TAKALAR - Belasan murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 58 Lengkese, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dilarikan ke Puskesmas karena keracunan , Rabu (26/2/2025). Para siswa sakit perut, sakit kepala, hingga muntah setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut informasi yang diterima, para murid yang terdiri dari 13 siswa harus menjalani perawatan intensif di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas Mangara Bombang. Sebagian besar dari mereka mengalami gejala keracunan makanan setelah menikmati hidangan yang terdiri dari nasi, ikan, tahu, dan pisang.

Pihak sekolah, yang sebelumnya telah melaksanakan program MBG untuk kedua kalinya, langsung membawa seluruh siswa yang keracunan ke Puskesmas. Dari 15 murid, dua di antaranya hanya mengalami gejala ringan dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.



Menurut Karmila, orang tua salah satu murid, kondisi anaknya memburuk setelah makan menu MBG. "Anak saya mengeluh sakit perut dan kemudian muntah setelah makan," ungkapnya.

Supriadi, Kepala SDN 58 Lengkese menyampaikan, pihak sekolah telah mengirim sampel makanan, termasuk nasi, ikan, dan tahu, untuk diperiksa di laboratorium di Makassar guna mengetahui penyebab pasti dari dugaan keracunan makanan tersebut. Menurutnya, kondisi seluruh murid yang mengalami keracunan kini sudah membaik dan mereka telah dipulangkan ke rumah masing-masing setelah mendapatkan perawatan. Pihak sekolah juga akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menangani kejadian ini secara menyeluruh.

Kejadian ini menambah keprihatinan tentang pentingnya pengawasan terhadap program pemberian makanan bergizi kepada siswa untuk memastikan kualitas dan keamanan bahan makanan yang disajikan.

Surabaya (ANTARA) - Dinas Kesehatan Jawa Timur menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Kepala Seksi Kesehatan Gizi Masyarakat Dinkes Jatim, Cicik Swi Antika, menyebutkan program MBG memiliki sepuluh keunggulan, di antaranya mendukung ketahanan pangan, membangun ekosistem berkelanjutan, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang investasi di sektor hilirisasi.

“Bukan sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi juga berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mengatasi masalah gizi, termasuk stunting, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro,” katanya dalam diskusi bertema "Peran Stakeholder dan Media dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis" di Surabaya, Kamis.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, angka kematian ibu (AKI) pada 2024 mencapai 82,56 per 100.000 kelahiran hidup, lebih rendah dibandingkan target 93,34 per 100.000. Sementara angka kematian bayi (AKB) pada tahun yang sama tercatat 3.754 kasus, turun dari 3.938 kasus pada 2023.

Meski terjadi penurunan, percepatan upaya pengentasan tetap dibutuhkan. Program MBG pun selaras dengan upaya nasional dalam menekan angka stunting, yang menurut data e-PPGBM periode Januari-November 2024, prevalensinya di Jawa Timur berada di angka 5,96 persen, turun dari 6,10 persen pada Januari-Juni 2024 dan di bawah target nasional 14 persen.

Selain stunting, Dinkes Jatim juga menyoroti tingginya risiko anemia pada anak usia sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (SD/MI). Pada 2023, angka anemia pada kelompok ini tercatat 0,52 persen, namun pada triwulan ketiga 2024 justru naik menjadi 0,14 persen.

“Tujuan utama MBG adalah meningkatkan pemenuhan gizi, memperbaiki prestasi akademik anak-anak, serta mendorong kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan,” ujar Cicik.

Program MBG menyasar anak sekolah dan pesantren di semua jenjang, ibu hamil dan balita bermasalah gizi, serta ibu menyusui dan balita dengan status gizi normal.

Corporate Communication Manager PT Frisian Flag Indonesia, Fetti Fadliah, menyampaikan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang kekurangan asupan gizi, kalsium, dan vitamin D.

“Satu dari empat anak mengalami stunting, banyak remaja putri menderita anemia, dan anak-anak urban menghadapi risiko overweight,” katanya.

Frisian Flag Indonesia berkontribusi dalam program MBG dengan memberikan edukasi gizi dan mendorong konsumsi susu sebagai pelengkap sarapan. Data menunjukkan bahwa susu memiliki kandungan vitamin D empat kali lebih tinggi serta kalsium 2,6 kali lebih banyak dibandingkan sumber pangan lainnya.

Sejak 2013, Frisian Flag telah memberikan dukungan gizi kepada 2,5 juta anak. Tahun ini, perusahaan tersebut menyalurkan bantuan ke 10 sekolah, terdiri atas delapan SD dan dua SMP, dengan total sasaran 350 siswa.

Wakil Ketua Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Dr drg Sandra Fikawati, MPH, juga menyoroti rendahnya konsumsi susu di Indonesia, yang hanya mencapai 16 liter per kapita per tahun, jauh tertinggal dari negara maju seperti Belanda yang mencapai 250 liter per kapita per tahun.

“Konsumsi susu perlu ditingkatkan karena berperan penting dalam pertumbuhan anak. Kampanye antisusu justru berisiko meningkatkan kasus stunting, malnutrisi, dan obesitas di kalangan anak-anak urban,” ujarnya.

Dalam upaya edukasi, pihaknya telah mengadakan program literasi gizi bagi guru di Cikarang, Jawa Barat, yang dilakukan secara berkala setiap pekan.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Lutfil Hakim, menilai bahwa program MBG sudah diterapkan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Finlandia, Denmark, Brasil, Jepang, Korea, dan India.

“Program ini positif dan sangat penting. Tantangannya terletak pada distribusi dan operasional di lapangan. Selain itu, pers perlu terlibat dalam memberikan edukasi serta koreksi yang membangun,” kata Lutfil.

Moderator diskusi, Rachmat Hidayat, yang juga Kepala Biro LKBN ANTARA Jawa Timur, menambahkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pertanian dan pangan lokal.

“Selama ini, program makan bergizi lebih sering dikaitkan dengan kesehatan semata. Padahal, program ini memiliki dampak lebih luas, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial,” ujarnya.*

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mewajibkan penyedia makan bergizi gratis untuk mengupload makanan yang mereka akan sajikan di media sosial.

Upload dilakukan terkait beberapa masalah yang terjadi dalam penyediaan makan untuk program makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan agar kewajiban bisa dijalankan, ia memerintahkan kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera membuat akun media sosial sendiri.

Akun itu difungsikan untuk menjadi kanal masyarakat melakukan pengawasan.

"Mereka wajib upload apa yang dimasak hari ini supaya menjadi bagian kontrol bersama. Jadi, semua orang bisa mengontrol, semua orang bisa melihat, semua orang bisa membandingkan. Itu adalah mekanisme, pertanggungjawaban kami," ucap Dadan Kamis (27/2).

Makan bergizi gratis diwarnai sejumlah masalah. Salah satunya, temuan soal menu makanan yang tidak layak baik karena mentah, basi ataupun meracuni penerimanya.

Masalah terbaru berkaitan dengan kasus ayam mentah pada MBG di SDI Waingapu 3, Sumba Timur, Rabu (19/2).

MBG di sekolah itu disajikan oleh SPPG Waingapu pada hari ketiga pelaksanaan MBG di Sumba Timur yakni pada Rabu (19/2).

Para siswa di sekolah itu tak mau makan MBG karena melihat ayam yang masih merah. Mereka merasa mual. Pihak sekolah mengetahui hal itu setelah menerima laporan dari siswa.

"Karena dilihat oleh siswa lainnya (Melihat ayam yang masih mentah), sehingga anak-anak langsung merasa mual," Kepala SDI Waingapu 3, Hamuli Ngguna Manggil yang dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (25/2).

Dadan mengatakan berkaitan dengan temuan ayam mentah di makan bergizi gratis, itu dipicu minimnya pengalaman SPPG.

Dadan berkata tidak memaklumi kesalahan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. Namun, dia menilai butuh keahlian dan pengalaman memproduksi ribuan porsi makanan dalam waktu singkat.

"Kami melihat kegiatan dan masalah muncul utamanya dari SPPG yang baru," kata Dadan, Kamis (27/2).

Dadan mengatakan mungkin orang yang dipekerjakan di SPPG terbiasa menyiapkan satu hingga 10 porsi makanan. Sementara itu, SPPG bisa memproduksi 1.000 hingga 3.000 porsi dalam sehari.

Dia menyebut butuh pembiasan. Menurut uji coba BGN di Sukabumi, SPPG baru terbiasa memproduksi ribuan porsi dalam waktu tiga bulan.

"Maka akan disarankan mulai dari 100 sampai 150 (porsi). Kemudian, dua hari kemudian kalau sudah bisa, naik ke 500. Setelah bisa naik ke 1.000. Setelah bisa 1.000 naik ke 1.500 sebelum akhirnya 3.000," ujarnya.

Dia berkata BGN mengevaluasi pelaksanaan MBG di setiap SPPG setiap hari. Perbaikan pun dilakukan saat ditemukan hal-hal yang kurang baik. Untuk kasus di Sumba Timur, NTT, Dadan memastikan perbaikan telah dilakukan.

"Kami evaluasi apa yang terjadi di NTT, di sana mengakui ada kesalahan error di masak. Dan hari ini harusnya tidak terjadi lagi," kata Dadan.

Dengan kegiatan sosialisasi itu diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, serta menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing

Karawang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana mendampingi kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Kabupaten Karawang Jawa Barat.

"Sosialisasi tentang program MBG sangat penting agar semua pihak dapat berkontribusi aktif dalam mendukung program itu. Kemudian juga dapat memahami peran dan fungsi Badan Gizi Nasional," kata Cellica di Karawang, Kamis.

Menurut dia, di antara pemangku kepentingan yang dapat berkontribusi aktif dalam program MBG di antaranya pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum.

Pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto cukup konsen dan serius memperhatikan rakyatnya, mulai dari persoalan kesehatan, kesejahteraan, bahkan asupan gizi juga masuk dalam program besar pemerintah.

DPR RI bermitra kerja dengan Badan Gizi Nasional untuk bersama-sama bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia.

Dia menyebutkan bahwa Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya dengan program MBG.

“Saya sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, karena dampak dari program ini bukan memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah, tentu dengan melibatkan masyarakat sebagai kontrol agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia.

Selama beberapa pekan terakhir, sosialisasi mengenai program Makan Bergizi Gratis digelar di wilayah Karawang. Terakhir kegiatan tersebut digelar pada awal pekan lalu, Senin (24/2) di Gedung MT Nurul Iman Perum Bintang Alam Telukjambe Timur.

Kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis yang digelar oleh DPR RI dan Badan Gizi Nasional itu dihadiri sekitar 300 warga Karawang dari berbagai kalangan.

Disebutkan bahwa dengan kegiatan sosialisasi itu diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, serta menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing. (KR-MAK)

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua Pembina Yayasa Kemala Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo, mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Juliati hangat berbincang dengan para siswa.

Pada kunjungannya itu, Juliati didampingi oleh Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Timur, Ade Imam Sugianto, Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, dan jajaran Polres Gresik. Dia juga disambut hangat oleh Kepala SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik dan para siswa peserta didik.

Dalam kesempatan itu, Juliati mengaku hendak menyaksikan implementasi program makan bergizi gratis (MBG) kepada siswa kelas XI dan XII SLB. Hal itu, tuturnya, sesuai dengan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kehadiran kami dari Yayasan Kemala Bhayangkari untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dicanangkan dalam Astacita, salah satunya dunia pendidikan dan makan bergizi gratis (MBG)," kata Juliati melalui keterangannya dikutip pada Kamis (27/2/2025).

Ketum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Jawa Timur. (dok. Polri)

Istri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu mengatakan SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik harus mendapat hak yang sama dengan sekolah lain. Tak lupa dia memberi semangat kepada anak-anak peserta didik.

"Jadi, sekolah ini pun perlu mendapatkan hak yang sama dengan sekolah lainnya. Adik-adik harus semangat belajarnya," ucapnya.

Pertemuan Juliati dengan para peserta didik berlangsung ceria penuh tawa lepas. Juliati juga memberikan seragam polisi kepada seorang anak, momen itu berlangsung hangat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Dede Idawati, berterima kasih atas kedatangan Juliati. Menurutnya, Julianti telah memberi support sistem luar biasa bagi sekolah.

"Sehingga SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik menjadi inspiratif semua SLB di Jawa Timur," tuturnya.

Dia menyebutkan siswa dan siswi sangat antusias mempersiapkan permainan angklung untuk menyambut Juliati.

"Mereka sangat cepat untuk belajar angklung karena kami sudah mengajar mereka sejak SD, SMP, sampai SMA sehingga tidaklah sulit untuk komunikasi sama mereka," sebut Dede.

(ond/dek)

Takalar -

Sebanyak 12 siswa SD di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG). Pemkab Takalar kini turun tangan untuk memastikan penyebabnya.

"Kejadian ini di 3 SD, yakni di SD Kapunrengan 10 siswa, SD Bonto Ba'do 1 orang dan SD Lengkese 1 orang siswa," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Takalar Nilal Fauziah dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

Nilal mengatakan insiden siswa SD diduga keracunan itu terjadi pada Rabu (26/2). Menurutnya, insiden ini bukan keracunan massal karena terjadi di beberapa sekolah dan dialami hanya beberapa siswa.

"Jadi tidak massal sifatnya. Karena jumlah anak yang diberikan makanan ada 97 orang." ujar Nilal.

Nilal mengungkapkan pihaknya belum dapat memastikan penyebab keracunan tersebut. Dia menjelaskan keracunan itu juga bisa disebabkan oleh minuman yang dibawa oleh para siswa.

"Jadi kita belum bisa memastikan apakah dari sumber makanan karena korbannya tidak massal. Artinya banyak kemungkinan. Termasuk bisa saja berasal dari air minum yang sebagian besar dibawa anak-anak dari rumahnya," bebernya.

Sementara itu, Sekda Takalar Muhammad Hasbi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi informasi ini. Dia menegaskan pemerintah akan menangani masalah tersebut.

"Kami imbau masyarakat tidak panik. Ini kejadian pertama dan jumlahnya tidak massal. Percayakan kepada pemerintah untuk menangani masalah ini, karena program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak," kata Hasbi.

(asm/hsr)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) dibayar oleh badannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi," kata Dadan dalam keterangan yang diterbitkan Kemendagri saat mengisi retreat atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2) kemarin.

Dadan menjelaskan program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal.

Ia mengatakan kepala daerah dapat berkontribusi dengan program MBG melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan.

Di samping itu, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.

"Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi," kata dia.

Dadan menjelaskan BGN tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

"Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian," kata dia.

Saat ini, anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp71 triliun tetapi harus dipangkas 0,2845 persen alias Rp200,2 miliar imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) telah terlaksana di seluruh provinsi se-Indonesia dan dinikmati oleh lebih dari 2 juta orang.

Dadan mengatakan, provinsi terakhir yang melaksanakan MBG adalah Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Ilaga.

"Alhamdulillah, sampai hari ini, itu sudah ada di 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi. Provinsi terakhir yang minggu ini operasional adalah di Papua Tengah, di Kabupaten Ilaga, dan sudah melayani 2.021.000 orang di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut Dadan, capaian program MBG ini termasuk cepat, mengingat program tersebut baru dimulai pada 6 Januari 2025.

"Ini kecepatannya luar biasa," kata dia.

Selain itu, Dadan menyebut program MBG akan tetap dilaksanakan meskipun saat bulan puasa.

Program MBG akan disiapkan untuk makanan yang tahan lama sehingga makanan bisa disantap saat berbuka puasa.

"Dan hari ini mungkin hari terakhir sekolah, dan minggu depan sudah puasa. Badan Gizi tetap melaksanakan pengiriman antara jemput tersebut dengan mekanisme yang berbeda dari biasanya. Jadi, kalau biasanya akan dikirimkan makanan segar ke sekolah masing-masing, nanti kami akan siapkan makanan yang tahan lama," kata Dadan.

"Untuk yang berpuasa, dimakan saat buka; untuk yang tidak puasa, dimakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. (Disiapkan) makanan yang tahan lama, contohnya telur, susu, kemudian buah, ringan korsifikasi, dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," ujar dia.

Anak-anak sekolah nantinya akan diberikan dua kantong berisi makanan yang dibawa ke rumah masing-masing.

Kantong pertama harus dibawa ke sekolah untuk ditukarkan dengan kantong kedua yang berisi makanan bergizi gratis.

"Jadi, satu anak akan dijatahkan dua kantong, satu kantong isi, besoknya yang kosong dibawa, dan yang isi dibawa ke rumah. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah, karena kita gunakan yang recycle," kata Dadan.

MAGELANG, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan empat standar kemitraan untuk menjaga kualitas makanan.

Standar tersebut meliputi pemenuhan terkait kebutuhan kalori untuk setiap tahap kebutuhan.

Kemudian, yang kedua, memenuhi komposisi gizi, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Ketiga, higienis, dan terakhir keamanan.

"Nah, ini yang menjadi patokan kami," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat ditemui di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

Dadan menyebut, masalah keracunan dan makanan yang belum matang sering terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum terbiasa memasak dalam jumlah besar.

"Karena untuk bisa memasak, yang biasa masak 1-10, untuk bisa masak 1.000-3.000, butuh waktu membiasakan sampai kematangannya cukup, sampai rasanya sama," ucap dia.

Dari berbagai uji coba yang dilakukan, SPPG yang baru dibuka biasanya menghadapi masalah kematangan makanan.

Dadan menegaskan bahwa BGN tidak memaklumi hal tersebut, namun pengalaman lebih dalam memasak untuk jumlah besar sangat diperlukan.

"Oleh sebab itu, kami evaluasi setiap hari, dan kami menyarankan untuk yang baru-baru, tidak mulai langsung banyak, tetapi harus mulai dari kecil. Jadi, kalau mereka menjadi mitra, kemudian ingin melakukan penyaluran makan bergizi, maka kami sarankan mulai dari 100-190," imbuh dia.

Jika SPPG sudah mampu memasak lebih dari 500 porsi, mereka akan diminta untuk meningkatkan jumlah masakan, sehingga makanan yang diproses bisa lebih sehat dan bergizi.

"Rata-rata yang muncul di berita terakhir ini adalah semua satuan pelayanan yang baru melaksanakan. Yang baru-baru, yang lama-lama sudah tidak. Kenapa? Karena sudah terbiasa," ujar Dadan.

"Jadi, memang untuk program yang besar seperti ini, selain pengetahuan, kebiasaan pun penting," ujar dia.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, program makan bergizi gratis (MGB) tetap berjalan meskipun di bulan puasa.

Namun, Dadan menyebut, makanan yang akan disiapkan adalah makanan yang tahan lama sehingga anak-anak bisa membawa ke rumah untuk disantap saat berbuka puasa.

"Untuk yang berpuasa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa dimakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Makanan yang tahan lama, contohnya telur, susu, kemudian buah, dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," kata Dadan saat ditemui di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Dadan menjelaskan, setiap anak nantinya akan diberikan dua kantong khusus untuk tempat makan mereka.

Kantong tersebut nantinya diberikan satu untuk membawa makanan ke rumah, sedangkan kantong kedua disiapkan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong pertama.

"Jadi, satu anak akan jatahkan dua kantong, satu kantong isi, besoknya yang kosong dibawa, dan yang isi dibawa ke rumah. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah, karena kita gunakan yang recycle," ujarnya.

Dadan juga mengatakan, saat ini capaian program MBG telah mencakup 38 provinsi di Indonesia.

Provinsi terakhir yang baru mengoperasikan MBG adalah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Ilaga.

"Alhamdulillah sampai hari ini itu sudah ada di 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi. Provinsi terakhir yang minggu ini operasional adalah di Papua Tengah, di Kabupaten Ilaga dan sudah melayani 2.021.000 orang di seluruh Indonesia," kata Dadan.

Dia juga menyebut, capaian program MBG ini termasuk cepat mengingat program tersebut baru dimulai pada 6 Januari 2025.

"Ini kecepatannya luar biasa," ujar Dadan.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengharuskan semua satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG) untuk mengunggah menu makanan yang mereka masak setiap hari.

Langkah ini diambil untuk memberikan kontrol bersama terhadap menu yang disajikan kepada masyarakat.

"Kami sudah meminta kepada seluruh satuan pelayanan untuk membuat media sosial sendiri, mulai dari Instagram dan Facebook, dan mereka wajib meng-upload apa yang dimasak hari itu," kata Dadan saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Dadan menekankan pentingnya transparansi dalam program ini.

"Supaya menjadi kontrol bersama. Jadi, semua orang bisa mengontrol, semua orang bisa melihat, semua orang bisa membanding. Itu adalah mekanisme pertanggungjawaban kami," ujar dia.

Untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan, BGN telah menetapkan empat standar bagi mitra MBG.

Pertama, pemenuhan kebutuhan kalori untuk setiap tahap kebutuhan.

Kedua, komposisi gizi yang harus mencakup 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat.

Ketiga, aspek higienis, dan terakhir, keamanan makanan.

Dadan juga menyoroti pentingnya mitra MBG untuk membiasakan diri dengan jumlah porsi yang harus disediakan, dengan memulai kebiasaan memasak dari jumlah yang kecil dulu.

"Oleh sebab itu, kami evaluasi setiap hari, dan kami menyarankan untuk yang baru-baru, tidak mulai langsung banyak, tetapi harus mulai dari kecil. Jadi, kalau mereka menjadi mitra, kemudian ingin melakukan penyaluran makan bergizi, maka kami sarankan mulai dari 100-190," imbuh dia.

Setelah mitra MBG mampu memasak lebih dari 500 porsi, SPPG akan diminta untuk meningkatkan jumlah masakan agar makanan yang disajikan lebih sehat dan bergizi.

"Rata-rata yang muncul (kasus keracunan) di berita terakhir ini adalah semua satuan pelayanan yang baru melaksanakan. Yang baru-baru, yang lama-lama sudah tidak. Kenapa? Karena sudah terbiasa," ucap Dadan.

"Jadi, memang untuk program yang besar seperti ini, selain pengetahuan, kebiasaan pun penting," ujar dia.

Sebagai informasi, peristiwa keracunan akibat MBG terulang di Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (19/2/2025).

Sebanyak 28 siswa dari SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Para siswa tersebut mengalami pusing, mual, muntah, dan diare.

Kasus keracunan MBG dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim, kasus keracunan dan masakan makan bergizi gratis (MBG) yang tidak matang disebabkan oleh mitra yang kurang berpengalaman memasak dalam jumlah besar secara bersamaan.

Sebab, menurut Dadan, kasus-kasus tersebut hanya ditemukan pada mitra-mitra yang baru terlibat dalam program MBG.

"Rata-rata yang muncul di berita terakhir ini adalah semua satuan pelayanan yang baru melaksanakan. Yang baru-baru, yang lama-lama sudah tidak (ada masalah). Kenapa? Karena sudah terbiasa," kata Dadan di Magelang, Kamis (27/2/2025).

Ia menuturkan, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang baru beroperasi biasanya belum memiliki pengalaman memasak dalam jumlah yang besar, sehingga muncul makanan yang belum matang dan beracun.

Dadan pun menekankan bahwa para mitra perlu mempunyai kebiasaan untuk dapat menjalankan program sebesar MBG, tidak cukup hanya pengetahuan.

"Karena untuk bisa memasak, yang biasa masak 1-10, untuk bisa masak 1.000-3.000, butuh waktu membiasakan sampai kematangannya cukup, sampai rasanya sama," ujar Dadan.

Dadan juga menegaskan, BGN telah menetapkan empat standar MBG, yakni pertama, pemenuhan terkait kebutuhan kalori untuk setiap tahap kebutuhan;

Kedua, memenuhi komposisi gizi, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat; ketiga, higienis; dan terakhir, keamanan.

Namun, mitra MBG tetap harus membiasakan diri dengan jumlah porsi yang harus disediakan.

Sebab itu, Dadan meminta agar mitra MBG bisa memulai secara bertahap kebiasaan memasak dari jumlah yang kecil terlebih dahulu.

"Oleh sebab itu, kami evaluasi setiap hari, dan kami menyarankan untuk yang baru-baru, tidak mulai langsung banyak, tetapi harus mulai dari kecil. Jadi kalau mereka menjadi mitra, kemudian ingin melakukan penyaluran makan bergizi, maka kami sarankan mulai dari 100-190," kata Dadan.

Tahap berikutnya, jika sudah bisa membuat masakan lebih dari 500, SPPG akan diminta memasak lebih banyak sehingga makanan yang diproses bisa menjadi lebih sehat dan bergizi.

"Rata-rata yang muncul di berita terakhir ini adalah semua satuan pelayanan yang baru melaksanakan. Yang baru-baru, yang lama-lama sudah tidak. Kenapa? Karena sudah terbiasa," ucap Dadan.

"Jadi memang untuk program yang besar seperti ini, selain pengetahuan, kebiasaan pun penting," kata dia.

Sebagai informasi, peristiwa keracunan akibat MBG terulang di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu (19/2/2025).

Sebanyak 28 siswa dari SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Para siswa tersebut mengalami pusing, mual, muntah, dan diare.

Kasus keracunan MBG dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.