Yang paling penting ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan SPPG untuk kemudian mengolah sampah makanan menjadi ekonomi sirkular, menjadi kompos, dan industri maggot

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura menyatakan bahwa sampah sisa Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi ekonomi sirkular apabila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.

"Yang paling penting ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan SPPG untuk kemudian mengolah sampah makanan menjadi ekonomi sirkular, menjadi kompos, dan industri maggot," katanya saat meninjau pendistribusian Makan Bergizi Gratis di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.

Menurutnya, program MBG adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menjadikan sampah sebagai potensi perekonomian lokal.

"Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai suatu permasalahan, melainkan sebuah kesempatan untuk justru menambah perekonomian lokal," ujar dia.

Meski begitu, menurutnya, perlu kolaborasi dan komitmen yang kuat dari dinas lingkungan hidup di daerah.

"Namun tentunya ini butuh mata rantai dengan dinas lingkungan hidup di daerah," ucapnya.

Ia juga menyebutkan Kementerian Lingkungan Hidup sudah membuat standard operating procedure atau SOP terkait limbah makanan dampak program makan bergizi gratis.

"SOP-nya ini saat ini sedang terus disosialisasikan, bukan hanya untuk SPPG menjadi bagian dari SOP, namun juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup, karena bagaimanapun juga dinas lingkungan hidup di berbagai daerah punya peran sangat penting untuk mengambil dan mengolah hal tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Ciracas Agung Riyano Riyadita mengemukakan pihaknya terus melakukan evaluasi, mengumpulkan, hingga mendata sisa makanan bergizi gratis setiap harinya.

"Proses pendataan dari sampah ini kita juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi, bahan makanan yang dibuang misalnya ujung wortel atau bongkol-bongkolnya itu dipisahkan dengan sisa makanan yang sudah selesai dikonsumsi oleh balita, anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, jadi itu ada perbedaan," katanya.

Kegiatan peninjauan pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas hari ini dihadiri oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan.

Berdasarkan data dari Kemendukbangga/BKKBN, di Posyandu Anyelir, terdapat 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita yang menjadi penerima paket MBG (total 30 paket).

Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat sebanyak 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, dengan total 45 paket MBG yang diberikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Colliers Indonesia memprediksi prospek properti 2025 akan tumbuh. Terutama didukung dengan hadirnya program 3 Juta Rumah dari pemerintah.

Head of Research Ferry Salanto mengatakan hal paling utama dalam properti adalah rumah tapak (landed houses).

“Paling utama itu memang masih landed house karena memang kebutuhannya real. Makanya ada program 3 Juta Rumah dari pemerintahan sekarang,” kata Ferry dalam paparan dikutip Jumat, 10 Januari 2025.

Rumah tapak menjadi salah satu kebutuhan primer yang berkelanjutan. Namun, salah satu yang menjadi masalah adalah daya beli rumah.


“Sebenarnya suplai itu bisa diupayakan gitu ya, baik dari developer maupun mungkin dari pemerintah sendiri,” jelas dia.

Ferry menyebut bahwa memungkinkan terjalin kerja sama antara pengembang dan pemerintah. Kerja sama dapat terjadi untuk lahan-lahan yang belum produktif dengan pihak lain.

Selain itu, adanya peranan investor lokal ataupun mancanegara dalam proyek pembangunan tersebut. Walaupun prospeknya telah sedikit, ia menjelaskan permintaan dalam sektor data center masih tetap ada. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Cimahi -

Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, sudah merealisasikan program makan bergizi gratis (MBG) untuk satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai SMA.

Salah satu yang sudah melaksanakan program tersebut, salah satunya Kota Cimahi. Sejak Senin (6/1/2025), sejumlah sekolah mulai dari PAUD sampai SMA sudah menerima makan bergizi gratis namun belum seluruh satuan pendidikan.

Di balik positifnya program tersebut, namun ada satu hal yang perlu jadi perhatian, yakni pengelolaan sampah sisa makan bergizi gratis yang dikonsumsi anak-anak sekolah serta sampah pengolahan menu makanan.

PIC dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Arara Visi Hijau Adam Darmawan mengatakan, dalam sehari sampah yang dihasilkan sekitar 50 sampai 60 kilogram.

"Rata-rata untuk satu hari itu 50-60 kilogram. Itu sampah dari sisa makanan anak-anak digabung dengan sampah produksi di kitchen kita," kata Adam saat dikonfirmasi, Jumat (10/1/2025).

Sampah yang dihasilkan itu campuran dari jenis sampah organik dan anorganik. Namun sampah tersebut didominasi sampah organik sehingga tak bisa dibuang sembarangan.

"Pastinya organik, karena kan anak-anak enggak selalu habis makanannya, karena karakternya kan kebanyakan enggak suka sayur. Ada juga sampah anorganik yang kita hasilkan," ujar Adam.

Pengelolaan sampah organik dan anorganik itu dibedakan sesuai arahan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Untuk sampah organik, pihaknya melibatkan pegiat maggot.

"Untuk organik, sejauh ini kita berdayakan maggotisasi dulu. Kemarin ada arahan juga untuk komposting, cuma belum. Kemudian untuk sampah kertas dan plastik, itu kita kerjasama dengan bank sampah. Jadi sampahnya sudah kita pilah," tutur Adam.

DLH Kota Cimahi Lakukan Pembinaan

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, Chanifah Listyarini mengatakan pengelolaan sampah sisa makan anak-anak di sekolah sepenuhnya dilakukan oleh SPPG.

"Jadi persiapan sejak November, ini sudah dibahas waktu kami diundang ke Kodim 0609/Cimahi. Memang disepakati bahwa sampah dikelola oleh pihak katering," ujar Chanifah.

Pelaksana program makan bergizi gratis itu sebelumnya belum mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan pengelolaan sampah sisa program tersebut.

"Tapi masih awam sebelumnya, maka saya memberikan arahan intinya mereka harus mengelola sampah dengan baik. Misalnya sekarang, kami arahkan untuk dikelola melibatkan pegiat maggot. Untuk kedepannya bisa melibatkan pihak swasta," kata Chanifah.

Pihaknya bakal membersamai pelaksana program tersebut lantaran masih tahap awal. Terlebih program makan bergizi gratis itu dilaksanakan setiap hari selama setahun penuh.

"Bukan tanggungjawab DLH, tapi kami berperan dalam pembinaan. Karena sejak awal pihak katering sudah mengajukan izin lingkungan di dalamnya ada deklarasi pengelolaan sampah. Di situ kami ingatkan sampah organiknya bisa selesai seketika jangan ditunda besok. Jangan sampai DLH yang seolah-olah yang bertanggungjawab," kata Chanifah.

(mso/mso)

Jakarta -

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara soal program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

Hal itu diungkap Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Megawati mempertanyakan dasar program tersebut mulai lahan hingga anggaran.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati.

Megawati mengungkit dirinya yang pernah menjabat presiden sehingga ingin tahu dasar program tersebut. Ia lalu menyatakan pernah mendapat penghargaan semasa menjabat presiden karena bisa menyelesaikan utang Dana Moneter Internasional (IMF).

"Jangan lupa loh, saya kan pernah presiden, semua urusannya saya itu selesai, saya dapat award loh, kenapa, loh ga tau loh? Karena bisa menyelesaikan utang IMF," ujarnya.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Hashim mengatakan banyak yang menganggap program tersebut sangat ambisius. Namun, menurut dia, penting untuk memasang target yang tinggi agar tidak cepat puas dan program bisa tercapai.

"Kita harus betul-betul ambisius. Kita harus pasang target tinggi. Yang kita tahu orang Indonesia, kalau targetnya 15 juta (rumah) sudah capai 11 juta sudah puas, kalau bisa harus 16 juta. Let's exceed expectation," tuturnya.

Simak juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(eva/imk)

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan pembahasan pertama tekait program makan bergizi gratis.

Implementasi di wilayah Balikpapan Selatan menjadi target awal, usai digelarnya rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan sejumlah pucuk pimpinan daerah dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin menyatakan fokus utama pembahasan berkisar pada detail teknis, mulai dari penentuan lokasi dapur catering, proyeksi jumlah penyedia jasa boga yang akan ditunjuk, keterlibatan tenaga ahli gizi, standarisasi metode pengolahan makanan, hingga skema distribusi makanan yang efisien dan tepat waktu.

“Dari hasil rapat, disepakati bahwa pihak catering bersama Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan semua persiapan, termasuk lokasi dapur, menu standar, dan sertifikasi higienitas,” ujarnya belum lama ini.

Dia menambahkan, pihak catering harus melakukan checklist mendetail guna mengakomodasi kebutuhan spesifik siswa, terutama mereka yang memiliki riwayat alergi terhadap jenis makanan tertentu seperti telur, ikan, atau ayam.

“Jika semua persiapan telah selesai, program ini akan segera dilaksanakan. Kami berharap ini dapat memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita,” katanya.

Muhaimin menyebutkan BGN telah menunjuk tiga penyedia jasa catering untuk mengemban amanah ini.

Adapun, dia menuturkan koordinasi ketat dengan Dinas Kesehatan Kota akan memastikan aspek perizinan dan standar pelaksanaan tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, INDRAMAYU - Kabupaten Indramayu kini memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat mendukung program nasional makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Komandan Kodim 0616 Indramayu Letkol Inf Yanuar Setyaga mengatakan SPPG pertama di Indramayu ini dibangun di Komplek Rangdu Gede, Kelurahan Margadadi, Indramayu.

“Kita sudah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan hasilnya adalah kebutuhan untuk mendukung program maka di Indramayu cukup besar. Untuk melayani 386 ribu siswa, kita membutuhkan sekitar 90 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah,” kata Yanuar, Jumat (10/1/2025).

Yanuar mengatakan, SPPG yang baru dibukan ini melayani 13 sekolah di wilayah perkotaan Indramayu dengan total 3.023 siswa. Namun, pemerintah daerah tidak berhenti di situ. Tahun 2025, tiga SPPG tambahan akan dibangun di Karangampel, Jatibarang, dan Kandanghaur untuk menjangkau lebih banyak sekolah di wilayah luar perkotaan.

Selain memenuhi kebutuhan gizi, program SPPG juga memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Indramayu. Sebagai daerah pantai, bahan baku seperti ikan akan menjadi salah satu komponen utama dalam menu makanan bergizi yang disajikan.

“Penggunaan ikan sebagai salah satu bahan makanan bergizi adalah langkah strategis untuk memanfaatkan sumber daya lokal sekaligus meningkatkan konsumsi protein hewani bagi anak-anak,” kata Yanuar.

Ia menekankan, kolaborasi dengan nelayan lokal dan pelaku usaha di sektor perikanan juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar.

Selain itu, adanya SPPG juga menjadi solusi untuk mencegah permasalahan malnutrisi yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah. Dengan adanya dapur sehat ini, pemerintah dapat memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan standar.

Ia berharap SPPG, yang telah dibangun ini menjadi awal dari perubahan besar dalam kualitas hidup masyarakat Indramayu.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua, dapat mendukung program ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan anak-anak Indramayu tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan,” pungkasnya.

Jakarta -

Gerindra DKI Jakarta menilai pemagaran kolong Tol Angka, Jelambar Baru, Jakarta Barat (Jakbar), efektif untuk mencegah kembalinya bangunan ilegal. Orang yang ingin bangun permukiman ilegal tak lagi memiliki akses untuk ke kolong tol.

"Saya pikir, pemagaran di bawah kolong Tol Angke adalah sebuah lagkah yang tepat untuk menghindari adanya orang-orang yang ingin bermukim di bawah kolong tol," ujar Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Ali Lubis, Kamis (9/1/2025).

"Cara ini saya pikir cukup efektif karena akses menuju ke kolong tol akan berkurang," katanya.

Ali pun menyoroti soal mendirikan bangunan di bawah kolong tol merupakan tindakan ilegal.

"Lagi pula tinggal atau bermukim di bawah kolong tol itu dilarang berdasarkan peraturan, khususnya Pasal 11 UU no 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah no 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol," katanya.

Selain itu, permukiman yang didirikan di kolong tol tidak sehat. Ada beberapa masalah yang muncul karena mendirikan bangunan di kolong tol.

"Apalagi pemukiman di bawah kolong tol tidak layak huni karena kurang sirkulasi udara, kurang sinar matahari, rentan kebakaran dan masalah sanitasi," katanya.

Pemagaran Kolong Tol Angke

Diketahui, PT Jasa Marga memasang pagar tembok untuk menutup akses ke kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat. Pemasangan pagar itu dilakukan sepanjang Jl Kepaduan I atau sampai Kalijodo.

Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman menuturkan, sampai saat ini pemasangan pagar masih berlangsung. Pagar mulai dibangun pada Minggu (5/1) lalu.

"Pemagaran masih berlangsung, cob cek aja lapangan. Nanti sepanjang BKB (Banjir Kanal Barat), nanti lampu merah yang perbatasan dengan (Jakarta) Utara juga akan ditutup, Kalijodo itu," kata Agus Sulaeman saat dihubungi detikcom, Kamis (9/1).

Agus menjelaskan, sampai saat ini sudah sekitar 200 meter pagar pembatas dibuat untuk menutup akses kawasan itu. Tujuannya agar kolong tol itu tidak digunakan sebagai permukiman lagi. Kemudian, pihaknya berencana menutup kawasan lain yang berpotensi ditempati menjadi permukiman.

"Setiap ada yang lahan yang habis kita bongkar kemarin itu sepanjang BKB kurang lebih sekitar berapa meter? 200 meter kan. Itu baru yang sepanjang BKB ya yang selama ini dibongkar," jelas dia.

(aik/aud)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Salah satu pembahasannya adalah terkait program tiga juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam audiensi itu, Jenderal Sigit berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap program tersebut. Ia memastikan akan memberikan pendampingan agar program itu berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan tiga juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sigit, Jumat (10/1/2026).

Program pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada 2025, pembangunan ditargetkan sebanyak 500 ribu rumah.

Lahan tersebut tengah disiapkan pemerintah. Lahan yang disiapkan bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

(eva/ygs)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 854.662 hektare yang siap dialokasikan untuk menopang Program Ketahanan Pangan, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat.

Nusron menjelaskan, hal ini dalam rangka mendukung program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi.

"Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/1/2025).

Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi. Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, kata Nusron, 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," kata dia.

Nusron menegaskan, langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.

"Sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini," ujarnya.

(Dhera Arizona)

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Palangka Raya tengah menyiapkan lahan untuk pembuatan dapur umum dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meskipun Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah ini tidak termasuk dalam wilayah pilot project MBG, persiapan untuk pelaksanaan program tetap dilakukan.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tumbak, menjelaskan bahwa pihaknya diminta oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menginventarisasi lahan seluas 50x50 meter persegi dari setiap kecamatan untuk penyediaan dapur umum.

“Pemko diminta mendata lahan di setiap kecamatan untuk dilaporkan kepada BGN. Lebih lanjut kami masih menunggu petunjuk teknis untuk pengelolaannya nanti bagaimana,” ungkap Arbert saat dikonfirmasi Kompas.com melalui aplikasi perpesanan, Jumat (10/1/2025).

Dia menambahkan bahwa instruksi telah diberikan kepada seluruh camat untuk menginventarisasi lahan yang dapat digunakan sebagai dapur umum untuk menyediakan konsumsi makan bergizi gratis.

“Tapi kami lihat lagi jaraknya, apakah dapur umum ini dekat dengan lokasi-lokasi distribusi. Misalnya, Kecamatan Rakumpit, di sana kan jarak antarkelurahan cukup jauh, dibatasi sungai, sehingga tidak mungkin dapur umum hanya disediakan satu,” jelasnya.

Pihak Pemko Palangka Raya masih mempelajari sejumlah alternatif kebijakan untuk menyikapi keadaan tersebut.

Setiap kecamatan ditargetkan memiliki minimal satu dapur umum, dengan penambahan dapur umum yang dipertimbangkan berdasarkan luas wilayah kecamatan dan aksesibilitas jalur distribusi makanan.

Secara geografis, Palangka Raya merupakan kota terluas di Indonesia.

Beberapa kecamatan yang tidak berada di pusat kota, seperti Rakumpit, Bukit Batu, dan Sebangau, memerlukan akses lebih karena sebagian besar wilayahnya bergantung pada transportasi sungai.

“Untuk Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya, mungkin bisa saja kita buat satu dapur umum, tetapi mungkin tidak sama untuk Bukit Batu,” jelas Arbert.

Satu dapur umum yang disediakan di atas lahan seluas 50x50 meter persegi ditargetkan mampu menyediakan pasokan makanan bagi 3.000-4.000 siswa.

Namun, pengadaan makanan bergizi ini masih akan dipelajari, apakah akan dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga di tingkat kementerian.

“Pengadaannya nanti apakah harus pemerintah daerah atau kementerian masih menunggu petunjuk teknis. Saat ini tugas kami hanya menginventarisasi lahan, nanti kami infokan ke BGN, seperti apa nanti akuisisi dari lahan itu,” tuturnya.

Mengenai kepastian kapan pelaksanaan program MBG di Palangka Raya, Arbert mengaku belum dapat memastikan.

“Karena kami juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Jakarta: Kota Metro terletak di Provinsi Lampung dan termasuk Kabupaten Lampung Tengah. Kota ini berjarak 52 kilometer dari ibu kota Bandar Lampung dan menjadi kota terbesar kedua di provinsi Lampung.

Dijuluki juga sebagai kota pendidikan karena masyarakatnya berbudaya untuk belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa terwujud prestasi warga yang unggul dan memiliki daya saing.

Kota ini dikenal dengan tingkat kemacetan terendah. Di sana juga banyak rumah subsidi yang ditawarkan.

Perumahan yang masih tersedia di Metro mulai dari Rp150 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Metro dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Metro

Perumahan subsidi di Metro. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Griya Pratiwi

Perumahan subsidi terletak di Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Siklus Jaya Abadi. Perumahan ini memiliki 34 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap genteng, plafon triplek, rangka atap kayu. Dinding yang digunakan adalah bata diaci, dinding acian dicat, dan kusen kayu kelas II.

Lantai keramik 40x40 dan kamar mandi keramik untuk closet jongkok, serta pondasi batu belah.

2. Villa Kencana Karawang

Perumahan ini terletak di Ganjar Asia, Metro Barat, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Golden Properti Sejahtera. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap kayu, serta genteng plentong dicat. Dinding menggunakan bata yang diplester, diaci, hingga dicat. Selain itu, lantai keramik dan pondasi batu celah.

3. Rindang Lestari Regency

Perumahan ini terletak di Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Tigasatu Mandiri Prima. Perumahan ini memiliki 23 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi rangka atap dan dinding plester aci cat. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Sidodari Metro Regency

Perumahan ini terletak di Karangrejo, Metro Utara, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Adjie Bangun Properti. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 77 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja genteng metal polos, serta dinding plester aci cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah slup.

5. Perumahan Negeri Canda

Perumahan subsidi ini terletak di Margodadi, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Depati Singa Liu. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Tipe rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap kayu kelas 1 dan dinding batu bata bolong. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia sejak Senin (9/1/2025). Tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan soal menu dalam MBG.

Apakah menu MBG sudah sesuai dengan kebutuhan gizi siswa? Menurut dosen gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Airlangga (Unair), Lailatul Muniroh SK MKes beberapa di antaranya belum sesuai dengan pedoman Isi Piringku.

Isi Piringku adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengkampanyekan konsumsi makanan yang sesuai gizi seimbang. Isi Piringku juga memuat ajakan konsumsi delapan gelas air sehari, aktivitas fisik hingga mencuci tangan dengan sabun.

"Kemarin saya dapat kiriman contoh menu Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo. Jika dilihat sekilas, nampak belum memenuhi Isi Piringku. Tidak ada sayuran, lauk meski dengan protein hewani pun, secara kuantitas terlalu sedikit, begitupun buahnya. Secara kuantitas belum memenuhi 40 persen total kalori sehari, dan secara kualitas pun masih belum sesuai," ujarnya dilansir dari laman Unair, Kamis (9/1/2025).

MBG Harusnya Beragam, Seimbang dan Aman

Lebih lanjut Lailatul mengatakan makan bergizi harus punya prinsip beragam, seimbang, aman dan sesuai kebutuhan. Isi menu MBG harus mencakup protein, lemak, vitamin, mineral hingga serat.

"Makan bergizi yang baik seharusnya memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang. Baik karbohidrat, protein, lemak, dan terpenuhinya kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan air," katanya.

Mengapa Tak Ada Susu dalam Menu MBG?

Selain soal keseimbangan gizi dalam makanan di menu MBG, masyarakat juga mempertanyakan ketidakhadiran susu. Padahal susu punya kandungan kalsium, vitamin D, vitamin A, zat besi, dan protein.

Namun, Lailatul menilai fungsi susu bisa digantikan oleh makanan lain. Misalnya yogurt, keju, telur, dan lain-lain.

"Sebagai alternatif lain, perlu disiapkan misalnya produk olahan susu seperti yogurt atau keju, sumber nabati yang kaya kalsium. Seperti tempe, sayuran hijau, ataupun sumber hewani seperti ikan teri, sarden, telur, dan daging ayam," tuturnya.

Program MBG Perlu Dievaluasi secara Berkelanjutan

Lailatul berpendapat perlu adanya evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap MBG. Evaluasi bisa melihat proses, input, output, dampak dan evaluasi keberlanjutan.

"Mulai dari jumlah siswa yang mendapatkan makanan apakah sudah sesuai dengan sasaran, kandungan gizi pada menu berdasarkan pedoman Isi Piringku. Kemudian tingkat penerimaan siswa terhadap rasa dan variasi makanan, kepuasaan guru, siswa, dan orang tua, dan tingkat keluhan terkait dengan distribusi makanan," urainya.

Lalu hal yang tak kalah penting adalah evaluasi mengenai kuantitas MBG. Perlu didata juga jumlah makanan termakan, terbuang, dan jumlah siswa yang makan.

Untuk melihat dampak MBG, menurut Lailatul ada tiga aspek yang bisa jadi komponen pengukuran yakni status gizi pada anak, prestasi akademik dan kesehatan serta kesadaran gizi.

(cyu/nwk)