Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Kementerian PKP dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menggenjot Program 3 Juta Rumah.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," kata Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," kata Budi.

Dia mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Kementerian PKP dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menggenjot Program 3 Juta Rumah.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," kata Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," kata Budi.

Dia mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Kementerian PKP dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menggenjot Program 3 Juta Rumah.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," kata Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," kata Budi.

Dia mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektar dengan potensi pembangunan 150.152 rumah di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan Perumnas adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur.

Proyek ini mencakup lahan 3,1 hektar untuk pembangunan enam tower. Ini terdiri dari dua rumah susun (rusun) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rusun apartemen sederhana milik (anami), dengan total 5.941 unit.

Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menuturkan hal ini usai bertemu dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Jakarta, seperti dikutip Kompas.com dari rilis, Selasa (18/3/2025).

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Jabodetabek sendiri, kami sudah menyiapkan lima titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," tegasnya.

Terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas.

Keempatnya adalah pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Kementerian PKP berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta.

Tujuannya, menciptakan ekosistem perumahan berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing (rumah sewa). Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri.

Untuk itu, Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebqgai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi delapan persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," tandasnya.

Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa, kerja sama di antara ketiga lembaga akan fokus pada penyediaan rumah layak huni dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Pak Ara (Maruarar Sirait) juga punya program yang beririsan dengan kami (Kemensos),” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Ia mengatakan Program BSPS berisisan dengan Kemensos karena program penyediaan rumah layak huni memiliki kaitan erat dengan kerja-kerja Kemensos serta DTSEN.

"Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya,” kata Mensos.

Ihwal kelengkapan, Mensos Saifullah Yusuf menjamin data kemiskinan di DTSEN perangkingannya lebih jelas mulai dari Desil 1,2,3 dan seterusnya, sehingga layak dijadikan acuan.

Mensos mengatakan untuk efektivitas program, akurasi data sangatlah penting. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya, namun ada mekanisme pemutakhiran data.

“Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat,” ujarnya.

Ia menambahkan DTSEN saat ini sudah pada tahap uji petik. Targetnya, tahapan ini akan secepatnya diselesaikan sehingga DTSEN sudah bisa dipakai pada penyaluran bantuan sosial triwulan kedua.

Mendapat penjelasan itu, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan akan berpegang pada DTSEN dalam menjalankan Program BSPS.

Dia menjelaskan program itu mengusahakan kualitas rumah masyarakat sehingga memenuhi persyaratan dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih dan kekuatan bangunan. Program BSPS itu juga menyasar masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan terkait perangkingan desil di DTSEN.

Desil 1 mencakup data warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp400 ribu. Desil 2 dengan pendapatan di bawah Rp600 ribu dan Desil 3 di bawah Rp900 ribu.

“Untuk selanjutnya kriteria setiap desil berbeda-beda setiap provinsinya,” kata Amalia.

Terkait prioritas dari sasaran program pengentasan kemiskinan, Mensos menjelaskan ada di Desil 1, Desil 2 dan Desil 3, termasuk juga sebagian diantaranya keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas bukan malah turun kelas

“Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan,” katanya.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Pertemuan tersebut membahas soal penyocokan data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk penyaluran bantuan di sektor perumahan.

Ara mengatakan, penyelarasan data ini dilakukan agar penyaluran bantuan di sektor perumahan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tepat sasaran kenapa? Karena selama ini misalnya dapat arahan dari Kepala BPKP cukup banyak yang tidak tepat sasaran. Makanya program ini kita mulai dengan benar, dengan berdiskusi secara mendalam dengan Kepala BPS dan juga Bapak Menteri Sosial," tutur Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Program perumahan yang membutuhkan DTSEN salah satunya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah. Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin meningkatkan kualitas rumah, baik dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, maupun kekuatan bangunan.

"Ya itu tadi salah satu program yang beririsan dengan kami. Sebab, umumnya yang masuk miskin ekstrim atau miskin itu tidak punya rumah. Atau punya rumah tapi tidak layak huni," kata Gus Ipul.

Nantinya, masyarakat yang diutamakan untuk mendapat bantuan perumahan tersebut adalah mereka yang berada di desil satu atau miskin ekstrem (pengeluaran tidak sampai Rp 400 ribu/bulan), desil dua atau miskin (pengeluaran tidak sampai Rp 600 ribu/bulan), desil tiga atau rentan (pengeluaran tidak sampai Rp 900 ribu/bulan), serta sebagian desil empat.

Selain bantuan bedah rumah, data tersebut juga bisa digunakan untuk bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar penerimanya lebih tepat sasaran.

"Dan kita perlu sampaikan memang data ini menjadi sangat penting. Karena ini menentukan sasaran kita. Tiga bulan terakhir ini kita semua bareng-bareng untuk membuat data ini lebih akurat. Meskipun kita harus akui bahwa data ini dinamis sekali. Tiap hari Pak ada yang wafat, tiap hari ada yang wafat. Tiap hari juga ada yang pindah tempat gitu," ujar Gus Ipul.

Maka dari itu, nanti dari pihak BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan. Hal itu agar data yang ada tetap akurat.

"Kami sudah merencanakan dengan Pak Mensos juga melakukan updating yang saat ini juga ground check sedang ada di lapangan. Dan setiap 3 bulan nanti akan dilakukan pemutakhiran," ujar Amalia.

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menyiapkan lahan seluas 1.575,64 hektare untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, guna menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya,” kata Wamen Fahri di Kantor Perum Perumnas, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Fahri menekankan bahwa Perumnas sebagai mitra strategis Kementerian PKP memiliki peran penting dalam mendukung target nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perumnas diharapkan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja.

“Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8%, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja,” ujar Fahri.

Wamen PKP juga mengungkapkan bahwa kebijakan perumahan nasional harus bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan permintaan (demand), serta didukung oleh percepatan regulasi yang mempermudah pelaksanaan di lapangan.

“Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta Rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan,” ujar Fahri.

Lokasi Lahan

Direktur Perum Perumnas, Budi Saddewa menyatakan bahwa Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur.

“Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang,” pungkas Budi.

Proyek Blok K Pulogebang mencakup lahan seluas 3,1 hektare yang akan dibangun enam tower. Dua di antaranya merupakan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara empat lainnya adalah apartemen sederhana milik (anami), dengan total kapasitas 5.941 unit.

Budi menjelaskan bahwa Perumnas akan menjalankan empat langkah strategis utama untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan nasional.

“Ada empat langkah strategis yang menjadi fokus utama Perumnas, yakni pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan,” jelas Budi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menganggap konsep desain rumah Lippo Group cocok untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ara, panggilan akrabnya, meminta desain rumah Lippo Group bisa dijadikan contoh bagi pengembang rumah bersubsidi yang ingin membangun hunian di lahan terbatas namun memiliki desain menarik.

"Jadi izin, saya sekarang sebagai pemerintah sehingga kepentingan negara dan rakyat nomer satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Legok, Kabupaten Tangerang pada Sabtu.

Pertanyaan tersebut pun dijawab langsung oleh CEO Lippo Group James Riady. Menurut dia program pembangunan rumah sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat boleh. Kita kagum keinginan Pak Presiden Prabowo, untuk memajukan bangsa, menyukseskan bangsa melalui bahwa tidak ada orang yang di bawah garis kemiskinan dan program besar ini adalah program perumahan," kata James Riady.

Menurut Ara, dengan adanya desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik, diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan konsep desain rumah Lippo Group cocok untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara meminta agar desain rumah Lippo Group bisa dijadikan contoh bagi pengembang rumah bersubsidi yang ingin membangun hunian di lahan terbatas namun memiliki desain menarik.

"Jadi izin, saya sekarang sebagai pemerintah sehingga kepentingan negara dan rakyat nomer satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Legok, Kabupaten Tangerang pada Sabtu.

Pertanyaan yang disampaikan Menteri PKP tersebut pun dijawab langsung oleh CEO Lippo Group James Riady. Menurutnya program pembangunan rumah sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat boleh!. Kita kagum keinginan Pak Presiden Prabowo, untuk memajukan bangsa, mensukseskan bangsa melalui bahwa tidak ada orang yang di bawah garis kemiskinan dan program besar ini adalah program perumahan," kata James Riady.

Menurut Ara, dengan adanya desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik, diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengapresiasi dan menyambut baik kesiapan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia yang akan membantu rencana renovasi rumah di 5 provinsi. Rencana ini juga bagian dari realisasi Program 3 Juta Rumah.

Pada tahap awal Kadin telah menyatakan siap merenovasi 200 unit rumah di wilayah Jakarta.

Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan sesuai amanah Undang-undang, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah yang wajib dalam mendampingi pemerintah untuk membangun bangsa.

"Saat ini dan ke depan Kadin berpartisipasi bersama pemerintah dalam kemajuan pangan, kesehatan, program perumahan hijau dan program tenaga kerja migran," ujar Anindya saat menghadiri buka bersama di Jakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

Dalam kesempatan ini, hadir pula Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Ia menyampaikan Kadin memiliki peran yang sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan iklim pembangunan strategis.

"Saya ingin Kadin dapat terus fokus pada industri padat karya, ekspor, memberdayakan petani, nelayan dan UMKM serta mendukung kemajuan teknologi dan hilirisasi Industri dengan menjaga keseimbangan alam," ujar Gibran.

Adapun, acara buka puasa bersama yang dihadiri ketiganya merupakan acara yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Berlokasi di Cenderawasih Ballroom Jakarta International Convention Center (JICC), Jum'at (14/2/2025) lalu.

Buka puasa bersama tersebut mengusung tema "Bersatu Dalam Kebaikan" dan sub-tema "Kadin Bersinergi Untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi 8%".

Acara ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi erat antara pemerintah, dunia usaha, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 8% menuju Indonesia Emas 2045.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan konsep desain rumah Lippo Group cocok untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara meminta agar desain rumah Lippo Group bisa dijadikan contoh bagi pengembang rumah bersubsidi yang ingin membangun hunian di lahan terbatas namun memiliki desain menarik.

"Jadi izin, saya sekarang sebagai pemerintah sehingga kepentingan negara dan rakyat nomer satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Legok, Kabupaten Tangerang pada Sabtu.

Pertanyaan yang disampaikan Menteri PKP tersebut pun dijawab langsung oleh CEO Lippo Group James Riady. Menurutnya program pembangunan rumah sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat boleh!. Kita kagum keinginan Pak Presiden Prabowo, untuk memajukan bangsa, mensukseskan bangsa melalui bahwa tidak ada orang yang di bawah garis kemiskinan dan program besar ini adalah program perumahan," kata James Riady.

Menurut Ara, dengan adanya desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik, diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar rapat tingkat menteri/kepala lembaga untuk menindaklanjuti dua instruksi penting Presiden Prabowo Subianto mengenai pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pertama, kata Cak Imin, instruksi Presiden Prabowo agar kemiskinan ekstrem menjadi 0% di Tahun 2026. Kedua, Prabowo menginstruksikan agar angka kemiskinan yang saat berada di angka 8,7% dapat turun menjadi 4,5% pada 2029.

“Kemiskinan yang berjumlah hampir 25 juta, sekitar 24,8 juta itu sejumlah 8,7% dari jumlah penduduk kita. Itu pada tahun 2029 maksimal hanya 4,5%, syukur-syukur bisa lebih turun lagi jumlah persentase kemiskinan kita,” ujar Cak seusai rapat tertutup tingkat menteri di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Cak Imin mengatakan, rapat tingkat menteri ini untuk membahas langkah-langkah konkrit menanggulangi kemiskinan dan menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Dia berharap kolaborasi Kemenko Pemmas dan Kemenko PMK bersama 17 kementerian/lembaga (K/L) lainnya dapat mewujudkan instruksi Presiden Prabowo tersebut.

“Karena itu, dua Menko dan lebih dari 17 kementerian dan lembaga menjadi bagian integral dari instruksi Presiden, yang keluar, akan segera keluar untuk bergerak bersama-sama dalam satu rangkaian kegiatan penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem,” urai Menko Pemmas.

Cak Imin mengungkapkan, salah satu instrumen yang akan digunakan dalam langkah penanggulangan kemiskinan adalah data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Menurut Cak Imin, DTSEN akan terus disempurnakan untuk memastikan akurasinya sehingga berbagai program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.

Sebagai contoh adalah program rumah subsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menurut Cak Imin, program tersebut membuat data yang akurat sehingga rumah subsidi benar-benar diperoleh untuk mereka yang membutuhkan.

“Misalnya Pak Ara (Menteri Maruarar Sirait) punya banyak program, apa namanya programnya, BSPS, rumah subsidi, itu agar tepat sasaran ke orang yang memang betul-betul membutuhkan dan berhak menerima bantuan. Begitu juga bantuan-bantuan lain, ada dua program utama APBN kita yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban pembiayaan masyarakat,” jelas Cak Imin.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Kemenko Pemmas di bawah komando Cak Imin dalam menciptakan DTSEN, satu basis data terintegrasi. Menurut Maruarar, DTSEN membuat pihaknya bisa menjalankan program-program tepat sasaran.

“Kami sudah bisa menjalankan program kami, karena kami selama ini menunggu data yang hari ini sudah bisa digunakan. Jadi kami akan segera menjalankan program BSPS, kemudian juga rumah subsidi karena perintah Presiden Prabowo itu harus tepat sasaran dan tepat sasaran artinya itu adalah kuncinya di data,” ungkap dia.

“Data ini akan menjadi penting supaya tepat sasaran, supaya jangan lagi ada orang yang kaya atau mendengar dapat, (sementara) yang miskin enggak,” demikian beber pria yang akrab disapa Ara itu.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News