Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sempat berbagi pengalaman kepada perwira tinggi dan menengah TNI tentang pengalamannya sebagai anggota Kabinet Merah Putih (KMP) dalam merealisasi program prioritas di bidang perumahan.

Maruarar mengatakan mengikuti arahan kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia berupaya optimal mewujudkan konsep perumahan yang berkeadilan, namun tetap memaksimalkan anggaran yang ada meski jumlahnya terbatas.

"Tentu kita harus melakukan langkah-langkah yang selalu Pak Prabowo sampaikan, kita mesti punya target dan kita harus kerjakan terobosan-terobosan. Kita lakukan efisiensi, antikorupsi, penghematan," kata Maruarar kepada wartawan ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Adapun Maruarar membagikan pengalamannya tersebut di dalam acara Gala Dinner Senior Management Course Universitas Pertahanan pada Senin (6/1) yang juga dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Di dalam acara itu, Maruarar juga berpesan bahwa dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkeadilan, dirinya bersama anggota Kabinet Merah Putih selalu solid menjalankan kolaborasi.

Ia menceritakan sebagai kementerian baru, Kementerian PKP di 2025 mengalami penurunan anggaran dari yang sebelumnya pada 2024 mendapatkan Rp14 triliun menjadi Rp5 triliun di tahun ini.

Meski demikian, karena menerapkan prinsip kerja kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, anggaran yang terbatas tersebut ternyata tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan program prioritas pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar membagikan salah satu contoh bukti kebijakan yang diambil lewat kolaborasi di bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah dengan harga hingga Rp2 miliar.

Kewenangan terkait PPN DTP bidang perumahan tersebut, menurut Maruarar, tidak berada di bawah kementeriannya dan justru berada langsung di Kementerian Keuangan.

Contoh lain kolaborasi berhasil lainnya dapat dilihat dari dukungan percepatan pembangunan 3.000.000 perumahan yang dilakukan Kementerian PKP bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menghapuskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya PBG lewat dirilisnya SKB.

"Artinya disini kelihatan sekali solid antara kementerian dengan arahan Pak Prabowo. Tidak ada ego-ego sektoral. Itu bisa bekerjasama. Dengan bantuan Menteri PU, Mendagri bisa. Dengan Menteri Keuangan bisa," kata Maruarar.

Materi-materi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bersama oleh para perwira TNI tersebut terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah yang ingin membentuk 100 batalyon infanteri teritorial untuk pembangunan pada 2025.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (25/11/2024) menyebutkan pembentukan batalyon tersebut dilakukan untuk mempersiapkan soft power dan bukan hanya hard power.

Dia mengatakan batalyon teritorial pembangunan itu memiliki unsur-unsur kompi peternakan, kompi perikanan, kompi pertanian, dan kompi kesehatan. Menurut dia, kompi itu akan membantu kesejahteraan masyarakat di kabupaten-kabupaten di Indonesia.

Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menyiapkan data pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejauh ini, terdapat 137 ribu pelajar mulai jenjang taman kanak-kanak hingga SMP yang disiapkan untuk menerima paket makanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, mengatakan program MBG di Kota Malang akan berjalan pada 13 Januari 2025 mendatang. Namun, hal itu hanya berlaku di satu sekolah dasar negeri saja dengan total 500 pelajar.

Pelaksanaan ini nantinya dilakukan bersama salah satu perusahaan penyedia jasa layanan ojek daring.

Suwarjana menyebutkan Pemkot Malang sebelumnya juga bekerja sama dengan perusahaan tersebut ketika menyelenggarakan uji coba program MBG pada Agustus dan September 2024.

"Pelaksanaannya (pembagian MBG) 13 Januari sampai 29 Maret dan hanya di satu sekolah, yaitu di SD Negeri Lowokwaru 3," kata Suwarjana di Kota Malang, Selasa (7/1/2024).

Kota Malang menjadi salah satu daerah yang belum melaksanakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini.

Sementara itu, program MBG di daerah lainnya sebagian sudah dimulai pada Senin (6/1/2024).

Suwarjana menjelaskan, pihaknya sampai sekarang juga masih menunggu koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang ada di Kota Malang, terkait mekanisme pendistribusian paket makanan bagi pelajar.

"Secara surat resmi, koordinasi undangan belum ada, karena belum ditunjuk secara resmi siapa (leading sector). Belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, rakor khusus membahas itu belum pernah," katanya.

Sedangkan terkait anggaran MBG, Suwarjana menyatakan bahwa penghitungan masih belum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2025.

"Kami menyiapkan data siswa yang menerima, tapi untuk (anggaran) di APBD belum," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Angka Rp71 triliun itu pun belum mencakup semua anak di Indonesia.

Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun. Mereka hendak mengajukan tambahan Rp140 triliun Juni nanti.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof. Dadan (KepalaBGN)Dadan Hindayana) lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Menurutnya, anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu bisa tembus Rp420 triliun per tahun.

"Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun," imbuhnya.

Zulhas menyebut tambahan anggaran itu akan digunakan untuk Makan Bergizi Gratis pada Juli hingga Desember 2025. Selain itu, Badan Gizi Nasional akan menambah jumlah anak penerima makanan.

Zulhas meminta para menteri dan pejabat di bawah koordinasinya untuk mempersiapkan produksi pangan. Perlu ada pasokan yang memadai untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis itu berjalan.

Ia tak ingin pemerintah harus impor bahan pangan karena produksi nasional kewalahan memenuhi pasokan Makan Bergizi Gratis.

"Kalau kita nggak sekarang kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, Pak? Bapak tau enggak impor kita berapa?" ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga meminta kerja sama dari pemerintah daerah. Ia ingin pemda memastikan program ini berjalan baik.

"Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat. Jangan sampai anggaran begitu besar, tidak tepat," kata Zulhas.

Sebelumnya, pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025. Pemberian makan untuk anak-anak dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa beroperasi. Jumlah ini jauh dari target 937 SPPG per Januari 2025.

KENDARI, KOMPAS. com - Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi salah satu lokasi peluncuran perdana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dilaksanakan di Kota Kendari pada Senin (6/1/2025).

Program MBG ini baru dilaksanakan di 12 sekolah di Kota Kendari dan disambut antusias para siswa siswi.

Tampak setiap murid yang menerima MBG tersebut makan dengan lahap di masing-masing meja mereka.

Hal itu terlihat di SDN 36 Kendari. Tercatat ada 422 murid di sekolah tersebut

Khairun Nisa (12) siswi SDN 36 Kendari mengaku bahwa menu yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis sudah lumayan bagus dan tidak membosankan.

Menurut Nisa, menu makanan yang disajikan dalam omprengan di antaranya sayur tumis kangkung campur jagung, ayam goreng tepung, telur rebus, nasi dengan buah semangka.

"Menunya sudah cukup untuk makan siang, terutama sayur tumisnya sangat bergizi. Banyak porsinya, teman-temanku juga kasih habis tadi,"tutur siswi kelas VI.

Ia pun berpendapat bahwa program makan bergizi gratis ini sudah bagus dan perlu dilanjutkan agar para siswa siswi tidak pergi lagi jajan di kantin.

Masih kata Nisa, rata-rata teman sekelasnya yang berjumlah 20 orang sangat senang dengan makan gratis dari pemerintah.

Namun, ia meminta pihak penyedia membuat menu makanan lebih bervariasi lagi agar para siswa tidak bosan.

"Kalau itu terus menunya pasti saya bosan. Tadi sedikit yang pergi ke kantin. Menurutku dipertahankan ini makan gratis sama pemerintah supaya kita kenyang dan tidak merepotkan orangtua," ungkapnya sambil tersenyum.

Ia menambahkan, rata-rata teman sekelasnya sangat suka dengan menu sayur tumis kangkung, ayam goreng tepung dengan telur termasuk buah semangka.

Nisa melanjutkan, makanan yang mereka terima itu dibawa oleh sejumlah anggota TNI dengan menggunakan mobil milik TNI pada pukul 08.00 Wita.

Sementara Ari, siswa lain mengaku bahwa menu makanan bergizi yang diberikan cukup enak, namun untuk menu sayur tumis kangkung campur jagung tidak bisa ia habiskan.

Ia lebih menyukai sayuran sop seperti kol.

"Enak tapi tidak suka sayur (hijau), sukanya kol," ungkapnya.

Lain lagi pendapat, Liliani. Ia mengaku makanan yang disajikan porsinya terlalu banyak sehingga ia memberikan kepada teman siswa yang lain.

Dari segi menu makanan sudah bagus, dan ia mengaku sangat suka dengan buah semangka yang sajikan.

"Kalau ada yang teman yang tidak mau makan buah semangka, sini saya saja," tuturnya sambil tersenyum.

Sementara itu, Nur, salah seorang orangtua siswa SDN 36 Kendari mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis ini tentunya sangat membantu, terlebih menu yang disediakan adalah makanan bergizi yang tentunya bermanfaat bagi tumbuh kembang anak.

"Mudah-mudahan program ini terus berjalan dan menu makanan yang disediakan juga dipertahankan nilai gizinya," kata Nur singkat.

MBG di Kendari Masih Uji Coba

Untuk Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terdapat 348 sekolah mulai dari PAUD, SD dan SMP yang masuk ke dalam daftar penerima Program Makanan Bergizi.

Namun saat uji coba Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan kemarin, Senin (6/1/2025) baru 12 sekolah yang menerima program dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mandonga Kendari.

Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota Kendari, Saemina mengatakan tercatat 180 Paud, SD 126 dan tingkat SMP 42 jadi total 348 sekolah yang terdaftar menjadi penerima program MBG.

Ia mengaku tidak tau pasti berapa jumlah sekolah dan siswa siswi yang menerima program MBG pada hari Senin kemarin.

"Saya tidak tau berapa jumlahnya karena tidak ada komparasi ke Dikbud. Yang tangani program ini Badan Gizi Nasional," kata singkat.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari, Farida Agustina menyampaikan bahwa untuk program MBG di Kota Kendari masih dialokasikan di Belanja Tak Terduga (BTT) .

Nanti disesuaikan dengan kebutuhan untuk penggunaannya.

"Bappeda dan anggaran BKAD masih menunggu dari pusat untuk mengalokasikan di program dan kegiatan mana," jelasnya singkat.

Di provinsi Sulawesi Tenggara hanya dua wilayah saja yang menerima program MBG kemarin, yakni Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.

Awak kompas.com belum dapat mengkonfirmasi pihak SPPG Mandonga sebagai pihak pengelola program MBG.

Sementara pihak Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Kendari atas nama Rifani Agnes saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp dan telepon enggan memberikan komentar terkait program MBG hingga berita ini diterbitkan.

Program Makan Bergizi Gratis dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada Senin (6/1/2025). Ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 26 Provinsi se-Indonesia.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) siap menyalurkan 7.000 unit rumah awal bulan ini dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Total unit rumah tersebut berdasarkan saldo awal yang dimiliki oleh BP Tapera.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menuturkan bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Desember 2024 lalu, perihal persetujuan penggunaan saldo awal FLPP 2025 untuk percepatan realisasi bulan Januari 2025, BP Tapera dapat melaksanakan pencairan dana FLPP tahun 2025 sebatas ketersediaan dana yang dikelola BP Tapera awal bulan Januari 2025. Sementara untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan DIPA tahun anggaran 2025.

"Awal Januari sudah tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7 ribu unit rumah. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana FLPP sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp 28,2 Triliun pada 2025. Untuk mempercepat penyaluran dana FLPP, BP Tapera mengimbau kepada 39 bank penyalur dana FLPP yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada tanggal 23 Desember 2024 lalu untuk segera dapat merealisasikan penyaluran KPR Sejahtera FLPP mulai Januari 2025.

Heru mengatakan, berdasarkan PKS yang sudah disepakati bersama dinyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sudah bisa dilakukan sejak awal Januari 2025 oleh seluruh Bank Penyalur.

"Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP," jelasnya.

Per Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) yang diproyeksikan sebesar Rp 1,37 T atau sekitar Rp 450 Miliar lebih per tahun. Rinciannya tahun 2022 dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp 25,15 triliun, tahun 2023 sebanyak 229 ribu senilai Rp 26,32
triliun. Lalu tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp 24,57 triliun.

Sejak tahun 2010 hingga 2024, dana FLPP telah tersalurkan kepada 1.598.879 unit rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 151,22 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bisnis.com, MAJALENGKA- Program makan bergizi gratis di Kabupaten Majalengka dijadwalkan akan dimulai pada Senin (13/1/2025).

Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak di wilayah tersebut akan dilakukan selama 16 pekan ke depan.

Berdasarkan informasi, program makan bergizi gratis ini akan dilakukan secara bertahap di empat wilayah kecamatan. Pertama, Kecamatan Majalengka, Cigasong, Panyingkiran, dan Kadipaten.

Penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi mengatakan jumlah anak yang menjadi sasaran dalam program tersebut sebanyak 7.000 orang.

“Kami telah menugaskan dinas terkait untuk bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam memastikan distribusi makanan bergizi kepada siswa berjalan lancar. Dengan kerja sama yang baik, kami yakin program ini dapat memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita,” kata Dedi, Selasa (7/1/2025).

Tahun ini, Pemkab Majalengka menganggarkan dana sebesar Rp5 miliar untuk makan bergizi gratis pelajar sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP)

Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengatakan, anggaran Rp5 miliar untu menjangkau sebanyak 192.247 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Program ini pun dirancang bukan hanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang memadai, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

“Lebih dari sekadar meningkatkan gizi siswa, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal,” kata Dedi.

Dalam pelaksanaan program ini, Pemkab Majalengka berencana menggandeng pengusaha katering lokal melalui mekanisme e-katalog.

Langkah ini dinilai akan memberikan efek positif ganda, yakni pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis untuk siswa sekaligus mendongkrak perekonomian lokal di wilayah Kabupaten Majalengka.

Dengan pemanfaatan e-katalog, pemerintah dapat menjalin kerja sama yang transparan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang penyediaan makanan.

Pemkab menekankan bahwa program ini bukan sekadar pengadaan makan siang gratis, tetapi juga salah satu strategi untuk melibatkan pelaku usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemkab Majalengka juga melibatkan kelompok pemberdayaan perempuan yang berada di bawah naungan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kelompok ini telah mendapatkan pelatihan khusus agar dapat berpartisipasi dalam penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa.

“Dengan dilibatkannya kelompok pemberdayaan perempuan, harapannya mereka dapat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga,” kata Dedi.

MAGETAN, KOMPAS.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, masih belum menjangkau semua sekolah. Dari 68.000 siswa SD dan SMP di Magetan, baru 2.913 siswa yang mendapat jatah makan bergizi gratis.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Magetan Suwata mengatakan, program makan bergizi gratis saat ini menjangkau 2.913 siswa di 19 sekolah yang berada di Kecamatan Magetan.

"Data kita jumlah siswa SD dan SMP se-Kabupaten Magetan ada 68.000 siswa. Ini belum termasuk siswa yang berada di bawah naungan Kemenag maupun sekolah di bawah kewenangan provinsi," ujarnya saat ditemui di SDN Tambran, Selasa (7/2024).

Pj Bupati Magetan Nizhamul yang memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis mengatakan, pemerintah daerah telah mempersiapkan anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut.

Dia mengaku masih menunggu regulasi terkait peran pemerintah daerah dalam program itu.

"Kalau Magetan sudah ready kita anggarkan, tapi kita masih menunggu masih kita cadangkan," katanya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0804 Kabupaten Magetan Letkol Inf Hasan Dasuki mengatakan, program makan bergizi gratis saat ini baru menjangkau sekolah yang berjarak 2 kilometer dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini untuk menjaga kualitas menu yang disajikan serta menyesuaikan waktu distribusi ke sekolah.

"Ke depannya kita masih menunggu arahan dari pusat terkait untuk penambahan dapur SPPG karena saat ini SPPG juga masih melakukan evaluasi," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengimbau supaya tidak ada pihak yang mengurangi hak ataupun mutu Makan Bergizi Gratis (MBG) demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.

MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memberi makan anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil dan ibu menyusui.

“MBG ini adalah hak anak-anak kita. Jika ada yang tega memangkas anggaran atau kualitas makanan yang disajikan demi keuntungan dirinya, sudah layak dihukum secara tegas dan konsekwen,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

Eddy berpandangan, pelaksanaan program MBG merupakan kebijakan bersejarah membentuk generasi unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

Sekjen Partai Amanat Nasional itu mengatakan, pelaksanaan MBG membuktikan komitmen Presiden Prabowo atas program unggulannya dalam kampanye.

Eddy menambahkan, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul harus diawali dengan memberikan makanan bernutrisi secara dini dan teratur bagi anak-anak Indonesia.

Ia pun menilai, Presiden Prabowo mampu mewujudkan mimpi besar membangun SDM Indonesia yang unggul melalui pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, MBG merupakan terobosan program yang fokus pada mempersiapkan generasi masa depan.

“Sebagai Anggota DPR RI, saya juga akan memastikan kelancaran program MBG di Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Cianjur) untuk memastikan siswa mendapatkan haknya sesuai dengan porsi dan kualitas yang ditetapkan Badan Gizi Nasional,” kata Eddy.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Dalam peluncurannya, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 Provinsi telah hadir untuk menyasar sasaran penerima manfaat dengan target mencapai 3 juta orang dari Januari—April 2025 dan menyediakan 3.000—3.500 porsi per harinya.​

Ragam menu pun disajikan, Misalnya di SPPG Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan sajian nasi, ayam semur, kacang panjang dan pisang. Kemudian berlanjut di SPPG Lanud Husein Sastranegara Bandung yang menyediakan nasi, ayam goreng, sawi, pisang, susu. Lalu, SPPG Sidoarjo Jawa Timur denga menu nasi, ayam tepung tanpa tulang, tumis sawi tahu, semangka, dan susu.

Tentu berbagai aspek dari kegiatan tersebut mulai terlihat jelas. Mulai dari menu yang disajikan, operasional dapur yang terlibat, hingga tantangan yang dihadapi di beberapa daerah yang tidak bisa menyajikan susu sebagai bagian dari menu utama.

Kendati demikian, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah melalui asupan gizi yang lebih baik, mendapat perhatian besar, meskipun tidak tanpa hambatan.

Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

Tak Ada Susu di Menu MBG

Dari varian menu yang dihadirkan, susu memang bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari. Bahkan, memang tak ada standar menu dalam pelaksanaan MBG saat ini.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan Dede Prayudi menekankan memang tidak ada standar menu, tetapi standar gizi. Mengingat setiap daerah memiliki kecenderungan yang berbeda untuk varian menu yang dikonsumsi setiap harinya.Misalnya, di Papua, kata Dede, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Sementara di daerah lain ada yang dengan singkong.

“Misalnya, ada pemenuhan protein. Bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu. Jadi sekali lagi, tidak ada standar menu. Yang ada adalah standar gizi,” katanya seusai ikut meninjau pelaksanaan MBG di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (6/1/2024).

Senada, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa khusus pada hari pertama penyertaan susu pada menu MBG memang masih belum diwajibkan. Namun, pada esok hari dipastikan menu MBG bakal mulai dilengkapi dengan susu.

Untuk memastikan kesiapan suplai susu untuk Program MBG itu, Budi Arie mengaku telah berkoordinasi dan melakukan peninjauan pada sejumlah pabrik susu. Salah satunya yang berlokasi di Pangalengan.

“Belum ya [untuk susu], sementara tadi belum, yang harus buah dulu. Tapi kita pasti akan usahakan karena susu kan masuk dalam Badan Gizi, jadi hari ini saja [yang tidak ada susu],” jelasnya saat ditemui di SPPG Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Memang, dengan harga menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebesar Rp10.000 cukup menjadi tantangan. Hal ini pun diamini oleh Juru masak atau Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Halim Perdana Kusuma.

Chef Profesional dari Unit Pelayanan Mitra Lanud Halim Perdana Kusuma Jonny Kusuma Hadi menjelaskan pihaknya masih perlu melakukan penyesuaian sejumlah menu untuk disesuaikan dengan bujet yang ada.

“Tantangannya mempunyai tugas berat untuk mengatur menu untuk supaya harganya tak lebih dari Rp10.000,” jelasnya saat ditemui di SD Angkasa 5 Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Akan tetapi, Jonny menyebut hal itu tak menjadi kendala berarti yang membuat proses produksi makan bergizi gratis tertunda.

“Sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja kemarin, budget Rp10.000 kan kami masih menyesuaikan menu yang di tetapkan oleh BGN,” tambahnya.

Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi pun mengamini bahwa menu susu bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa setiap siswa atau penerima manfaat akan mendapatkan menu susu sekali untuk setiap minggunya.

“Susu kan tidak diwajiibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Senin (6/1/2025).

Misalnya, dia melanjutkan bahwa untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SD Negeri Kedung Badak 1 Kota Bogor yang dikunjunginya mendapatkan jatah susu setiap Jumat. Sedangkan, sekolah di Cimahi mendapatkan susu setiap Senin.

“Jadi paling sedikit itu seminggu sekali, tetapi tidak wajib. Susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” ucapnya.

Kendati demikian, dia pun mengamini untuk daerah yang dekat dengan lokasi peternakan sapi bisa berpeluang untuk mendapatkan dua hingga tiga kali seminggu untuk menu susu.

Menurutnya, saat ini pemerintah lebih mengutamakan kelayakan porsi makanan, mulai dari kecukupan kalori, karbohidrat dan protein. Contohnya, dia menyebut bahwa secara kalori, untuk takaran bagi penerima manfaat di level SMP—SMA akan diberikan porsi hingga 600 kalori.

“Jadi nasinya itu mungkin 75 atau 80 gram lah kalau nasinya. Kalau karbonya itu 75—80 gram lah. Kalori mereka 600. Kalau anak PAUD dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD mungkin sekitar 300 kalori saja mereka,” imbuhnya.

Perbesar

Pelaksanaan MBG di Kendari Pakai Duit Prabowo

Hasan pun mengungkapkan dalam peluncuran perdananya, Presiden Prabowo Subianto memang tak langsung meninjau program andalannya tersebut. Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu memang belum dijadwalkan untuk meninjau program vitalnya itu.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa Prabowo akan melakukan sidak secara mendadak di titik-titik yang diinginkan.

“Jadwalnya belum, titik mana dan jadwalnya belum, tetapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan, jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” ucapnya

Meski begitu, Hasan memastikan bahwa Prabowo tak ada sedikit pun acuh terhadap program tersebut. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah pengadaan MBG masih menggunakan kocek dari kantung pribadi Prabowo.

Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana yang dianggarkan pemerintah atau berasal dari APBN, yang mencapai Rp71 triliun itu, terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)

"[Pelaksaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," katanya.

Hasan menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu

Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional]," tandas Hasan.

Setali tiga uang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan absennya Kepala Negara dalam meninjau peluncuran perdana program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari ini, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tengah menjalani agenda penting lainnya.

“Beliau ada agenda penting lainnya. Program MBG program yang panjang. Sidak bisa setiap saat dan tidak harus hari ini,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (6/1/2025).

Meskipun tak dihadiri Prabowo selaku pemilik inisiasi program secara langsung, tetapi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turun gunung meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama MBG serentak digelar di berbagai daerah Indonesia itu.

Tumbuhkan Perekonomian Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya.

Hal itu disampaikan Bima saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa program ini memang tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi perekonomian juga dari sisi mikro.

“Jadi nanti Insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bima lewat siaran pers, Senin (6/1/2025).

Selain itu, Bima mengatakan Kemendagri bakal terus memastikan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan MBG.

Di sisi lain, Kemendagri disebut akan terus mendorong pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik dengan memastikan kolaborasi di daerah berjalan maksimal dan mempelajari berbagai catatan yang ada.

Bisnis.com, MANADO - Pemerintah Kota Manado menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar sebagai dana pendamping untuk mendukung program makan bergizi gratis di Indonesia.

"Sesuai peraturan menteri nomor 15 kami menyiapkan dana pendamping untuk mendukung program makan bergizi gratis," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Manado Bart Assa di Manado, Senin (6/1/2025).

Assa menjelaskan bahwa anggaran masih terhitung kecil, sebab pihaknya masih menunggu juknis pelaksanaan program tersebut, yang penting sudah menyiapkan mata anggaran khusus untuk program unggulan presiden dan wakil presiden RI tersebut.

"Kami menyiapkan dulu mata anggarannya, supaya jika sudah ada Juknis pelaksanaan maka anggaran tinggal diplot saja, tetapi tidak bisa menunggu sampai pada perubahan APBD 2025, karena terlalu jauh," katanya.

Sebab itu, Assa mengatakan, badan pengelola keuangan dan aset daerah sudah menyiapkan skema khusus untuk itu, dengan siap melakukan refocusing anggaran, supaya bisa digunakan sewaktu-waktu diperlukan, tidak perlu membuat mata anggaran baru di APBD 2025, sebab telah ditetapkan.

Namun mengenai instansi pelaksana program tersebut, dia mengatakan, hal tersebut menjadi tanggung jawab dinas pendidikan kota Manado.

Mengenai mitra dari badan gizi, di Manado yang akan menjadi pendamping kegiatan adalah dinas pangan bersama dengan dinas pangan provinsi, dan hal tersebut diakui oleh Kadis Pangan Manado Meisje Wollah.

"Saat ini kami masih menunggu dinas pangan provinsi untuk pendampingan kegiatan," katanya.

saya menilai program ini harus terus dijalankan secara konsisten

Jakarta (ANTARA) - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensa menilai program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus berkesinambungan untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

"Saya melihat bagus program ini sudah berjalan, tapi saya menilai program ini harus terus dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, jangan hanya pada awalnya saja berjalan," kata Hensa kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Hensa mengapresiasi keberhasilan program tersebut dapat berjalan sebelum umur 100 hari pemerintahan Prabowo.

Di sisi lain, dia berharap pemerintah jangan ragu untuk meminta bantuan kepada masyarakat, baik dari sisi pembiayaan atau yang lainnya, untuk mewujudkan konsistensi dari program ini.

Manfaat lain

Ditambahkan pemerintah pun harus memberikan manfaat lain jika meminta bantuan kepada masyarakat.

Salah satu yang ia soroti adalah perbaikan penegakan hukum di Indonesia agar semakin baik dan adil kepada rakyat.

"Jadi ngomong aja, jangan malu minta tolong kepada rakyat. Tetapi kalau ditolongin, tolong juga penegakan hukum dibenahi, jangan ada lagi kasus semisal korupsi Rp300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun dan sebagainya," ujarnya.

Hensa berharap, program makan bergizi gratis ini memang benar-benar program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Maka itu, ia menilai, pemerintah juga wajib untuk mengevaluasi secara berkala keberhasilan program ini.

"Saya merasa pemerintah juga penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar program ini benar-benar bisa terus memberikan manfaat yang diharapkan," jelasnya.

Anggaran untuk makan bergizi gratis ini, setelah melalui uji coba sebesar Rp10 ribu per paket untuk di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa itu menyesuaikan dengan ketersediaan pangan dan rekomendasi dari para ahli gizi.

Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan maupun keagamaan.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA —Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengingatkan agar jangan ada pihak yang berani cawe-cawe serta mengambil keuntungan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru saja debut kemarin, Senin (7/1/2025).

Menurutnya, jika ada yang berani melakukan hal seperti itu, nantinya haruslah dihukum secara tegas dengan konsekuensi yang ada.

“MBG ini adalah hak anak-anak kita. Jika ada yang tega memangkas anggaran atau kualitas makanan yang disajikan demi keuntungan dirinya, sudah layak dihukum secara tegas dan konsekwen,” ungkapnya dalam keterangan resmi dikutip, Selasa (7/1/2025).

Legislator PAN ini juga berjanjimemastikan kelancaran program MBG supaya siswa mendapatkan haknya sesuai dengan porsi dan kualitas yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa baginya pelaksanaan program MBG ini adalah sejarah baru kebijakan untuk membentuk generasi unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

Menurutnya, dalam membangun SDM Indonesia yang unggul harus diawali dengan memberikan makanan bernutrisi secara dini dan teratur bagi anak-anak Indonesia.

“Presiden Prabowo mampu mewujudkan mimpi besar membangun SDM Indonesia yang unggul melalui pelaksanaan program MBG. Sebuah terobosan program yang fokus pada mempersiapkan generasi masa depan,” lanjutnya.

Senada, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga mengingatkan untuk jangan main-main dengan program MBG ini.

Dia melanjutkan jika masyarakat memang menemukan oknum yang diduga melakukan pelanggaran, maka segera laporkan oknum tersebut.

“Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini,” katanya, di Jakarta pada Senin (6/1/2025).