Bisnis.com, JAKARTA – Juru masak atau Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Halim Perdana Kusuma menyebut harga menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebesar Rp10.000 cukup menjadi tantangan.

Chef Profesional dari Unit Pelayanan Mitra Lanud Halim Perdana Kusuma Jonny Kusuma Hadi menjelaskan pihaknya masih perlu melakukan penyesuaian sejumlah menu untuk disesuaikan dengan bujet yang ada.

“Tantangannya mempunyai tugas berat untuk mengatur menu untuk supaya harganya tak lebih dari Rp10.000,” jelasnya saat ditemui di SD Angkasa 5 Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Akan tetapi, Jonny menyebut hal itu tak menjadi kendala berarti yang membuat proses produksi makan bergizi gratis tertunda.

“Sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja kemarin, budget Rp10.000 kan kami masih menyesuaikan menu yang di tetapkan oleh BGN,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut pemerintah telah menganggarkan Rp71 triliun hingga akhir tahun 2025 untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis

Dari modal tersebut, pemerintah membidik penerima manfaat dapat mencapai 19,47 juta orang. Sementara pemenuhan bahan baku untuk program tersebut dipastikan koperasi-koperasi produksi di seluruh Indonesia siap memasoknya.

“Tetap Rp10.000 iya [per porsi],” tegasnya.

Sementara itu, setidaknya terdapat 1.336 unit koperasi di Indonesia yang diarahkan untuk terlibat dalam program MBG ini.

Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nunukan bertekad menyukseskan program Makan Bergizi Gratis yang resmi dimulai di enam sekolah di Kecamatan Nunukan Selatan dengan alokasi 2.700 porsi makanan.

“Menu yang disajikan telah dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah,” kata Selamat, Ketua PERSAGI Cabang Kabupaten Nunukan di Nunukan, Senin.

Pengelola Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan telah menyusun menu yang bervariasi dan bergizi seimbang sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan. Setiap porsi makanan mengandung sekitar 719 kalori, 34 gram protein, dan 30,7 gram lemak.

Menu makan siang gratis yang disajikan pada Senin (6/1/2025) terdiri atas nasi, tumis kacang labu kuning, tempe, ayam krispi, dan buah semangka.

Menu ini, lanjut Selamat, telah disesuaikan dengan Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.

"Kami optimistis program ini meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak sekolah di Nunukan dan akan berdampak positif pada prestasi belajar mereka," tambahnya.

Kepala SD 05 Nunukan Selatan menyambut baik program ini. Ia sangat berterima kasih atas inisiatif pemerintah.

“Program Makan Bergizi Gratis ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami dan semoga program ini berkelanjutan," ungkapnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Nunukan akan berlangsung selama satu tahun ke depan.

Sebanyak 2.700 porsi makanan bergizi disalurkan setiap harinya ke enam sekolah yang telah ditunjuk, yaitu SD 03, SD 05, SD 2, dan SD 1 Nunukan Selatan, serta SMP 4, dan SMA 2 Nunukan Selatan.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani buka suara terkait program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah daerah yang tidak menyertakan susu.

Muzani mengatakan realisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap dan anggarannya juga disesuaikan dengan daerah yang menggelar MBG.

"Kan, memang ini masih masih bertahap sehingga pelaksanaannya masih dilakukan di beberapa tempat dan anggaran yang ada memang dicukupkan untuk daerah-daerah yang sudah ditujukan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1).

Muzani juga buka suara terkait Presiden Prabowo Subianto yang tak memantau langsung hari pertama program MBG.

Ia memastikan Prabowo tetap memantau pelaksanaan MBG dengan segala perkembangannya. Meski tak hadir di lapangan. Muzani berkata Prabowo memantau laporan yang masuk terkait MBG.

"Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai macam daerah," ujar dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan tidak ada standar menu dalam program MBG.

Ia menyebut yang ada adalah standar gizi, standar higienitas dan standar tata kelola limbah yang berkelanjutan. Oleh karenanya, kata dia, protein susu bisa digantikan yang lain.

"Kayak hari ini saya lihat ada tahu, dan juga ada dada ayam, itulah pemenuhan gizi untuk proteinnya yang bisa saja besok berganti susu, misalnya ayamnya besok enggak dada, cuma sayap, ada susu. Jadi itu bisa," kata Dedek di saat meninjau makan bergizi gratis di Jakarta Barat, Senin.

"Jadi sekali lagi, tidak ada standar menu, yang ada adalah standar gizi, standar higienitas dan standar tata kelola limbah yang berkelanjutan," imbuh dia.

Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, belum melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) hari ini. Hal itu karena Pemkab masih menunggu petunjuk teknis (juknis) penerapannya.

"Makan bergizi gratis belum dilaksanakan karena belum ada instruksi formal, kita masih menunggu regulasi dari Permendagri dan Peraturan Menteri Keuangan," kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Lebak, Yosep M Holis, saat ditemui di Rangkasbitung, Senin (6/1/2025).

Program Presiden Prabowo Subianto ini nantinya akan menyasar 189.677 siswa di Lebak. Rinciannya, siswa SD 141.667 orang dan SMP 48.010 orang.

Meski belum melaksanakan program ini, Pemkab Lebak sudah menghitung kebutuhan anggarannya. Perhitungan yang dibuat masih Rp 15 ribu untuk setiap porsi makanan. Sehingga, kebutuhan anggaran makan bergizi gratis selama satu tahun mencapai Rp 611 miliar.

"Sudah dibuat tapi karena harga porsi makanan berubah jadi perlu kita hitung ulang," tuturnya.

2 Persen PAD untuk Makan Bergizi Gratis

Yosep mengatakan pemerintah daerah diminta berkontribusi membiayai program makan bergizi gratis bagi para siswa sekolah. Pemkab Lebak menyiapkan anggaran sebesar 2 persen dari pendapatan asli daerah (PAD).

"Dari kisi-kisi, Lebak masuk kapasitas fiskal rendah artinya harus menyiapkan 2 persen dari PAD. Misal PAD kita Rp 400 miliar, 2 persennya sekitar Rp 8-10 miliar yang harus disiapkan untuk program MBG," jelasnya.

Menurut Yosep, kontribusi program makan bergizi gratis ini akan berdampak pada kegiatan di Pemkab Lebak.

"Sudah dibahas, nanti harus ada yang di refocusing lagi. Bisa pengurangan, menggeser, menyatukan program. Kita sudah mengantisipasi, tapi rinciannya karena belum ketok palu, belum bisa dijelaskan," pungkasnya.

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis sudah mulai dilaksanakan hari ini di 26 daerah di Indonesia. Total ada 190 unit dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyiapkan makanan buat program makan bergizi gratis.

Simak Video: Program Makanan Bergizi Gratis Dimulai

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya sudah mulai menggunakan APBN untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menjelaskan bahwa apabila sebelumnya, BGN mendapatkan dana tambahan dari berbagai pihak untuk melakukan simulasi. Namun, pada awal tahun, kebutuhan program sudah disokong APBN.

“Kan kami mendapatkan anggaran biaya tambahan pada Desember untuk uji coba di bulan Desember ya kan. Kemudian termasuk pembiayaan anggota Badan Gizi Nasional. Dan kemudian untuk 2025 ke depan ini sudah masuk di dalam APBN yang digunakan,” ujarnya kepada wartawan di DPR, Senin (5/1/2025).

Program Makan Bergizi Gratis ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi, termasuk Aceh; Kepulauan Riau; semua provinsi di Pulau Jawa; Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Nantinya, menu yang dihadirkan diolah di dapur untuk Makan Bergizi Gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

SPPG merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk penerima manfaat program.

SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain itu, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG.

Adapun untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan biaya program makan bergizi gratis di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara masih pakai dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Hasan mengatakan di wilayah Kendari memang masih menggunakan dana uji coba yang diberikan Prabowo.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Setelah dana uji coba abis nantinya baru akan menggunakan APBN dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasan mengatakan pihaknya belum bisa menjelaskan evaluasi hari pertama program makan bergizi gratis. Namun berdasarkan hasil pemantauannya, program tersebut berjalan sangat baik.

"Saya juga tadi ke dua titik di Bogor, di Tanah Sereal, yang pertama ke SDN Kedung Badak namanya kalau nggak salah. Yang kedua ke SMP PGRI, ini SMP swasta nih. Jadi SMP swasta juga dapat. Jadi nggak hanya sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta juga dapat," ujarnya.

Hasan mengatakan sistem yang berjalan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga sangat baik. Ia memastikan kebersihan SPPG setempat dalam menyiapkan makanan.

"Itu kalau dapurnya tadi sudah sangat bagus. SOP di dapurnya juga oke. Karena begitu masuk sudah dengan SOP menjaga higienis kan, harus ganti alas kaki, harus pakai penutup rambut, harus pakai masker kalau di dapur. Dan di dalam dapurnya kompartemenisasinya sudah tersusun dengan baik. Jadi mana tempat penyimpanan barang, mana tempat mempersiapkan bahan makanan, mana tempat memasak, mana tempat menghidang ke dalam tray, dan mana jalur untuk membawa tray ke mobil distribusi," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi buka suara soal program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) belum menggunakan dana yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp 71 triliun.

Menurut Hasan, memang ada beberapa wilayah yang belum menggunakan dana tersebut, salah satunya di Kendari.

Dana yang digunakan di Kendari adalah sisa dana uji coba yang sebelumnya sudah digulirkan sebelum Presiden Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden RI.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya," kata Hasan saat dihubungi, Senin (6/1/2025).

"Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," imbuh Hasan.

Hasan menuturkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bakal memanfaatkan anggaran itu terlebih dulu.

Setelahnya, kata dia, SPPG di Kendari akan memakai anggaran yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN (Rp 71 triliun) yang dari BGN (Badan Gizi Nasional)," ucap Hasan.

Lebih lanjut Hasan menuturkan, pada tahap awal, ada 190 dapur MBG yang mulai beroperasi hari ini.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penerima, jumlah dapur pun akan terus meningkat setiap hari. Targetnya, ada 937 dapur yang dapat beroperasi pada akhir tahun 2025, dengan pelaksanaan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Ia sendiri sempat mengunjungi sejumlah dapur dan sekolah pagi tadi. Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) di sejumlah dapur sudah baik dan menjaga higienitas.

Jajaran PCO dan menteri kabinet pun sempat mendatangi sejumlah titik, mulai dari Halim, Cakung, Ciracas, Palmerah, Depok, Bogor, Bandung, dan Karawang.

"SOP di dapurnya juga oke. Karena begitu masuk sudah dengan SOP menjaga higienis kan, harus ganti alas kaki, harus pakai penutup rambut, harus pakai masker kalau di dapur. Dan di dalam dapurnya kompartemen sudah tersusun dengan baik," jelas Hasan.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Program MBG menelan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025, dan menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Warga melintas di salah satu perumahan subsidi di Bagendung, Kota Cilegon, Banten, Rabu (8/1/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi anggaran untuk mendukung program 3 juta rumah pada tahun 2025 melalui APBN sebesar Rp40,27 triliun guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakan berpenghasilan rendah (MBR).

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait tidak adanya susu dalam komposisi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada," kata Dadan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Dia menambahkan, susu memang tetap masuk anggaran MBG Rp10 ribu per porsi. Namun pemerintah juga akan melakukan simulasi kapan susu itu diberikan.

"Jadi gini kami sudah melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan ketika masa kampa karena indeksnya kan sudah ditetapkan oleh bapak presiden," kata dia.

"Jadi agar indeksnya tetep masuk kami akan melakukan kombinasi-kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu diberikan," katanya.

Meski demikian, kata Dadan, pihaknya ingin mendorong setiap daerah di Indonesia punya sapi perah agar susu masuk ke dalam menu MBG. Pihaknya tak ingin ada impor susu untuk program MBG.

"Untuk mendorong agar setiap daerah punya sapi perah dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tetap di angka Rp71 triliun pada tahun 2025.

"Tetap Rp71 triliun, tetap," kata Nihayatul kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Badan Gizi Nasional yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, anggaran BGN sebesar Rp71 triliun itu telah diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pada 20 Agustus 2024 di kompleks Istana Kepresidenan. Ia menyampaikan alokasi anggaran untuk program kerja BGN tahun 2025 senilai Rp71 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rapat antara BGN dan Komisi IX DPR RI tersebut diketahui beragendakan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025. Dadan Hindayana pun menjelaskan rapat tersebut juga membahas seputar penyesuaian anggaran.

Salah satu anggaran yang disesuaikan, kata dia, adalah anggaran terkait dengan dukungan manajemen Badan Gizi Nasional yang pada awalnya sebesar Rp8 triliun. Anggaran itu lalu dikurangi sebesar Rp1,5 triliun. Anggaran tersebut, kata dia, akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.

"Tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp7 triliun, yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," ujarnya.

Dadan juga menyampaikan persetujuan dari Komisi IX DPR RI merupakan salah satu syarat penggunaan APBN agar Badan Gizi Nasional bisa menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.

"Salah satu syarat yang hari ini terakhir, yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX agar anggaran BGN disetujui. Dengan demikian, uang itu akan masuk ke BGN, dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program MBG," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis pada bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun dari pos dukungan manajemen telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional seperti makan bergizi gratis (MBG).

Langkah ini diambil setelah mendapat persetujuan dari Komisi IX DPR RI.

"Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur karena persyaratan APBN untuk penggunaan anggaran telah terpenuhi, termasuk persetujuan dari Komisi IX. Dengan demikian, anggaran Badan Gizi Nasional bisa segera digunakan untuk program makan bergizi gratis," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Ia menjelaskan bahwa anggaran dukungan manajemen awalnya mencapai Rp8 triliun, tetapi kemudian disesuaikan menjadi Rp7 triliun.

Pengalihan dana ini bertujuan untuk memperkuat program pemenuhan gizi nasional seperti MBG yang menjadi prioritas pemerintah.

"Jadi turun Rp1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh memastikan anggaran BGN tetap di angka Rp71 triliun pada 2025. Hanya saja, terdapat sejumlah pengalihan dana untuk kebutuhan program pemenuhan gizi nasional.

"Tetap Rp71 triliun, cuman ada penyesuaian anggaran, dari dukungan manajemen dialihkan kepada program," jelas dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini di beberapa sekolah. Prabowo meminta Badan Gizi Nasional tak memaksakan penyaluran makan bergizi gratis seluruhnya, tetapi dilakukan secara bertahap.

"Kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini seluruhnya, tapi bertahap saja. Jadi yang sudah siap dilaksanakan, bagi yang belum siap secara bertahap dilaksanakan, terutama karena hari ini kami fokus untuk Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX agar anggaran bisa digunakan," kata Dadan di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menyebut Prabowo memantau penyaluran makan bergizi gratis hari ini di seluruh wilayah RI. Ia menyebut Prabowo akan melakukan sidak.

"Bapak Prabowo mantau setiap saat dan beliau akan melakukan Sidak. Ya sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya dan beliau tetap mantau dari berbagai sisi. Dan beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi. Tapi namanya sidak kan tidak tahu," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan menu dalam program makan bergizi gratis akan berganti setiap harinya. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah menentukan jadwal menu setiap pekan.

"Setiap hari (ganti), di dapur yang tadi saya kunjungi hari ini telur, besok ikan dori, besoknya lagi ayam," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan mengatakan, meski tiap SPPG sudah menyiapkan menu, balik lagi pada ketersediaan bahan baku makanannya. Hal itu juga bergantung pada pemasok-pemasok di daerah sekitar.

"Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menu sudah ada. Tapi itu juga ada fleksibilitasnya bergantung ketersediaan bahan baku di sana juga. Kan ada pemasok-pemasoknya itu nanti warga sekitar," ujarnya.

"Ada yang jadi pemasok telur, ada yang jadi pemasok ikan, daging ayam, dan segala macam. Jadi menu standarnya memang sudah ditentukan. Tapi nanti kalau misalnya bahan baku yang tersedia, misalnya besok ikan, ya dia ikan lagi," lanjut Hasan.