Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memulai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 26 provinsi pada hari Senin (6/1/2025) besok.

Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap suksesnya program tersebut telah melakukan persiapan untuk memastikan program andalan Prabowo itu berjalan lancar.

Adapun, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur. SPPG merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Tersebar di Wilayah Indonesia

Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi. Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik.

Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

Program Makan Bergizi Gratis memang bakal diluncurkan mulai Senin (6/1/2025). Adapun, 190 dapur yang disiapkan ini sejatinya lebih sedikit dibandingkan rencana awal.

Sebelumnya, BGN mengeklaim akan menyiapkan 937 titik dapur di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong keberadaan dapur di setiap kabupaten dan kecamatan di Tanah Air.

Tidak Hanya Jawa

Dia menegaskan sebaran dapur untuk mendukung program MBG tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Nantinya, keberadaan 937 dapur ini justru akan mendominasi di luar Pulau Jawa.

“Tanggal 6 rencananya [akan ada] 937 dapur di seluruh Indonesia. Yang banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasarannya,” kata Lalu saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (2/1/2025) lalu.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, untuk tahap awal, setiap dapur ditargetkan untuk bisa memproduksi sebanyak 3.000–3.500 porsi paket makan bergizi.

Adapun, sasaran pemenuhan gizi ini ditargetkan untuk 3 juta orang di tahap awal. Perinciannya, untuk peserta didik, mulai dari SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri. Di samping itu, program makan bergizi gratis ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, mempersiapkan menu nasi ikan dori untuk pelaksanaan perdana program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

"Kalau untuk besok, ahli gizi kami juga sudah merancang sesuai menu kalorinya, yaitu nasi, kemudian ikan dori, kemudian nanti ada telur dicampur wortel untuk nabatinya. Kemudian juga ada sayurnya, ada tumis toge, dan ada buahnya," ujar Kepala SPPG Pulogebang, Ahmad Irfansyah, Minggu (5/1/2025).

Ahmad menjelaskan bahwa menu makanan akan bervariasi setiap hari. "Menunya tiap hari berubah-ubah. Jadi ada menu genap dan menu ganjil yang siklusnya itu setiap satu bulan sekali kita ganti," katanya.

Untuk 13 Sekolah dan 7 Posyandu

SPPG Pulogebang bertanggung jawab mendistribusikan makanan bergizi untuk 13 sekolah dan tujuh posyandu di Kecamatan Cakung.

"Dari sini kita 3.496 paket, 437 untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," jelas Ahmad.

Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi menyebutkan bahwa program MBG menargetkan pemberian manfaat kepada 3,2 hingga 3,3 juta siswa di seluruh Indonesia pada tahap awal.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," ujar Dedek dalam siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2025).

Dedek menambahkan, terdapat sekitar 1.000 SPPG di berbagai daerah yang siap melaksanakan program MBG. Setiap SPPG bertugas menyediakan 3.000-3.500 porsi makanan bergizi setiap harinya.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menargetkan program makan bergizi gratis (MBG) dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat mulai dari balita, pelajar hingga ibu menyusui.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," katanya.

Di sisi lain, Hasan berharap target 937 dapur program MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Ia juga merinci sudah ada 140 UMKM terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

"Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi," kata dia.

Hasan memastikan bahwa ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja program ini. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Ia juga mengatakan program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," kata Hasan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) mulai besok, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelaksaan makan bergizi gratis.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan mengatakan, ada 190 lokasi dapur umum yang akan beroperasi mulai besok.

"Nantinya SPPG ini bertugas untuk memasak masakan menu MBG per 6 Januari 2025," ungkap Iwan dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Petugas membersikan daging di Dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Palmerah untuk diolah sebagai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Minggu, 5 Januari 2025.

Lalu 39 SPPG di Jawa Tengah, 32 SPPG di Jawa Timur, 2 lokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, 1 di Kalimantan Timur, 1 di Kalimantan Utara, 8 SPPG di Kepulauan Riau, 4 di Lampung, 2 SPPG di Maluku, 2 SPPG di Maluku Utara, dan 1 SPPG di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kemudian 2 SPPG di Papua Barat, 1 SPPG di Papua Selatan, 3 SPPG di Riau, 1 SPPG di Sulawesi Barat, 8 SPPG di Sulawesi Selatan, 2 di Sulawesi Tenggara, 1 SPPG di Sulawesi Utara, 1 SPPG Sumatera Barat, serta 1 SPPG Sumatera Utara.

Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan, ada sekitar 3,2 juta sampai 3,3 juta siswa yang akan menerima makanan gratis saat kick off program MBG pada 6 Januari 2025.

IDXChannel - PT Wijaya Karya Gedung Tbk (WEGE) atau WIKA Gedung siap mendukung dan berpartisipasi dalam program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah.

Direktur Utama WEGE, Hadian Pramudita mengatakan, perseroan tidak menutup kemungkinan untuk ikut andil dalam program tersebut dengan mengandalkan produk modular milik perusahaan.

Partisipasi dalam program tiga juta rumah juga bisa mendorong pencapaian target kontrak baru di 2025.

Hadian menjelaskan, dalam program tersebut, nantinya program yang dibangun bukan merupakan rumah konvensional. Dalam hal itu, diperlukan strategi khusus untuk percepatan pembangunan rumah. Kemudian, guna mempercepat proses pembangunan rumah, maka tipe hunian bisa saja dibuat vertikal.

“Kami punya komponen kombinasi antara modular dengan konvensional, itu juga yang akan support WIKA Gedung untuk memperoleh bagian dari program tiga juta rumah,” kata Hadian dalam Talkshow yang disiarkan YouTube Mirae Asset Sekuritas, dikutip Minggu (5/1/2025).

Adapun, WEGE menargetkan kontrak baru sebesar Rp3,5 triliun di 2025. Angka itu naik tipis dibandingkan target kontrak baru 2024 yang sebesar Rp3 triliun.

Hadian menyampaikan, perseroan masih akan menghadapi tantangan yang sama seperti tahun 2024 lalu. Di mana, WEGE merevisi capaian kontrak dari sebelumnya Rp5 triliun menjadi Rp3 triliun.

Hal tersebut dikarenakan banyak proyek perseroan khususnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengalami perubahan tenggat waktu atau bahkan tertunda.

Sejumlah proyek khususnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tercatat mundur dari target penyelesaian. Adapun proyek pembangunan gedung Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) 1 di IKN dengan nilai kontrak sebesar Rp672 miliar.

Proyek ini sebelumnya ditargetkan rampung pada Oktober 2024, namun mundur ke Desember 2024.

Kemudian, proyek hunian Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di IKN dengan nilai kontrak Rp1,63 triliun juga mundur dari target rampung November 2024 menjadi April 2025.

Selanjutnya, proyek pembangunan hunian TNI modular di IKN yang sebelumnya ditargetkan selesai pada November 2024 menjadi Desember 2024.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) mulai besok, Senin (6/1/2025). Program yang utamanya menyasar anak sekolah ini akan menyediakan paket makanan senilai Rp 10.000.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan, saat kick off program MBG akan ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang menerima makanan gratis.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," ujar Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2024).

Dokumen Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Ilustrasi makan bergizi gratis. Syarat dan cara jadi vendor makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis.

Lalu menu apa saja yang akan tersedia dalam program makan bergizi gratis?

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, dengan nilai paket makanan Rp 10.000, pemerintah tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizi. Nilai itu juga di luar unsur produksi dan jasa dalam program MBG.

Menurutnya, menu yang akan disediakan kepada setiap siswa dalam program ini bervariasi, sebab menyesuaikan dengan bahan pokok yang tersedia di tiap daerah.

"Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat," ujar Adita dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dimulai besok, Senin (6/1). Ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang siap beroperasi.

SPPG ini merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan 190 dapur ini tersebar di berbagai daerah.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

Berdasarkan data yang dibagikan BGN, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025.

Pada tahap awal, Dadan menyebut program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12/2024).

Nantinya, pemerintah akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal berlaku mulai, Senin (6/1/2025).

Prabowo menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini. Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pemerintah akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," kata Prabowo.

Peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Dalam acara ini, dia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.

“Saya minta tolong semua, Bapak, Ibu, yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih 'kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran.

“Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” tambah dia.

Apalagi, menurut Gibran, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menegaskan, program makan bergizi gratis adalah salah salah satu program strategis pemerintah.

Pasalnya, program makan bergizi gratis bakal menggerakkan perekonomian di daerah untuk pengadaan sampai pada distribusinya.

"Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini,” kata dia.

3 juta penerima makan bergizi gratis

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis saat program ini pertama kali digelar.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," kata Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu 4 Januari 2024.

Nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan makan bergizi gratis.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Sementara, Juru Bicara PCO lainnya, Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

nantinya, ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Jumlah penerima makan bergizi gratis akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," ungkap Adita. "Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," kata dia.

Anggarap makan bergizi gratis Rp 71 Triliun

Adapun jumlah total penerima manfaat makan bergizi gratis, yakni 82 juta orang. Program ini rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratus selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.

Adita menjelaskan, program makan bergizi gratis akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah. Setiap harinya, siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.

Nilai Rp 10.000 tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizi. Nilai tersebut juga di luar unsur produksi dan jasa makan bergizi gratis.

"Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat," kata Adita.

Pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.

"Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis," kata Adita.

Untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Skema pemberian makan bergizi gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran. Ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat.

Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang. Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.

Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya. “Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, Sabtu, 4 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Makro-Mikro Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aviliani mengingatkan pemerintah soal potensi korupsi saat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang segera dimulai pekan depan.

Pasalnya, MBG menggunakan alokasi anggaran besar dan ada perputaran dana hingga triliunan rupiah di daerah.

"Kalau kita lihat, memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi gratis, karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan," ujar Aviliani dilansir siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2025).

"Keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain," tegasnya.

Selain itu, Aviliani juga menyoroti dampak program MBG kepada inflasi.

Menurutnya, 2025 ini ada tantangan tersendiri untuk menjaga inflasi secara nasional.

Terlebih besaran inflasi tahunan pada 2024 yang senilai 1,57 persen dianggap terendah sepanjang sejarah pencatatan.

"2025 tantangannya adalah apakah inflasi itu memang bisa seperti target pemerintah? Karena apa? Dengan adanya makan bergizi, itu otomatis kebutuhan suplai juga meningkat Apakah tambahan suplai yang dibutuhkan ini sudah disiapkan oleh pemerintah ?," jelas Aviliani.

"Karena kalau tidak, ini akan bisa menciptakan inflasi di luar dari PPN, tetapi adalah hukum demand dan suplai," tambah ekonom senior itu.

Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pelaksanaannya pada Senin (6/1/2025) atau awal pekan depan.

Untuk tahap awal, program tersebut bakal menyasar lebih dari 3 juta penerima manfaat.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima MBG itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

Jumlah penerima MBG akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," tutur Adita dilansir dari Kompas TV pada Sabtu.

"Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," lanjutnya.

Adapun jumlah total penerima manfaat MBG yakni 82 juta orang.

Program MBG sendiri rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

Sementara itu, untuk biaya pelaksanaan MBG selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menjelaskan bahwa pada tahap awal program makan bergizi gratis akan menyasar tiga juta penerima manfaat.

Dilansir dari Kontan.co.id (4/1/2025), penerima makan bergizi gratis tahap awal terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Targetnya tiga juta orang di tahap awal sasaran,” terang Lalu di kantornya.

Untuk menunjang pelaksanaan makan bergizi gratis, Lalu mengatakan pada tahap awal telah disiapkan sebanyak 937 dapur umum.

Setiap dapur ditargetkan dapat memproduksi sebanyak 3.000-33.500 paket makan bergizi gratis.

Ia menegaskan bahwa dapur umum tersebut tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan menyebar ke seluruh Indonesia.

“Paling banyak di luar Jawa di daerah yang masih kekurangan gizi dan kategori miskin yang perlu dibantu, itu sasarannya,” jelasnya.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Makan Bergizi Gratis 6 Januari

“Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu,” terang Budi Arie, yang menyampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

Program makan bergizi gratis akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran Rp 71 triliun untuk mendukung program unggulan sepanjang tahun 2025.

Tambahan informasi, program makan bergizi gratis merupakan salah satu inisiatif utama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Pemerintah sebelumnya menerapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

“Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” jelas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

Sumber:

nasional.kontan.co.id

KOMPAS.com (Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Jessi Carina)

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pelaksanaannya dalam dua hari lagi, yakni Senin (6/1/2025).

Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat MBG saat kick off program tersebut.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," ujar Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2024).

Ia menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan MBG.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Terpisah, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

Jumlah penerima makan bergizi gratis (MBG) akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," tutur Adita.

"Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," lanjutnya.

Adapun jumlah total penerima manfaat MBG yakni 82 juta orang.

Program makan bergizi gratis (MBG) sendiri rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.

Makanan Rp 10.000 per porsi diberikan setiap hari

Lebih lanjut Adita menjelaskan, program MBG akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah.

Setiap harinya siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disebut bakal mencari strategi untuk memenuhi kebutuhan susu sapi yang menjadi salah satu bagian pendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1/2025) pekan depan.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, strategi pemenuhan kebutuhan susu sapi itu bakal didiskusikan dulu di internal pemerintah.

"Itu nanti strateginya (memenuhi kebutuhan susu sapi) kita diskusikan dulu," ujar Budi usia menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2024) sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2025).

Budi Arie menyampaikan, pihaknya sudah mengonfirmasi kepada jajaran koperasi susu terkait kemampuan penyediaan susu sapi untuk makan bergizi gratis.

Dari laporan yang ada, koperasi susu disebut mampu menyediakan 1,3 juta liter susu sapi per hari.

Namun, menurut Budi kemampuan itu masih jauh dengan kebutuhan seluruh penerima program makan bergizi gratis.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru (untuk) 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelas Budi.

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter. Terutama Jawa Timur ya. Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu se-Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup. Cuma kan provinsi lain enggak," katanya.

Budi Arie melanjutkan, terkait ketersediaan susu untuk MBG merupakan ranah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu Kemenkop membantu untuk ketersediaan pasokan bahan pangan, termasuk untuk susu.

Dalam penjelasannya, Budi Arie juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto agar bahan baku MBG disuplai dari desa.

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada Senin pekan depan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan, pelaksanaan kick off MBG itu nantinya bakal melibatkan sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang akan menyediakan 3.000-3.500 porsi makanan per hari.

Sehingga jika dihitung ada 3,2 - 3,3 juta penerima manfaat MBG ketika program pertama kali dimulai pada 2025.

"2025 selesai, kita target berkembang terus (penerima menjadi) 15-20 juta," dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (27/12/2024).

Sementara itu, sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan impor 200.000 ekor sapi perah pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementan, Agung Suganda, menyebutkan bahwa target tersebut merupakan bagian dari impor sekitar 1,2 juta ekor sapi perah hingga 2029

“Target kami pada tahun 2025 nanti kami harapkan 200.000 (sapi perah) itu akan masuk ke Indonesia,” kata Agung usai focus group discussion (FGD) percepatan peningkatan produksi susu dan daging sapi di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).