BENGKULU, KOMPAS.com - Ratusan warga Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Bengkulu, korban banjir rob sejak tiga tahun terakhir, mimpikan program 3 juta rumah Presiden Prabowo dapat mereka nikmati.

Sulis (36) mengisahkan kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024), bahwa sejak tiga tahun terakhir, ratusan rumah warga yang berada di pesisir pantai selalu menjadi korban air rob.

"Banjir rob dari laut datang merendam rumah tanpa bisa kami hindari sejak tiga tahun ini. Terlebih, banjir sering datang malam hari, tidur jadi tak nyenyak, kasihan anak dan istri," ujar Sulis kepada Kompas.com.

Air laut masuk ke rumah karena posisi rumah warga sangat dekat dengan laut, sekitar 5 meter.

Permukiman tersebut awalnya jauh jaraknya dari bibir pantai.

Namun, abrasi parah menghantam perlahan namun pasti, sehingga rumah warga semakin dekat dengan laut.

Pemerintah membuat pemecah gelombang dari beton berbentuk kubus sebagai pembatas antara laut dan rumah warga, namun usaha itu gagal.

Pemecah gelombang juga perlahan ikut ambruk dihantam gelombang.

"Kami tidak tahu harus seperti apa? Untuk pindah, kami tidak punya uang untuk beli tanah dan material bangun rumah," keluh Sulis.

Sulis menjelaskan bahwa kebanyakan rumah warga merupakan rumah warisan.

Dahulunya, kampung tersebut jauh dari pantai.

Namun, abrasi setiap hari melumat kampung.

"Kami mau jika dipindahkan serta dibuatkan rumah oleh pemerintah. Kalau buat sendiri dan beli tanah sendiri, umumnya kami tak mampu. Maklum, kebanyakan kami ekonomi lemah," keluhnya.

Ia juga menanyakan seperti apa masyarakat bisa mengakses janji Presiden Prabowo yang akan membuat 3 juta rumah untuk rakyat miskin.

"Kami sempat dengar janji Pak Prabowo akan bangun 3 juta rumah untuk rakyat miskin. Kami memimpikan program itu juga dapat kami terima agar hidup anak-anak kami lebih baik," harapnya.

Tetangga Sulis, Zairan Bahri, juga membenarkan keluhan ratusan warga lain terkait rob.

Selain rob yang sering menerpa malam hari, menyebabkan tidur tak nyenyak, warga juga mengeluhkan rusaknya perabot rumah.

"Akibat rob, perabot rumah rusak karena tergenang air. Hidup kami begitu mengkhawatirkan," ujar Zairan.

Neli Ira Puspita, seorang ibu rumah tangga, mengkhawatirkan kondisi kesehatan anak-anak akibat banjir rob.

"Seringnya banjir juga membuat saya khawatir anak-anak mudah terserang sakit. Semoga Pak Prabowo mendengar keluhan kami," tegasnya.

Direktur Walhi Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga, menjelaskan bahwa pesisir Bengkulu memiliki panjang 525 kilometer, terbentang dari Kabupaten Kaur yang berbatasan dengan Lampung hingga Mukomuko yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Sepanjang pantai, abrasi terus terjadi; setidaknya 184 desa di Bengkulu terancam hilang akibat abrasi.

"Ini kondisi yang terjadi, krisis iklim sudah harus menjadi perhatian pemerintah karena ada ribuan orang yang hidup di wilayah pesisir Bengkulu," tegasnya.

BENGKULU, KOMPAS.com - Ratusan warga Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Bengkulu, korban banjir rob sejak tiga tahun terakhir, mimpikan program 3 juta rumah Presiden Prabowo dapat mereka nikmati.

Sulis (36) mengisahkan kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024), bahwa sejak tiga tahun terakhir, ratusan rumah warga yang berada di pesisir pantai selalu menjadi korban air rob.

"Banjir rob dari laut datang merendam rumah tanpa bisa kami hindari sejak tiga tahun ini. Terlebih, banjir sering datang malam hari, tidur jadi tak nyenyak, kasihan anak dan istri," ujar Sulis kepada Kompas.com.

Air laut masuk ke rumah karena posisi rumah warga sangat dekat dengan laut, sekitar 5 meter.

Permukiman tersebut awalnya jauh jaraknya dari bibir pantai.

Namun, abrasi parah menghantam perlahan namun pasti, sehingga rumah warga semakin dekat dengan laut.

Pemerintah membuat pemecah gelombang dari beton berbentuk kubus sebagai pembatas antara laut dan rumah warga, namun usaha itu gagal.

Pemecah gelombang juga perlahan ikut ambruk dihantam gelombang.

"Kami tidak tahu harus seperti apa? Untuk pindah, kami tidak punya uang untuk beli tanah dan material bangun rumah," keluh Sulis.

Sulis menjelaskan bahwa kebanyakan rumah warga merupakan rumah warisan.

Dahulunya, kampung tersebut jauh dari pantai.

Namun, abrasi setiap hari melumat kampung.

"Kami mau jika dipindahkan serta dibuatkan rumah oleh pemerintah. Kalau buat sendiri dan beli tanah sendiri, umumnya kami tak mampu. Maklum, kebanyakan kami ekonomi lemah," keluhnya.

Ia juga menanyakan seperti apa masyarakat bisa mengakses janji Presiden Prabowo yang akan membuat 3 juta rumah untuk rakyat miskin.

"Kami sempat dengar janji Pak Prabowo akan bangun 3 juta rumah untuk rakyat miskin. Kami memimpikan program itu juga dapat kami terima agar hidup anak-anak kami lebih baik," harapnya.

Badung -

Polisi menggerebek sebuah vila di Jalan Cempaka Gading, Unggasan, Uluwatu, Bali. Vila itu digerebek polisi karena dijadikan laboatorium pembuatan alias produksi narkotika jenis hasis dan pil happy five. Pabrik narkoba itu sengaja beroperasi di tengah permukiman penduduk untuk menyamarkan kejahatan tersebut.

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, baru kali pertama ada laboratorium narkoba yang memproduksi hasis di Indonesia. Laboratorium serupa yang sudah digerebek di sejumlah daerah di Indonesia, rerata hanya memproduksi ganja sintetis.

"Kami melakukan joint operation pengungkapan clandestine laboratory hasis pertama di Indonesia, di daerah Uluwatu, Bali," kata Wahyu di lokasi, Sabtu (19/11/2024).

Empat Orang Ditangkap

Polisi menyita sejumlah peralatan laboratorium dan mesin produksi yang digunakan untuk mengolah hasis, ganja, dan pil happy five. Ada juga bahan kimia dan lainnya yang digunakan untuk meracik hasis dan pil happy five hingga siap diedarkan.

"Dari informasi pengiriman mesin cetak, pods system, dan precursor atau bahan kimia, dapat diprediksi bahwa mesin tersebut digunakan untuk produksi besar," kata Wahyu.

Tak hanya barang bukti berupa hasis dan pil happy five siap edar, serta peralatan produksinya. Sebanyak empat orang turut diamankan dalam pengungkapan kasus itu.

Mereka adalah MR (30), RR (25), NP (27), dan Denny Akbar Hidayat alias DA (28). Selain mereka, ada lagi mpat rang lagi berinsial DOM, MAN, RMD, dan IC. Polisi masih memburu mereka hingga kini.

Bahan Baku dan Peralatan Dibeli dari China

Pabrik narkoba di vila Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, yang digerebek polidi mendapatkan bahan baku dan alat dari China. Bahan baku dan peralatan itu dipakai untuk memproduksi hasis 1.000 kilogram (kg) lebih dan 3,2 juta butir pil koplo happy five.

Bahan kimia serta alat-alat laboratorium lainnya yang sebagian besar didatangkan dari Cina dikirim dari luar negeri melalui cargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sebagian lainnya dari dalam negeri," kata Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada di lokasi, Selasa (19/11/2024).

Dengan bahan baku dan peralatan itu, pabrik tersebut mampu memproduksi memproduksi narkoba dengan total nilai Rp 1,5 triliun. Namun, Wahyu menduga kapasitas pabrik narkotika itu lebih tinggi.

Sebab, karena masih ada peralatan yang tidak sempat terpakai karena keburu digerebek. Beberapa mesin pengolah atau pencacah daun ganja menjadi bubuk ganja yang bahkan masih dibuka segelnya karena belum digunakan.

"Masih ada segelnya. Maka, daripada mesin yang belum dipakai, akan memproduksi yang lebih besar lagi, kami lakukan preventive strike," kata Wahyu.

Mampu Hasilkan 4.000 Pil Happy Five per Jam

Wahyu mengungkapkan laboratorium narkoba rahasia (clandestine drugs laboratory) di vila Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, mampu memproduksi 4.000 pil happy five per jam. Ribuan pil haram itu dihasilkan dari dua alat cetak yang mampu mencetak 0,3 gram bahan baku menjadi pil happy five.

"Ada dua unit alat pencetak tablet happy five. Dengan kemampuan satu alat itu, bisa mencetak 4.000 butir per jam," kata Wahyu.

Dengan kapasitas produksi tersebut, lab narkoba itu mampu memproduksi sebanyak 3,2 juta butir happy five. Ekstasi itu diproduksi dari 107 kilogram (kg) bahan baku. Selain itu, juga mampu memproduksi 1.063,9 kg hasis dan 29 kg ganja sebagai bahan baku hasis.

Semua narkotika yang diproduksi di pabrik itu akan diedarkan di kafe-kafe di Bali, Jawa, dan luar negeri. Rencananya juga akan diedarkan saat malam Tahun Baru 2025.

"Rencananya akan diedarkan di Bali, beberapa tempat di Jawa, termasuk dikirim ke luar negeri. Ada indikasi mereka berencana memproduksi (narkotika) dengan jumlah yang besar, untuk menghadapi perayaan tahun baru," ungkapnya.

Ada Hasis Cair Dicampur ke Rokok Elektrik

Wahyu menjelaskan Mr dan kawan-kawan mengesktraksi setiap 1.000 gram atau 1 kg ganja menjadi 200 gram hasis. Tiap 1 gram hasis dibanderol US$ 220 atau Rp 3,5 juta.

Hasis murni dan pil happy five itu rencananya akan diedarkan di sejumlah kafe di Bali. Barang haram itu juga akan diedarkan ke sejumlah tempat di Jawa dan di luar negeri.

Namun, ada juga hasil olahan berupa hasis cair yang dicampur ke dalam cairan rokok elektrik atau vape liquid.

"Yang menarik di sini adalah pengisian cartridge pods (untuk rokok elektrik atau vape)," kata Wahyu.

Dia tidak menjelaskan berapa harga liquid vape yang dijual setelah dicampur hasis cair. Yang pasti, harga liquid vape yang sudah dicampur hasis harganya lebih mahal ketimbang liquid biasa di pasaran.

Para pengedar sengaja memanfaatkan liquid vape untuk menyamarkan peredaran hasis itu sendiri. Menurut mereka, penggunaan vape di Indonesia tidak dilarang.

Sehingga, cara mencampurkan hasis cair ke dalam liquid vape itu menjadi cara aman pengedar dalam mengedarkan narkobanya. Mereka menyasar para pemuda melalui modus itu.

"Pods system yang biasanya digunakan sebagai lat untuk vaping dengan tampilan yang modern dan praktis, seringkali dianggap sebagai barang biasa yang tidak mencurigakan. Tapi justru ada yang sudah dimodifikasi menjadi media untuk mengkonsumsi narkoba," katanya.

Karenanya, dia mengimbau masyarakat agar berhati-hati dengan produk liquid vape yang beredar. Konsumsi narkoba dalam bentuk apapaun akan tetap terdeteksi dengan alat tes urine.

Diintai Selama Dua Bulan

Wahyu menuturkan, penggerebekan laboratorium narkotika di Uluwatu, Bali, itu berawal dari pengungkapan kasus serupa di Yogjakarta pada September 2024. Hasil dari penggerebekan itu diperoleh informasi bahan baku yang dipakai untuk memproduksi 25 kg hasis, salah satunya didapat dari Bali.

Berbekal informasi itu, polisi lalu bergerak ke Bali. Tak lama, korps baju hijau menemukan lokasi laboratorium rahasia yang berada di sebuah tempat di Jalan Gatot Subroto, Denpasar Utara.

"Namun, belum sempat digerebek, MR dan kawan-kawan sudah memindahkan laboratoriumnya ke Kelurahan Padangsambian, Denpasar Barat," ungkapnya.

Hingga ketika MR dan kawan-kawan Kembali memindahkan laboratoriumnya di Uluwatu, saat itulah polisi akhirnya bergerak menggerebek mereka, setelah dua bulan beroperasi di Bali.

"Modus operandi produksi narkoba dengan membangun clandestine lab di tengah pemukiman penduduk, bertujuan menyamarkan perbuatannya," katanya.

(hsa/nor)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat serta rumah yang dibangun di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

itu bukan hanya pembangunan rumah, tetapi juga menciptakan ekosistem terhadap PDAM sehingga bisa secara ekonomi menjadi lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah setiap tahun dari pemerintahan Prabowo-Gibran menciptakan ekosistem bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

"Inilah yang sebetulnya program (3 Juta Rumah) itu bukan hanya pembangunan rumah, tetapi juga menciptakan ekosistem terhadap PDAM sehingga bisa secara ekonomi menjadi lebih baik," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum di Jakarta, Selasa.

Menurut Ervan, Program 3 Juta Rumah pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilengkapi dengan sarana air minum dan sanitasi yang baik menjadi peluang bagi PDAM.

"Jadi dalam Program 3 Juta Rumah ini definisi Quick Win-nya adalah 3 juta rumah dengan sanitasi baik. Otomatis air minum dan sanitasinya juga harus baik, dan ini sebetulnya sangat membantu untuk membuat offtaker sehingga daerah-daerah ataupun yang mendapat program 3 Juta Rumah ini bisa mempunyai kapasitas juga karena dari sisi PDAM mempunyai kapasitas untuk menyalurkan karena ada pasarnya," katanya.

Ervan menyampaikan bahwa air minum dan sanitasi yang baik menjadi mandatori dalam Program 3 Juta Rumah.

"Kalau itu mandatori karena memang persyaratannya adalah Program 3 Juta Rumah dengan sanitasi baik. Sanitasi baik itu maksudnya tadi kriterianya adalah air minum ada, sanitasinya juga layak," katanya.

Sebagai informasi, Program 3 Juta Rumah setiap tahun pemerintahan Prabowo-Gibran terdiri dari masing-masing satu juta apartemen di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

Pembangunan dua juta rumah di pedesaan setiap tahunnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan.

Program 3 Juta Rumah per tahun tersebut juga dapat mengatasi permasalahan backlog atau kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah memerlukan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) di provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebab, terdapat beberapa urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang juga menjadi kewenangan Pemda, seperti penerbitan perizinan hingga penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan komitmen dan bentuk dukungan Pemda agar dapat menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Hal tersebut tertuang dalam materi paparannya dalam acara gathering bersama pengembang bertajuk "Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" pada Jumat (8/11/2024).

Pertama, Pemda melakukan dan sinkronisasi dokumen teknis yang terkait sebagai bentuk dukungan perencanaan dalam penyelenggaraan bidang PKP di daerah, antara lain:

• Perumahan: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
• Sanitasi: Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP), Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);
• Persampahan: Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS);
• Air Minum: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);

Kedua, melakukan optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

Ketiga, melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh, serta melakukan pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh.

Kemudian, melakukan percepatan penerbitan perizinan dan sertifikasi pembangunan perumahan, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Lalu, Pemda juga memastikan penyediaan PSU perumahan atau permukiman agar akses air minum/air limbah domestik/jalan/sarana persampahan dapat terpenuhi.

Berikutnya, melakukan kerja sama dalam rangka penyediaan rumah layak huni. Inovasi sumber pembiayaan di luar APBN/D seperti CSR, Ziswaf, BASNAS, dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

Terkahir, peran kelompok kerja (Pokja) dan Forum PKP (dapat melibatkan perorangan atau lembaga di luar pemerintahan) untuk membantu tugas kepala daerah meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan para pihak dalam percepatan Program 3 Juta Rumah.

Sebagai informasi, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun meliputi 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan.

Adapun 1 juta di perkotaan mencakup pembangunan 500.000 unit rumah tapak baru di sub-urban melalui FLPP, dan pembangunan 500.000 unit hunian vertikal di pusat kota (sewa ataupun milik).

Sementara untuk 2 juta di pedesaan mencakup renovasi 1,5 juta unit rumah tidak layak huni, dan pembangunan 500.000 rumah baru dengan harga di bawah Rp 100 juta.

Nusa Tenggara Barat: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama para pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat serta rumah yang dibangun di daerah. Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

"Dari data rumah yang dimiliki Pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujar Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 November 2024.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya. Dalam hal ini Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah.

Wamen PKP juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit sehingga apabila dukungan Pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.
"Misalnya terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan dari aset seperti rumah maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," jelas dia.

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin menyampaikan bahwa pendataan rumah di daerah sangat penting. Pihaknya juga siap menjadi lokasi percontohan penanganan RTLH dan menggandeng pengembang dalam pembangunan rumah layak huni dan terjangkau.

"Dengan data yang valid termasuk di bidang perumahan tentu akan mempermudah Pemda menyalurkan bantuan. Data tersebut juga bisa digunakan Kementerian PKP untuk dijadikan lokasi agar bantuan tepat sasaran," harapnya.

(KIE)

Dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan memberikan dukungan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan itu tentunya akan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam materi paparan Tito saat acara gathering bersama pengembang bertajuk "Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" pada Jumat (8/11/2024).

Pertama, Kemendagri akan melakukan kolaborasi dan Inovasi antar kementerian/lembaga Pemda, dan stakeholder yang terlibat pada penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Kedua, akan melaksanakan sinkronisasi, pembinaan, pengawasan umum, fasilitasi, perumusan kebijakan, evaluasi, dan bimbingan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program 3 juta rumah pada lokasi prioritas.

Kemudian, Kemendagri akan memastikan Pemda dalam pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta anggaran yang menunjang Program 3 Juta Rumah dalam dokumen perencanaan dan keuangan daerah mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Terakhir, memfasilitasi daerah untuk mengharmonisasi pengaturan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Sebagai informasi, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun meliputi 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan.

Adapun 1 juta di perkotaan mencakup pembangunan 500.000 unit rumah tapak baru di sub-urban melalui FLPP, dan pembangunan 500.000 unit hunian vertikal di pusat kota (sewa ataupun milik).

Sementara untuk 2 juta di pedesaan mencakup renovasi 1,5 juta unit rumah tidak layak huni, dan pembangunan 500.000 rumah baru dengan harga di bawah Rp 100 juta.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024