Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Banjir besar kembali menerjang Perumahan Kemang IFI, Jatiasih, Bekasi, pada Selasa (4/3/2025) pagi.

Ketinggian air mencapai 3,5 meter atau kurang lebih seatap rumah, dan lebih parah dibandingkan banjir awal tahun 2020.

“Sama banjir pada tahun 2020, lebih parah ini,” ujar seorang warga dalam siaran langsung akun TikTok @mochimaiza, dikutip Kompas.com (04/03/2025).

Banjir kali ini disebabkan oleh luapan air kiriman dari Bendungan Katulampa.

Akibatnya, perumahan tampak sepi tanpa aktivitas warga, sementara listrik padam sejak subuh, membuat situasi semakin sulit.

Warga Perumahan Kemang IFI Terjebak di Lantai Dua Rumah

Sejumlah warga memilih bertahan di lantai dua rumah mereka, membawa persediaan makanan secukupnya, terutama camilan untuk anak-anak.

“Untuk daerah tinggi saja, yang biasanya tidak banjir, ini kena banjir,” kata perekam video.
Meskipun kondisi semakin mengkhawatirkan, warga tetap berharap pihak berwenang segera memberikan bantuan. “Kita percaya saja sama yang menangani, pasti mereka lebih paham apa yang dibutuhkan,” lanjutnya.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait jumlah korban terdampak maupun upaya evakuasi yang dilakukan.

Hujan Deras di Puncak Bogor Sebabkan Banjir Jabodetabek

Intensitas hujan tinggi di wilayah Puncak Bogor sejak Minggu (2/3/2025) menyebabkan debit air di hulu Sungai Ciliwung meningkat drastis.

Hal ini memicu banjir yang melanda sejumlah wilayah Jabodetabek dan merusak infrastruktur.
Beberapa wilayah yang terdampak banjir antara lain Villa Nusa Indah 1 dan 2, Pondok Gede Permai, Bumi Mutiara, Kemang IFI, Jembatan Montreal Kota Wisata, Citra Indah Jonggol, serta Taman Galaxy Bekasi.

Enam jembatan dilaporkan putus, termasuk Jembatan Hankam di Cisarua yang merupakan akses utama Desa Lewimalang dan Jogjogan.

Menanggapi situasi ini, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti memastikan bahwa pemerintah akan memperketat pemberian rekomendasi teknis untuk pembangunan jembatan di atas aliran sungai.

“Kami prihatin dengan kondisi masyarakat yang terdampak. Pemerintah akan hadir memberikan bantuan dan memperketat aturan pembangunan jembatan guna mencegah aliran air terhambat,” ujar Diana.

Diana juga mengimbau masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, mengingat penyempitan badan sungai menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir.

Puncak Bogor Sebagai Daerah Tangkapan Air

Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa upaya menjadikan kawasan Puncak Bogor sebagai daerah tangkapan air akan terus berlanjut.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo, menegaskan bahwa integrasi aliran sungai dari hulu ke hilir menjadi fokus utama pemerintah.

“Sudah banyak bangunan yang melanggar tata ruang kami bongkar. Saya akan segera memperbarui data mengenai penertiban tata ruang ini,” ujar Risdianto.

Pembongkaran ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menata kawasan Puncak Bogor agar dapat berfungsi optimal sebagai daerah tangkapan air.

Hal ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabodetabekpunjur yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020.

“Pembongkaran ini juga melibatkan beberapa kementerian dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Peran Bendungan Kering Ciawi untuk Pengendalian Banjir

Sebagai langkah mitigasi banjir, Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun Bendungan Kering atau Dry Dam Ciawi.

Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 6,05 juta meter kubik dengan luas genangan 39,40 hektar. Keberadaannya mampu mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta sebesar 111,75 meter kubik per detik.

Bendungan ini berfungsi untuk menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum mencapai Bendung Katulampa, yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung.

Diharapkan dengan adanya infrastruktur ini, risiko banjir di Jabodetabek dapat ditekan secara signifikan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadebotabek Banjir, Pemerintah Perketat Rekomendasi Teknis dan Bangunan Liar Dibongkar ", Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Banjir 3,5 Meter Rendam Perumahan di Jatiasih Bekasi, Lebih Parah dari 2020", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com

KOMPAS.com - Banjir besar kembali menerjang Perumahan Kemang IFI, Jatiasih, Bekasi, pada Selasa (4/3/2025) pagi.

Ketinggian air mencapai 3,5 meter atau kurang lebih seatap rumah, dan lebih parah dibandingkan banjir awal tahun 2020.

“Sama banjir pada tahun 2020, lebih parah ini,” ujar seorang warga dalam siaran langsung akun TikTok @mochimaiza, dikutip Kompas.com (04/03/2025).

Banjir kali ini disebabkan oleh luapan air kiriman dari Bendungan Katulampa.

Akibatnya, perumahan tampak sepi tanpa aktivitas warga, sementara listrik padam sejak subuh, membuat situasi semakin sulit.

Warga Perumahan Kemang IFI Terjebak di Lantai Dua Rumah

Sejumlah warga memilih bertahan di lantai dua rumah mereka, membawa persediaan makanan secukupnya, terutama camilan untuk anak-anak.

“Untuk daerah tinggi saja, yang biasanya tidak banjir, ini kena banjir,” kata perekam video.
Meskipun kondisi semakin mengkhawatirkan, warga tetap berharap pihak berwenang segera memberikan bantuan. “Kita percaya saja sama yang menangani, pasti mereka lebih paham apa yang dibutuhkan,” lanjutnya.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait jumlah korban terdampak maupun upaya evakuasi yang dilakukan.

Hujan Deras di Puncak Bogor Sebabkan Banjir Jabodetabek

Intensitas hujan tinggi di wilayah Puncak Bogor sejak Minggu (2/3/2025) menyebabkan debit air di hulu Sungai Ciliwung meningkat drastis.

Hal ini memicu banjir yang melanda sejumlah wilayah Jabodetabek dan merusak infrastruktur.
Beberapa wilayah yang terdampak banjir antara lain Villa Nusa Indah 1 dan 2, Pondok Gede Permai, Bumi Mutiara, Kemang IFI, Jembatan Montreal Kota Wisata, Citra Indah Jonggol, serta Taman Galaxy Bekasi.

Enam jembatan dilaporkan putus, termasuk Jembatan Hankam di Cisarua yang merupakan akses utama Desa Lewimalang dan Jogjogan.

Menanggapi situasi ini, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti memastikan bahwa pemerintah akan memperketat pemberian rekomendasi teknis untuk pembangunan jembatan di atas aliran sungai.

“Kami prihatin dengan kondisi masyarakat yang terdampak. Pemerintah akan hadir memberikan bantuan dan memperketat aturan pembangunan jembatan guna mencegah aliran air terhambat,” ujar Diana.

Diana juga mengimbau masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, mengingat penyempitan badan sungai menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir.

Puncak Bogor Sebagai Daerah Tangkapan Air

Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa upaya menjadikan kawasan Puncak Bogor sebagai daerah tangkapan air akan terus berlanjut.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo, menegaskan bahwa integrasi aliran sungai dari hulu ke hilir menjadi fokus utama pemerintah.

Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa UMKM yang terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah sudah terkurasi secara kualitas manajemen dan kompetensi teknis.

Maman menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk memastikan UMKM yang terlibat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses pembangunan rumah.

"Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan," ujar Maman di Jakarta, Senin.

Dalam proses kurasi, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian PKP bekerja sama dalam menentukan pelaku UMKM yang bisa terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Menurut dia, pelaku UMKM sudah lama terlibat dalam pembangunan. Namun kali ini, pelaku tersebut akan lebih diawasi dan dipantau, khususnya UMKM yang perlu mendapat dukungan finansial.

"Di Kementerian Perumahan Rakyat kan memang keterlibatan UMKM itu kan sudah berjalan, itu kan memang sudah ada. Nanti kita sambil kita monitoring, mana-mana yang kira-kira UMKM yang perlu dapat support, misalnya masalah pembiayaan, isu masalah kualitas manajemen, dan lain sebagainya, itu juga masuk di situ," kata Maman.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvy Moraza mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah Masyarakat.

Hal ini menyusul kepastian dari Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait yang mengatakan kontraktor dan penyelia bahan bangunan yang digunakan untuk program nanti berasal dari UMKM setempat.

“Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Mauarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” kata Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (20/2).

Selain itu, Helvy memastikan bahwa UMKM yang akan terlibat tapi memiliki kendala terkait pembiayaan akan dibantu pihaknya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi soal aksi penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Menurutnya, pemerintah memaklumi aksi penolakan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025), Dadan menyebut BGN hanya bertugas untuk membangun SDM berkualitas melalui program MBG. Dia menekankan bahwa program itu adalah hak bagi anak-anak Indonesia.

Meski demikian, dia memaklumi apabila masih ada pihak-pihak yang menolak penyelenggaraan MBG. Dia menduga pihak yang menolak itu belum mengetahui manfaat dari program tersebut.

"Sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya, nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (1/3/2025).

Dadan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan MBG di daerah-daerah yang marak terjadi penolakan. Penyelenggaraan MBG tidak akan dilakukan untuk sementara.

Namun, dia memastikan BGN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempersuasi masyarakat Papua yang menolak program tersebut.

Adapun Dadan enggan mengomentari apabila adanya dugaan pengaruh pihak-pihak tertentu terhadap penolakan MBG di Papua.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penolakan MBG di Papua sempat terjadi di Papua Pegunungan. Pada pekan lalu, Senin (17/2/2025), Polres Jayawijaya mengonfirmasi bahwa aksi penolakan MBG oleh pelajar dan mahasiswa di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sempat berujung ricuh.

"Sempat ada sedikit keributan karena kami pihak Kepolisian berusaha memisahkan kelompok pelajar mahasiswa yang murni mau menyampaikan aspirasi, dengan kelompok orang yang diduga menunggangi kepentingan kelompok pelajar, dikhawatirkan mengganggu situasi Kamtibmas di Jayawijaya," ujar Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba saat diminta konfirmasi oleh wartawan.

IDXChannel - Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan, peran pengembang swasta terutama lima asosiasi dalam program 3 juta rumah sangat strategis. Sebab, pemerintah hanya berperan sebagai regulator.

Maka dari itu, pemerintah terus menjaga hubungan baik dengan para pengembang. Hal ini bertujuan agar program 3 juta rumah tidak mengalami banyak kendala.

“Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,” ujarnya dalam acara diskusi media bertajuk 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Fahri mengakui kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung kepada pengembang untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

“Tugas pemerintah itu bikin kebijakan, dan membimbing aparatnya dan ekosistem yang ada. Itu saja yang kita jaga, anggaran tidak masalah karena pemerintah enggak perlu belanja (untuk pembangunan rumah),” kata dia.

Hal senada ditegaskan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang. Dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kementerian PKP perlu merangkul pengembang.

“Rangkul, tanya, kemampuannya berapa? Kalau sudah ketemu angkanya, nah itu saja yang diusahakan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Perumahan Muhammad Joni menilai perumahan tidak hanya soal fisik bangunan tetapi merupakan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

Untuk itu, perumahan harus menjadi pilar negara yang kuat sehingga kita bersama harus mendukung program 3 juta rumah.

“Kementerian PKP harus bekerja keras agar program 3 juta rumah bisa berjalan dan tercapai. Saat ini ada kegamangan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga arah kebijakan belum ada,” ujar dia.

Menurutnya, pelaku pembangunan maupun Bank Tanah harus diperkuat dalam ekosistem perumahan karena menjadi bagian penting dalam program 3 juta rumah. Terpentingnya lagi adalah diperlukan rencana induk Bank Tanah.

Saat ini, kata dia, rintangan urusan perumahan rakyat masih banyak. Dalam hal ini, Kementerian PKP harus bisa membuat regulasi yang selama ini menjadi penghambat bisa menjadi pendorong.

Selain itu juga perlu gerakan bersama yang lebih masif dengan kecepatan yang tinggi agar program 3 juta rumah bisa sukses.

“Program 3 juta rumah tidak boleh gagal. Dibutuhkan kebijakan yang pasti, tepat, cepat, dan happy sehingga menjadi kebijakan yang tangguh,” katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya asupan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi generasi muda di Papua.

Hal itu itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindiana, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menanggapi penolakan sejumlah pelajar di Papua terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," katanya.

Ia mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses makanan bergizi sebagai hak dasar mereka.

Dadan memahami bahwa penolakan yang terjadi, mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai manfaat program ini.

Oleh karena itu, BGN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di Papua untuk menyampaikan informasi secara persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

"Yang berhak menolak ya sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa BGN tetap menghormati keputusan masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti program tersebut.

"Kalau yang tidak ingin, ya kita tidak penuhi dulu, karena itu hak mereka. Kalau yang berhak menolak kan ngapain kita paksakan, tapi kami akan persuasif karena pentingnya untuk generasi mendatang," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pendekatan persuasif ini, BGN akan mengutamakan dialog dan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta melibatkan kader-kader kesehatan lokal.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya pengaruh pihak lain di balik penolakan tersebut, Dadan tidak ingin berspekulasi. Ia menegaskan bahwa fokus BGN saat ini adalah menjalankan program sesuai dengan tujuannya.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," katanya.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika sejumlah pelajar di Kota Wamena dan Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak MBG di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya asupan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi generasi muda di Papua.

Hal itu itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindiana, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menanggapi penolakan sejumlah pelajar di Papua terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," katanya.

Ia mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses makanan bergizi sebagai hak dasar mereka.

Dadan memahami bahwa penolakan yang terjadi, mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai manfaat program ini.

Oleh karena itu, BGN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di Papua untuk menyampaikan informasi secara persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

"Yang berhak menolak ya sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa BGN tetap menghormati keputusan masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti program tersebut.

"Kalau yang tidak ingin, ya kita tidak penuhi dulu, karena itu hak mereka. Kalau yang berhak menolak kan ngapain kita paksakan, tapi kami akan persuasif karena pentingnya untuk generasi mendatang," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pendekatan persuasif ini, BGN akan mengutamakan dialog dan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta melibatkan kader-kader kesehatan lokal.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya pengaruh pihak lain di balik penolakan tersebut, Dadan tidak ingin berspekulasi. Ia menegaskan bahwa fokus BGN saat ini adalah menjalankan program sesuai dengan tujuannya.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," katanya.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika sejumlah pelajar di Kota Wamena dan Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak MBG di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek rumah susun (rusun) garapan investor Qatar untuk program 3 juta rumah akan dilaksanakan usai Lebaran 2025.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah Lebaran saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo di Jakarta, Rabu (26/02/2025).

Hashim memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” katanya melanjutkan.

Sementara Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Qatar melalui Qilaa International Group, Sheikh Abdul Aziz Al Thani, akan membangun 20.000 unit rusun.

Ini menyusul kerja sama antara pemerintah dengan Qatar untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

Ada pun lokasinya berada di lahan bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan seluas 24 hektar.

"20 hektar itu dalam satu blok. Ada 4 hektar di luar blok," ujar Fahri usai diskusi media di The Belleza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Harga satuan unit rusun tersebut masih dibahas. Namun Fahri ingin harganya terjangkau karena tanahnya telah disediakan oleh pemerintah.

"Kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," kata Fahri.