Masyarakat yang tinggal di kolong jembatan di Bandung, Jawa Barat akan segera direlokasi ke rumah susun (rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sudah meninjau rusun Rancaekek yang akan ditempati oleh masyarakat yang tinggal di kolong jembatan.

"Saya sudah meninjau gedung yang lama dari kawasan dan saya sangat senang sekali karena para penghuni terutama ibu-ibunya punya kegiatan yang dapat membantu perekonomian, seperti merajut baju dan suvenir yang dapat menambah penghasilan untuk keluarga," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (6/12/2024).

Pria yang akrab disapa Ara ini berpesan untuk terus dilakukan pemberdayaan masyarakat bagi penghuni rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya warga yang di relokasi dari kolong jembatan agar mempunyai kemandirian secara ekonomi.

"Sehingga saat biaya sewa gratis habis, sewa pada tahun berikutnya tidak memberatkan dan penghuni sudah memiliki pekerjaan tetap dan kegiatan yang dapat menopang kehidupan mereka. Tujuannya agar penghuni mempunyai perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dibanding tinggal di Permukiman sebelumnya," tuturnya.

Sebelum meninjau rusun Rancaekek, Ara sempat mendatangi para penghuni kolong jembatan Taman Sari di Bandung, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk meninjau kesiapan relokasi.

Ara berharap, dengan adanya relokasi ini warga yang sebelumnya tinggal di kolong jembatan bisa hidup dengan layak serta kotanya bisa tertata menjadi lebih baik.

Total ada 100 kepala keluarga yang rencananya akan direlokasi ke rusun Rancaekek dan Solokan Jeruk. Rencananya, relokasi akan dilakukan pada 20 Desember 2024.

Sementara itu, rusun Rancaekek atau yang disebut apartemen transit ini berlokasi di Jalan Cipanas Rancaekek, Kabupaten Bandung. Di sana ada 7 tower dengan 1 towernya berisi sekitar 98 unit hunian tipe 27. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan perabotan atau meubelair.

Video: Momen Menteri PKP Kunjungi Warga di Kolong Jalan Tol, Bakal Direlokasi

Video: Momen Menteri PKP Kunjungi Warga di Kolong Jalan Tol, Bakal Direlokasi

Jakarta sebagai kota metropolitan masih mempunyai permukiman padat penduduk berisi rumah-rumah tidak layak huni. Satu rumah kecil dihuni hingga tiga kepala keluarga pun menjadi pemandangan lumrah di sejumlah kawasan.

Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan fenomena satu rumah diisi banyak penghuni sudah berlangsung lama di kota besar, seperti Jakarta. Bahkan, penghuni sampai harus tidur bergantian karena rumah terlalu sempit.

"Fenomenanya, ada yang harus tidur bergantian. Kalau yang kerja malam, maka beristirahat di pagi hari, bahkan memenuhi fasilitas publik seperti musala misalnya. Mengingat, rumah tidak ideal dijadikan tempat tinggal, di mana satu rumah dapat dihuni 2 hingga 3 keluarga," ujar Devie kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

"Kondisi ini tercipta sebagai dampak dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat pada Pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta. Hal ini mendorong, penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman," katanya.

Ia mengatakan 'daya pikat' ini yang mendorong banyak masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta mencari pekerjaan. Akan tetapi, ketidaksesuaian keterampilan membuat mereka memiliki keterbatasan dalam bekerja, sehingga penghasilan tidak cukup untuk kehidupan yang layak.

"Sayangnya, kehadiran mereka tidak dibekali pengetahuan bahwa struktur ekonomi di Jakarta, sebagian besar bersifat jasa yang membutuhkan keterampilan formal yang ditandai dengan standar pendidikan minimal yang tinggi. Akibatnya, banyak pendatang yang harus terpinggirkan, namun tidak mungkin kembali ke daerah asalnya," jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, satu keluarga berkembang dan saudara-saudara dari daerah pun datang. Mereka semua bisa tinggal di satu kawasan, bahkan satu rumah.

"Ketika saudara-saudara mereka di desa mengetahui keluarganya sudah 'bertahan' di Jakarta, mereka pun tergiur untuk mengikuti jejak keluarga pendahulu. Sang keluarga, tidak kuasa menolak, dan akhirnya mereka tinggal bersama-sama di tempat tinggal tidak layak tersebut," imbuhnya.

Devie juga menyebut pembangunan Indonesia baru dimulai 10 tahun belakangan ini. Menurutnya, Jakarta bisa saja menjadi kota layak huni tanpa permukiman padat penduduk kalau pembangunan secara merata sejak 50 tahun lalu.

"Kebijakan yang membangun Indonesia seutuhnya bahkan dari pinggiran, baru dimulai 10 tahun terakhir. Andaikan, sejak 50 tahun lalu sudah dirancang demikian, maka kita tidak melihat dua wajah (hybrid) Jakarta yaitu wajah formal dan megah dengan gedung-gedung tingginya dan wajah lain yang informal dengan kawasan tidak layak huni," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan penyebab fenomena permukiman padat penduduk yang tidak layak adalah keterbatasan lahan dan harga tanah yang mahal. Masyarakat yang tidak mampu membeli rumah akhirnya bertahan di rumah tempat mereka tumbuh.

"Permukiman padat penduduk selalu muncul karena keterbatasan lahan kota untuk tempat tinggal. Sementara harga tanah di Jakarta semakin mahal ke pusat kota. Warga yang sudah tinggal di pusat sejak lama, karena tidak memiliki dana sehingga tidak bisa pindah ke tepi, pinggir, (atau) luar kota Jakarta, terpaksa tinggal berhimpitan di atas tanah yg ada," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis.

Ia menyebutkan ada beberapa permukiman padat penduduk yang tersebar di Jakarta. Fenomena ini bisa ditemui di kawasan seperti Kelurahan Tanah Tinggi, Tamboran, dan Taman Sari, Jakarta Barat.

Selain itu, permukiman padat penduduk dapat disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik lantaran tidak memiliki pekerjaan yang layak. Dengan begitu, mereka yang belum mampu memiliki hunian lain terpaksa tetap tinggal bersama keluarga besar.

"Keterbatasan ekonomi dan kemiskinan yg turun temurun karena tidak memiliki pekerjaan yang layak, membuat mereka tidak punya pilihan untuk berpindah, sehingga terpaksa tetap bertahan tinggal dalam satu rumah tersebut,

Sebelumnya, kisah warga Kecamatan Johar Baru, Nenek Hasna (62) menyita perhatian publik lantaran sempat tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter. Ia hidup bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di lokasi, Selasa (5/11/2024).

Anak dan cucunya belum mampu mengontrak, sehingga terpaksa tinggal bersamanya. Ia pun harus hidup berhimpitan sampai tidur dalam posisi duduk dan meringkuk.

"Itu (cucu) kalau nangis di atas (mungkin karena) kesempitan kali, turun ke (lantai) bawah. Jadi kita nggak bisa tidur, (tidur sambil) duduk nyender ke pintu," tuturnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan membuat perumahan dengan berbagai macam latar belakang penghuni agar tidak bersifat eksklusif. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak memperbolehkan adanya perumahan eksklusif.

"Saya dapat pesan tidak boleh lagi ada perumahan yang eksklusif dari Pak Prabowo. Jadi perumahan itu juga harus dari berbagai macam latar belakang," ujar pria yang akrab disapa Ara itu dalam Diskusi Tiga Juta Rumah di Auditorium PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Ara mencontohkan perumahan yang tidak eksklusif, yakni bisa dari komposisi penghuni perumahan yang terdiri dari berbagai profesi. Ia pun akan menerapkannya pada perumahan yang bakal dibangun di atas tanah sumbangan miliknya di Tangerang.

Ara menyebutkan perumahan tersebut dapat diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri. (Tanggal) 10 November saya akan undang pengusaha. Saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain, bangunannya dan juga isinya," ungkapnya.

"Mudah-mudahan 8 bulan lagi kita sudah bisa serahkan ke berapa ratus masyarakat di situ dan saya minta menjadi model. Nanti mungkin 10 persennya TNI berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, guru berpenghasilan rendah," tambah Ara.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan awalan yang baik dalam membangun perumahan bagi masyarakat. Ia juga akan mengajar ahli komunitas dan pemberdaya komunitas untuk mewujudkan hal itu.

"Jadi ada ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku agama yang ada di situ jadi tidak eksklusif. Jadi kita mau bikin (perumahan tidak eksklusif), ahli-ahli komunitas saya mau undang," imbuhnya.

"Jadi kita jangan hanya membangun fisiknya, tapi membangun ekosistemnya," sambungnya.

Untuk cara mencegah adanya perumahan eksklusif, Ara menjelaskan perlunya edukasi mengenai tujuan tidak dibolehkan hal tersebut. Ia mengatakan Indonesia merupakan negara dengan beragam latar belakang, sehingga perlu ditampakkan melalui perumahan.

"Kita mesti jelasin edukasi tujuannya apa. Orang-orang pintar bisa diedukasi, kan punya hati ya. Kenapa kalau nanti namanya eksklusif di Indonesia itu taman sari Indonesia itu berbeda agama, suku, etnis, itulah Indonesia kan begitu. Jadi kita justru harus punya filosofis itu yang kuat. Dan itu juga harus tampak dari perumahan-perumahan kita," katanya kepada awak media.

Selain menentukan komposisi profesi, ia juga mencontohkan cara agar ada keberagaman agama dalam suatu perumahan. Ia ingin perumahan membangun tempat ibadah untuk semua agama.

"Misalnya, saya akan coba minta tempat ibadah bagi semua umat beragama, saya mulai dari situ ya. Perumahan-perumahan itu ya kalau bisa ada masjidnya, ada gereja, ada pura, ada vihara. Jadi itu cara untuk suatu hal yang baik jadi nggak eksklusif," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak