Denpasar -

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Bali resmi diluncurkan, Rabu (7/5/2025). Satuan yang lokasinya berada di Jalan Plawa, Denpasar, ini menjadi tempat pengolahan dan pendistribusian makan bergizi gratis (MBG) sebagai tindak lanjut atas program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peningkatan gizi anak usia sekolah.

Peresmian SPPG dilakukan oleh Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya. Dalam sambutannya, dia menyampaikan program MBG merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung peningkatan kualitas generasi muda, khususnya dalam aspek kesehatan dan kecukupan gizi.

Ada dua sekolah yang mendapatkan distribusi MBG di hari pertama launching SPPG Polda Bali.

"Adapun dua sekolah yang menerima distribusi makanan bergizi kali ini, yaitu SD Negeri 29 Dangin Puri dengan jumlah 123 porsi, serta SMP Negeri 3 Denpasar yang menerima 328 porsi makanan, sehingga total keseluruhan mencapai 451 porsi," beber Daniel dalam acara yang dihadiri Wakapolda Bali Brigjen Komang Sandi Arsana, Ketua Bhayangkari Daerah Bali beserta anggota, dan beberapa instansi terkait.

Daniel berharap melalui program ini, para siswa mendapatkan asupan gizi yang baik guna menunjang konsentrasi belajar dan tumbuh kembang optimal.

"Polda Bali sendiri berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa," tandas Daniel.

(hsa/gsp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompleks perumahan yang menyematkan nama regencydan residence banyak ditemui di Indonesia.

Masyarakat awam mungkin menilai keduanya sama. Padahal, perumahan dengan nama regency dan residence sebetulnya memiliki perbedaan.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Waketum DPP REI) Bambang Ekajaya, perbedaan keduanya lebih mengarah ke fasilitasnya.

Bambang mengatakan, perumahan yang menyematkan regency memiliki desain dan unit lebih eksklusif ketimbang residence.

"Jadi, lebih untuk membagi kelas hunian landed, mirip kondominium dan apartemen utk hunian vertikal," ucap Bambang kepada Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

Sebaliknya untuk residence, sesuai artinya lebih ke hunian yang fungsional, atau secara desain lebih simple (sederhana).

"Lokasi dan aksesnya lebih di pinggir kota, dan harganya tentu lebih terjangkau," terang Bambang.

Selain itu, perbedaan regency dan residence juga terlihat dari segi ukuran setiap unit hunian.

"Regency umumnya di dekat pusat kota tentu lebih kecil lahannya dibanding residence. Tapi sekarang ini sering menggunakan residence tapi luasannya juga kecil, semacam cluster-cluster di pinggiran kota," pungkasnya.

Jakarta -

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta: Kota Tasikmalaya yang terletak di Jawa Barat memiliki potensi pariwisata, seperti destinasi wisata alam, kerajinan, wisata belanja, wisata religi, seni, budaya, hingga UMKM. Hal ini yang menarik pengembang membangun rumah di kota ini.

Tasikmalaya yang berada di Jawa Barat dijuluki Sang Mutiara dari Priangan Timur. Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Bandung dengan Surabaya.

Jika kamu ingin tinggal di Tasikmalaya, berikut ini lima rekomendasi rumah murah harga mulai dari Rp130 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tasikmalaya

Perumahan subsidi di Tasikmalaya. Foto: SiKumbang PUPR

1. Margamulya Indah Regency

Perumahan ini terletak di Cikunir, Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan dibangun oleh Griya Bintang Pesona. Perumahan ini menawarkan 16 unit rumah subsidi dengan harga Rp140 juta.

Luas bangunan dari rumah-rumah tersebut yaitu 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Rumah subsidi ini dilengkapi dengan rangka baja ringan dan genteng plat beton, dinding bata merah di aci dan di cat. Lantai keramik polos 40x40 dan pondasi batu belah/kali.

2. Asri Residence Cintaraja

Perumahanini terletak di Cintaraja, Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dibangun oleh Pulau Mas Pembangunan. Perumahan ini memiliki 18 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding bata, lantai keramik, serta pondasi cakar ayam.

3. Perumahan Duta Karang Residence Tahap 2

Perumahan subsidi terletak di Karangnunggal, Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dibangun oleh Rimax Property Indo. Perumahan ini memiliki 57 unit tipe subsidi dengan harga Rp147,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Melati Mas Residence 3

Perumahan ini berlokasi di Rajapolah, Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan dikembangkan oleh Kharisma Mataram Raya. Saat ini ada sebanyak 11 unit rumah tipe subsidi yang tersedia.

Tipe rumah yang dibanderol seharga Rp140 juta memiliki luas bangunannya 36 meter persegi dan luas lahannya 72 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Spesifikasi teknisnya meliputi atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali serta sloof.

5. Puteran Regency

Hunian ini dikembangkan oleh Widia Asriguna di Puteran, Pagerageung, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada 8 unit rumah tipe subsidi yang tersedia, setiap unitnya memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Dengan harga Rp140 juta, kamu sudah mendapatkan total luas bangunan 36 meter persegi dan total luas lahan 72 meter persegi.

Spesifikasi teknis setiap unitnya meliputi atap konstruksi baja ringan, dinding bata merah diplester aci dan dicat, lantai keramik putih polos 40x40, dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak diluncurkan secara bertahap pada Januari 2025.

Dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025, Kepala Negara menekankan bahwa program ini bukan hanya soal makanan, tetapi merupakan wujud nyata investasi negara dalam membangun generasi sehat dan berkualitas.

“Sampai hari ini saya dapat laporan barusan sudah lebih dari seribu titik, 1.286. Yang total penerima makan berizi sekarang sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei dan diperkirakan akhir Mei akan mencapai 4 juta. Di akhir Juni akan mencapai 6 juta dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Presiden menekankan bahwa skala dan kompleksitas logistik program ini sangat besar. Walaupun tingkat keberhasilan program MBG menurut Presiden mencapai angka 99 persen, tetapi Ia mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak cepat puas.

“Di mana ada usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun kalau 99,99 persen keberhasilan oke dong. Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya. Kita harus lihat nanti, Desember 2025,” paparnya.

Meski demikian, Presiden tetap menekankan pentingnya upaya menuju nol kesalahan. Ia pun menyampaikan penghargaan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta seluruh jajaran atas komitmennya terhadap standar tinggi dalam pelaksanaan program MBG.

“Makan bergizi digelar yang orang tidak mengira, banyak yang tidak mengira, banyak yang nyinyir, banyak yang mengatakan impossible. Nah itulah, kita buktikan dengan niat baik, dengan tekad, dengan menggunakan rumus-rumus yang benar,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menyebut bahwa keberhasilan program ini membanggakan dan menarik perhatian dunia. Menurut Presiden, salah satu tokoh global Bill Gates dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 7 Mei 2025 mendatang untuk menyampaikan dukungan dan penghargaan terhadap pelaksanaan MBG.

“Saya merasa sangat besar hati, tapi saya merasa jangan, jangan memuji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil Insyaallah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat,” kata Presiden.

Di hadapan seluruh jajaran kabinet, Presiden menyatakan keyakinannya bahwa keberhasilan sesungguhnya akan terukur di akhir 2025. Program ini akan menjadi investasi bagi anak-anak dan diyakini dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

“Saya katakan bahwa kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita,” tandasnya. Dok. BPMI Setpres

(WWD)

Tasikmalaya -

Jumlah dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tasikmalaya bertambah. Dengan demikian jumlah pelajar yang akan menerima jatah MBG turut bertambah.

Salah satu SPPG yang tengah bersiap beroperasi adalah SPPG Alaska Rasa Nusantara di Perumahan Griya Mangin Persada, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

SPPG ini akan memproduksi 3.500 porsi MBG setiap hari untuk didistribusikan kepada 12 sekolah yang berada di wilayah tersebut.

Sempat Ditipu

Yang menarik, pengelola SPPG ini sebelumnya menjadi korban penipuan pihak yang menjanjikan bisa membantu menjadi pelaksana MBG. Setelah sempat melewati beragam dinamika, akhirnya SPPG ini bisa beroperasi.

"Alhamdulillah setelah sempat jadi korban penipuan dapur MBG, sekarang kami bisa mendirikan SPPG yang resmi. Ini berkat bantuan dan arahan dari TNI dan Polri," kata Moena Rosliana, pengelola SPPG Bungursari Tasikmalaya, Selasa (6/5/2025).

Penipuan yang dialami Moena terjadi pada awal 2025 lalu, dia bersama puluhan warga lain menjadi korban penipuan dengan modus iming-iming menjadi mitra program MBG. Mereka mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Moena juga sempat melaporkan kasus penipuan itu ke polisi dan sudah ditangani oleh Polres Tasikmalaya Kota.

Meski sempat tertipu, tapi kegigihan Moena untuk menjadk mitra MBG tak surut. Sehingga pada akhirnya dia menmpuh jalur yang benar dan berhasil menjadi pengelola SPPG.

"Insya Allah kita mulai beroperasi di tanggal 14 Mei 2025, cakupannya 12 sekolah yang terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA. Jumlah porsi makannya sebanyak 3.569 per hari," kata Moena.

Belajar dari Kasus Keracunan MBG

Dia mengaku sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Terkait banyaknya kasus keracunan MBG, Moena juga mengaku akan menjadikannya sebagai pelajaran. Dia mengaku akan disiplin terkait kerawanan itu.

"Antisipasi kejadian keracunan, kita sama-sama jalin koordinasi yang baik di dalam tim, dari mulai pengolahan bahan masakan, memasak, safety kebersihan semua dijaga. Terus makanan sebelum kita packing itu kita coba, kita rasakan dulu," kata Moena.

Dapur SPPG Bungursari yang menambah cakupan program MBG di Kota Tasikmalaya. Foto: Faizal Amiruddin/detikJabar

Dia mengaku punya pengalaman karena selama ini memiliki usaha catering, dengan jumlah porsi sekitar 1.000 porsi sekali masak.

"Sebenarnya kekhawatiran ada, tapi kita meminimalisir itu. Sejauh ini saya pengalaman di katering belum ada kejadian kayak keracunan atau apa, karena saya orang katering," kata Moena.

Terkait keberadaan gas LPG 3 kg yang terlihat di dapur SPPG yang dikelolanya, Moena mengatakan gas itu hanya untuk alat penanak nasi.

"Gas tiga kilogram itu kita pakai untuk rice steamer, karena susah kalai pakai yang besat. Gas 3 kilogram bukan untuk masak karena masak pakai gas yang 50 kilogram," kata Moena.

Dia menambahkan kehadiran SPPG ini bisa menyediakan lapangan kerja bagi 47 orang.

"Kalau semua pekerja tugas dari BGN ada 47 orang, tapi karena kita punya tempat luas, jadi kita butuh bantuan lagi 4 orang buat petugas kebersihan," kata Moena.

(yum/yum)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ahli gizi dari Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada, Leiyla Elvizahro menanggapi rentetan kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di berbagai daerah.

Kasus-kasus keracunan akibat program MBG dinilai menunjukkan bahwa sistem distribusi makanan dalam skala besar memerlukan pengawasan ketat, terutama pada aspek penyimpanan dan kebersihan.

Perhatian terhadap detail kecil seperti suhu penyajian dan sanitasi dapur bisa berdampak besar dalam mencegah kejadian serupa.

Leiyla menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda makanan yang sudah basi atau tidak higienis. Ia menjelaskan bahwa makanan basi sering kali dapat dikenali melalui perubahan bau, tekstur, dan warna.

Leiyla menghimbau agar masyarakat membiasakan diri untuk mencium aroma makanan terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya. Deteksi dini lewat pancaindra sering kali cukup untuk mencegah konsumsi makanan yang beresiko.

“Makanan seperti nasi, mie, dan lontong yang kaya karbohidrat akan mudah basi jika disimpan terlalu lama di suhu ruang. Tanda-tandanya antara lain berbau asam, berlendir, atau muncul jamur,” jelas Leiyla seperti dilansir dari laman UGM.

Keracunan massal dalam kasus MBG diduga kuat terkait dengan buruknya penanganan makanan, terutama dalam aspek penyimpanan dan distribusi.

Leiyla menggarisbawahi bahwa makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat, termasuk pemakaian penutup makanan, penyimpanan di suhu yang tepat, serta kebersihan alat dan tenaga penyaji.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah waktu antara proses masak dan konsumsi, semakin lama jedanya, semakin tinggi potensi kontaminasi. Oleh karena itu, penting bagi panitia penyelenggara acara untuk memastikan distribusi makanan dilakukan secara cepat dan efisien.

“Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis,” tambahnya.

Makanan berbahan dasar daging, ikan, dan produk susu menjadi kelompok yang paling rentan. Tanda-tanda kerusakan pada olahan daging misalnya bisa dikenali dari bau amis menyengat, warna kehijauan, serta tekstur yang berlendir.

Sementara susu yang sudah basi akan menggumpal dan mengeluarkan bau asam tajam. Jika dikonsumsi, makanan ini bisa menyebabkan infeksi saluran cerna dan dehidrasi berat.

Leiyla menambahkan bahwa bahan pangan hewani harus disimpan di suhu dingin dan dimasak dengan suhu cukup tinggi untuk membunuh bakteri patogen.

“Kalau sayur dan buah yang busuk dapat dilihat dari bentuknya yang layu, lembek, atau berlendir. Kulit buah juga mengkerut serta timbul jamur berwarna putih atau hijau,” ujar Leiyla.

Leiyla juga menekankan bahwa masyarakat perlu waspada terhadap makanan yang disajikan terbuka, dikerumuni lalat, atau ditangani oleh petugas yang tidak menggunakan sarung tangan.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih selektif memilih tempat makan atau katering, khususnya untuk kegiatan besar.

Kredibilitas penyedia makanan bisa menjadi indikator awal apakah proses pengolahan mereka mengikuti standar keamanan pangan.

“Kondisi dapur dan alat masak pun harus menjadi perhatian.Jangan ragu untuk mempertanyakan kebersihan makanan, apalagi jika dikonsumsi bersama-sama dalam jumlah besar,” pungkas Leiyla.

Ia menjelaskan sebagai langkah awal bila terlanjur mengonsumsi makanan yang mencurigakan, masyarakat dihimbau tidak panik namun segera mengamati gejala yang muncul. Jika mengalami muntah, diare lebih dari tiga kali sehari, atau demam, sebaiknya segera mencari pertolongan medis.

Leiyla menyarankan untuk banyak minum air putih guna mencegah dehidrasi dan membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Bila gejala tak membaik dalam 24 jam, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lanjutan.

“Kita juga bisa mengonsumsi probiotik seperti yoghurt, kefir, atau suplemen untuk membantu menyeimbangkan mikrobiota usus yang terganggu,” jelasnya.

Kasus keracunan MBG seharusnya menjadi pembelajaran bersama bahwa keamanan makanan bukan sekadar urusan dapur, tapi tanggung jawab semua pihak, terutama dalam kegiatan publik yang melibatkan konsumsi massal.

Edukasi tentang ciri makanan basi dan pentingnya higienitas sejak dini akan sangat membantu mencegah kejadian serupa di masa depan. Pemerintah dan pihak penyedia MBG perlu membuat standar operasional yang jelas mengenai pengadaan makanan.

“Yang paling penting sekarang, justru literasi pangan sehat harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat agar tidak mudah menjadi korban dari kelalaian pihak lain,” pungkas Leiyla.

Sebelumnya, rentetan kasus keracunan makanan terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat; Bombana, Sulawesi Tenggara; Bandung, Jawa Barat; Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan; dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Di Cianjur, puluhan siswa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah menyantap makanan MBG.

Di Bombana, kepala dinas kesehatan setempatmenyatakan keracunan massal berasal dari kualitas ayam yang sudah busuk yang terdapat dalam menu MBG.

Sementara itu di Bandung, tercatat 342 siswa mengalami gejala keracunan yang sama. Beruntungnya tidak ada siswa yang sampai harus dirawat di rumah sakit.

Di Penukal Abab Lematang Ilir, puluhan siswa harus dirawat di rumah sakit setelah menyantap menu MBG.

Terbaru di Tasikmalaya, sebanyak 24 siswa menjalani pemeriksaan akibat keracunan makanan, delapan diantaranya harus dirawat inap, dan satu siswa dirujuk ke rumah sakit. .

Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar mengkhawatirkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai program ini seperti bom waktu lantaran realisasi anggaran baru terserap 3% dari total Rp 71 triliun.

"Masalah anggaran, yang baru bisa terealisasi baru 3 persen dari Rp 71 triliun. Nah, bagaimana ini anggaran yang begitu besar bahkan hampir seluruh kementerian itu sudah terjadi efisien anggaran," kata Muazzim dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BGN, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Legislator PAN mengatakan MBG akan menjadi bom waktu jika tak sesuai dengan yang diharapkan. Ia pun menyoroti temuan permasalahan MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Nah saya melihat hari ini, ini kita akan ada bom waktu. Bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya nggak seperti yang kita harapkan. Saya terutama sekali di NTB betul-betul saya turun. Dari 30 SPPG yang ada di NTB itu, ya jujur hampir 40 persen itu sebagian juga ada kader kami yang DPRD Kabupaten yang membangun SPPG dan sebagainya," ujar Muazzim.

"Dan termasuk juga begitu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan ya. Kurangnya pengawasan dari BGN," tambahnya.

Muazzim mengungkap temuan ulat pada buah dibagikan dalam program tersebut. Ia menyebut juga ada pemberian buah tak sesuai standar.

"Salah satu contoh yang saya memang melihat langsung, begitu ada anak SD terima makannya, itu di buah itu ada ulat sampai teriak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kedua anak SMP di kasih buah jeruk asal-asalan jeruknya. Jadi jeruknya waduh kecutnya minta ampun kecil-kecil ini," katanya.

Muazzim juga menemukan nasi di MBG yang dan kualitasnya tak bagus. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi yang menyeluruh terkait hal ini dan kasus-kasus lainnya.

"Ketiga, nasinya begitu diterima siswa, itu kerasnya minta ampun. Apakah kualitas berasnya yang memang hanya beli beras murah yang penting dapat untung banyak apa gimana? Nah ini yang perlu coba kita evaluasi berkaitan dengan serapan anggaran, kedua kurangnya pengawasan dengan SPPG yang sudah berjalan," imbuhnya.

Simak juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

(dwr/eva)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan baik dengan adanya perluasan pembangunan Satuan pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG).

"Hal ini penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh. Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan,” kata Staf Khusus Kepala BGN Ary Santoso, di Bandarlampung, Selasa.

Dia berharap kehadiran SPPG di Lampung dapat terus bertambah sehingga manfaatnya, terutama bagi anak-anak, ibu menyusui, dan masyarakat yang membutuhkan, dapat dirasakan dengan lebih cepat dan optimal.

"Program MBG adalah inisiatif yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi masa depan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Dengan Program MBG, lanjutnya, diharapkan generasi penerus bangsa menjadi anak-anak yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan maju, menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Sebagai contoh, kita bisa melihat keberhasilan Jepang. Dahulu, tingkat kecerdasan penduduknya tergolong rendah. Namun setelah pemerintah Jepang menggalakkan konsumsi makanan bergizi, kini negara tersebut dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kecerdasan tertinggi di dunia," ucap Ary.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mengharapkan kehadiran BGN dapat berkontribusi dalam mengurangi angka stunting dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini agar selaras dengan visi besar Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencapai cita-cita pembangunan bangsa,” kata dia.

Dalam upaya memenuhi gizi anak bangsa, kata dia, BGN menghadirkan program bertahap untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Untuk membangun sarana tersebut, BGN membutuhkan dana Rp 6 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini telah ada 1.286 unit SPPG. Sarana tersebut 100% dibangun oleh mitra UMKM yang bergerak di bidang food and beverage (F&B).

"Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 unit SPPG yang dibiayai oleh APBN," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Secara bertahap, BGN menargetkan penambahan jumlah SPPG. Ia memproyeksikan segera ada penambahan 219 unit SPPG mitra sehingga jumlahnya bertambah menjadi 1.505 unit SPPG atau dapur MBG mitra.

"Jadi alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan. Jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya program makan bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus," ujarnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut menyangkut rencana pembangunan 1.542 unit SPPG baru, Dadan memproyeksikan total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikannya Rp 6 triliun.

"Kurang lebih sekitar Rp 6 triliun (hanya untuk yang) baru ya," kata Dadan usai rapat.

Dadan menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut. Namun demikian, ia belum dapat memastikan kapan pembangunan dimulai karena masih dalam tahap perencanaan.

"1.542 dalam proses perencanaan dan tendernya mungkin akan di akhir bulan ini, sehingga baru akan selesai Agustus," terang dia.

Paralel dengan rencana tersebut, saat ini pihaknya juga terus menjalankan pendidikan untuk para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Saat ini, pihaknya baru selesai mendidik 1.994 orang.

"Harus sejalan antara SDM dan infrastruktur. Kami punya perencanaan di Agustus karena SDM-nya sudah selesai itu akan sudah bisa membuka 7.000 SPPG, melayani lebih dari 20 juta (penerima manfaat)," ujarnya.

(shc/ara)

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu mewajibkan setiap pengembang perumahan di wilayah tersebut menyediakan lahan seluas dua persen dari total lahan yang dimiliki untuk tempat pemakaman umum (TPU).

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya potensi krisis lahan makam di Kota Bengkulu yang saat ini semakin terbatas.

"Kalau belum menyediakan lahan makam, pengembang tetap wajib ditagih. Ini bagian dari solusi menghindari darurat lahan makam di Kota Bengkulu," kata Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Bengkulu Ipo Every Ronald di Bengkulu, Selasa.

Ia menyebut hal tersebut telah diatur dalam regulasi yang berlaku dan sifatnya wajib, sehingga Pemkot Bengkulu berharap seluruh pengembang perumahan dapat mematuhi aturan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

Jika pengembang perumahan tersebut tidak dapat menyediakan lahan secara fisik, terdapat pilihan lain, yaitu kompensasi dana dengan mengalokasikan nilai setara dua persen dari total lahan dikalikan nilai jual objek pajak (NJOP).

Ronald menerangkan bahwa terkait dengan mekanisme hukum untuk kompensasi dana tersebut saat ini belum tersedia secara rinci di Kota Bengkulu.

Untuk itu, pemerintah kota saat ini mendorong agar para pengembang perumahan, khususnya yang baru memulai proyek pembangunan rumah dapat menyediakan lahan untuk pemakaman secara langsung.

Sementara itu, Pemkot Bengkulu juga menerapkan kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) gratis bagi masyarakat kurang mampu atau yang berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Nurlia Dewi menyebutkan bahwa kebijakan tersebut diperuntukkan bagi warga di wilayah tersebut yang belum memiliki rumah dan berencana membeli rumah subsidi, sehingga masyarakat kurang mampu tidak perlu membayar biaya balik nama sertifikat, dan proses kepemilikan rumah pertama menjadi lebih mudah.

"Memang benar BPHTB gratis ini berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah subsidi, tanpa perlu membayar biaya balik nama sertifikat," kata dia.

Terkait dengan persyaratan untuk program tersebut, yaitu rumah yang dibeli merupakan rumah pertama dan bersubsidi, pembelian rumah harus kredit, dan penghasilan pemilik rumah tidak boleh lebih dari Rp7 juta.