pkp

Retribusi PBG-BPHTB Dihapus Berlaku Mulai Bulan Depan

Jakarta -

Pemerintah telah resmi menghapus retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu disebut mulai berlaku bulan depan.

Awalnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanyakan kapan aturan tersebut bisa berlaku. Ia bertanya apakah aturan tersebut sudah bisa berlaku pada Januari 2025 kepada Menteri Dalam Negri Tito Karnavian.

Kemudian, Tito menjawab aturan tersebut bisa berlaku setelah diturunkan dalam peraturan kepala daerah. Pihaknya menargetkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bisa selesai pada bulan Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Tito melanjutkan, jika aturan ini sudah berlaku maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

"Untuk SKB ini berlaku jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perkada, berlaku terus sampai nanti ada pencabutan. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman daerah, hati-hati. BPHTB, pembebasan BPTB dan PBG hanya untuk program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

(abr/das)

Kriteria Rumah Masyarakat Miskin yang Bebas Retribusi PBG dan BPHTB

Jakarta -

Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) resmi dilakukan. Ada kriteria rumah MBR agar bisa menerapkan kebijakan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kriteria rumah MBR yang bisa bebas PBG dan BPHTB sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya atau bedah rumah.

Untuk rumah tapak dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi (m2). Sementara itu, untuk rumah swadaya maksimal luasnya 48 m2.

Ada juga kriteria MBR dalam hal penghasilan. Besaran penghasilan MBR untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.000.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan.

Bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.500.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 10.000.000 dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 10.000.000.

"Mereka-mereka yang punya gaji di wilayah itu dan kemudian luas lantainya untuk mereka yang dibuat (rumah) umum 36 m2, rusun 36 m2 maksimal, dan swadaya dibangun 48 m2 maka mereka ini dibebaskan untuk ditarik retribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB itu dibebaskan. Yang kedua di SKB ini juga akan dibebaskan untuk retribusi PBG," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Sebagai infotmasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

(abr/zlf)

5 Perumahan Elite di Jakarta, Harganya Selangit

IDXChannel – Sejumlah perumahan elite di Jakarta kerap menarik perhatian. Pasalnya, hunian mewah ini memiliki harga yang sangat mahal.

Memiliki rumah di kawasan perumahan elite tentunya merupakan mimpi banyak orang. Selain bernilai investasi tinggi, properti di kawasan elite di Jakarta ini juga memiliki nilai prestise tersendiri. Apalagi, beberapa perumahan elite di Jakarta dikenal sebagai kawasan bergengsi yang harga jualnya juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Bagi Anda yang tertarik, berikut ini IDXChannel menyajikan daftar perumahan elite di Jakarta yang bisa Anda jadikan referensi saat mencari hunian impian.

Daftar Perumahan Elite di Jakarta

Beberapa kawasan perumahan elite di Jakarta yang menawarkan kemewahan dengan fasilitas lengkap dan posisi strategis antara lain sebagai berikut.

1. Pondok Indah, Jakarta Selatan

Pondok Indah sudah lama dikenal sebagai kawasan perumahan elite di Jakarta. Kawasan perumahan ini bahkan kerap disebut sebagai Beverly Hills-nya Indonesia. kawasan ini, Anda dapat menemukan perumahan yang dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti perbelanjaan kelas atas, pusat pendidikan, area perkantoran, hingga pusat hiburan. Adapun harga tanahnya di kawasan ini mulai dari Rp40 jutaan per meter persegi. Sementara itu, untuk harga rumah dengan luas paling kecil di kawasan ini mencapai Rp5 miliar dan paling besar dengan ukuran mencapai 1 hektare harganya mencapai Rp1,3 triliun.

2. Menteng, Jakarta Pusat

Kawasan perumahan elite di Jakarta berikutnya terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Perumahan di kawasan ini kerap menjadi pilihan favorit para pejabat hingga konglomerat. Perumahan di kawasan Menteng dilengkapi dengan fasilitas umum yang super lengkap, mulai dari mal Grand Indonesia dan Plaza Indonesia sampai rumah sakit internasional.

Kawasan ini juga sangat strategis karena dekat dengan Stasiun Gambir dan Masjid Istiqlal. Hal inilah yang membuat harga rumah di kawasan ini sangat fantastis, mulai dari Rp10 miliar hingga ratusan miliar tergantung ukuran.

3. Kemang, Jakarta Selatan

Kawasan perumahan elite berikutnya terletak di Kemang, Jakarta Selatan. Kawasan ini kerap jadi pilihan bagi ekspatriat karena lokasinya strategis dan berdekatan dengan kawasan hiburan serta bisnis.
Fasilitas umum yang tersedia di kawasan elite ini antara lain pusat perbelanjaan Lippo Mall Kemang, berbagai macam coffee shop, sampai outdoor space seperti Como Park. Harga rumah di salah satu kawasan perumahan elite di Jakarta ini berkisar antara Rp5 miliar hingga Rp25 miliar.

4. Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara

Pantai Indah Kapuk (PIK) adalah kawasan perumahan elite yang terletak di Jakarta Utara. Kawasan ini terkenal dengan fasilitas modern, infrastruktur yang terencana, dan daya tarik gaya hidup urban yang mewah.

Kawasan ini sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Tangerang serta mendapatkan akses tol langsung menuju Bandara Soekarno Hatta. Tak heran, lokasi ini kerap jadi pilihan hunian para pengusaha. Rata-rata harga rumah di kawasan ini berkisar antara Rp2 miliar hingga Rp30 miliar tergantung ukuran.

5. Kelapa Gading, Jakarta Utara

Selain di Pantai Indah Kapuk (PIK), kawasan perumahan elite di Jakarta Utara lainnya yakni di daerah Kelapa Gading. Di kawasan ini juga terdapat sejumlah perumahan elite. Lokasinya yang tidak terlalu jauh dari tengah kota membuat banyak orang kaya yang mencari hunian di daerah ini. Rata-rata harga hunian di Kelapa Gading mulai dari Rp3 miliar hingga Rp20 miliar, tergantung dari luas bangunannya.

Itulah sederet daftar perumahan elite di Jakarta yang dilengkapi dengan fasilitas super lengkap dan lokasi yang strategis. Tak heran, harganya pun selangit.

Retribusi PBG-BPHTB buat Masyarakat Miskin Resmi Dihapus!

Jakarta -

Pemerintah menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penandatanganan surat edaran (SE) terkait hal tersebut akan dilakukan hari ini.

Penandatanganan SE tersebut akan dilakukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Penandatanganan akan dilakukan usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh Kemendagri setiap Senin.

Pantauan detikcom di lokasi Menteri PKP datang sekitar pukul 10.22 WIB dengan menggunakan pakaian dinas berwarna putih. Pria yang akrab disapa Ara ini kemudian memasuki aula untuk menandatangani SE tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sudah ada di lokasi karena sebelumnya sedang melakukan rapat koordinasi mengenai inflasi.

"Ini sudah hadir Menteri Perumahan, Maruarar Sirait Kita masih nunggu Menteri PU Dody Hanggodo kira-kira 5-10 menit lagi hadir," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat (25/11/2024).

Tak lama setelah itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo datang menggunakan batik. Selanjutnya Tito mulai memaparkan hal-hal terkait penghapusan PBG dan BPHTB untuk MBR.

Sementara itu, Ara menambahkan bahwa hari ini pihaknya bersama dengan Kementerian PU dan Kemendagri akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri terkait pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," paparnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat menyampaikan informasi terkait penandatanganan SE tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini khusus untuk MBR dan Kementerian PKP sudah memiliki daftar pengembang untuk program tersebut.

"Hari Senin akan MOU, surat keputusan bersama tiga menteri di depan Zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10. Langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri Perumahan," kata Tito saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Tito juga mengimbau kepada pemerintah dan dinas daerah agar jangan ada permainan dalam program tersebut. Dia memperingatkan program tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk kelas menengah. Apabila mendapati hal tersebut, pihaknya akan memberi sanksi berupa teguran.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, cawe, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemda-nya dinolkan aja pura-pura, tahu-tahu dijual kepada kelas menengah. Ya sanksinya nanti kita beri teguran atau yang lain-lain lapor polisi," imbuh Tito.

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

(abr/zlf)

Bisnis.com, JAKARTA - Program makan bergizi gratis pemerintah kini sedang dalam masa uji coba di beberapa daerah sebelum diimplentasikan dengan jadwal tahun depan.

Seperti diketahui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi program yang dilangsungkan pada pemerintahan Kabinet Merah Putih yang akan dimulai Januari 2025.

Prioritas penerima makan bergizi gratis yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah. Saat ini TP-PKK Papua Tengah memilih menjalankan program sarapan sehat dengan sejumlah alasan, karena dengan sarapan sehat, anak cenderung lebih fokus dan memiliki daya ingat yang lebih baik.

Melalui sarapan sehat yang teratur dapat membantu mengatur berat badan anak, meningkatkan daya tahan tubuh anak, serta membuat anak lebih ceria dan bersemangat.

Program MBG telah tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dengan target pencapaian pada tahun 2025 mencakup 5.000 satuan pelayanan. Program ini akan diujicobakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di 102 satuan pelayanan di 100 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi.

Berikut beberapa wilayah yang sudah menjalankan uji coba makan gratis

1. Papua Tengah

Salah satu lokasi yang menjadi uji coba yakni Provinsi Papua Tengah. Sejak awal November 2024 murid dan guru tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar mengikuti uji program Sarapan Sehat Bergizi.

Dilansir dari Antara, menurut Pejabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua Tengah Yosina Anwar Damanik penerima program ini mencapai 2.706 anak dari 3.300 paket yang disediakan selama 31 hari.

“Program Sarapan Sehat Bergizi tidak saja ke anak didik tetapi juga menyasar para guru. Dari 19 sekolah yang menjadi uji program ini, ada 15 Taman Kanak-kanak dan PAUD berikut empat Sekolah Dasar,” ujar Yosina.

Yosina menuturkan program yang diluncurkan pada 4 November ini setiap harinya memberikan susu, air mineral, dua jenis kue terbuat dari roti dan olahan pangan lokal, bubur kacang hijau, dan telur rebus secara bergantian, dan melibatkan tim ahli gizi dari Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Kabupaten Nabire sebagai penasihat sekaligus pengawas penyediaan dan pendistribusian sarapan sehat bergizi.

Dia juga menuturkan program sarapan sehat bergizi adalah implementasi 10 program pokok PKK, khususnya pada program pengembangan keluarga, di mana salah satu upayanya adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pemenuhan gizi seimbang.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk juga ikut langsung melakukan kunjungan pada Selasa (12/11) ke TK/PAUD dan SD Filadelfia Nabire.

Dalam kunjungan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk berpesan tentang multi player effect dari program ini sehingga dapat memberikan efek yang luas bagi masyarakat melalui pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai mitra pemasok dan tentu saja penggunaan makanan yang berbahan lokal.

Beliau mengharapkan program ini dapat dilanjutkan oleh program nasional tahun depan sehingga mendorong terciptanya generasi emas khususnya anak-anak Papua di Papua Tengah,” tuturnya.

Dikutip dari akun instagramnya, Wamendagri Ribka Haluk juga mengunjungi SD YPPGI NAPUA pekan lalu dan mensosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

"Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak di Tanah Papua," tulisnya.

2. Tangerang

Uji coba program makan bergizi gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang sejak Agustus 2024.

Saat ini, sebanyak 76 sekolah tingkat SD-SMP di Kota Tangerang telah menjalani program MBG yang dimulai sejak 5 Agustus 2024. Adapun Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang menargetkan 99 sekolah tingkat SD dan SMP mendapatkan program MBG hingga akhir November 2024.

Hingga akhir November 2024, dilansir dari Indonesia.go.id, target sasaran 99 sekolah dan 70 ribuan siswa menikmati program ini. Tata kelola yang semakin baik, gramasi yang semakin pas, dan cita rasa yang juga semakin disukai anak-anak Kota Tangerang.

Dilansir dari laman resmi pemkot Tangerang, penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin menuturkan, pelaksanaan uji coba baru saja direalisasikan dengan menyasar 3.165 siswa di lima sekolah terpilih, yakni SDN Sukasari 4, SDN Sukasari 5, SMPN 4 Kota Tangerang, SDIT Asy-Syukriyyah, dan SMPIT Asy-Syukriyyah.

3. Bangka Barat

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Gelar Uji Coba Makan Bergizi Gratis serentak di 6 Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis, 21 November 2024

6 Lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terdiri dari SD 18 Mentok, SD Negeri 9 Simpang Teritip, SD Negeri 16 Jebus, SD Negeri 16 Paritiga, SD Negeri 11 Kelapa dan SD Negeri 1 Tempilang.

4. Kabupaten Bogor

Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) lakukan uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis yang berlangsung di SDN 1 Pakansari Cibinong.

Pelaksanaan uji coba ditinjau langsung oleh Pj Bupati Bogor Bachril Bakri bersama jajaran Komisi IX DPR RI, di SDN Nanggewer 01 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (1/11/2024).

Klaim Maruarar Sirait: Dukungan Anies ke Pramono-Rano Bangunkan

JAKARTA, KOMPAS.com- Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai, pernyataan dukungan dari eks gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024 seperti membangunkan macan yang tengah tertidur.

Kedua macan tidur yang dimaksud adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

“Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano, karena membangunkan macan tidur dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari ini,” kata Maruarar Sirait di Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Sebelum Anies mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 3, Pramono dinilai punya kedekatan dengan Jokowi dan Prabowo.

"Selama ini Pramono itu mengesankan dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo. Sekarang sudah susah lagi, dengan adanya Anies. Macan tidurnya itu, yang selama ini tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara ini.

Jokowi Turun Gunung

Ara mengatakan, Jokowi akan habis-habisan mendukung Ridwan-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, Jokowi dikabarkan akan hadir dalam kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono yang diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11/2024).

“Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi. Dia akan gerakan, hadir, dan habis-habisan mendukung Ridwan Kamil,” lanjut dia.

Mantan kader PDI Perjuangan ini juga menyinggung adanya pendukung loyalis Jokowi yang akan membawa dampak besar di Jakarta.

Para pendukung garis keras ini akan menjadi faktor yang memenangkan Ridwan-Suswono dalam hari pencoblosan nanti.

“Turun gunungnya Jokowi, kalau orang bilang enggak ada dampaknya, ya enggak apa. Kalau kami sangat yakin dampaknya besar sekali di Jakarta. Jokowi punya pendukung die hard di Jakarta,” kata Maruarar.

Dukungan Anies ke Pramono-Rano untungkan RK-Suswono

Ara mengatakan, dengan berdirinya Anies di belakang Pramono-Rano, dinilai akan menguntungka Ridwan Kamil-Suswono.

“Begitu Pram dan Rano mendapatkan dukungan Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang,” kata dia.

Ara mengakui, awalnya Ridwan Kamil ditinggal pemilih non-muslim setelah dipasangkan dengan Suswono yang merupakan kader PKS.

Namun, peta politik di Jakarta kembali berubah setelah Anies mendeklarasikan diri ke Pramono-Rano.

Pilkada Jakarta 2024 dua putaran

Kendati demikian, Ara memprediksi kalau Pilkada Jakarta akan berlangsung dalam dua putaran.

“Kalau menurut saya, analisa saya, putaran kedua akan terjadi di Jakarta,” imbuh dia.

Meski tujuan menang satu putaran tidak tercapai, Ara meyakini Ridwan Kamil-Suswono akan memenangkan Pilkada Jakarta di putaran kedua.

Kemenangan ini tidak lepas dari konsolidasi pendukung Jokowi dan Prabowo. Dukungan kedua tokoh nasional ini diyakini akan mengerek dukungan untuk Ridwan Kamil-Suswono.

“Makanya suaranya, Pramono makin lama makin turun. Karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi,” kata dia.

Jokowi dan Prabowo dukung RK-Suswono

Ara menegaskan, Jokowi dan Prabowo hanya mendukung paslon Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.

“Dan, Jokowi, Prabowo saya clear kan, saya jelaskan, hanya mendukung Ridwan Kamil, tidak mendukung yang lain,” ujar dia.

Dia mengatakan, Jokowi dan Prabowo telah menunjukkan semangat persatuan yang konkret pada Pilpres 2024.

“Kita sudah dapat contoh dari Jokowi dan Prabowo, dua Pilpres bersaing ketat di 2014 dan 2019. Tapi, di 2024 bersatu. Dan dua-duanya mendukung paslon 01,” kata dia.

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan Halaman all

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan