IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merelokasi rumah warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, ada 100 hektare lahan yang sudah siap menjadi tempat relokasi. Lahan itu terbagi untuk dua Kecamatan yang masing-masing berjarak 20 dan 30 Km dari Gunung Lewotobi.

Lokasi untuk relokasi hunian yang disiapkan antara lain di Kecamatan Wulanggitang, tepatnya di Desa Pululera tepatnya di Tanawawe, Tapowolo dan Balunamang. Ketiga lokasi tersebut berada satu kawasan yang berjarak sekitar 20 Km arah utara Gunung Lewotobi Laki-laki.

Luas lahan yang disiapkan Kecamatan Wulanggitang sekitar 50 hektare. Sedangkan, lokasi lainnya di Kecamatan Titihena berada di Desa Kobasoma tepatnya di Kramak yang terletak sekitar 30 Km arah timur laut Gunung Lewotobi dengan luas sekitar 50 hektare.

"Doakan kami dengan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, juga BNPB, Kementerian Sosial, Gubernur, Bupati, kami akan segera meninjau sekarang ke sana. Kalau semuanya oke, kami siap membangun rumah untuk Bapak Ibu sekalian," kata Ara dalam keterangan resminya yang dikutip pada Kamis (14/11/2024).

Sementara itu Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga mengajak warga untuk nantinya pindah ke lokasi yang lebih aman dari risiko letusan Gunung Lewotobi di masa mendatang.

"Bencana ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa, jadi tidak bisa lagi kembali ke desa yang sudah hancur, tidak mungkin lagi dibangun di desa yang hancur itu walaupun di desa itu banyak kenangan. Karena tidak ada yang bisa menjamin beberapa tahun lagi kejadian serupa akan terulang," kata dia.

(Dhera Arizona)

FLORES TIMUR, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, NTT, Rabu (13/11/2024).

Pantauan Kompas.com, saat turun dari mobil, Sirait mengenakan kaus oblong dan celana training.

Dia kemudian langsung bergegas ke arah pengungsi yang sedang berkumpul. Di sana, Sirait langsung membagi bantuan kepada para pengungsi.

Di lokasi yang sama, terlihat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, bersama anggota.

Seusai membagi bantuan, mantan anggota DPR RI mengatakan bahwa Presiden Prabowo menitip salam kepada para pengungsi.

Dia mengaku memahami betul apa yang dihadapi para penyintas saat ini.

“Tapi bersama Tuhan kita kuat. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Saya yakin Tuhan lebih kuat daripada masalah kita,” ujarnya.

Pihaknya akan meninjau dua lokasi yang dipersiapkan untuk relokasi warga terdampak. Jika dua lokasi itu cocok, maka pemerintah segera membangun sekitar 2.700 rumah.

“Kalau sudah terpenuhi, kami akan bangun. Menyiapkan sekitar 2.700 rumah,” kata dia.

Kendati begitu, Sirait tak memungkiri ada warga yang tidak tega untuk meninggalkan kampung halaman yang sudah sekian tahun.

Namun, menurut dia, yang paling penting saat ini adalah keamanan. Oleh sebab itu, pihaknya bersama TNI dan BNPB terlebih dahulu meninjau lokasi yang dimaksud.

Sebelumnya, Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami letusan dahsyat pada Minggu (3/11/2024) malam.

Peristiwa ini mengakibatkan rumah warga rusak, 9 orang meninggal dunia, dan puluhan lainnya luka-luka.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur mencatat, per Minggu (10/11/2024) pukul 20.00 Wita, warga yang mengungsi sebanyak 13.116 orang.

Jakarta -

Permukiman padat penduduk menjadi momok di kota Jakarta. Masih ada kawasan berisi rumah tidak layak huni yang dipadati penghuni, sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menuturkan fenomena ini menciptakan lingkungan hidup yang tidak sehat bagi penghuninya. Mengingat, permukiman seperti ini diisi rumah berukuran kecil, berdekatan dengan tetangga, serta dihuni oleh banyak orang.

"Permukiman padat tentu tidak layak huni karena rumah tidak sehat, tidak cukup akses air bersih, sanitasi tidak ada atau terbatas, sirkulasi udara dan cahaya matahari tidak memadai atau sumpek, warga mudah stres," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

Ia juga mengungkapkan fenomena serupa sudah menjalar ke kota sekitar Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kota besar lainnya juga mengalami hal serupa di Bandung dan Surabaya.

Adapun solusi yang ia usulkan adalah pemerintah perlu merevitalisasi permukiman menjadi rumah susun yang sesuai standar. Warga dapat dipindahkan sementara ke rusunawa terdekat dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Jakarta.

"Permukiman diubah menjadi rusunawa (atau) rusunami, sehingga kawasan menjadi lega, ada jalur dan tempat evakuasi bencana, jaringan utilitas terpadu, lingkungan lebih sehat dan bebas kebakaran," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan hal senada, bahwa fenomena ini sudah menyebar ke kota satelit Jakarta. Masyarakat yang mencari penghidupan lebih baik di Jakarta sudah bergeser tinggal di kawasan sekitar.

Menurutnya, kondisi ini berawal dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat di Pulau Jawa, khususnya kota Jakarta. Penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman.

"Hal ini mulai menyebar ke kota sekitar Jakarta. Justru urbanisasi sudah bergeser ke Bekasi, Depok, Bogor. Ini harus jadi pelajaran serius pemerintah biar nggak mengulangi desain kota masa Orde Baru," ujar Devie kepada detikProperti, Selasa (13/11/2024).

Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa tinggal di situ hidup dalam kondisi tidak layak. Misalnya tidak mendapat pasokan air bersih yang memadai dan sistem sanitasi air yang sesuai standar di rumah.

"Kita bisa lihat banyak orang tidak memiliki penghidupan yang layak, (seperti kurang ketersediaan) air (bersih), kebutuhan mendasar, sanitasi, tidak bisa masuk ke sektor formal, bahkan (terkendala mendapat bantuan) COVID-19 bukan KTP Jakarta," katanya.

Untuk itu, ia menilai solusinya adalah pemerintah daerah harus bisa membangun daerah masing-masing. Pemerintah mengembangkan lapangan pekerjaan serta permukiman terjangkau dan strategis. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa perlu pindah ke Jakarta.

"Solusi untuk mengurai persoalan ini ialah dengan memastikan para pemerintah daerah serius membangun daerahnya masing-masing, tidak ada kebocoran anggaran, yang berakibat pada tertutupnya potensi ekonomi daerah, sehingga warga terpaksa harus meninggalkan sanak saudara di kota asal, untuk mengadu peruntungan di Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya, Nenek Hasna (62), warga yang tinggal di permukiman padat di Kecamatan Johar Baru viral. Ia tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

Nenek Hasna terpaksa hidup berhimpitan dengan anggota keluarganya. Selain itu, ia tidak mempunyai kamar mandi yang layak, bahkan tidak ada WC di rumahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Jakarta sebagai kota metropolitan masih mempunyai permukiman padat penduduk berisi rumah-rumah tidak layak huni. Satu rumah kecil dihuni hingga tiga kepala keluarga pun menjadi pemandangan lumrah di sejumlah kawasan.

Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan fenomena satu rumah diisi banyak penghuni sudah berlangsung lama di kota besar, seperti Jakarta. Bahkan, penghuni sampai harus tidur bergantian karena rumah terlalu sempit.

"Fenomenanya, ada yang harus tidur bergantian. Kalau yang kerja malam, maka beristirahat di pagi hari, bahkan memenuhi fasilitas publik seperti musala misalnya. Mengingat, rumah tidak ideal dijadikan tempat tinggal, di mana satu rumah dapat dihuni 2 hingga 3 keluarga," ujar Devie kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

"Kondisi ini tercipta sebagai dampak dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat pada Pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta. Hal ini mendorong, penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman," katanya.

Ia mengatakan 'daya pikat' ini yang mendorong banyak masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta mencari pekerjaan. Akan tetapi, ketidaksesuaian keterampilan membuat mereka memiliki keterbatasan dalam bekerja, sehingga penghasilan tidak cukup untuk kehidupan yang layak.

"Sayangnya, kehadiran mereka tidak dibekali pengetahuan bahwa struktur ekonomi di Jakarta, sebagian besar bersifat jasa yang membutuhkan keterampilan formal yang ditandai dengan standar pendidikan minimal yang tinggi. Akibatnya, banyak pendatang yang harus terpinggirkan, namun tidak mungkin kembali ke daerah asalnya," jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, satu keluarga berkembang dan saudara-saudara dari daerah pun datang. Mereka semua bisa tinggal di satu kawasan, bahkan satu rumah.

"Ketika saudara-saudara mereka di desa mengetahui keluarganya sudah 'bertahan' di Jakarta, mereka pun tergiur untuk mengikuti jejak keluarga pendahulu. Sang keluarga, tidak kuasa menolak, dan akhirnya mereka tinggal bersama-sama di tempat tinggal tidak layak tersebut," imbuhnya.

Devie juga menyebut pembangunan Indonesia baru dimulai 10 tahun belakangan ini. Menurutnya, Jakarta bisa saja menjadi kota layak huni tanpa permukiman padat penduduk kalau pembangunan secara merata sejak 50 tahun lalu.

"Kebijakan yang membangun Indonesia seutuhnya bahkan dari pinggiran, baru dimulai 10 tahun terakhir. Andaikan, sejak 50 tahun lalu sudah dirancang demikian, maka kita tidak melihat dua wajah (hybrid) Jakarta yaitu wajah formal dan megah dengan gedung-gedung tingginya dan wajah lain yang informal dengan kawasan tidak layak huni," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan penyebab fenomena permukiman padat penduduk yang tidak layak adalah keterbatasan lahan dan harga tanah yang mahal. Masyarakat yang tidak mampu membeli rumah akhirnya bertahan di rumah tempat mereka tumbuh.

"Permukiman padat penduduk selalu muncul karena keterbatasan lahan kota untuk tempat tinggal. Sementara harga tanah di Jakarta semakin mahal ke pusat kota. Warga yang sudah tinggal di pusat sejak lama, karena tidak memiliki dana sehingga tidak bisa pindah ke tepi, pinggir, (atau) luar kota Jakarta, terpaksa tinggal berhimpitan di atas tanah yg ada," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis.

Ia menyebutkan ada beberapa permukiman padat penduduk yang tersebar di Jakarta. Fenomena ini bisa ditemui di kawasan seperti Kelurahan Tanah Tinggi, Tamboran, dan Taman Sari, Jakarta Barat.

Selain itu, permukiman padat penduduk dapat disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik lantaran tidak memiliki pekerjaan yang layak. Dengan begitu, mereka yang belum mampu memiliki hunian lain terpaksa tetap tinggal bersama keluarga besar.

"Keterbatasan ekonomi dan kemiskinan yg turun temurun karena tidak memiliki pekerjaan yang layak, membuat mereka tidak punya pilihan untuk berpindah, sehingga terpaksa tetap bertahan tinggal dalam satu rumah tersebut,

Sebelumnya, kisah warga Kecamatan Johar Baru, Nenek Hasna (62) menyita perhatian publik lantaran sempat tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter. Ia hidup bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di lokasi, Selasa (5/11/2024).

Anak dan cucunya belum mampu mengontrak, sehingga terpaksa tinggal bersamanya. Ia pun harus hidup berhimpitan sampai tidur dalam posisi duduk dan meringkuk.

"Itu (cucu) kalau nangis di atas (mungkin karena) kesempitan kali, turun ke (lantai) bawah. Jadi kita nggak bisa tidur, (tidur sambil) duduk nyender ke pintu," tuturnya.

(dhw/das)

FLORES TIMUR, KOMPAS.com – Aliran lava Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Timur (NTT) terus mendekat ke permukiman warga di tiga desa di lereng gunung tersebut.

Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Muhammad Wafid, mencatat bahwa berdasarkan hasil pemantauan periode Selasa (12/11/2024), aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki masih tinggi.

Terlihat erupsi disertai aliran lava pijar ke arah timur laut sejauh lebih kurang 3,8 kilometer dan ke arah barat sejauh 3,9 kilometer dari pusat erupsi.

“Aliran lava juga terpantau mengarah ke arah barat dan barat laut, mengarah ke Desa Persiapan Padang Pasir, Klatanlo, dan Desa Boru,” ujar Wafid dalam keterangannya, Rabu (13/11/2024).

Sementara itu, jenis gempa yang terekam pada periode ini yaitu 15 kali gempa letusan,1 kali gempa guguran, 21 kali gempa embusan, 4 kali gempa harmonik, dan 5 kali gempa low frekuensi.

Lalu 3 kali gempa tremor menerus dengan amplitudo 3,7-37 mm, dominan 37 mm.

Berdasarkan pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut. Teramati asap kawah utama berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, tinggi sekitar 800-3000 meter dari puncak.

Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang ke arah barat daya, barat, dan barat laut. Suhu udara sekitar 20-31 derajat Celsius.

“Terekam gempa letusan, namun secara visual tinggi letusan dan warna abu tidak teramati,” kata dia.

Guguran teramati dengan jarak luncur 1000 meter dari puncak, namun arah luncuran tidak teramati.

Paul Kabelen (28), warga Desa Persiapan Padang Pasir, Kecamatan Wulanggitang, mengaku cemas, sebab aliran lava terus mengarah ke desa mereka.

Komoditi pertanian seperti kopi, kemiri, kakao, dan kelapa yang menjadi andalan warga dipastikan ikut terdampak.

“Ini yang buat kami tambah cemas, kalau aliran lava masuk ke pemukiman warga, dampaknya semakin parah,” ujar dia.

Paul berujar bahwa saat ini warga hanya bisa pasrah dengan keadaan, sembari berharap aktivitas vulkanik gunung tersebut bisa segera berakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Arsitektur dan Tata Kota Teguh Aryanto menekankan pentingnya penataan ulang permukiman padat penduduk di Jakarta tanpa menggusur masyarakatnya.

Teguh menyebut penggusuran dalam rangka penataan ulang kota adalah opsi terakhir yang mesti dijalankan oleh pemerintah.

Pasalnya, dua calon gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Ridwan Kamil berencana menata ulang pemukiman padat penduduk di Jakarta.

Pramono Anung misalnya, dalam pertemuannya dengan warga Taman Sari, Jakarta Barat menyebut harus melakukan penataan kembali di permukiman tersebut.

Begitu pula Ridwan Kamil dalam pertemuannya di Rawa Buaya, Cengkareng. Dia menyebut bakal menata ulang permukiman tersebut agar lebih manusiawi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Ikatan Arsitek Indonesia (AIA) Jakarta itu menyebut penataan ulang permukiman padat penduduk di Jakarta mesti dilakukan dengan humanis.

"Penataan kawasan kumuh haruslah tidak dengan konsep menggusur. Menggusur atau memindahkan adalah jalan terakhir. Lalu desainnya harus datang dari warga dengan asas bottom-up. Arsitek hanya mendampingi," kata Teguh saat dihubungi dari Jakarta, Senin (11/11/2024).

Teguh juga menyebut pembangunan tata kota di Jakarta haruslah melibatkan masyarakat dalam perencanannya. Teguh menekankan pada pentingnya memberikan ruang bagi masyarakat ketimbang developer.

Selain itu, Teguh juga mengimbau ihwal transportasi publik yang mesti dapat dijangkau dan ruang terbuka hijau yang harus ditingkatkan dalam penataan kota Jakarta.

"Karena di situlah letak utama masalah Kota Jakarta," tutup Teguh.

Jakarta -

Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memperluas zona steril Gunung Lewotobi Laki-laki menjadi 9 kilometer. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan pemerintah sedang mengkaji relokasi secara permanen permukiman penduduk.

"Relokasi pemukiman sudah dibicarakan dengan penduduk, saat ini dalam fase pendataan, utamanya dalam radius 7 km. Perluasan sektoral 9 km arah barat laut, dan barat daya, masih dikaji perlu atau tidaknya relokasi bersama Badan Geologi," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari, Minggu (10/11/2024).

Abdul Muhari belum menyampaikan berapa jumlah rumah dan warga yang bakal terdampak relokasi. Saat ini, petugas masih mendata siapa saja yang akan direlokasi.

"Untuk relokasi permanen masih dalam pendataan, disesuaikan dengan data by name by address dari dukcapil," ucapnya.

Sebelumnya, BNPB menambah pos pengungsian untuk korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Penambahan pos pengungsian dilakukan imbas zona steril Gunung Lewotobi laki-laki diperluas oleh PVMBG.

"Melihat aktivitas dan juga cakupan radius zona bahaya bertambah luas, pemerintah dalam hal ini di bawah kendali BNPB, kembali membuka beberapa titik lokasi pengungsian. Ini dilakukan karena titik-titik lokasi pengungsian yang terletak di Kabupaten Flores Timur sudah tidak cukup menampung pengungsi yang terus bertambah," terang Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dilansir detikBali, Sabtu (9/11/2024).

Sebagai informasi, PVBMG memperluas zona steril akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang sebelumnya dengan radius 8 kilometer (km) menjadi menjadi 9 km untuk sektoral barat daya dan barat laut. Perubahan zona steril berlaku sejak Sabtu (9/11).

Adapun satu tempat pengungsian terbaru adalah SDK Eputobi di Kecamatan Titehena yang sudah mulai menampung masyarakat yang mengungsi sejak kemarin sore. Rencananya, jika pengungsi masih terus bertambah, titik-titik pengungsian lain akan kembali disiapkan.

Abdul mengatakan sebanyak 1.049 masyarakat dari tujuh desa mulai mengungsi sejak sore kemarin di titik pengungsian tersebut. Hal itu dilaporkan oleh Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto selaku koordinator perwakilan BNPB yang bertugas di titik tersebut.

Simak Video: Penampakan Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Lagi Siang Ini

[Gambas:Video 20detik]

(aik/imk)

JAKARTA - Mabes TNI memastikan akan mengawal proses pengusutan atas kasus penyerangan oleh 33 oknum anggota TNI ke permukiman di kawasan Desa Cinta Adil, Sibirubiru, Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat (8/11/2024) lalu.

Kini puluhan prajurit itu tengah diperiksa di Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan.

"Beberapa prajurit saat ini sedang dalam pengusutan Danpomdam 1/BB. Mabes TNI akan terus mengawal proses anggota TNI tersebut," kata Kepala Pusat Penerangan TNI AD, Mayjen TNI Hariyanto saat dikonfirmasi, Senin (11/11/2024).

Hariyanto juga memastikan Pangdam I Bukit Barisan, Letjen TNI Mochammad Hasan telah mengambil langkah untuk menemui masyarakat.



"Pangdam I/BB telah mengambil langkah dengan menemui masyarakat di Makoyon Armed 2/KS dan menemui keluarga korban serta berjanji mengusut tuntas kasus tersebut," kata dia.

Dalam peristiwa ini sejumlah orang juga mengalami luka-luka. Sementara, korban tewas dipastikan Hariyanto berjumlah satu orang.

"Korban masyarakat ada yang terluka dan satu orang meninggal dunia," tandasnya.

Merangin -

Polisi menanggapi soal maraknya aksi penggelapan mobil rental yang digadaikan ke permukiman Suku Anak Dalam (SAD), Merangin, Jambi. Lantas apa kata pihak kepolisian?

Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengidentifikasi dan memonitor praktik gadai mobil yang melibatkan warga SAD.

Menurutnya, mobil-mobil tersebut sebagian memang digadaikan secara legal melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi ada pula mobil yang diduga hasil kejahatan, terutama terkait aksi penggelapan mobil rental.

"Polres Merangin telah melakukan pendataan dan monitoring terhadap kelompok warga SAD yang menerima gadai berupa mobil dari pihak lain," ujar Ruri, Minggu (10/11/2024).

Ruri menerangkan terkait indikasi maraknya mobil rental yang digadaikan pada kelompok warga SAD pihaknya telah melakukan pendataan dengan mendatangi permukiman SAD tersebut.

Pihaknya, kata dia, berupaya melakukan pendataan laporan polisi terkait tindak pidana pencurian, penggelapan, maupun penadahan mobil kepada kelompok warga SAD.

"Kami telah mendalami sistem gadai yang dilakukan oleh kelompok warga SAD. Dalam hal gadai, adanya suatu perikatan atau perjanjian yang terjadi antara penerima gadai dan pemberi gadai," katanya.

Aksi penggelapan yang melibatkan warga SAD ini, sambungnya, telah terjadi sekian kali. Sejauh ini, kata Ruri, pihaknya telah mengungkap 4 perkara penegakan hukum.

"Polres Merangin telah melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian, penggelapan maupun perbuatan tadah (penadahan) yang melibatkan warga SAD sebanyak 4 perkara dan 2 di antaranya sudah tahap II ke JPU," jelasnya.

Ruri menyampaikan pihaknya juga melakukan upaya preventif agar tindakan ini tidak terjadi kembali. Dia menyebut perlu sinergi antarpemerintah memberi penyuluhan dan pemahaman hukum kepada warga SAD tersebut.

"Kami akan tetap memberikan penyuluhan dan pemahaman hukum kepada kelompok warga SAD terkait tindak pidana menerima gadai kendaraan atau surat berharga, yang diduga hasil kejahatan dengan melibatkan pemerintah daerah, dan dinas instansi terkait," terangnya.

"Kami juga akan tetap melakukan penegakan hukum terhadap laporan polisi yang masuk berkaitan dengan tindak pidana melibatkan warga SAD, terkhusus gadai kenderaan baik roda 2, maupun roda 4, yang diduga dari hasil kejahatan," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengusaha rental mobil di Jambi diresahkan dengan maraknya penggelapan unit yang digadaikan ke permukiman warga SAD, Merangin, Jambi. Kejadian ini terus berulang hingga sudah puluhan mobil yang digadaikan di lokasi itu.

Ketua organisasi Buser Rentcar Nasional (BRN) Jambi, Hafizurahman, mengatakan kejadian ini telah beberapa kali dilaporkan ke polisi. Laporan itu kerap menemui jalan buntu.

Sebagai organisasi yang menghimpun pengusaha rental mobil, Hafiz menyebut sejak 2021 hingga 2023 sudah ada 30-an mobil yang digadaikan di pemukiman SAD Merangin, Jambi. Setidaknya, ada dua lokasi SAD tempat mobil-mobil rental itu digadaikan, di Desa Mentawak dan Pamenang.

Dua lokasi itu, kata dia, berada di dalam hutan dan kebun sawit dengan akses yang jauh dari pemukiman warga. Mobil yang digadai di sana sudah puluhan unit. Dari video yang diperlihatkan ke detikSumbagsel, tampak ada puluhan unit tertonggok di kebun sawit.

"Banyak banget sudah kayak showroom diletakkan. Ada Avanza, Xenia, Innova Triton, Panther dan berbagai jenis mobil ada di situ dan digadaikan," kata Hafiz, Sabtu (9/11/2024).

Hafiz mengatakan penggelapan mobil ke SAD ini telah berlangsung sejak 2016. Modusnya, pelaku yang menggadaikan mobil itu merupakan orang yang menyewa ke perental mobil di Jambi yang kemudian dipindahtangankan ke warga SAD. Mobil-mobil itu digadaikan mulai dari Rp 30-80 juta.

"Harga gadai itu tergantung jenis mobil, terkadang warga SAD itu juga mengetahui pasarannya kalau Innova Reborn itu berapa dan Xpander itu berapa," ujarnya.

(csb/csb)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan berbagai upaya terkini untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Pertama ialah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat.

“Dalam dua minggu ini, saya ketemu dengan Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin). Dua kali di Rapat Kabinet (untuk) ngobrol, dan dua kali datang (bertemu dengan Jaksa Agung di Kantor Kejaksaan Agung), termasuk tadi siang. Beliau sudah serahkan kurang lebih yang sudah bisa dikatakan siap 200 hektare (ha) dari total 10 ribu hektare,” ujarnya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) di Menara BTN, Jakarta, Jumat.

Pemerintah juga akan memanfaatkan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) guna menunjang program tersebut.

Dirinya disebut bakal meyakinkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban pada pekan depan untuk membahas perihal pemanfaatan lahan tanah sitaan Kejaksaan dan aset BLBI.

Beberapa lahan lain yang bisa dimanfaatkan antara lain tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan, lalu lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Pasca pelantikan dirinya sebagai Menteri PKP, pihaknya dinyatakan sudah mendapatkan sekitar 1.200 ha untuk dipersiapkan sebagai lahan pembangunan rumah, yakni 1.000 ha dari Kejaksaan Agung dan 200 ha dari Kementerian ATR/BPN.

“Doakan saya bisa meyakinkan DJKN dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) supaya itu (lahan-lahan dapat dialihfungsikan) bisa diberikan ke rakyat,” ucap dia yang akrab dipanggil Ara.

Menteri PKP melaporkan pula bahwa enam grup perusahaan besar di Indonesia, antara lain Agung Sedayu Group, Sinar Mas Group, Salim Group, Adaro Group, dan Barito Group, berkomitmen mendukung program 3 juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Ara sendiri menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk program ini bagi masyarakat kecil secara gratis.

“Saya pikir kita mulai kepedulian sosial itu dengan tidak basa-basi, tetapi dengan aksi nyata,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengharapkan adanya kerja sama yang kompak antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mendukung pencapaian target pembangunan 3 juta rumah mengingat program ini menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau Pak Jokowi (Presiden RI ke-7 Joko Widodo) bisa membagikan sertifikat bagi rakyat, tanah bagi rakyat selama 10 tahun kemarin, doakan Pak Prabowo juga bisa memberikan rumah gratis atau rumah murah bagi rakyat Indonesia. Harus ada satu langkah maju, dan yuk kita (kerja) bersama-sama,” ungkap Maruarar.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung program tiga rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Tito dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11).

"Sekarang ini momentumnya agak bagus, kenapa? Karena, dari 500-an lebih kepala daerah, lebih dari separuh itu adalah penjabat kepala daerah sampai dengan nanti pilkada (pemilihan kepala daerah) pelantikan Februari tahun depan (kalau tidak ada sengketa pemilihan umum). Nah, penjabat ini kan penugasan, ini lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi sama mereka," kata Tito mengutip Antara.

Menurut Tito, ada beberapa poin yang harus dikerjakan pemda untuk menggolkan program tersebut.

Pertama, dia meminta pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi tanah atau asetidle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tak terlalu jauh dari perkotaan atau pusat pedesaan untuk diberikan dan disumbangkan untuk mendukung program tiga juta rumah.

Kedua, pemda diminta untuk membangun gerakan kesetiakawanan sosial atau gotong royong, khususnya bagi mereka yang mampu dapat membantu kelompok yang membutuhkan.

Misalnya ialah menyumbangkan tanah sebagaimana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memberikan lahan seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, bagi masyarakat kecil secara gratis.

"Dengan konsep kegotongroyongan, kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara ini memberikan snow ball effect (efek bola salju) yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain," ujar dia.

Selanjutnya memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari pemda. Mulai dari penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemda kabupaten/kota, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari, Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), penyederhanaan persyaratan, hingga kepastian waktu penerbitan izin.

"Pasal 44 Ayat 6 Huruf A dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 membolehkan atau menghapuskan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini tugas saya yang akan menegaskan kepada seluruh daerah. Oleh karena itulah, mungkin kita lakukan zoom meeting, kita undang seluruh kepala daerah, kemudian juga Kementerian ATR-BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), dan kemudian Dinas Pemda, daerah-daerah, provinsi, kabupaten/ota, Dinas Pendapatan (karena menyangkut retribusi itu urusannya Dinas Pendapatan), bersama dengan rekan-rekan dari Bank Tabungan Negara (BTN), dan juga real estate untuk meyakinkan (pemda)," ujar Tito.

Begitu pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menyebutkan izin persetujuan PBG dapat diberikan keringanan atau penghapusan retribusi PBG dengan memperhatikan kondisi fiskal pemda yang bersangkutan.

Dirinya disebut akan mengeluarkan surat edaran mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan MBR dan penghapusan retribusi PBG kepada MBR dalam waktu dekat.

"Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda)," ucap Tito.Selain pemda, program tiga juta rumah per tahun juga akan disokong dari berbagai cara. Dua di antaranya yaitu pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan untuk perumahan rakyat dan lainnya, serta lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya akan memetakan aset-aset BUMN yang tak terpakai untuk dipakai dalam membangun proyek 3 juta rumah murah pemerintah.

Hal itu menjadi komitmen Kementerian BUMN untuk membantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menyukseskan program rumah murah besutan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan. Di mana memang untuk perumahan rakyat,” ujar Erick saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah membutuhkan kerja sama antarkementerian.

Dengan kolaborasi bersama Kementerian BUMN, dia berharap, bukan hanya bisa membantu skema pembiayaan dalam mendapatkan rumah murah saja yang bisa dinikmati masyarakat. Namun, proyek pembangunan rumah murah itu akan memanfaatkan aset-aset miliki perusahaan BUMN yang sudah tidak terpakai lagi.

Penggunaan aset-aset milik BUMN itu dinilai bisa menekan biaya produksi dalam pembuatan rumah.

“Rumah itu kan ada tanah, ada bantuan, ada izin dan pajak kalau misalnya satu variabel itu tidak ada lagi berarti bisa lebih murah. Kalau variable biayanya berkurang, harusnya harga rumahnya berkurang enggak? Maka dari itu, tolong doakan ya semoga itu bisa jalan,” kata Ara.

Tak hanya aset BUMN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga berencana akan menggunakan aset sitaan Kejagung untuk proyek pembangunan itu.

Menteri PKP Ara pun sudah mendatangi Kejagung di hari pertama kerjanya untuk membahas rencana itu.

Maruarar bilang, hasil sitaan Kejagung itu akan digunakan untuk proyek pembangunan rumah sebagai salah satu program kinerjanya selama 5 tahun ke depan.

Dia mendapatkan mandat untuk menyediakan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun, kita tentukan nanti langkah berikutnya,” ujarnya usai menghadiri sertijab di Kementerian PU Jakarta, Senin (21/10/2024).