Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya sudah mengundang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Direktur Utama Himbara sampai Menteri BUMN untuk membahas program proyek 3 juta rumah.

Adapun posisi Pandu Sjahrir di dalam BPI Danantara tersebut memang belum ada informasi resmi dari pemerintah. Namun, sosok Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia tersebut menjadi nama yang sering di-endorse Ara sebagai Bos BPI Danantara. Saat ini, Kepala BPI Danantara dijabat oleh eks Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad.

"Kita hari Selasa akan diskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, saya undang Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR RI] dan ajak Pak Erick Thohir, Pak Pandu dari Danantara, dan kita bicara dengan Pak Perry, bersama dengan kawan-kawan perbankan untuk bagaimana menjawab soal pembiayaan yang disampaikan Pak Nixon [Dirut BTN]. Karena isu yang pokok adalah pendanaan, lahan, perizinan dan bagaimana hal itu tepat sasaran dan kualitas rumahnya juga," kata Ara saat menghadiri peluncuran super aps Bale by BTN di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025).

Ara melanjutkan, pertemuan di hari Selasa pekan depan tersebut merupakan lanjutan dari lawatannya keliling menemui setiap pihak tersebut yang dilakukan empat mata dalam empat hari terakhir. Di sini, dia juga kembali menegaskan kompetensi Pandu Sjahrir sebagai pengusaha dalam posisinya di BPI Danantara nanti.

"Saya tidak ragu-ragu untuk bagaimana waktu saya, pikiran saya dulu bagaimana memajukan usaha kami, kalau sesudah jadi menteri, bagaimana pemikiran saya terobosan [inovasi] dengan sahabat-sahabat kami, Pak Misbakhun, Pak Perry, Pak Pandu dan semuanya, dari kalangan dunia usaha, kita gerakkan untuk rakyat. Ini waktunya saya bekerja untuk rakyat," kata Ara.

Selain Dirut-Dirut Himbara, pada pertemuan hari Selasa nanti Ara juga akan mengundang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.

Sementara itu, Nixon menjabarkan saat ini tantangan perbankan dalam memberikan pendanaan sektor perumahan bukan pada sisi suplai dan demand, tapi lebih kepada faktor likuiditas yang ketat.

"Likuiditas ini jadi game changer memuluskan program 3 juta rumah. Pemerintah kerja keras cari berbagai sumber, Misal Pak Presiden kunjungan ke Qatar. Lalu juga Kebijakan di Kementerian PKP sudah banyak dilakukan," kata Nixon.

Setali tiga uang, Misbakhun mengatakan likuiditas ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam kemampuannya memberikan pendanaan dalam proyek 3 juta rumah Prabowo.

Dalam hal dukungan DPR, Misbakhun menjelaskan Komisi XI nantinya akan menjadi mitra bagi BPI danantara. Selain itu, mitra pemerintah di Komisi XI ini juga punya peran strategis dalam kebijakan fiskal, yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

"Saya di Komisi XI akan lihat mana aturan selama ini yang kurang mendukung, baik itu aturan perbankan, aturan penyediaan lahan, aturan di bank pusat, itu kita berusaha sinkronisasi untuk kepentingan pembangunan sektor perumahan, sehingga memudahkan bagaimana likuiditas itu tersedia di pasar dan tersalurkan dengan baik. Sehingga keinginan Pak Presiden bangun 3 juta rumah bisa terwujud," kata Misbakhun.

Masih ada banyak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban kepada pembeli rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) pun mengatakan sudah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan perbankan agar tidak menyalurkan pendanaan kepada para pengembang nakal.

Ara mengatakan dirinya pernah melihat pengembang yang bagus membangun perumahan dengan kondisi jalan, penghijauan, hingga kualitas rumah yang baik. Berbeda halnya dengan developer tidak bertanggung jawab membangun perumahan dengan kondisi jalannya buruk, banjir, serta lahan hijaunya tidak terawat.

"Jangan kita pernah temukan (rumah) sebelah-sebelahan yang sebelahnya bagus yang sebelahnya nggak bagus. Kenapa? Karena developernya berbeda. Nggak usah ragu-ragu ini buat kepentingan publik," ujar Ara dalam acara Grand Launching Super Apps by BTN di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Di samping itu, Ara berupaya menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Pihaknya mencari cara menghemat pembangunan rumah agar harga jual dapat turun bagi masyarakat.

Ia mengaku telah meminta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu untuk lebih rinci mencari biaya yang bisa dipangkas. Langkah penghematan itu bisa dari segi administrasi hingga operasional seperti pemasangan listrik. Begitu juga dengan cara belanja material bangunan, ia sarankan menggunakan sistem central purchasing.

Kemudian, Ara menjelaskan adanya efisiensi anggaran Kementerian PKP menurunkan jumlah rumah yang dapat dibangun. Namun, kebanyakan rumah biasanya dibangun sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia memberikan kemudahan mengurus persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB).

"Rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa IMB sekarang PBG, coba cek teman2 yang dari desa, rata2 di desa itu ada yang membangun ada nggak PBG-nya? Rata2 tidak. Sekarang kita minta ada. Kenapa? Karena gratis karena cepat, dulu bayar dan lama jadi tidak ada alasan lagi untuk rakyat tidak punya IMB (atau) PBG," katanya.

Ia pun berencana untuk berdiskusi dan menerima terobosan-terobosan dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya yakni Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BP Tapera, hingga Semen Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan ada pemilik rumah subsidi yang hingga kini belum diberikan sertifikat rumah oleh pengembang. Ia pun meminta agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mem-blacklist pengembang nakal yang tidak memenuhi kewajibannya.

Ia juga berharap seluruh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mem-blacklist pengembang nakal. Hal ini sebagai langkah untuk melindungi masyarakat, sehingga memastikan mereka mendapatkan sertifikat rumah setelah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR).

"Ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita blacklist. Karena ini tadi yang disampaikan, 40 persen dari gaji cicilan selama 20 tahun tiba-tiba setelah lunas, sertifikatnya tidak ada, bahkan tadi Pak Nixon sampaikan sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi," kata Erick dalam press conference di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengungkapkan ada 120 ribu rumah subsidi bermasalah sejak 2019. Sebanyak 80 ribu sertifikat rumah dari angka tersebut sudah diselesaikan, sehingga tersisa 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4 ribu proyek rumah.

"Ada yang developer yang raib, ada yang masih ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer," ujar Nixon.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan ini waktu yang tepat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Hal itu lantaran pemerintah memiliki seragam program untuk MBR agar memiliki rumah di antaranya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ujarnya saat menghadiri acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

PIXABAY/OLEKSANDR PIDVALNYI Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), membeli rumah.

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengungkapkan hingga 5 Februari 2025 total realisasi penyaluran KPR subsidi sudah mencapai 93.484 unit.

Angka itu terdiri dari realisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai 37.955 unit dan akad Tapera khusus untuk PNS sebanyak 1.384 unit.

Sementara itu jumlah unit KPR yang dalam proses pembangunan berjalan mencapai 10.232 unit, KPR selesai dibangun namun belum akad mencapai 11.783 unit, persetujuan kredit mencapai 23.413 unit, dan akad kredit mencapai 8.717.

"Artinya, dari 20 Oktober pada saat Presiden Prabowo dilantik sampai 5 Februari 2025, jumlah realisasi KPR subsidi totalnya 93.484 unit," paparnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak masyarakat untuk memiliki rumah dengan memanfaatkan insentif pemerintah. Terutama saat ini sudah ada kebijakan yang membebaskan biaya ketika membeli rumah.

Ara menyebutkan pajak untuk membeli rumah seperti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak pertambahan nilai (PPN) saat ini gratis. Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB) juga sudah gratis.

"Di tengah begitu banyaknya ada judi online atau belanja-belanja yang tidak produktif, tolong sampaikan kepada mereka, ini saatnya buat rumah, ini saatnya punya rumah," ujar Ara pada Grand Launching Super Apps by BTN di Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Ia menjelaskan tarif BPHTB yang semula lima persen kini menjadi nol persen. Kemudian, ada pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen yang berlaku dari Januari hingga Juni 2025.

Di samping itu, ia memaparkan realisasi KPR subsidi sejak 20 Oktober 2025 hingga 5 Februari 2025. Sebanyak 37.945 unit rumah tersalurkan dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sementara 1.384 unit untuk program tabungan perumahan rakyat (Tapera) khusus pegawai negeri sipil (PNS). Dengan begitu, jumlah rumah subsidi yang sudah disalurkan sebanyak 39.399 unit.

Adapun KPR subsidi yang masih dalam proses pembangunan dan penyaluran berjumlah 54.145 unit. Angka tersebut terdiri dari pembangunan rumah yang masih berjalan sebanyak 10.292 unit. Lalu, rumah yang sudah ready stock tetapi belum akad 11.783 unit. Persetujuan kredit sebelum akad sejumlah 23.413 unit dan akad kredit sebanyak 8.717 unit.

"Artinya dari 20 Oktober (2024) pada saat Presiden Prabowo dilantik sampai 5 Februari (2025), jumlah (realisasi dan propses penyaluran KPR subsidi) totalnya 93.484 (unit rumah)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan apresiasi kepada BTN (Persero) Tbk karena membantu masyarakat mempunyai rumah. Dari data realisasi rumah subsidi FLPP, BTN telah berkontribusi menyalurkan kredit untuk 23.313 unit rumah, sementara BTN Syariah 5.529 unit.

Dengan demikian, total kontribusi kredit untuk rumah subsidi FLPP sebesar 75,98 persen atau setara 28.842 unit dari BTN dan BTN Syariah.

"Saya sudah lihat di banyak daerah bagaimana tukang sayur, bagaimana tukang jual, guru, bagaimana penjaga Alfamart bisa dapat rumah dan dipercaya untuk membeli rumah," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktu yang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

JAKARTA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PKP Maruarar Sirait, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun dan Komisaris Utama BTN Chandra M Hamzah memegang bola sebagai tanda peresmian dan grand launching Super App Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Bale by BTN merupakan inisiatif strategis perseroan untuk bisa lebih kompetitif lagi dalam menjadikan BTN sebagai bank transaksional.

Diharapkan dengan hadirnya Bale by BTN dapat menarik lebih banyak dana murah ritel secara berkelanjutan dan juga mempermudah nasabah untuk memenuhi kebutuhannya secara digital.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

“(Tapera) bermanfaat betul bagi rakyat Indonesia. Saya yakin dengan bantuan Tapera, (realisasi penyaluran subsidi perumahan) akan maju dan terus maju berkembang,” ujarnya dalam acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan bank penyalur, Menteri PKP menuturkan bahwa BTN menjadi penyalur terbanyak dengan 23.313 unit dan diikuti oleh BTN Syariah sejumlah 5.529 unit. Artinya, total penyaluran BTN secara keseluruhan sebesar 28.842 unit atau 75,89 persen dari total realisasi penyaluran subsidi perumahan.

“Ini adalah kerja kalian yang luar biasa (para pegawai BTN). Saya, Maruarar Sirair, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, mengucapkan terima kasih karena saudara-saudara, bapak, ibu, adik-adik, membantu perjuangan perumahan rakyat. Kita punya target yang luar biasa, membangun dan merenovasi 3 juta rumah dalam 1 tahun, dan sebagian besar sudah segera dilakukan dengan baik,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan dirinya bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan para pemangku kepentingan terkait akan bertemu pada Selasa (11/2) membahas persoalan perumahan.

“Kita hari Selasa (11/2) akan diskusi sama Gubernur BI. Saya sudah undang Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun). Saya juga undang Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan), Pandu (Pandu Sjahrir) Danantara, dan kita bicara nanti dengan Ferry bersama dengan kalangan perbankan untuk bagaimana kita menjawab soal pembiayaan,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ia menyampaikan bahwa isu pokok di sektor perumahan terkait dengan soal pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan. Salah satu yang menjadi perhatian dari Menteri PKP ialah terkait persoalan data.

Ara sepakat bahwa data harus terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berbagai kementerian yang ada tidak perlu membuat survei masing-masing untuk mengumpulkan data, atau dalam rangka memverifikasi pekerjaan dari BPS.

“Semua kementerian itu tidak usah bikin survei sendiri-sendiri...tidak usah setiap kementerian memverifikasi lagi pekerjaan dari BPS. Jadi, kita benar-benar saling percaya, tapi yang dipercaya juga bisa bertanggung jawab. Jadi, kita bisa kerja cepat,” kata Maruarar.

BPS sendiri telah ditetapkan oleh Presiden sebagai pengampu data terpusat di bawah supervisi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Karena itu, ia mengharapkan tidak ada lagi bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

Pada Kamis (6/2), dia telah menegaskan bakal mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS. Data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujar Ara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berkomitmen memperjuangkan program baru bernama “Tanah Negara Bangunan Rakyat”.

“Mudah-mudahan juga kita ada beberapa program baru yang akan kami perjuangkan, namanya Tanah Negara Bangunan Rakyat,” katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ara mengaku telah memperoleh arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan aset-aset tanah yang dimiliki negara bisa dibangun oleh pengembangan (developer), kemudian bangunan tersebut bisa dijual ke masyarakat.

Nantinya, rakyat yang memiliki bangunan tersebut memperoleh sertifikat stratetitle, yakni hak kepemilikan atas satuan rumah susun seperti apartemen.

Menurut dia, program ini akan mendorong perumahan selain dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLLP).

“FLPP adalah program yang sudah teruji. Itu (FLPP) pada saat jamannya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), menterinya Pak Harso (Suharso Monoarfa). Saya kalau yang bagus di jaman sebelum pemerintahan Prabowo, kalau ada yang bagus seperti ini, saya tidak akan ragu-ragu melanjutkan, bahkan membesarkan,” ucap dia.

Pihaknya disebut sudah beberapa kali rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengembang, perbankan, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk formulasi baru pembiayaan di sektor perumahan.

“Selama ini, 75 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), 25 persen dari perbankan. Kami berusaha mencari titik temu untuk supaya bisa dapat untung (dan) bagaimana rumah subsidi bisa meningkat,” ungkap Maruarar.

Beberapa lahan akan dimanfaatkan untuk mendukung program ini antara lain bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

“Tentu sebagai pemerintah, kita juga ada wacana (yang akan) dimatangkan dulu, supaya nanti bisa jalan pada waktunya dengan smooth semuanya bisa jalan,” ujar Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025