KOMPAS.com – Pemerintah resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik di 26 provinsi pada Senin (6/1/2025).

Namun, dalam pelaksanaannya, susu sapi dan ikan yang sebelumnya sering menjadi bagian dari menu pada masa uji coba, kini tidak disediakan secara rutin.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa penyediaan susu dalam program ini tidak diwajibkan setiap hari.

“Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya,” kata Hasan, Selasa (7/1/2025).

Menurut laporan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN), susu minimal diberikan seminggu sekali.

“Kalau SPPG yang saya kunjungi, dia bilang susu itu per hari Jumat. Tapi, di Cimahi susunya diberikan hari Senin,” jelas Hasan.

Ia menambahkan, “Paling sedikit itu seminggu sekali. Susu bukan menu wajib karena suplai susu belum merata di setiap daerah.”

Hasan juga belum memastikan apakah susu akan diberikan lebih sering jika suplai sudah merata.

“Hal itu tergantung pada keputusan BGN. Sekarang yang dihitung adalah kecukupan kalori, karbohidrat, dan protein dalam porsi makanan,” katanya.

Pada hari pertama program MBG, sejumlah daerah seperti Cimahi dan Karawang telah menerima susu.

Hasan menjelaskan bahwa daerah yang dekat dengan peternakan sapi perah bisa mendapatkan susu lebih dari sekali seminggu.

“Saya dengar ada SPPG yang memberikan susu dua atau tiga kali seminggu,” tambahnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa menu susu hanya tersedia di wilayah dengan ketersediaan sapi perah.

“Susu akan menjadi bagian dari makan bergizi di wilayah yang punya sapi perah,” ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kebijakan ini juga diharapkan mendorong daerah lain untuk memiliki sapi perah, sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor susu.

Namun, Dadan menyebut bahwa bahkan di daerah dengan sapi perah, susu hanya diberikan maksimal tiga kali seminggu.

“Kami akan mengombinasikan menu agar tetap memenuhi indeks gizi. Susu minimal diberikan tiga kali seminggu di daerah yang ada sapinya,” jelasnya.

Sebagai alternatif, daerah tanpa sapi perah akan mengganti susu dengan sumber protein lain seperti ikan, telur, atau kelor.

“Untuk daerah yang tidak ada sapi perah, proteinnya bisa digantikan dengan sumber lain, termasuk kelor,” tambah Dadan.

Dana Pribadi untuk Program MBG

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dana pribadi untuk mendukung pelaksanaan MBG, seperti yang terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Hasan menjelaskan bahwa program di Kendari masih menggunakan sisa anggaran dari masa uji coba.

“Di Kendari, mereka menggunakan sisa anggaran uji coba yang diberikan Pak Prabowo sebelumnya. Setelah anggaran itu habis, program akan menggunakan dana dari APBN,” kata Hasan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa anggaran MBG ditetapkan Rp10.000 per porsi, meskipun menu berbeda di tiap daerah.

“Anggarannya tetap sama, hanya menu makanan disesuaikan dengan kebutuhan dan selera anak-anak di setiap daerah,” ujar Meutya saat meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5, Depok, Senin (6/1/2025).

Program MBG juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masing-masing daerah.

“Indonesia memiliki ragam masakan dari Sabang sampai Merauke. Kita ingin menu disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah,” kata Meutya.

Program Makan Bergizi Gratis akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan anggaran sebesar Rp71 triliun telah masuk dalam postur APBN 2025 yang disepakati bersama DPR.

“Postur APBN sudah memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program ini. Anggaran tersebut bertahap dan merupakan 2,29–2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tak Ada Susu Ikan maupun Sapi di Menu Makan Bergizi Gratis, Prabowo Rogoh Kocek Pribadinya

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Dalam dukungan terhadap program pemerintah itu, TNI memiliki tugas yang mencakup tiga aspek utama.

Salah satunya adalah terlibat dalam pendistribusian bahan makanan hingga ke daerah pelosok.

"Pertama fasilitasi logistik, yakni dengan mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil," kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto, Selasa (7/1/2025).

Kedua, kata Hariyanto, adalah aspek operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Kodim Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (lantamal), dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud).



"TNI akan menyediakan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil," katanya.

Aspek ketiga, kata Hariyanto, adalah monitoring dan evaluasi, yakni personel TNI akan membantu memastikan program ini berjalan lancar sesuai target pemerintah.

Di sisi lain, Hariyanto mengatakan, program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga, sehingga pendanaannya berasal dari anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.

"TNI lebih berperan pada penyediaan fasilitas dan tenaga operasional tanpa pengalokasian khusus dari pagu internal," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program makan bergizi gratis bakal punya efek berganda lebih besar apabila memasukkan susu pada menu makan bergizi.

Bhima beralasan, pemerintah dapat menggandeng peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

“Tentu dampak berganda-nya akan jauh lebih besar dibandingkan tidak ada susu, atau susunya impor,” kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Bhima menilai, saat ini ada kegamangan di internal pemerintah untuk menggunakan susu peternak lokal atau susu bubuk impor dalam program makan bergizi gratis.

Ia pun menyayangkan langkah pemerintah yang mengambil opsi untuk tidak wajib menyertakan susu dalam menu program makan bergisi gratis.

Padahal, ada 900.000 ton susu yang dihasilkan peternak lokal setiap tahunnya dan 25 persennya dapat digunakan pada program makan bergizi gratis.

“Padahal preferensi susu ini penting, terutama di daerah yang berdekatan dengan peternak lokal,” ujar Bhima.

Bhima menduga, pertimbangan utama pemerintah tidak mewajibkan susu masuk menu program makan bergizi gratis adalah harga beli susu dan faktor biaya logistik.

“Dari awal angka Rp 10.000 per porsi sudah menimbulkan tanda tanya, apa bisa dimasukkan komponen susu? Kalau Rp 15.000 per porsi masih masuk akal,” kata dia.

Bhima menilai, anggaran yang minim menyebabkan penyedia MBG khawatir biaya produksi akan terlalu mahal.

“Karena anggarannya juga dibatasi per porsi, maka beberapa dapur umum penyedia MBG juga khawatir biaya produksinya terlalu mahal,” ujarnya.

Namun demikian, ada lokasi-lokasi lain yang dekat dengan peternak susu, tentu tidak menjadi masalah karena biaya produksinya masih bisa tercukupi.

“Ini tidak jadi soal sebenarnya, contohnya di Boyolali dan sekitarnya masih penting adanya susu di porsi MBG karena biaya logistik tidak terlalu jadi persoalan,” kata Bhima.

Diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis tidak disediakan setiap hari.

Menurutnya, penyediaan susu diatur minimal seminggu sekali atau bahkan hingga tiga kali dalam seminggu, tergantung pada kecukupan daerah masing-masing.

Hasan telah mengonfirmasi informasi ini kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dikunjunginya, pada Senin (6/1/2025).

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari. Jadi itu tergantung daerahnya. Tapi minimal, kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya," kata Hasan, Senin.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan, penyediaan susu untuk program makan bergizi gratis di Jakarta masih terkendala.

Ketersediaan susu sapi yang belum merata menjadi penyebab utama masalah ini.

Namun, daerah dengan produksi susu sapi yang mencukupi, seperti Jawa Timur, sudah bisa menyalurkan susu dalam menu MBG.

"Jawa Timur sudah bisa, kooperasi susu kita kuat di sana, seperti di Malang. Kalau Jakarta masih susah," ujar Budi Arie saat memberikan keterangan pers setelah kunjungan ke SD Negeri Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Adapun program makan gratis yang dilaksanakan perdana pada Senin (6/1/2025) diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 600.000 orang di 26 provinsi.

Sementara untuk satu porsi makanan, pemerintah telah menetapkan harga acuan sebesar Rp 10.000.

Dalam nilai itu, pemerintah memastikan bahwa makanan tersebut sudah memenuhi gizi yang diperlukan penerima berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program makan bergizi gratis bakal punya efek berganda lebih besar apabila memasukkan susu pada menu makan bergizi.

Bhima beralasan, pemerintah dapat menggandeng peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

“Tentu dampak berganda-nya akan jauh lebih besar dibandingkan tidak ada susu, atau susunya impor,” kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Bhima menilai, saat ini ada kegamangan di internal pemerintah untuk menggunakan susu peternak lokal atau susu bubuk impor dalam program makan bergizi gratis.

Ia pun menyayangkan langkah pemerintah yang mengambil opsi untuk tidak wajib menyertakan susu dalam menu program makan bergisi gratis.

Padahal, ada 900.000 ton susu yang dihasilkan peternak lokal setiap tahunnya dan 25 persennya dapat digunakan pada program makan bergizi gratis.

“Padahal preferensi susu ini penting, terutama di daerah yang berdekatan dengan peternak lokal,” ujar Bhima.

Bhima menduga, pertimbangan utama pemerintah tidak mewajibkan susu masuk menu program makan bergizi gratis adalah harga beli susu dan faktor biaya logistik.

“Dari awal angka Rp 10.000 per porsi sudah menimbulkan tanda tanya, apa bisa dimasukkan komponen susu? Kalau Rp 15.000 per porsi masih masuk akal,” kata dia.

Bhima menilai, anggaran yang minim menyebabkan penyedia MBG khawatir biaya produksi akan terlalu mahal.

“Karena anggarannya juga dibatasi per porsi, maka beberapa dapur umum penyedia MBG juga khawatir biaya produksinya terlalu mahal,” ujarnya.

Namun demikian, ada lokasi-lokasi lain yang dekat dengan peternak susu, tentu tidak menjadi masalah karena biaya produksinya masih bisa tercukupi.

“Ini tidak jadi soal sebenarnya, contohnya di Boyolali dan sekitarnya masih penting adanya susu di porsi MBG karena biaya logistik tidak terlalu jadi persoalan,” kata Bhima.

Diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis tidak disediakan setiap hari.

Menurutnya, penyediaan susu diatur minimal seminggu sekali atau bahkan hingga tiga kali dalam seminggu, tergantung pada kecukupan daerah masing-masing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menilai bahwa program makan gratis atau MBG yang mulai dilakukan pada Senin (6/1/2025) kemarin adalah bentuk dari investasi untuk generasi muda.

“MBG ini tidak sekadar memberi makanan bergizi bagi anak, ibu hamil, dan menyusui, tapi juga investasi buat generasi muda,” kata Agus dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Agus berharap, program makan bergizi gratis dapat mendorong generasi yang hebat dan unggul menyongsong Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Ia mengatakan, melalui makanan yang bergizi, generasi muda Indonesia akan memiliki pikiran yang cerdas dan fisik yang kuat seperti yang diharapkan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Dengan demikian, para generasi muda itu menjadi aktor penting dalam menyongsong masa depan gemilang sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045.

“Kalian harus jadi generasi tangguh dan unggul,” kata dia.

Agus menjelaskan, Program MBG dilaksanakan secara bertahap di 25 provinsi dan dioperasikan oleh 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur.

Dia menargetkan, program ini disalurkan kepada 3 juta penerima pada hingga akhir Januari 2025.

“Mudah-mudahan di akhir Januari target tiga juta penerima manfaat bisa terpenuhi,” lanjutnya.

Sementara, target pada akhir 2025 sebanyak lima belas juta penerima manfaat, dan di tahun 2029 ditargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat.

Agus juga mendorong kolaborasi dari seluruh pihak dalam penyelenggaraan program MBG, agar terlibat aktif dan bergotong royong untuk menyukseskan program MBG.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menjelaskan anggaran untuk Program MBG yang dicanangkan yaitu sebesar Rp 71 triliun.

Dalam pelaksanaannya, Program MBG memiliki tiga standar, yaitu standar kecukupan gizi, standar higienitas terkait food safety, dan standar pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

“Tidak ada standar menu, yang ada hanyalah standar gizi yaitu terpenuhinya kebutuhan gizi harian berupa karbohidrat, protein, dan vitamin,” ujarnya.

“Untuk menu bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti di Papua kebutuhan karbohidratnya berasal dari sagu, dan tadi juga ada anak yang fobia nasi, kita ganti menjadi kentang,” tambah dia.

Mataram -

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyatakan kesiapan mendukung usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah terkait pembangunan rumah susun sebagai solusi penataan kawasan kumuh di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengapresiasi usulan tersebut, meskipun mengakui ada kendala terkait penyediaan lahan dan fasilitas pendukung untuk merealisasikan proyek rumah susun.

"Kami apresiasi keinginan itu. Itu memang kendala kami di kota. (Mulai dari) penyediaan lahan untuk rusunawa hingga fasilitas pendukung yang dibutuhkan," kata Mohan saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2025).

Menurut Mohan, Pemkot Mataram telah lebih dulu merencanakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat setempat. Hal ini merupakan upaya mengatasi keterbatasan lahan di Kota Mataram yang semakin sempit.

"Kami memang sudah mempersiapkan (pembangunan rusunawa), itu nantinya untuk pemukiman. Insyaallah tahun ini bisa (terealisasi)," ujarnya.

Namun, Mohan mengungkapkan tantangan utama dalam proyek ini adalah rendahnya minat masyarakat terhadap hunian vertikal. Masyarakat Mataram, menurutnya, masih lebih memilih rumah tapak yang berdiri di atas lahan sendiri.

"Apalagi sekarang perkembangan rumah tapak itu mengalami pergeseran tidak hanya di kota, tetapi juga di kawasan penyangga. Jadi alternatif bagi masyarakat untuk memiliki rumah tapak lebih berpeluang," jelasnya.

Sebelumnya, Wamen PKP Fahri Hamzah menyoroti kondisi kawasan kumuh yang masih banyak ditemukan di Kota Mataram. Ia menyebut rumah susun sebagai solusi untuk menata kawasan tersebut.

Pemerintah pusat, lanjut Fahri, telah menyiapkan anggaran dari APBN untuk pembangunan 3 juta rumah secara nasional.

"Ada 98 kota secara nasional, termasuk Kota Mataram, yang kita lihat banyak kawasan kumuh," ujar Fahri.

(dpw/dpw)

DALAM upaya menanggulangi masalah malnutrisi yang terus menggerogoti kualitas hidup masyarakat, program “Hari Pertama Makan Bergizi” diluncurkan dengan harapan besar.

Program ini salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi seimbang pada anak.

Meski digagas dengan semangat mulia, pelaksanaan hari pertama program ini menyisakan sejumlah tanda tanya.

Bagaimana kesiapan pemerintah, efektivitas implementasi di lapangan, serta keberlanjutan program ini menghadapi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat?

Sebelum masuk lebih jauh, penting untuk mencatat bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi.

Program makan bergizi mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Namun, seperti banyak kebijakan lainnya, tantangan teknis dan struktural di lapangan sering kali menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan mulia tersebut.

Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara kritis beberapa aspek penting dari pelaksanaan program ini, mulai dari kesiapan infrastruktur, partisipasi masyarakat, hingga relevansi kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan program “Hari Pertama Makan Bergizi” adalah kesiapan infrastruktur dan logistik.

Program ini melibatkan distribusi pangan ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang sering kali sulit dijangkau.

Pada hari pertama pelaksanaan, laporan dari beberapa wilayah menunjukkan adanya keterlambatan distribusi akibat minimnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku logistik.

Hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan awal yang seharusnya mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut.

Selain itu, kualitas dan keberagaman pangan yang didistribusikan juga menjadi sorotan. Di beberapa daerah, menu yang disediakan cenderung homogen dan kurang sesuai dengan kebutuhan gizi lokal.

Misalnya, distribusi bahan pangan berbasis gandum di wilayah pedalaman yang lebih akrab dengan umbi-umbian menjadi bukti kurangnya sensitivitas program terhadap konteks budaya dan kebiasaan makan masyarakat.

Kritik ini memperlihatkan perlunya pendekatan berbasis data lokal dalam menyusun menu dan strategi distribusi agar program ini benar-benar efektif dan inklusif.

Tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program ini. Sayangnya, pada hari pertama, tampak adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat.

Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami tujuan program ini, sehingga muncul resistensi, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah.

Hal ini menandakan bahwa edukasi dan sosialisasi belum menjadi prioritas dalam desain program.

Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program masih minim. Padahal, pelibatan komunitas lokal dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan memastikan distribusi lebih merata.

Misalnya, kader kesehatan atau tokoh masyarakat dapat dilibatkan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak hanya memperlancar pelaksanaan, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang pentingnya konsumsi pangan bergizi.

Keberlanjutan dan relevansi kebijakan

Keberlanjutan menjadi isu krusial dalam program ini. Apakah program “Hari Pertama Makan Bergizi” hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang penuh seremonial, ataukah mampu menjadi katalisator perubahan jangka panjang?

Pada hari pertama, terlihat bahwa fokus pemerintah lebih banyak pada pencitraan ketimbang membangun pondasi yang kokoh untuk keberlanjutan program.

Anggaran yang besar memang disediakan, tetapi tidak ada kejelasan tentang bagaimana program ini akan terus didanai dan dikelola di masa depan.

Lebih jauh, relevansi kebijakan ini terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat juga patut dipertanyakan.

Dalam konteks masyarakat miskin yang sehari-hari berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah program ini cukup responsif terhadap akar masalah?

Ketergantungan pada bantuan pangan tanpa upaya pemberdayaan ekonomi dapat menciptakan siklus ketergantungan baru.

Sebaliknya, pendekatan holistik yang mencakup pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan, dan penguatan sistem pangan lokal dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.

Hari pertama pelaksanaan program “Makan Bergizi” memberikan gambaran awal tentang peluang dan tantangan yang dihadapi.

Meski banyak kekurangan yang ditemukan, tidak dapat disangkal bahwa program ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif jika dirancang dan dilaksanakan dengan lebih baik.

Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan menjadikan kritik sebagai pijakan untuk perbaikan.

Ke depan, kesuksesan program ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik pangan bergizi dapat didistribusikan, tetapi juga seberapa mampu program ini menjadi titik awal perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya gizi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan komitmen kuat dan pendekatan inklusif, “Hari Pertama Makan Bergizi” dapat menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat dan berdaya.

Makassar -

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Uji coba program ini berlangsung di 20 sekolah di Kota Makassar dan Kabupaten Maros.

Uji coba program ini berlangsung serentak pada Senin (6/1/2025). 10 sekolah yang terpilih di Makassar yakni SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SMPN 1 Makassar, SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SDN Cendrawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Sementara di Maros juga dipilih 10 sekolah dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA. Mulai dari TK Dharma Wanita, TK Angkasa Pura, KB Ananda, SDN 103 Inpres Hasanuddin, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng, SD Angkasa Pura, SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, dan SMA Pratama Batangase.

Sasar 10.000 Siswa di Makassar

Plh Kadis Pendidikan Kota Makassar, Muhammad Guntur mengatakan makan bergizi gratis diuji coba ke 10.000 siswa di Makassar. Kegiatan itu berlangsung di masing-masing sekolah yang telah ditunjuk.

"Ada 10 sekolah di Makassar yang disasar untuk uji coba makan bergizi gratis di tiga kecamatan yang menjadi sasaran program di tahap awal ini. Yakni Panakkukang, Manggala, dan Mamajang," ujar Muhammad Guntur kepada wartawan, Senin (6/1).

"Total siswa yang disasar pada uji coba tahap pertama ini sekitar 10 ribu siswa," lanjutnya.

Menu makanan yang dinikmati para siswa pada program makan bergizi gratis di Kota Makassar, Sulawesi Sleatan (Sulsel). (Sahrul Arul/detikSulsel)

Siswa Merasa Senang-Menikmati

Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap sekolah dan dilanjutkan dengan doa bersama. Para siswa kemudian diberikan paket makanan dan langsung menyantapnya.

Terlihat di dalam kotak makanan tersebut terdapat nasi putih sebagai sumber karbohidrat, ayam goreng sebagai sumber protein. Capcai sayur, terdiri dari potongan wortel, jagung, dan kentang.

Dalam kotak makanan itu juga terdapat satu potong tahu saus sambal sebagai lauk tambahan. Saus cabe dalam kemasan sachet juga tersedia untuk bumbu tambahan.

Siswi bernama Dewi Ayu Sastri mengaku senang sekolahnya menjadi salah satu lokasi pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis. Dia juga mengaku menikmati makanan yang diberikan.

"Makanannya enak, saya suka. Kami sangat senang karena bisa mencoba program ini, mungkin bagi siswa yang jarang membawa bekal bisa menghemat, dan bisa memberikan makanan bergizi kepada kami," katanya.

Danny Pantau di SMPN 1 Makassar

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto memantau uji coba makan bergizi gratis di SMPN 1 Makassar, Jalan Baji Areng. Danny menyaksikan para siswa menyantap makan siang yang disiapkan BGN di Kelas IX sekolah tersebut.

"Program ini sangat luar biasa karena kita akan membangun peradaban baru peradaban yang kuat yang dimulai dari anak-anak kita generasi baru kita the next generation kita," katanya.

Danny mengaku siap mendukung program nasional ini di Makassar. Pihaknya juga siap melakukan evaluasi dari segi sarana dan prasarana sekolah.

"Saya lihat dari pelaksanaan program perdana ini beberapa hal yang mesti kita koordinasikan dan kita bangun dengan baik yang pertama, misalnya anak-anak yang mau makan pakai tangan berarti harus disiapkan wastafel dan sabun dan kebudayaan cuci tangan yang menjadi tradisi yang rutin," jelasnya.

"Kedua soal minuman, banyak anak-anak yang menggunakan pakai botol plastik. Saya kira pemerintah kota melalui program CSR harus membantu tumbler yang tidak merusak lingkungan," lanjut Danny.

Simak pelaksanaan makan bergizi gratis di Maros selengkapnya...

3.151 Siswa di Maros Makan Gratis

Sebanyak 3.151 siswa dari 10 sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Maros, mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MGB). Program nasional ini akan dijalankan secara bertahap termasuk ke sekolah pelosok yang masih dalam kajian.

"Ini (program Makan Bergizi Gratis) dikhususkan di kecamatan Mandai. Untuk hari ini ada 10 sekolah," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Maros Andi Patiroi kepada wartawan, Senin (6/1).

Dia menyebutkan 10 sekolah tersebut yakni 3 dari jenjang PAUD, 4 SD, 2 SMP, dan 1 SMA. Patiroi mengatakan, program uji coba MBG ini dianggarkan sebesar Rp 31,5 juta.

"Jumlah paket yang dibagi pada hari ini ada 3.151 paket, kurang lebih anggarannya Rp 31,5 juta ini seterusnya sudah permanen," katanya.

Menu Makan Bergizi Gratis Diganti Setiap Hari

Patiroi mengatakan menu makanan yang disiapkan cukup variatif seperti nasi, ayam, tempe, tahu, serta sayur. Menu akan berubah setiap harinya untuk memberikan variasi gizi kepada para siswa.

"Satu porsi itu Rp 10 ribu, menunya hari ini ada ayam, ada tempe tahu, ada sayur, dan nasi. Untuk menunya itu tiap hari berubah," ungkap Patiroi.

Patiroi mengatakan program ini akan dijalankan secara bertahap. Dia menargetkan ada 3.000 paket makanan untuk 13 sekolah yang mendapat program MBG pada pekan depan.

"Untuk sekolah lain kita rencanakan di tanggal 13 hari Senin (13/1) depan. Itu ada 13 sekolah untuk Maros berjumlah 2.979 siswa, tapi kita menunggu tambahan supaya bisa melebihi 3.000 nanti," bebernya.

Sekolah Pelosok Maros Dikaji

Sementara untuk sekolah daerah pelosok, pihaknya masih mencari formulasi dan skema yang tepat. Namun dia berharap program MBG ini bisa menyentuh seluruh sekolah tanpa terkecuali dalam waktu dekat.

"Sekolah di pelosok itu belum jelas, mungkin ini Mandai sebagai percontohan dulu. Mudah-mudahan dalam bentuk dekat sudah bisa seluruh sekolah Minggu depan," pungkasnya.

(hsr/hsr)

Sejumlah negara lebih dahulu punya program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak seperti yang diprioritaskan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Hari ini, Senin (6/1), pemerintah Indonesia meluncurkan uji coba gratis di beberapa wilayah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan tidak ada standar menu dalam program MBG.

Dia menyebut yang ada yakni standar gizi, standar higienitas, dan standar tata kelola limbah yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, kata dia, protein susu bisa digantikan yang lain.

"Hari ini saya lihat ada tahu, dan juga ada dada ayam, itulah pemenuhan gizi untuk proteinnya yang bisa saja besok berganti susu, misalnya ayamnya besok enggak dada, cuma sayap, ada susu," kata Dedek saat meninjau makan bergizi gratis di Jakarta Barat, Senin (6/1).

Berikut daftar negara yang punya program makan siang gratis:

Spanyol memberikan program makan gratis ke anak-anak bagi mereka yang tinggal di panti asuhan hingga penyandang difabel.

Dalam laporan Institut Penelitian Sosio-Ekonomi Luxembourg berjudul "Makanan sekolah gratis untuk semua anak miskin di Eropa: Target penting dan terjangkau?" melaporkan Spanyol memerlukan anggaran sekitar €502 juta atau sekitar Rp8,5 triliun.

Portugal memberikan makan gratis untuk anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan pendapatan rendah atau penyandang difabel.

Selama masa libur, pemerintah juga tetap memberi makanan gratis untuk anak-anak.

Per tahun, Portugal menggelontorkan dana hingga 5,9 juta euro atau sekitar Rp100 miliar.

Prancis juga memiliki program makan siang dengan memberikan subsidi.

Namun, negara itu tak sepenuhnya memberi makanan gratis di seluruh negara bagian.

Hanya ada sekitar 50 dari 35.000 kota yang mendapat bantuan makan siang gratis. Jumlah bantuan bergantung pendapatan wilayah.

Menurut rencana aksi kemiskinan wilayah pada 2017, pemerintah akan mensubsidi makanan gratis dengan tiap makanan seharga 1 euro atau sekitar Rp16.900.

Per tahun, Prancis mengeluarkan anggaran hingga 1,5 miliar euro atau sekitar Rp25 triliun.

Singapura juga memiliki program makan gratis bagi anak-anak. Namun, ini berlaku untuk kalangan tertentu.

Terdapat sejumlah syarat untuk bisa menikmati program makan siang gratis di Singapura.

- Rumah tangga dengan penghasilan di bawah $1.900 atau sekitar Rp22 juta- Semua saudara kandung yang sekolah di SD negeri atau pra-sekolah harus mengikuti program makan gratis.- Anak-anak harus menjadi pelajar dari sekolah di bawah naungan Kementerian Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Singapura.

Pelajar di sekolah internasional tak bisa mendapat program makan siang gratis. Biasanya sekolah tersebut dikelola pihak swasta, dikutip dari Cudy.co.

Malaysia juga memiliki program makan gratis untuk anak-anak.

Menurut laporan Straits Times sekitar 4.000 siswa dari 100 sekolah di Malaysia diberikan makanan gratis sebelum kelas dimulai.

Menurut rencana program Kementerian Pendidikan, pelajar yang masuk sekolah pagi akan mendapat sarapan gratis pada pukul 07.00-07.30.

Sementara itu, untuk pelajar yang masuk siang akan mendapat makna siang pada pukul 12.30 hingga 14.00.

Langkah tersebut merupakan realisasi dari program makan gratis pelajar miskin untuk anak-anak SD yang direncanakan pada 2019.

Malaysia pertama kali menerapkan program makan siang gratis pada 1979.

Mereka yang bisa mendapat manfaat program baru itu yakni pelajar sangat miskin, anak-anak penyandang difabel, masyarakat ada dan pelajar kurang mampu di SD.

Tahap pertama program ini menelan biaya RM22 juta atau Rp72 miliar yang melibatkan anak-anak dari kelompok B40 atau Bottom 40.

Kelompok B40 rata-rata pendapatan rumah tangga lebih rendah dari RM3,000 per bulan.Pemerintah Malaysia telah mengalokasikan dana hingga RM289 juta atau sekitar Rp949 miliar untuk program tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) sudah dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM), Senin (6/1/2024).

Di hari perdana, menu-menu yang disajikan berbeda di tiap daerah. Ada pula daerah-daerah yang tidak mendapat menu susu dalam program makan bergizi gratis.

Sebut saja di sekolah Bina Insani, Kota Bogor. Di sana, hidangan yang dibagikan kepada siswa-siswi TK berupa nasi putih, satu ayam goreng, satu tahu goreng, capcay, dan satu buah pisang.

Sementara itu, menu MBG di SD Kedung Badak 1 Kota Bogor berupa nasi putih, telur dadar, sayur wortel dan brokoli, serta buah pisang.

Tak cuma di Bogor, menu susu juga tidak nampak di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Head Chef SPPG Halim Perdanakusuma, Jonie Kusuma Hadie, mengatakan bahwa susu tak menjadi menu MBG hari ini karena bukan jadwalnya.

"Jadi hari ini kenapa enggak ada menu susu karena rekomendasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) hari ini memang belum ada susu," ujar Jonie kepada wartawan di SD Angkasa 5 Halim Perdanakusuma, Senin kemarin. .

Siswa kecewa

Tak adanya susu di menu hari perdana program makan bergizi gratis mengundang kekecewaan siswa.

Kekecewaan itu datang dari Mecha, salah satu siswi SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah. Terlebih, di sekolahnya sejatinya sudah ada sistem yang mirip dengan Program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Di SMP Negeri 12 Semarang sudah ada program yang berjalan setiap Selasa. Selain makanan, saya juga dapat susu. Berbeda dengan Program MBG ini," ungkap Mecha saat ditemui wartawan, Senin.

Ia kemudian berharap susu bisa disertakan dalam program MBG.

Tak hanya susu, siswa lain juga menyoroti porsi sayur dalam program makan bergizi. Sayur yang disediakan dianggap kurang meski ia mengakui bisa berhemat dengan adanya MBG.

"Sayurnya juga kurang. Kalau bisa ditambah," kata Sabrina.

Susu hanya untuk wilayah tertentu

Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui sejumlah sekolah di Indonesia memang tidak menerima susu dalam program makan bergizi gratis.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan, susu hanya diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang memiliki sapi perah. Tujuannya, untuk memberdayakan sumber daya lokal.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada," kata Dadan, usai rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Pasalnya kata Dadan, pemerintah tidak ingin kegiatan ini justru menjadi bagian dari peningkatan impor.

Dengan begitu, pihaknya mengatur agar menu susu diberikan minimal seminggu sekali dan termasuk dalam anggaran Rp 71 triliun yang disediakan.

"Jadi kami melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Pak Presiden," ujarnya.

Menu susu minimal sekali seminggu

Senada, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, menu susu dalam program MBG tidak diberikan setiap hari.

Menu tersebut diatur minimal seminggu sekali atau bahkan seminggu tiga kali sesuai kecukupan daerah.

Hasan sudah mengonfirmasi kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dikunjunginya di Tanah Sareal, Bogor, Senin (6/1/2025) pagi.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari. Jadi itu tergantung daerahnya. Tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya," kata Hasan saat dihubungi, Senin (6/1/2025).

Menu susu diberikan di hari yang berbeda di tiap wilayah. Ada SPPG yang menyalurkan setiap Jumat, Rabu, atau hari-hari lain.

Di dapur MBG yang menyalurkan ke sekolah-sekolah daerah Bogor yang ia kunjungi, susu diberikan pada hari Jumat. Di daerah lain, menu susu diberikan pada hari perdana MBG.

"Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi), dia bilang susu itu per hari Jumat. Tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi, susunya di hari Senin," tutur Hasan.

Di SPPG Cimahi pula, susu bakal diberikan 2-3 kali seminggu. Menurut Hasan, hal ini bisa dilakukan lantaran letak SPPG dekat dengan peternakan atau pabrik susu.

Susu-susu yang disalurkan ke sekolah-sekolah dalam jangkauan SPPG Cimahi pun dikemas dengan botol kaca untuk mengurangi limbah plastik.

"Bisa ada yang lebih. Yang di Cimahi, jadi dia lebih dari sekali susunya. Dan dia pakai kemasan botol kaca, karena di dekat situ ada peternakan kayaknya ya atau ada pabrik, ya. Tapi dia pakai botol kaca di situ," jelas Hasan.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Untuk tahap awal pada Januari 2025, ada 190 dapur MBG yang beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

Lalu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang memastikan bahwa program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan kepada wartawan Senin, (6/1/2024).

Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN," katanya.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafidz menegaskan, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp10.000 per porsi meskipun menu setiap daerah berbeda.

"Sama. Jadi tetap anggarannya sama. Hanya untuk menu makanan kita sesuaikan. Termasuk juga lidah anak-anaknya mungkin beda ya di daerah apa. Mereka lebih suka makan apa dan lain-lain," ujar Meutya usai meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5 Depok Jawa Barat.

Meutya mengatakan menu program MBG ini nantinya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak setiap wilayah.

Hal itu juga sejalan dengan kearifan lokal dari daerah tersebut sebab program MBG ini turut melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Jadi Indonesia ini ragam masakannya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Kita enggak mau paksakan satu rasa untuk seluruh anak-anak di Indonesia," ujar dia.

"Jadi memang ini salah satu yang kita dorong. Untuk memang berbeda untuk kearifan lokal di daerah sesuai," sambungnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp71 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.

Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan setiap bahan dalam paket makanan bergizi gratis (MBG) tidak mengandung bahan berbahaya, baik bumbu maupun pengawet.

Hal ini ditegaskan Juri usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 08 Pagi dan SMPN 174, Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur.

“Terpenting juga menu ini juga menurut keterangannya (ahli gizi) tak mengandung hal-hal yang membuat makanan ini (kehilangan gizi), tak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan bumbu-bumbu berbahaya. Semuanya sehat dan dari pasar lokal kita,” ucap Juri.

Juri juga mengatakan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang jadi tempat pengolahan, penyajian dan pengukuran gizi paket MPG sudah didampingi oleh ahli gizi.

Setiap gizi yang terkandung dalam menu MBG sudah diukur kecukupan gizinya, dan disajikan higienis.

“Terpenting mereka SPPG ini sudah didampingi ahli gizi dan mereka sudah mengukur kecukupan gizi dari setiap menu yang disajikan, jadi Insyaallah sehat, higienis dan enak,” katanya.

Adapun Juri menyebut menu makanan dalam paket MBG tidak akan selalu sama. Total ada 30 jenis variasi menu yang sudah disiapkan dan dihitung kecukupan gizinya.

Variasi menu ini dilakukan agar para pelajar sekolah maupun penerima manfaat lainnya tidak bosan menyantap MBG yang akan dibagikan dari Senin - Jumat.

“Mereka (ahli gizi) sudah membuat pola variasi menu itu sehingga dalam satu bulan bahkan lebih varian makan tiap hari akan berbeda,” kata Juri.

Pemerintah menargetkan ada 3 juta penerima manfaat yang mendapat program makan bergizi gratis pada bulan Januari 2025. Sedangkan target yang dicanangkan untuk tahun 2025 adalah 15 juta penerima manfaat.

Selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wapres Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 target penerima manfaat program MBG sebesar 87 juta orang. Angka ini termasuk penyaluran kepada para pelajar, santri, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Prabowo Gunakan Uang Pribadi Biayai Makan Bergizi Gratis di Kendari, Ini Penjelasannya

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto resmi dilaksanakan per Senin (6/1/2025). Setidaknya ada 26 provinsi dan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan setiap SPPG akan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Hal ini untuk menjaga standar terkait pelaksanaan program yang telah ditetapkan pemerintah.

"Menurut saya luar biasa SOP-nya sangat ketat masuk ke dalam harus ganti baju, pakai tutup kepala, pakai masker dan bagaimana makanan tadi dipersiapkan di sana," ujar Hasan Nasbi di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025).

Terkait pemenuhan gizi anak, Hasan menambahkan bahwa setiap dapur dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG ini juga dibantu oleh satu ahli gizi dan akuntan untuk pengawasan nutrisi dan distribusi makanan.

Kebersihan makanan, lanjut Hasan Nasbi, juga menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, Badan Gizi Nasional telah memiliki sistem sendiri untuk menjaga makanan tetap higienis.

"Teman-teman bisa lihat tidak ada sampah, sampai pengelolaannya dipikirkan oleh mereka. Sampah pun di SPPG sudah dipisah, seperti sampah plastik, sisa makanan, di dapur sudah dipisah. Yang keluar tidak akan menjadi problem," katanya.

Budget Rp10.000-15.000 Apakah Cukup?

Seperti yang diketahui, besaran nilai paket untuk MBG tersebut telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.000. Lantas, apakah dengan anggaran ini cukup memenuhi nutrisi anak untuk sekali makan?

Menjawab hal ini, spesialis gizi klinik dr Putri Sakti, MGizi, SpGK, AIFO-K, CBCFF mengatakan anggaran tersebut sebenarnya terbilang cukup untuk satu porsi menu makanan bergizi. Dengan catatan, pemerintah harus benar-benar mengoptimalkan produk lokal.

"Dengan budget Rp10 ribu sampai Rp15 ribu asalkan pemerintah bisa mengoptimalkan menggunakan produk lokal yang sehat dan murah meriah. Tapi dengan catatan harus divariasikan," kata dr Putri saat dihubungi oleh detikcom, Senin (6/1/2025).

"Contohnya untuk karbohidratnya kadang nasi, kadang olahan jagung, atau bihun dari beras putih. Protein bisa dari ikan, besoknya ayam, telur, atau cari yang paling murah meriah," sambungnya.

dr Putri menambahkan bahwa di masing-masing daerah tentunya memiliki makanan bergizi khas, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan untuk bisa membuat menu makan yang seimbang.

"Tergantung olahan lokal masing-masing ya, sehingga anak-anak tersebut lebih familiar dengan lidah mereka, gaya olahannya, dan rasa bumbu-bumbunya," katanya.

"Kalau secara umum bisa ayam ditumis, kemudian sayurnya gabungan wortel dengan buncis yang murah meriah. Karbohidratnya bisa nasi, buahnya misalkan pisang atau jeruk. Ditambah proteinnya tahu atau tempe," lanjut dia.

NEXT: Tidak Ada Susu di Menu Makan Bergizi Gratis Hari Pertama

Di beberapa wilayah seperti Jakarta dan Bogor, SPPG tidak memberikan susu pada menu makan bergizi gratis. Menurut Hasan Nasbi, susu memang bukan menjadi variasi protein wajib yang ada di menu makan anak-anak. Tetapi dirinya menegaskan bahwa anak-anak pasti akan mendapatkan susu ke depannya.

"Ada susu, tapi kan nggak setiap hari. Ada yang seminggu sekali, ada yang dua kali seminggu," ujar Hasan Nasbi.

Merespons hal ini, dr Putri mengatakan bahwa susu memang bisa diganti dengan protein lainnya.

"Susu memang menjadi salah satu sumber protein yang bisa menjadi variasi protein pilihan, tapi sekali lagi di atas dua tahun susu tidak lagi wajib dikonsumsi anak-anak," kata dr Putri.

Menkes Minta Standar Gizi Terus Dijaga

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa pihaknya juga turut serta dalam penetapan standar gizi makanan yang akan diberikan pada masyarakat bersama Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara.

"Kita perannya bekerja sama dengan teman-teman dari gizi dari Badan Gizi Nasional menentukan standar gizinya seperti apa. Mereka waktu itu sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di puskesmas, kita juga sudah memberikan akses tersebut," kata Menkes Budi ketika ditemui awak media di Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).

(dpy/kna)