JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap bahwa pejabat struktural BGN belum menerima gaji pada tahun ini.

Hal ini diungkap Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dalam paparannya, Dadan menunjukkan data penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional pada 2025.

“Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kami baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan.

Khusus pagu pegawai dianggarkan sekitar Rp 3,525 triliun dan baru dianggarkan Rp 386,87 miliar.

“Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gazi,” ujar Dadan.

Hal inilah yang membuat penyerapan pagu anggaran di bidang pegawai masih rendah.

“Karena yang baru kami keluarkan untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan,” kata Dadan.

“Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan,” ujar dia.

Presiden Prabowo Subianto akan bertemu pendiri Microsoft sekaligus filantropi Bill Gates besok untuk membahas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengatakan Gates sudah lama bersurat untuk menemui dirinya. Dia berkata kedatangan Gates khusus untuk membahas program baru pemerintah tersebut.

"Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama kalau tidak salah, suratnya dari November ya minta ketemu. Antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita," kata Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/5).

Prabowo berkata sebenarnya tidak setuju bila MBG diberi penghargaan saat ini. Menurutnya, pemerintah belum berhasil melaksanakan program tersebut.

Dia berkata pelaksanaan MBG baru mencapai kapasitas maksimal pada akhir 2025. Prabowo mengatakan sebenarnya penghargaan lebih cocok diberikan pada akhir tahun ini.

"Kalau kita buktikan kita bisa menyelenggarakan, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo tetap akan menerima Bill Gates besok. Dia berkata hendak menghormati permintaan tokoh teknologi dunia itu.

"Hanya saya katakan kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini (MBG) karena kita yakin bahwa ini benar," ucap Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Makan Bergizi Gratis di awal pemerintahannya. Dia menggelar program ini untuk memberi makan anak-anak dan ibu hamil setiap hari.

Pelaksanaan dilakukan bertahap dengan modal anggaran Rp71 triliun. Saat ini, Badan Gizi Nasional mencatat penerima MBG sekitar 4 juta orang.

Pemerintah menargetkan bisa memberi MBG kepada 82,9 juta orang akhir tahun ini. Untuk memuluskan rencana itu, Prabowo menambah anggaran Rp100 triliun untuk MBG.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji meminta kader tim pendamping keluarga untuk memastikan makanan bergizi gratis (MBG) dikonsumsi oleh ibu hamil atau ibu menyusui atau anak non-PAUD, bukan anggota keluarga lainnya.

"Jangan sampai MBG ini dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya. Ini tugas kader TPK di setiap daerah dalam melakukan pemantauan," kata dia usai acara pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa, Tangerang, Banten, Senin.

Ia mengatakan kegiatan pemantauan ini bukan hal yang gampang. Sebab menu dari MBG tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil atau ibu menyusui atau anak non-PAUD.

Manfaat lain dari MBG ini, kata Wihaji, adalah menekan kasus stunting yang sedang digencarkan oleh Presiden Prabowo dengan penanganan dari hulu.

"Kalau makanan itu dikonsumsi anggota lain, maka nanti akan tidak kena sasaran. Maka itu, pemantauan penerima manfaat mengkonsumsi MBG adalah hal utama," ujarnya.

Sementara itu dari pantauan lapangan yang dilaksanakannya, sasaran penerima manfaat sudah sesuai. Begitu juga dengan menu makanan yang diberikan telah merujuk pada aturan dari Kementerian Kesehatan.

"Tugas kami di Kemendukbangga untuk melakukan pemantauan dari mulai distribusi, makanan dikonsumsi oleh penerima manfaat hingga perkembangan dari ibu hamil dan menyusui," ujarnya.

Menteri juga mengatakan pendistribusian MBG menggunakan sepeda motor pada hari ini karena disesuaikan dengan tugas kader nantinya dalam menjangkau gang pemukiman warga.

"Ini lebih efektif dan bisa masuk ke gang serta lebih efisien jika dibandingkan menggunakan mobil yang anggarannya pasti besar," ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Program makan bergizi gratis (MBG) ternyata dinilai memberatkan sekolah. Hal ini disampaikan SMK Negeri 4 Jogja yang berharap program tersebut tak lagi ada pada tahun ajaran baru mendatang.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK N 4 Jogja, Widiatmoko Herbimo, menjelaskan alasan utama pihaknya berharap tak menerima MBG. Hal ini lantaran terbatasnya tenaga yang mengurus alat makan hingga mengorbankan tugas lainnya.

Belum lagi jika ada tempat makan yang kurang saat pengembalian. Menurut Bimo, karyawan harus menyisir tiap kelas untuk mencarinya.

"Kalau bisa tahun ajaran baru sudah tidak menerima, karena dengan ada MBG ini jadi effort tambahan bagi kami. Kadang, jeda makan itu nunggu piringnya, nunggu makannya," jelas Bimo saat dihubungi wartawan, Senin (5/5/2025).

"Karyawan yang seharusnya menyelesaikan tugas-tugas kantor jadi menunggu piringnya itu, akhirnya tidak selesai. Harusnya dia membuat laporan keuangan, malah ketunda karena harus nunggu itu," sambungnya.

Alasan lainnya, Bimo merasa SMKN 4 tidak cocok menerima MBG karena statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan jurusan tata boga yang dimiliki. Menurutnya, akan lebih pas jika sekolah tanpa jurusan boga yang menerima MBG.

"Kami kan sudah BLUD, banyak yang mengeluh, omzetnya turun karena MBG. Saya sampaikan, MBG lebih cocok untuk sekolah teknik. Di jurusan boga seperti kami, targetnya makanan, sedangkan teknik targetnya beda. Kan bisa lebih bermanfaat," paparnya.

Bimo pun berpendapat jika anggaran MBG bisa dialokasikan ke sarana prasarana sekolah maka akan lebih cocok dengan SMKN 4.

"Lebih baik anggaran MBG digunakan untuk sarana-prasarana sekolah, misalnya untuk pasang AC. Sekolah ini kan ruang kelas besar, hanya pakai kipas angin, gerah. Murid dan guru sering kipas-kipas," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, mengaku belum mengetahui hal tersebut. Ia mengaku akan berkoordinasi untuk menemukan solusi terbaik.

"Itu (informasi) belum sampai ke kami, kalau kami intinya tetap mendukung program nasional. Jadi nanti bisa disiasati, kami nanti klarifikasi ke kepala Sekolahnya," ujar Suhirman saat dihubungi hari ini.

Saat ditanyai mengenai kemungkinan menggeser sekolah penerima MBG, menurut Suhirman, hal itu bukan kewenangan Disdikpora DIY.

"Ya tergantung jarak dari SPPG, kami koordinasi dulu dengan pensuplai. Kami kan menyediakan sekolah, tapi nanti yang menentukan dekat tidaknya dengan SPPG ya dari SPPG-nya," pungkasnya.

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Karyawan SMKN 4 Yogyakarta mengungkapkan bahwa beban kerja mereka semakin bertambah akibat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Widiatmoko Herbimo, mengatakan bahwa pihak sekolah telah mengajukan permohonan kepada penyelenggara MBG untuk menghentikan program tersebut pada tahun ajaran baru mendatang.

"Program ini membuat karyawan harus bekerja lebih keras. Mereka harus menunggu kedatangan makanan untuk MBG, dan baru bisa menyusun laporan keuangan setelah itu, yang mengganggu kegiatan lainnya," ungkap Widiatmoko saat dihubungi pada Senin (5/5/2025).

Ia menambahkan bahwa karyawan juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan siswa-siswa saat makanan tiba di sekolah.

Setelah distribusi makanan selesai, mereka harus memastikan semua tempat makanan MBG telah dikumpulkan.

Widiatmoko juga menyatakan bahwa SMKN 4 Yogyakarta saat ini sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menyebabkan penurunan omzet.

"Kami sudah berstatus BLUD, dan banyak keluhan mengenai penurunan omzet," kata dia.

Dana program MBG dialihkan untuk sarana prasarana sekolah

Widiatmoko menyarankan agar program MBG dialihkan ke sekolah-sekolah yang memiliki fokus pada jurusan teknik, bukan yang berfokus pada tata boga seperti di SMKN 4 Yogyakarta.

"Jika memungkinkan, program ini sebaiknya diberikan kepada sekolah-sekolah teknik, karena fokus kami adalah pada makanan, sementara jurusan teknik memiliki kebutuhan yang berbeda," jelasnya.

Ia juga mengusulkan agar dana dari program MBG digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

"Dengan jumlah murid yang mencapai ribuan, kami memerlukan ruang kelas yang nyaman, termasuk AC. Dengan anggaran yang ada, misalnya Rp 12 juta untuk satu kali makan, seharusnya bisa dialokasikan untuk pembelian AC agar proses belajar mengajar lebih nyaman," tambah Widiatmoko.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari SMKN 4 Yogyakarta terkait permohonan penghentian program MBG.

Menurutnya, keputusan mengenai kelanjutan program tersebut tidak sepenuhnya ada di tangan mereka.

"Kami akan melakukan klarifikasi ke sekolah. Kami menyediakan sekolah, dan keputusan akhir ada pada SPPG," ujarnya.

Suhirman juga menjelaskan bahwa penggantian sekolah untuk program MBG tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus berdasarkan kesepakatan dengan SPPG.

"Itu tergantung dari SPPG, apakah pengganti berada lebih dari 3 km atau tidak. Jika kurang dari 3 km, itu memungkinkan, tetapi kami akan koordinasikan terlebih dahulu," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto turun gunung memberikan pengarahan kepada petugas dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun pengarahan itu disampaikan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta koordinator SPPI dan SPPG nasional turut hadir dalam acara tersebut.

Tidak boleh lengah

Dalam pengarahannya, Prabowo mengingatkan bahwa SPPI atau dapur MBG tidak boleh lengah.

Menurut Kepala Negara, pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh SPPG merupakan bagian dari misi nasional.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong," ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan, petugas kepala dapur atau SPPI akan berusaha dibeli dan dibohongi.

"Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” kata dia.

Ujung tombak

Prabowo mengategorikan SPPI sebagai ujung tombak negara ketika memeriksa makanan dalam ompreng makan bergizi gratis (MBG).

Ia menekankan bahwa tugas sebagai personel dapur MBG adalah tugas patriotik.

Ia mengategorikannya sebagai tugas suci dan tugas yang mulia.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” beber Prabowo.

Ia juga berpesan agar para petugas SPPG senantiasa menjaga kekompakan dan integritas.

"Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!" ujar Prabowo.

Perlu ketelitian

Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, Prabowo dalam rapat tersebut menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program MBG.

Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Seperti diketahui, masih terdapat sejumlah kasus dalam program MBG, seperti mitra yang belum dibayar dan keracunan.

Salah satu peristiwa keracunan yang baru terjadi adalah keracunan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

Peristiwa serupa juga terjadi di Kota Bandung.

Setidaknya, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung menjadi korban.

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Bandung.

Target "zero accident"

Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.

Terbaru, BGN sudah mengirimkan tim investigasi gabungan dan menunggu sampel laboratorium terhadap makanan.

Dadan juga menargetkan nol insiden atau tidak ada lagi kasus keracunan dalam program MBG.

"Insya Allah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar dia.

Tetap berlanjut

Di sisi lain, Dadan memastikan program MBG terus berjalan.

Seperti diketahui, program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat.

Pihaknya terus meningkatkan pengadaan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam program ini.

Tercatat, akan terdapat 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang lulus pada akhir Juli 2025.

Dengan begitu, puluhan ribu calon kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bakal siap mengurus program MBG pada Agustus 2025.

“Insya Allah (30.000 SPPI) akan selesai (pelatihan) di akhir Juli. Nah, makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus,” kata Dadan usai mengikuti rapat yang sama.

Dadan menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik calon Kepala SPPG tersebut.

Adapun SDM merupakan salah satu dari tiga kunci sukses pengelolaan MBG di dalam negeri.

Saat ini, terdapat ribuan tenaga yang telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

“Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri enam sehingga SDM-nya baru ada 1.994,” ujar dia.

Sementara, dua kunci sukses lainnya adalah anggaran dan infrastruktur.

Dari sisi anggaran, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk program MBG hingga akhir tahun.

Sementara itu, dalam aspek infrastruktur, ia menyatakan, jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.

“Artinya, kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujar Dadan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi 350 ribu unit. Hal itu setelah dilakukan penghitungan anggaran oleh Kemenkeu.

"Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya, data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, baru-baru ini.

Kabar baik dari Kemenkeu tersebut disambut baik oleh salah satu pengembang perumahan bersubsidi yaitu Pesona Kahuripan. Direktur Utamanya Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma menyampaikan, pihaknya percaya diri dengan progres yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah Menteri Maruarar Siarait.

"Semoga kabar ini menjadi bukti nyata bahwasanya perjuangan daripada Kementerian PKP berikut dengan jajarannya sudah mendekati realisasi akan ditambahkannya kuota FLPP menjadi 350 ribu unit rumah," kata Angga dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (5/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Bos Properti Agung Sedayu Group (ASG), Sugianto Kusuma atau Aguan diketahui kembali mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa Aguan akan merenovasi sebanyak 500 rumah di Bandung lewat Yayasan Buddha Tzu Chi miliknya.

“Tadi kita sudah sepakat, akan melaksanakan secara terbuka, open management untuk mulai merenovasi di Kota Bandung, ada 500 ya rumah yang direnovasi dan yang merenov yayasan Buddha Tzu Chi,” jelas Maruarar dalam unggahan di akun Instagramnya, dikutip Minggu (4/5/2023).

Lebih lanjut, Ara merinci bahwa anggaran yang dikucurkan oleh Buddha Tzu Chi itu sebesar Rp30 juta hingga Rp40 juta per unit.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa total anggaran yang diguyurkan Aguan untuk mendukung pembangunan 3 Juta Rumah Presiden Prabowo kali ini mencapai Rp15 miliar hingga Rp20 miliar.

“Biayanya [untuk merenovasi] Rp20 juta – Rp40 juta per rumah. Mulai [dieksekusi] hari Rabu,” pungkas Ara.

Untuk diketahui, Aguan menjadi salah satu sosok konglomerat yang rajin turun gunung menggarap dukungan program 3 Juta Rumah.

Sebelumnya, Aguan juga telah melakukan renovasi sebanyak 500 unit rumah di wilayah Jakarta. Tak berhenti sampai di situ, Aguan memang berencana bakal merenovasi sebanyak 2.000 unit rumah secara keseluruhan.

Apabila diakumulasi, maka total anggaran yang diguyurkan Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi untuk merenovasi 2.000 unit rumah nantinya akan mencapai Rp60 miliar hingga Rp100 miliar.

Selain itu, Aguan juga berkomitmen membangun sebanyak 750 unit rumah rakyat lewat Agung Sedayu Group. Di mana, pada tahap pertama dirinya telah merealisasikan pembangunan sebanyak 250 unit rumah di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumpulkan sejumlah pengusaha properti nasional hingga bos perbankan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membahas dukungan program 3 juta rumah.

Sejumlah bos properti nasional yang turut serta terlibat dalam diskusi tersebut di antaranya Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yakni A. Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yakni Adrianto P. Adhi, serta Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) yakni Haryanto Tirtohadiguna.

Ara menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut pihak pengembang hingga perbankan yakni BBCA sepakat bakal menyelesaikan tantangan pembangunan hingga penyaluran program 3 juta rumah.

“Kami sepakat bahwa tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan juga perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum dan keberlanjutan,” jelasnya dalam unggahan di akun Instagram @Maruararsirait, dikutip Minggu (4/5/2025).

Lebih lanjut, Ara juga menjelaskan bahwa dirinya bersama pengusaha properti dan bankir nasional itu turun membicarakan pemanfaatan lahan negara.

Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis memastikan ketersediaan lahan bagi pengembang, terutama yang bakal membangun rumah-rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Salah satu topik yang dibahas adalah pemanfaatan lahan negara sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan lahan, terutama bagi MBR,” pungkas Ara.

Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait memang secara terbuka menyebut bakal melibatkan kontribusi perusahaan swasta untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Alasannya, karena anggaran yang dikucurkan negara lewat APBN untuk mendukung program perumahan dinilai sangatlah sedikit.

Di samping itu, Ara juga menyebut bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Hal senada juga sempat disampaikan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng swasta lantaran biaya yang dikucurkan pemerintah kepada Kementerian PKP sangatlah minim.

Bahkan, pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun hanya mampu digunakan untuk menjalankan program eksisting.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sejauh ini dianggap cukup berhasil. Hingga April 2025, program ini sudah menyedot APBN sekitar 2,3 triliun.

Parameter yang digunakan dalam penilaian keberhasilan MBG, menurut Prabowo, adalah pada jumlah siswa yang jadi penerima di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

"Progres yang ditunjukkan sejauh ini berjalan sesuai rencana dan berada dalam parameter yang saya nilai cukup berhasil," beber Prabowo dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu (4/5/2025).

Klaim keberhasilan itu ia sampaikan saat acara pengarahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) serta para Koordinator SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) dan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Dengan kemajuan yang sudah dicapai hingga sekarang, Prabowo optimis target 82,9 juta penerima hingga November mendatang bisa terealisasi.

"Kami optimis bahwa target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta anak akan tercapai pada bulan November 2025. Teruslah bekerja dan berjuang," ucap Prabowo.

"Setiap langkah perencanaan dan pengawasan yang Saudara lakukan adalah bagian penting dari upaya besar kita dalam menjaga masa depan bangsa dan menyelamatkan generasi penerus Indonesia," tambahnya.

Tak lupa, Prabowo juga mengapresiasi kinerja BGN dalam menyukseskan program unggulannya saat kampanye Pilpres 2024 ini. Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis Prabowo ini mendapat anggaran APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun.

"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BGN dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras menjalankan program ini dengan penuh dedikasi," kata Prabowo.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Prabowo Subianto (@prabowo)

Makan Bergizi Gratis Prabowo mau dicontoh negara lain

Sebelumnya Prabowo sempat menyebut kalau program makan bergizi gratis yang dimulai pada 6 Januari 2025 mendapat respons positif dari pemimpin dunia.

Ia mengatakan ada pemimpin yang datang ke Indonesia karena ingin mencontoh pelaksanaan MBG di negaranya.

"Pemerintah kita sudah melancarkan suatu program makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia dan untuk semua ibu-ibu hamil. Dan ini saya kira salah satu program terbesar di dunia," ujar Prabowo.

"(MBG) ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya. Ada (pemimpin) yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani (melaksanakan MBG)," lanjutnya.

Menurut Prabowo, pemerintah Indonesia berani melaksanakan MBG karena ingin membantu anak-anak. Ia menegaskan tidak boleh ada anak Indonesia yang kelaparan saat pergi ke sekolah.

Prabowo juga menceritakan pertemuannya dengan mantan Presiden Brasil, Dilma Rousseff, pada Maret lalu. Dalam pertemuan itu, keduanya bertukar cerita tentang pelaksanaan program makan gratis di masing-masing negara.

Dilma, yang kini menjabat Presiden New Development Bank (NDB), menyampaikan bahwa Brasil memulai program makan gratis untuk anak-anak pada 2011. Brasil butuh 11 tahun untuk mencapai cakupan penuh program tersebut.

"Kalau tidak salah jumlah yang beliau sebut adalah sekitar 26 juta anak. 11 tahun. Kita Alhamdulillah, insya Allah kita akan sampaikan 82,9 juta anak dan ibu hamil menerima manfaat akhir 2025," kata Prabowo.

"Kita mulai Januari 2025, berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini kerja keras, ini adalah hasil kerja sama banyak pihak," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik 30.000 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Targetnya, pelatihan puluhan ribu SPPG itu akan rampung tiga bulan lagi. Sehingga dapat mempercepat distribusi program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini terus digenjot pemerintah.

“Untuk mengembangkan pelayanan lebih cepat, kita sangat tergantung dengan SDM. Dan SDM ini kita sedang didik batch 3, 30.000, yang dilakukan oleh Unhan. Dan insya Allah akan selesai di akhir Juli,” kata Dadan mengutip keterangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/5/2025).

Hingga akhir April 2025, pelaksanaan program MBG telah menyasar 3,3 juta penerima yang dilakukan 1.082 SPPG.

Dadan memperkirakan jumlah SPPG yang akan melayani distribusi MBG akan bertambah mulai Senin (5/5/2025) besok hingga pertengahan Mei 2025, sehingga dapat menjangkau lebih dari 4 juta penerima pada akhir bulan ini.

“Sejauh ini sesuai dengan target karena target kami dulu sampai April itu melayani sampai 3 juta, dan Alhamdulillah sudah tercapai. Nanti bulan Mei kami akan melayani sampai 4 juta,” ujarnya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/4/2025) kemarin.

“Dan kita akan mengejar itu, sehingga nanti kami berharap nanti di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat mencapai 6 juta dan bisa bertahan sampai akhir Juli,” imbuh Dadan.

Tak hanya sumber daya manusia (SDM), Prabowo, kata Dadan, juga menekankan dua aspek lain keberhasilan pelaksanaan MBG, yakni anggaran dan infrastruktur. Untuk anggaran, persoalan ini, menurutnya telah dibereskan presiden secara politis.

Sedangkan untuk infrastruktur, BGN menargetkan bakal ada 30.000 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BGN sendiri berencana membangun 1.502 SPPG. Sementara sisanya akan bekerja sama dengan pihak lain.

“Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak di 28.000 SPPG. Tapi tantangan berat SPPG itu adalah pemantauan kualitas dan aspek higienis. Kita berkumpul sekarang ini untuk mempertajam seleksi mitra dan juga supervisi infrastruktur oleh para pihak,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya untuk membahas perkembangan dan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kediaman Presiden RI di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025).

Dadan mengamini bahwa pertemuan tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk meneguhkan komitmen Presiden Prabowo dan BGN dalam mempercepat implementasi program MBG.

Agenda utama rapat mencakup tiga aspek penting, yakni struktur anggaran, kesiapan sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur unit pelayanan.

Dadan Hindayana memaparkan perkembangan implementasi program hingga April 2025, termasuk rencana percepatan pembentukan Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Dia menyebut, saat ini sebanyak 3,3 juta penerima manfaat telah terlayani.

“Sejauh ini sesuai dengan target, karena sebetulnya target kami kan dulu sampai April itu kita melayani 3 juta. Nah itu Alhamdulillah sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani 6 juta. Dan kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta,” ujar Dadan lewat rilisnya, Minggu (4/5/2025).

Presiden Ke-8 RI itu, kata Dadan, dalam arahannya menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari investasi besar negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dadan menyebut bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta seluruh pemangku kepentingan menjalankan program ini dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. Presiden dan Kepala BGN turut memberikan semangat kepada para Kepala SPPG serta petugas lapangan agar tetap fokus menjalankan tugas mereka.

“Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategis, program untuk investasi SDM masa depan, dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan,” tambah Dadan.

Menyoal target jangka pendek, Dadan mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan program ini dapat menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat hingga pertengahan Mei.

Dia juga menyoroti pentingnya aspek keamanan pangan, mengingat adanya sejumlah laporan kejadian luar biasa (KLB) terkait dugaan keracunan.

Dia menegaskan bahwa BGN bersama petugas di lapangan berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan ekstra hati-hati demi memastikan keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat.