dari pemerintah, yaitu 3 juta rumah per tahun dengan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Pihaknya menyambut dengan tangan terbuka dengan adanya Kementerian Perumahan ini.

Terkait dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, Lukas mengatakan hal itu bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk para broker properti di Indonesia. Sebab, dalam pembangunan rumah diperlukan seseorang yang dapat mendistribusikannya agar bisa tersalurkan dengan baik.

"Nah ini akan jadi tantangan dan jadi satu PR buat kita dan juga akan menjadi ladang garapan juga jika kita bisa bekerja sama dengan developer-developer yang menyediakan 3 juta rumah itu, karena kita tahu ya selama ini developer yang buat rumah subsidi itu umumnya mereka tidak menggunakan jasa broker properti sehingga ada beberapa developer yang pendistribusiannya tidak berjalan lancar, tidak berjalan dengan baik," tuturnya.

"Tentunya pemerintah dalam hal ini harusnya sih concern juga ya bahwa kita bisa jadi produsen tapi kita harus ada yang mendistribusikan, yaitu broker properti. Harusnya ini bisa dicermati oleh pak menteri nantinya," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Kabar adanya Kementerian Perumahan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin kuat. Hal ini didukung dengan pernyataan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdilah berharap bahwa menteri perumahan yang akan datang mengerti tentang perumahan. Hal itu karena perumahan dibutuhkan menjaga kesejahteraan dan kesehatan manusia dengan rumah layak huni. Tak hanya itu, perumahan juga mempunyai dampak positif terhadap industri turunannya.

"Kami berharap yang diamanatkan menjadi Menteri Perumahan dan Wamen Kementerian adalah orang yang pas dan mengerti tentang perumahan terutama perumahan yang berkaitan dengan rumah rakyat menengah ke bawah yang disebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin yang terpenting lagi bisa menjaga ekosistem perumahan," katanya dalam keterangan yang diberikan kepada detikcom, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, Junaidi juga berharap bagi menteri dan wakil menteri perumahan terpilih juga paham mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi di sektor perumahan, seperti perizinan, terkait pertanahan, pembiayaan, hingga syarat KPR.

"Siapa pun menteri dan wamennya jika tidak bisa mengatasi problem perumahan yang menjadi hambatan selama ini perlu jadi perhatian bersama tapi saya punya keyakinan peran Satgas Perumahan selama ini terhadap calon para menteri dan wamennya adalah yang terbaik dan patut direkomandasikan," paparnya.

Junaidi menuturkan, pihaknya akan mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ia juga mengatakan siap untuk melakukan pendampingan kepada pengusaha UMKM di desa untuk menunjang pembangunan 2 juta rumah di desa.

"Apersi siap men-support program 1 juta rumah perkotaan dan 2 juta rumah pedesaan yang akan datang. Mengapa demikian? Hampir semua pengusaha anggota APERSI diawali dari pengusaha UMKM dan sangat berpengalaman, diusia 26 tahun tentulah sudah matang untuk melakukan pendampingan terhadap saudara-saudara kita yang nantinya membangun program 3 juta rumah di desa," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan siapa sosok yang akan memimpin Kementerian Perumahan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hashim mengatakan, politikus Gerindra, Maruarar Sirait, yang akan mengemban jabatan Menteri Perumahan.

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," katanya saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Tak hanya itu, adik Prabowo ini juga mengungkapkan siapa yang akan menjadi wakil Maruarar Sirait nantinya. Hashim mengatakan, Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, yang akan menjadi Wakil Menteri Perumahan.

"(Fahri Hamzah) Perumahan, Wakil Menteri Perumahan," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan itu.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Program 3 juta rumah Prabowo nantinya bukan hanya perihal kenaikan jumlah hunian yang tersedia, melainkan perlu memperhatikan desain bangunannya. Di mana rumah tersebut harus mengadopsi desain yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

Menanggapi hal ini, Persatuan Perusahaan Realestat (REI) Aceh berkomitmen mendukung gagasan tersebut dalam realisasi program 3 juta rumah.

"Pelaku usaha properti siap menjadi bagian untuk menyukseskan program 3 juta unit rumah. Kami juga berkomitmen untuk mengadopsi kearifan lokal dalam pembangunan rumah di daerah," ucap Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Aceh, Zulkifli HM Juned, dalam keterangan persnya, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut, Zulkifli meyakini pemanfaatan desain arsitektur hunian sesuai kearifan lokal dapat menaikkan minat calon konsumen terhadap hunian yang ditawarkan pengembang.

"Desain rumah yang mengadopsi kearifan lokal bisa lebih diterima oleh pasar. Tentunya kearifan lokal seperti yang dimaksud Ketua Satgas Perumahan juga disesuaikan dengan kondisi riil pasar yang ada sekarang," ucapnya.

Selain itu, menurut Ketua Umum REI Joko Suranto program tiga juta rumah per tahun ini merupakan sebuah terobosan bagi industri perumahan nasional. Apalagi saat ini angka kekurangan (backlog) pasokan rumah yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir.

"Program pengentasan kemiskinan, termasuk lewat penyediaan tiga juta unit hunian bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan sejalan dengan usaha mengentaskan backlog. REI berkomitmen mendukung program mulia ini," ucap Joko Suranto yang juga ditunjuk sebagai Anggota Satgas Perumahan.

Ada pun gagasan desain rumah harus disesuaikan dengan kearifan lokal pada awalnya diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo.

"Saya minta desain rumah yang pembiayaannya didukung Bank BTN, desainnya harus sesuai kearifan lokal. Misalnya, di Aceh, maka desainnya harus sesuai dengan desain Aceh. Tapi kita mengerti di Aceh ada beberapa suku, sehingga mungkin suku Gayo beda desain rumahnya. Begitu pula desain untuk Toraja atau Bali yang disesuaikan dengan daerahnya, jangan dibuat seragam," tutur Hashim dalam acara Propertinomic Executive Dialogue REI 'Sukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah', di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Program pembangunan 3 juta rumah ini nantinya mencakup penyediaan 2 juta rumah di wilayah pedesaan dan sejuta unit hunian di kawasan perkotaan.

"Saya mau sampaikan bahwa tiga juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (lima tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia. Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya," jelas Hashim.

Pembangunan dua juta rumah di pedesaan nantinya dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes, dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

Sementara itu, untuk penyediaan satu juta rumah di perkotaan, program itu terbuka untuk swasta, termasuk pengembang anggota REI di seluruh daerah.

"Pengembang swasta anggota REI silakan masuk, ini terbuka. Nantinya bisa diberdayakan aset-aset milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dibangun apartemen, seperti di atas lahan milik PD Pasar Jaya di DKI Jakarta," pungkasnya.

Video Rumah Unik, Fasad Nyerong Futuristis

Video Rumah Unik, Fasad Nyerong Futuristis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo sekaligus adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa anggaran untuk Kementerian Perumahan adalah Rp 51 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Hashim saat ditemui di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (17/10/2024).

"Kementerian Perumahan Rp 51 triliun," ujar Hashim.

Anggaran tersebut salah satunya bakal digunakan untuk melancarkan program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Prabowo.

Rinciannya, 1 juta rumah dibangun di perkotaan dan 2 juta di perdesaan. Sehingga dalam satu periode kepemimpinan Prabowo atau dalam lima tahun, sebanyak 15 juta rumah bakal dibangun.

Sebelumnya, Hashim telah menyatakan Maruarar Sirait akan menjabat sebagai Menteri Perumahan, sementara Fahri Hamzah akan menjadi Wakil Menteri (Wamen) Perumahan.

Hal tersebut juga kembali dibenarkannya pada kesempatan ini.

"Benar, benar (Maruarar Sirait jadi Menteri Perumahan)," ucapnya.

"Iya, ya mendekati itu lah (Fahri Hamzah jadi Wamen Perumahan)," lanjutnya.

Meskipun telah menjadi Ketua Satgas Perumahan, Hashim dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak akan menjadi bagian dari Kementerian Perumahan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang diketahui sebagai adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan, pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan untuk memuluskan program pembangungan 3 juta rumah besutan Prabowo.

Menurutnya, program perumahan tersebut juga penting dalam menekan angka stunting dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini menghantui Tanah Air.

Untuk itu, lanjut Hashim, pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya

Hashim menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bakal dibandung tiap tahunnya, sehingga dalam satu periode kepimimpinan Prabowo maka bakal terbangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menggarap proyek perumahan bukan perkara yang mudah.

“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Basuki menyatakan, dalam menyelesaikan backlog, membentuk organisasi perumahan saja dirasa tidak cukup.

Tak hanya itu, kata dia, sektor perumahan punya 175 turunan industri untuk mendukung sektor properti di Indonesia.

“Jadi kalau ini beliau (Prabowo) membentuk perumahan, bagi saya pribadi bagus,” terangnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang diketahui sebagai adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan, pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan untuk memuluskan program pembangungan 3 juta rumah besutan Prabowo.

Menurutnya, program perumahan tersebut juga penting dalam menekan angka stunting dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini menghantui Tanah Air.

Untuk itu, lanjut Hashim, pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya

Hashim menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bakal dibangun tiap tahunnya, sehingga dalam satu periode kepimimpinan Prabowo maka bakal terbangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menggarap proyek perumahan bukan perkara yang mudah.

“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Basuki menyatakan, dalam menyelesaikan backlog, membentuk organisasi perumahan saja dirasa tidak cukup.

Tak hanya itu, kata dia, sektor perumahan punya 175 turunan industri untuk mendukung sektor properti di Indonesia.

“Jadi kalau ini beliau (Prabowo) membentuk perumahan, bagi saya pribadi bagus,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA –- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengungkap alasan Presiden terpilih Prabowo Subianto hendak membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang juga adik kandung Prabowo Subianto itu menjelaskan kehadiran Kementerian Perumahan sebagai bentuk perhatian Prabowo terhadap kesejahteraan masyarakat RI. Khususnya, untuk memperlancar implementasi program pembangunan 3 juta rumah.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (13/10/2024).

Hashim menekankan, komitmen pemerintah ke depan menekan angka stunting tak hanya difokuskan lewat realisasi program makan bergizi gratis saja, melainkan juga melalui pengadaan hunian yang layak.

Pasalnya, tegas Hashim, tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Dengan demikian, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan masyarakat dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni dengan lingkungan perumahan yang baik.

Atas dasar pertimbangan yang jelas tentang pentingnya perumahan dalam menekan angka stunting dan memberantas kemiskinan, maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan.

Dalam rencananya, implementasi 3 juta rumah itu secara rinci terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

“Saya mau sampaikan bahwa 3 juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (5 tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memang sempat mengungkap sulitnya menggarap proyek perumahan. Karenanya, dirinya mengaku pembentukan Kementerian Perumahan baik untuk dijalankan.

Akan tetapi, hingga saat ini Basuki mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai teknis pembentukan Kementerian Perumahan tersebut. Dirinya juga mengaku belum mengetahui siapa saja nama yang masuk ke dalam bursa Menteri Perumahan.

“Belum ada [pembicaraan Kementerian Perumahan], saya kira bagus karena dengan program prioritas bila untuk [menyukseskan] 3 juta rumah, itu menjadi bagus,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/9/2024).

Basuki menuturkan, untuk mengentaskan backlog tak cukup hanya dilakukan dengan pembentukan organisasi perumahan semata. Terlebih, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas mencapai hingga 175 turunan industri.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyiapkan strategi komprehensif untuk mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Prabowo akan menjadikan sektor perumahan dan properti sebagai salah satu program prioritas untuk mencapai target ekonomi yang dijanjikan sebesar 8% per tahun.

Sektor properti diharapkan bisa menyumbang 25% terhadap prroduk domostek bruto (PDB) Indonesia ke depan. Maklum, sektor ini memiliki keterkaitan dengan sekitar 185 sektor industri lain. Adapun saat ini, kontribusi sektor ini baru sekitar 3%.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN terus berdiskusi secara intens dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto untuk membahas strategi yang menyasar dari hulu ke hilir ekosistem perumahan nasional, baik dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).

“Sebagai mitra yang akan dilibatkan dalam program tersebut, BTN memberikan kontribusi dalam penggodokan strategi agar pemerintah dapat mencapai targetnya dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Nixon, Minggu (13/10).

Nixon menjelaskan bahwa strategi yang diusulkan BTN bukan hanya untuk mengatasi masalah pendanaan, namun juga memastikan agar sisi supply dan demand dapat terpenuhi dan saling melengkapi.

Dari sisi supplai ada masalah produksi dan ketersediaan rumah serta lahan, sedang di sisi permintaan berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau end-user.

Nixon menambahkan, BTN mendukung sisi supplai dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Sedangkan di sisi demand, BTN menyalurkan kredit kepada konsumen, baik untuk membeli rumah, membangun rumah di lahan yang sudah ada, maupun merenovasi rumah.

Dalam konteks sektor perumahan lebih luas, lanjut Nixon, BTN turut memberikan masukan kepada Satgas Perumahan dengan skema yang sama agar pemerintah dapat mewujudkan programnya.

Di sisi supply, BTN menyarankan agar sejumlah masalah di lapangan yang terkait dengan tata ruang serta sertifikasi tanah dan rumah selama ini dibereskan terlebih dahulu karena terkait dengan beragam institusi dan tumpang-tindih peraturan. Sedangkan di sisi demand, masyarakat perlu diberikan edukasi terus-menerus bahwa memiliki rumah tidak selalu berupa rumah tapak, melainkan juga hunian vertikal.

Selain itu, BTN juga telah mengusulkan skema pembiayaan subsidi yang baru kepada Satgas Perumahan agar subsidi yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani keuangan negara. Penyesuaian skema subsidi tersebut dikelompokkan berdasarkan desil (pemeringkatan kesejahteraan) pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Berdasarkan rencana pemerintahan Prabowo, program Tiga Juta Rumah terdiri dari pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit apartemen di kota-kota besar. Pemerintahan Prabowo memprioritaskan pembangunan rumh di pedesaan karena proyek perumahan akan menggerakkan perekonomian di desa dan menyerap tenaga kerja lokal.

Pada kesempatan yang sama, Bonny Z. Minang, Anggota Satgas Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, mengatakan program Tiga Juta Rumah berangkat dari visi pemerintahan baru untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dari saat ini sekitar 5% menjadi minimal 8%. Program tersebut dijalankan dengan menggerakkan ekonomi dari desa, dengan instrumennya yakni pembangunan rumah di pedesaan.

“Kami melihat program perumahan untuk pengentasan kemiskinan merupakan driver pertumbuhan yang paling efektif. Selama ini subsidi bahan bakar dinikmati oleh masyarakat mampu, sedangkan masyarakat tidak mampu seharusnya dapat menikmati subsidi berupa rumah yang terjangkau dan layak huni. Dengan adanya kepastian bahwa pemerintah membayar subsidi ini, maka terdapat kepastian. Jika ada kepastian, perbankan pasti akan bersedia untuk mendukung program ini, yang kemudian akan diikuti oleh developer dan kontraktor,” ujar Bonny.

BTN memiliki kapabilitas untuk mendukung program Tiga Juta Rumah karena telah menjadi tulang punggung bagi program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, melalui program tersebut, BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dengan adanya target yang lebih tinggi dalam program Tiga Juta Rumah, Hirwandi mengatakan BTN secara konsisten melakukan transformasi bisnis dan pembenahan internal. Sebagai contoh, penguatan infrastruktur dengan bantuan teknologi, sehingga keputusan kredit menggunakan sistem yang tidak lagi manual agar lebih cepat dan efisien.

Dari sisi pendanaan, Hirwandi mengungkapkan bahwa BTN siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri (offshore), termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR.

“Saat ini, nilai sekuritisasi KPR di Indonesia masih kecil sekali. Dengan adanya lebih banyak sekuritisasi, dana murah secara jangka panjang dapat terus tersedia. Selain itu, kita perlu mendorong dana investasi berkelanjutan, yang rencananya juga akan digulirkan oleh pemerintahan baru. Itu semua akan sangat membantu program Tiga Juta Rumah,” papar Hirwandi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pemerintah akan mengutamakan kontraktor atau pengembang kecil dalam program pembangunan 3 Juta Rumah.

Hashim bilang dari 3 juta rumah itu, 2 juta rumah akan diserahkan kepada pengembang kelas menengah atau UMKM, Bumdes hingga koperasi.

“Jadi yang besar-besar itu kalau keluarga Ciputra punya kontraktor, jangan masuk ke desa. Kita terbuka aja, let's make the pie bigger and banyak yang menikmati," ujarnya dalam Propertinomic Dialog di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sementara 1 juta pembangunan rumah lainnya akan diserahkan kepada siapapun yang ingin bergabung untuk mengelola termasuk investor asing.

“Di sini konsep dari kita Satgas, kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abudhabi dan Malaysia,” katanya.

Hashim mengatakan, ketika dirinya bertugas ke Qatar beberapa waktu yang lalu, sudah ada investor yang tertarik menjadi pengembang dalam program itu. Asal, lanjut Hasim, investor dari Qatar itu meminta program itu bisa dipastikan tetap berjalan dan tidak merugi.

“Tapi mereka juga minta enggak boleh untung besar. Bagi mereka itu amal. Amal tapi jangan rugi yang penting adalah dipastikan ada kebutuhan. Ada engak 1 juta keluarga yang mau beli,” ungkap Hashim.

Dengan pembagian ini menurutnya keadilan dan pemerataan akan dicapai. Harapannya, kelas menengah juga akan tumbuh kembali di era pemerintahan Prabowo.

"Ini tujuan Prabowo-Gibran adalah recreate dan memperbesar the middle class. Dan salah satu cara itu adalah affirmative action. BUMDES koperasi kontraktor kecil di pedesaan," pungkasnya.

Untuk diketahui, pembangunan 3 juta rumah merupakan salah satu program Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia.

Program ini pun diharapkan bisa menjadi tulang punggung target pertumbuhan ekonomi karena multiplier effect sektor perumahan akan menggerakkan sektor bisnis lainnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengadakan dialog dan pertemuan dengan Hashim S. Djojohadikusumo selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hashim menyampaikan alasan pemerintahan baru mendatang memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun termasuk rencana pembentukan kembali Kementerian Perumahan.

Menurutnya, presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Prabowo mengingatkan pentingnya anak-anak rutin makan ikan, minum susu dan makanan bergizi lainnya, karena prihatin dengan kondisi bangsa termasuk melihat anak-anak usia 10 tahun tapi fisiknya kurus kecil seperti anak berusia 5 tahun. Itulah alasan mengapa ada program makanan bergizi gratis,” ungkap Hashim, Kamis (10/10).

Ia menekankan bahwa masalah stunting bukan hanya disebabkan oleh gizi anak yang buruk, tetapi semua belajar bahwa tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Oleh karena itu, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni.

Atas dasar itu maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Itu terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

“Sehingga kalau satu periode (5 tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia. Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” sebut Hashim.

Menurutnya, tujuan dan target itu sangatlah mungkin untuk direalisasikan. Bangsa Indonesia, tegas Hashim, harus bersungguh-sungguh dan betul-betul ambisius dengan memasang target yang tinggi untuk mencapai pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut.

Hashim menyebutkan, dirinya mendapat informasi bahwa sektor properti dan perumahan ini memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional. Hal itu luarbiasa, sehingga dapat membantu target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun.

Indonesia, ungkap Hashim, bisa belajar banyak dari keberhasilan China yang mendorong pertumbuhan ekonominya lewat sektor properti dan perumahan. Selama 35 tahun sektor properti dan perumahan menjadi tulang punggung ekonomi China, sehingga tidak bisa dibantah ini membuat China berhasil keluar dari kemiskinan.

Ia mengatakan, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional. Sementara 1 juta apartemen di perkotaan terbuka untuk swasta termasuk pengembang anggota REI di seluruh daerah.

Sosok Calon Menteri Perumahan

Menanggapi pertanyaan mengenai sosok ideal Menteri Perumahan yang akan dipilih presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim menyebutkan bahwa sosok tersebut harus orang yang sudah memiliki program (tentang perumahan), mengerti dan paham dengan situasi di lapangan, serta dekat dengan seluruh ekosistem perumahan termasuk pelaku usaha.

“Saya sebenarnya sudah tahu namanya, tapi saya sudah janji untuk tidak membocorkannya sebelum tanggal 20 Oktober nanti. Sudah diwanti-wanti bahwa nama itu bisa saja dirombak bahkan 5 menit sebelum kabinet diumumkan,” elaknya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengapresiasi sekali program 3 juta rumah per tahun ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Menurutnya, tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara mengatasinya masih tetap sama.

Dia menambahkan, Indonesia saat ini sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

“Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog. Kami dari REI komit mendukung program yang sangat mulia ini,” kata Joko.

Dia menambahkan, sektor properti telah memberi kontribusi besar pada PDB nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang. Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang dicita-citakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Joko, karena memiliki keterkaitan dengan hampir 185 industri lainnya di sektor riil, sektor properti jelas memiliki dampak besar bagi bergeraknya perekonomian. Sebagai bisnis padat karya, sektor properti mampu menyerap banyak tenaga kerja yaitu hampir 13 juta-19 juta orang. Dengan kontribusi yang cukup strategis itu, maka industri properti sangat-sangat pantas menjadi tulang punggung (backbone) utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Termasuk untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% per tahun. Sektor properti dan di dalamnya perumahan akan bertindak sebagai pengungkit perekonomian nasional sesuai dengan paradigma yang diusung propertinomic,” pungkasnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah sebagai salah satu program unggulannya. Ke depan, jumlah rumah yang dibangun akan bertambah setiap tahunnya.

"Jadi program Pak Prabowo adalah program pengentasan kemiskinan yang instrumennya adalah perumahan, subsidi perumahan sehingga dikembalikan lagi Kementerian Perumahan oleh Pak Prabowo. Jadi angka 3 juta itu adalah awal dari tahun pertama, tahun berikutnya itu double. Double kenapa? Supaya jangan baseline," ujar Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang dalam acara Forum Diskusi Katadat "Indonesia Future Policy Dialogue" di Le Meridien, Rabu malam (9/10/2024).

Bonny menjelaskan, program 3 juta rumah nantinya akan terbagi menjadi 1 juta hunian di perkotaan yaitu dalam bentuk rumah susun atau high rise lalu 2 juta hunian di pedesaan.

Untuk 2 juta hunian di pedesaan nantinya bisa berupa renovasi atau pembangunan rumah. Nah, nantinya kontraktor yang boleh mengerjakan 2 juta hunian adalah kontraktor yang ada di desa. Kontraktor dari konglomerat nggak boleh ikut, kata Bonny. Dengan demikian, diharapkan roda ekonomi di perdesaan dapat berputar sehingga bisa menambah pendapatan negara.

Agar kontraktor di desa dapat bergerak, ujar Bonny, pihaknya mengajak kerja sama perbankan untuk membantu soal pembiayaan perumahan. Dengan begitu, program pembangunan rumah di pedesaan dapat terlaksana.

Ditemui usai acara, Bonny menyebutkan, berdasarkan data dari Bank Dunia, jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 25 juta orang. Untuk dapat memenuhi tujuan Prabowo dalam mengentaskan kemiskinan, pihaknya mencoba untuk mengambil data parameter dari pelanggan PLN yang menggunakan listrik 450 KVA yang ada sekitar 24 juta.

"Sehingga Pak Prabowo atau ketua Satgas kami, Pak Hashim mengatakan 'kita coba dulu dengan program 3 juta rumah, 1 juta di kota 2 juta di desa'. Nah nanti, tahun depannya kita double supaya dia nggak baseline. 2026 itu nanti double, supaya GDP-nya growth-nya naik, supaya nggak baseline. Kalau 2 juta (rumah) (tahun depan) 2 juta lagi kan baseline," ujarnya.

Ia melanjutkan, sembari melaksanakan program 3 juta rumah, pihaknya juga akan melakukan pengecekan siapa yang berhak mendapatkan bantuan perumahan. "Benar nggak orang miskin ini jumlahnya segitu? Kan harus kita verifikasi. Jadi PR kita banyak nih," tuturnya.

Apabila di tahun selanjutnya menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, maka tahun depan program pembangunan rumah akan diperbanyak lagi. Ia optimistis apabila program tersebut bisa terlaksana sesuai rencana, kemiskinan di Indonesia dapat teratasi dalam 5 tahun.

"Kalau sekarang 2 juta (rumah), tahun 2026 4 juta (rumah), 2027 katakan 8 juta (rumah), 2028 16 juta (rumah), kan selesai 24 juta (pengentasan orang miskin)," ungkapnya.

Video Strategi Budiman Entaskan Kemiskinan: Bukan Kasih Uang, Tapi Pemberdayaan

Video Strategi Budiman Entaskan Kemiskinan: Bukan Kasih Uang, Tapi Pemberdayaan