JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi membebaskan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kebijakan itu dikeluarkan menyusul adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan itu akan dimasukkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Awalnya kebijakan ini akan dikeluarkan melalui Surat Edaran (SE), tetapi berdasarkan masukan kepala daerah, kami mengubahnya menjadi Peraturan Kepala Daerah," ujarnya usai menghadiri Rakor Inflasi di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Tito menekankan program ini hanya berlaku untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Dia pun mewanti-wanti pemerintah daerah agar tidak ada permainan dalam program tersebut.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemdanya, dinolkan saja pura-pura. Tahu-tahu dijual ke kelas menengah. Itu akan ada sanksi teguran atau lapor polisi," tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan ini akan berlaku bulan depan.

Dia bilang program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas Maruarar.

"Ini bukan kebijakan biasa-biasa saja. Ini adalah langkah nyata pemerintah untuk memberikan rumah yang layak bagi rakyat kecil," sambungnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membangun sebanyak 3 juta rumah selama setahun, yang terdiri dari 2 juta unit rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Bahkan, pemerintah melalui Satgas Perumahan menyatakan pihaknya menargetkan ada 15 juta rumah yang akan dibangun selama kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo optimistis target itu bisa dicapai dengan pembangunan rumah yang setiap tahunnya ditargetkan bisa mencapai 3 juta rumah.

"Jadi bukan 3 juta rumah sekian tahun, tetapi akan terus bertambah menjadi 15 juta rumah, sehingga harusnya 3 juta rumah itu tertekan setiap tahun. Jika dalam satu periode (kepemimpinan Prabowo) bisa 15 juta rumah, jika dia dua periode bisa 30 juta rumah, dan kita harus benar-benar ambisius,” ujar Hashim dalam dialog Propertinomic di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat mencegah bencana demografi.

"Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada 2045, tetapi berdasarkan data rata-rata yang lahir adalah anak-anak dari keluarga miskin, rata-rata lama sekolah juga hanya sampai SMP, jadi kalau populasi Indonesia tidak menyiapkan MBG, maka akan menghasilkan bencana demografi," katanya di Jakarta, Senin.

Dadan menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara simposium "Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional" bersama Indofood.

Ia menegaskan, program MBG bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

"Jadi ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Indonesia terhadap sumber daya manusia, nah ini mengapa kita memberikan makan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA. Karena di dalam kebutuhan anak ada dua titik kritis yang harus kita atasi," ujar dia.

Ia menjelaskan, dua titik tersebut yakni pada seribu hari pertama kehidupan atau ketika anak masih dalam kandungan hingga usia dua tahun, dan titik kritis kedua pada usia 8-17 tahun.

"Ketika anak masih dalam kandungan kemudian disusui sampai usia lima tahun, itu penting sekali untuk kecerdasan, pengembangan otak, nah di situ stunting memang harus diatasi. Namun, kalau kita mengatasi stunting saja, anak itu tidak akan berkembang optimal, sehingga kita harus membuat kelanjutan dengan diberikan makanan bergizi seimbang," paparnya.

Sedangkan pada usia 8-17 tahun, sambung Dadan, intervensi pemberian makan bergizi seimbang sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak.

"Ketika anak tumbuh dari usia 8 sampai 17 tahun, misalnya dia tumbuh besar tetapi maaf, sedikit tertinggal, itu karena seribu hari pertama memang tidak mendapatkan gizi yang bagus. Di sisi lain, kalau ada anak yang cerdas tapi pendek, itu karena seribu hari pertamanya sudah bagus, tetapi intervensinya pada titik kritis kedua tidak tepat," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat mencegah bencana demografi.

"Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada 2045, tetapi berdasarkan data rata-rata yang lahir adalah anak-anak dari keluarga miskin, rata-rata lama sekolah juga hanya sampai SMP, jadi kalau populasi Indonesia tidak menyiapkan MBG, maka akan menghasilkan bencana demografi," katanya di Jakarta, Senin.

Dadan menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara simposium "Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional" bersama Indofood.

Ia menegaskan, program MBG bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

"Jadi ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Indonesia terhadap sumber daya manusia, nah ini mengapa kita memberikan makan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA. Karena di dalam kebutuhan anak ada dua titik kritis yang harus kita atasi," ujar dia.

Ia menjelaskan, dua titik tersebut yakni pada seribu hari pertama kehidupan atau ketika anak masih dalam kandungan hingga usia dua tahun, dan titik kritis kedua pada usia 8-17 tahun.

"Ketika anak masih dalam kandungan kemudian disusui sampai usia lima tahun, itu penting sekali untuk kecerdasan, pengembangan otak, nah di situ stunting memang harus diatasi. Namun, kalau kita mengatasi stunting saja, anak itu tidak akan berkembang optimal, sehingga kita harus membuat kelanjutan dengan diberikan makanan bergizi seimbang," paparnya.

Sedangkan pada usia 8-17 tahun, sambung Dadan, intervensi pemberian makan bergizi seimbang sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak.

"Ketika anak tumbuh dari usia 8 sampai 17 tahun, misalnya dia tumbuh besar tetapi maaf, sedikit tertinggal, itu karena seribu hari pertama memang tidak mendapatkan gizi yang bagus. Di sisi lain, kalau ada anak yang cerdas tapi pendek, itu karena seribu hari pertamanya sudah bagus, tetapi intervensinya pada titik kritis kedua tidak tepat," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Pemerintah memutuskan untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Peraturan ini dalam rangka mempermudah program 3 juta rumah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penghapusan pajak tersebut akan berbentuk Peraturan Kepala Daerah mengenai pembebasan BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Sekali lagi (pemerintah) menghapuskan BPHTB serta PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kemudian mempercepat untuk persetujuan bangunan gedung keluar dalam waktu 10 hari," kata dia di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Dia pun mewanti-wanti pemerintah daerah untuk tidak menyalahgunakan keputusan tersebut untuk kongkalikong dengan pengembang. Dia menekankan, peraturan ini diputuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan berpenghasilan menengah atau tinggi.

"Harus dipelajari betul. Jangan sampai salah kongkalikong dengan pengembang, itu rumah bagi masyarakat menengah bukan rendah, atau berpenghasilan tinggi tetapi kemudian seolah olah berpenghasilan rendah supaya bea nol, akibatnya PAD berkurang,"tegasnya.

Keputusan tersebut ditandai dengan dilakukannya penandatanganan keputusan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tiga menteri yang menyepakati peraturan tersebut yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kamar dagang Taiwan atau Taipei Economic and Trade Office (TETO) merayakan ulang tahun ke-48 kehadiran program peningkatan kualitas sektor pertanian Taiwan Technical Mission (TTM) di Indonesia pada Senin (25/11/2024).

Dalam kesempatan ini kantor perwakilan pemerintahan Taiwan tersebut turut menyinggung peluang kerja sama antar kedua negara untuk meningkatkan sektor pertanian Indonesia seiring rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggalakkan program makan bergizi gratis (MBG) dan swasembada pangan.

"Saat dunia tengah menghadapi tantangan ketahanan pangan, Presiden Prabowo tengah menggalakkan berbagai inisiatif penting seperti swasembada pangan dan program makan bergizi gratis bagi pelajar Indonesia," kata Duta Besar TETO untuk RI, John Chen dalam sambutannya.

"Hadirin sekalian, jika pemerintah Indonesia mau memanfaatkan kekuatan sektor publik dan swasta Taiwan khususnya di bidang pertanian, kita dapat menjadi mitra baik Indonesia dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif yang baru saja saya sebutkan," sambungnya.

Sehubungan dengan itu, John Chen dengan senang hati mengundang para perwakilan RI untuk datang berkunjung ke Taiwan guna melihat bagaimana negara itu menjalankan program makan bergizi gratis.

"Taiwan merupakan salah satu yang terbaik dalam pengembangan pertanian dan telah memiliki pengalaman 30 tahun dalam program makan siang bagi pelajar," terang John Chen.

"Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk dengan tulus menyambut baik pemerintah Indonesia dan juga sektor swasta untuk mengirimkan delegasi ke Taiwan guna mengamati program makan siang kita dan menjajaki penerapan teknologi pertanian Taiwan di berbagai sektor, termasuk pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan," undangnya.

Sebab menurutnya dengan menggabungkan keahlian dan teknologi sektor pertanian Taiwan dan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, kedua negara dapat menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Di luar itu, John Chen turut memaparkan berbagai pencapaian TTM selama 48 tahun terakhir di Indonesia. Semisal bagaimana program itu dapat membantu peningkatan produksi pangan RI, mulai dari budi daya buah-sayur hingga padi.

"Selama 48 tahun terakhir, jejak TTM telah menyebar ke banyak tempat di Indonesia, seperti berhasil melaksanakan berbagai proyek terkait buah-buahan, sayur-sayuran, dan budidaya padi," ucapnya.

"Di masa lalu, kami terutama berfokus pada peningkatan produksi pangan. Sebagian kuantitas, sebagian besar kualitas. Namun baru-baru ini, penekanannya telah bergeser ke arah pelatihan sumber daya manusia," papar John Chen.

Sebagai contoh, John Chen mengatakan pada 2007 lalu TTM sudah bermitra dengan Institut Pertanian Bandung (IPB) untuk membudidayakan tanaman bernilai tinggi seperti asparagus, jambu biji, tomat ceri, dan pare putih, yang menjadi sangat populer di supermarket besar di seluruh Jakarta.

Dari tahun 2018 hingga 2023, TTM juga bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan dan melaksanakan proyek selama enam tahun untuk mengembangkan varietas padi berkualitas tinggi.

"Varietas padi unggul dalam proyek ini mencapai hasil panen 46 ton per hektar, sekitar empat kali lipat jauh lebih tinggi dari hasil panen varietas lokal per hektar. Petani, yang dibantu dan dibimbing oleh teknisi dan pakar pertanian kami, menciptakan sistem produksi dan pemasaran yang berkembang pesat," jelas John Chen lagi.

Atas berbagai capaian itu, John Chen berharap hubungan bilateral kedua negara dapat terus berkembang dan semakin erat dari waktu ke waktu. Terlebih dalam bidang teknologi pertanian guna mendukung program MBG dan swasembada pangan RI.

"Hadirin sekalian, Berdasarkan pencapaian luar biasa kerja sama pertanian bilateral kita selama 48 tahun terakhir, saya sungguh berharap Taiwan dan Indonesia akan terus menciptakan lebih banyak peluang yang saling menguntungkan dan mengangkat kerja sama pertanian kita ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi," pungkasnya.

Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) resmi dilakukan. Ada kriteria rumah MBR agar bisa menerapkan kebijakan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kriteria rumah MBR yang bisa bebas PBG dan BPHTB sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya atau bedah rumah.

Untuk rumah tapak dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi (m2). Sementara itu, untuk rumah swadaya maksimal luasnya 48 m2.

Ada juga kriteria MBR dalam hal penghasilan. Besaran penghasilan MBR untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.000.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan.

Bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.500.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 10.000.000 dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 10.000.000.

"Mereka-mereka yang punya gaji di wilayah itu dan kemudian luas lantainya untuk mereka yang dibuat (rumah) umum 36 m2, rusun 36 m2 maksimal, dan swadaya dibangun 48 m2 maka mereka ini dibebaskan untuk ditarik retribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB itu dibebaskan. Yang kedua di SKB ini juga akan dibebaskan untuk retribusi PBG," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Sebagai infotmasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Pemerintah menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penandatanganan surat edaran (SE) terkait hal tersebut akan dilakukan hari ini.

Penandatanganan SE tersebut akan dilakukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Penandatanganan akan dilakukan usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh Kemendagri setiap Senin.

Pantauan detikcom di lokasi Menteri PKP datang sekitar pukul 10.22 WIB dengan menggunakan pakaian dinas berwarna putih. Pria yang akrab disapa Ara ini kemudian memasuki aula untuk menandatangani SE tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sudah ada di lokasi karena sebelumnya sedang melakukan rapat koordinasi mengenai inflasi.

"Ini sudah hadir Menteri Perumahan, Maruarar Sirait Kita masih nunggu Menteri PU Dody Hanggodo kira-kira 5-10 menit lagi hadir," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat (25/11/2024).

Tak lama setelah itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo datang menggunakan batik. Selanjutnya Tito mulai memaparkan hal-hal terkait penghapusan PBG dan BPHTB untuk MBR.

Sementara itu, Ara menambahkan bahwa hari ini pihaknya bersama dengan Kementerian PU dan Kemendagri akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri terkait pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," paparnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat menyampaikan informasi terkait penandatanganan SE tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini khusus untuk MBR dan Kementerian PKP sudah memiliki daftar pengembang untuk program tersebut.

"Hari Senin akan MOU, surat keputusan bersama tiga menteri di depan Zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10. Langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri Perumahan," kata Tito saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Tito juga mengimbau kepada pemerintah dan dinas daerah agar jangan ada permainan dalam program tersebut. Dia memperingatkan program tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk kelas menengah. Apabila mendapati hal tersebut, pihaknya akan memberi sanksi berupa teguran.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, cawe, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemda-nya dinolkan aja pura-pura, tahu-tahu dijual kepada kelas menengah. Ya sanksinya nanti kita beri teguran atau yang lain-lain lapor polisi," imbuh Tito.

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

KOMPAS.com - Kabupaten Belitung Timur di Kepulauan Bangka Belitung sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta ini melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Belitung Timur:

1. Rasau Residence 2: Tipe 36

   Terletak di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, perumahan ini dikembangkan oleh Endrians Belitong Properti.

   Masing-masing rumah dirancang seluas 36/108 meter persegi dengan harga Rp 157 juta. Sebanyak 19 unit telah terjual, dan masih tersisa 4 rumah saja.

2. Kampit Residence: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Mitra Jaya Belitung, dan terletak di Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Terdapat 44 rumah dengan harga Rp 157 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/99 meter persegi. Hingga saat ini, masih ada 42 rumah lagi.

3. Perumahan Istana Padang E-F: Tipe 36

   Berlokasi di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Lintang Budi Perkasa, dengan banderol Rp 157 juta per unit.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/105 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 6 rumah dari total 15 unit yang dipasarkan.

4. Perumahan Manggarawan Permai Residence: Tipe Belanger

   Perumahan keempat ini terletak di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dan dikembangkan oleh PT Putra Agung Makmur.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/99 meter persegi dengan banderol Rp 157 juta. Hingga saat ini masih tersedia 126 rumah.

5. Rasau Residence: Tipe 36

   Di Gantung, Kabupaten Belitung Timur, terdapat perumahan sebanyak 30 unit dan dibanderol Rp 157 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/108 meter persegi. PT Endrians Belitong Properti masih memasarkan sisa 5 rumah lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan program makan bergizi gratis (MBG) yang dilasanakan pada 2025 menyasar 17 juta jiwa. Pelaksanaannya dilakukan bertahap dengan nilai anggaran mencapai Rp 51,53 triliun.

Hal ini berdasarkan data dalam paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Rachmat menuturkan, program makan bergizi gratis merupakan investasi untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sebab, program ini membantu pemenuhan gizi bagi ibu hamil, balita, dan anak sehingga akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

KOMPAS.com/Egadia Birru Menu makan bergizi gratis yang disajikan oleh Badan Gizi Nasional Magelang, Sabtu (26/10/2024).

Berdasarkan laporan Global Hunger Index (GHI) 2023 yang mengukur tingkat kelaparan suatu negara, Indonesia berada pada peringkat ke-77 dari 127 negara.

Indeks kelaparan Indonesia tercatat sebesar 17,6, lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Filipina yang sebesar 14,8, Malaysia 12,5, Vietnam 11,4, dan Thailand 10,4.

Data GHI juga menunjukkan 7,2 persen populasi Indonesia mengalami kekurangan kalori, dan 26,8 persen balita menderita stunting.

Selain itu, sekitar 10 persen balita memiliki berat badan di bawah level ideal, serta 2,1 persen anak meninggal sebelum usia lima tahun.

Pada paparan Rachmat, disebutkan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap di sepanjang 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Program makan bergizi gratis pemerintah kini sedang dalam masa uji coba di beberapa daerah sebelum diimplentasikan dengan jadwal tahun depan.

Seperti diketahui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi program yang dilangsungkan pada pemerintahan Kabinet Merah Putih yang akan dimulai Januari 2025.

Prioritas penerima makan bergizi gratis yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah. Saat ini TP-PKK Papua Tengah memilih menjalankan program sarapan sehat dengan sejumlah alasan, karena dengan sarapan sehat, anak cenderung lebih fokus dan memiliki daya ingat yang lebih baik.

Melalui sarapan sehat yang teratur dapat membantu mengatur berat badan anak, meningkatkan daya tahan tubuh anak, serta membuat anak lebih ceria dan bersemangat.

Program MBG telah tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dengan target pencapaian pada tahun 2025 mencakup 5.000 satuan pelayanan. Program ini akan diujicobakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di 102 satuan pelayanan di 100 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi.

Berikut beberapa wilayah yang sudah menjalankan uji coba makan gratis

1. Papua Tengah

Salah satu lokasi yang menjadi uji coba yakni Provinsi Papua Tengah. Sejak awal November 2024 murid dan guru tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar mengikuti uji program Sarapan Sehat Bergizi.

Dilansir dari Antara, menurut Pejabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua Tengah Yosina Anwar Damanik penerima program ini mencapai 2.706 anak dari 3.300 paket yang disediakan selama 31 hari.

“Program Sarapan Sehat Bergizi tidak saja ke anak didik tetapi juga menyasar para guru. Dari 19 sekolah yang menjadi uji program ini, ada 15 Taman Kanak-kanak dan PAUD berikut empat Sekolah Dasar,” ujar Yosina.

Yosina menuturkan program yang diluncurkan pada 4 November ini setiap harinya memberikan susu, air mineral, dua jenis kue terbuat dari roti dan olahan pangan lokal, bubur kacang hijau, dan telur rebus secara bergantian, dan melibatkan tim ahli gizi dari Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Kabupaten Nabire sebagai penasihat sekaligus pengawas penyediaan dan pendistribusian sarapan sehat bergizi.

Dia juga menuturkan program sarapan sehat bergizi adalah implementasi 10 program pokok PKK, khususnya pada program pengembangan keluarga, di mana salah satu upayanya adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pemenuhan gizi seimbang.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk juga ikut langsung melakukan kunjungan pada Selasa (12/11) ke TK/PAUD dan SD Filadelfia Nabire.

Dalam kunjungan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk berpesan tentang multi player effect dari program ini sehingga dapat memberikan efek yang luas bagi masyarakat melalui pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai mitra pemasok dan tentu saja penggunaan makanan yang berbahan lokal.

Beliau mengharapkan program ini dapat dilanjutkan oleh program nasional tahun depan sehingga mendorong terciptanya generasi emas khususnya anak-anak Papua di Papua Tengah,” tuturnya.

Dikutip dari akun instagramnya, Wamendagri Ribka Haluk juga mengunjungi SD YPPGI NAPUA pekan lalu dan mensosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

"Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak di Tanah Papua," tulisnya.

2. Tangerang

Uji coba program makan bergizi gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang sejak Agustus 2024.

Saat ini, sebanyak 76 sekolah tingkat SD-SMP di Kota Tangerang telah menjalani program MBG yang dimulai sejak 5 Agustus 2024. Adapun Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang menargetkan 99 sekolah tingkat SD dan SMP mendapatkan program MBG hingga akhir November 2024.

Hingga akhir November 2024, dilansir dari Indonesia.go.id, target sasaran 99 sekolah dan 70 ribuan siswa menikmati program ini. Tata kelola yang semakin baik, gramasi yang semakin pas, dan cita rasa yang juga semakin disukai anak-anak Kota Tangerang.

Dilansir dari laman resmi pemkot Tangerang, penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin menuturkan, pelaksanaan uji coba baru saja direalisasikan dengan menyasar 3.165 siswa di lima sekolah terpilih, yakni SDN Sukasari 4, SDN Sukasari 5, SMPN 4 Kota Tangerang, SDIT Asy-Syukriyyah, dan SMPIT Asy-Syukriyyah.

3. Bangka Barat

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Gelar Uji Coba Makan Bergizi Gratis serentak di 6 Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis, 21 November 2024

6 Lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terdiri dari SD 18 Mentok, SD Negeri 9 Simpang Teritip, SD Negeri 16 Jebus, SD Negeri 16 Paritiga, SD Negeri 11 Kelapa dan SD Negeri 1 Tempilang.

4. Kabupaten Bogor

Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) lakukan uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis yang berlangsung di SDN 1 Pakansari Cibinong.

Pelaksanaan uji coba ditinjau langsung oleh Pj Bupati Bogor Bachril Bakri bersama jajaran Komisi IX DPR RI, di SDN Nanggewer 01 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com -Kabupaten Belitung di Kepulauan Bangka Belitung sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Belitung:

1. Pelangi Residence: Tipe 36 Subsidi

   Terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, perumahan ini dibangun PT Intan Pelangi Belitung dengan harga Rp 146 juta per unit.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 36/120 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia satu unit lagi dari total 175 rumah yang dibangun.

2. Perumahan Kebun Jeruk Residence: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Yuta Indah Sentosa yang terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Menawarkan 167 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 110 unit lagi.

3. Belitung Island Residence: Tipe 36 Subsidi

   Berlokasi di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Putra Perkasa Properti dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Bangunan rumah dirancang berukuran 34/100 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 110 unit dari total 119 rumah yang dibangun.

4. Griya Emerald 77: Tipe 36/90

   Perumahan keempat ini terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, dengan jumlah total 83 unit. Masing-masing dijual dengan harga Rp 146 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/90 meter persegi. Hingga saat ini masih ada 17 unit lagi.

5. As Regency: Tipe 36

   Di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, terdapat perumahan dengan jumlah total 214 unit. Masing-masing dibanderol dengan harga Rp 157 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/108 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Mitra Jaya Belitung. Masih ada sisa 93 rumah lagi.

KOMPAS.com - Kabupaten Bangka Tengah di Kepulauan Bangka Belitung sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bangka Tengah:

1. Mulia Asri Village: Tipe 36

   Terletak di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, perumahan ini dikembangkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Bateng.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 35/120 meter persegi dan dibanderol seharga Rp 105 juta. Hingga kini masih tersisa 4 rumah dari total 6 unit.

2. Perumahan Anggrek Sari: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Anugerah Griya Utama yang terletak di Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Menawarkan 60 rumah seharga Rp 136 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 34/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 37 unit, dan sisanya masih 23 rumah lagi.

3. Koba Mansion: Tipe 36

   Berlokasi di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Minutei Indo Properti, dibanderol Rp 151 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 26 unit dari total 27 rumah yang dipasarkan.

4. Koba Residence: Tipe 36/91

   Perumahan keempat ini terletak di Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Terdapat 45 rumah dengan harga per unit Rp 156 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/91 meter persgei. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh M Ali Muzakhir ini menyisakan 37 unit lagi.

5. Damai Lestari 7: Tipe 36

   Di Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, terdapat perumahan dengan jumlah 182 unit yang dibanderol Rp 157 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/91 meter persgei. PT Bangka Damai Lestari masih memasarkan sisa 10 rumah lagi.