Jakarta -

Qatar telah resmi menjadi investor untuk pembangunan satu juta rumah di Indonesia setelah menandatangani MoU investasi di Istana Merdeka. MoU itu ditandatangani oleh pihak investor Qatar yaitu Sheikh Abdul Aziz Al Thani sementara dari pihak Indonesia oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Pembangunan satu juta rumah itu masih termasuk ke dalam Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata. Nantinya investor juga akan diajak survei ke lokasi pembangunan serta dibantu untuk memahami aturan di Indonesia.

"Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," ujar Ara di Istana Merdeka, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/1/2025).

Pemerintah juga akan menyiapkan lahan-lahan yang idle, yang tidak bermasalah dan siap bangun untuk digunakan oleh investor tersebut.

Ara berkata, investasi dari Qatar ini akan berfokus pada pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan. Hunian itu nantinya ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Ini targetnya adalah untuk masyarakat khususnya menengah ke bawah, dan lebih diprioritaskan untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," ujarnya.

Ara mengungkapkan, ke depan akan ada investor asing lagi yang akan menanamkan modalnya untuk sektor perumahan di Indonesia selain Qatar.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, hunian yang akan dibangun oleh Qatar ini berupa hunian vertikal. Pembangunannya tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi seluruh Indonesia. Untuk teknis dan detail pembangunannya, kata Fahri, pihaknya masih akan merumuskannya nanti.

"(Pembangunan satu juta unit rumah) seluruh Indonesia karena di mana pun ada keperluan kita untuk membangun, terutama di kawasan yang perlu kita renovasi supaya lebih bagus, nah di situ kita masuk," katanya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan banyak investor di bidang perumahan yang bakal berinvestasi di Indonesia.

Ia menuturkan, Qatar bukan menjadi satu-satunya investor yang bakal menanamkan dana di dalam negeri.

Diketahui, Qatar merupakan investor yang baru saja menyepakati kerja sama pembangunan 1 juta rumah dalam proyek 3 juta rumah di Indonesia.

"(Datangnya investasi) Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang tinggi. Dan ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan," kata Maruarar usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak Qatar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini menjabarkan, jajaran Kabinet Merah Putih berperan aktif dalam menarik minat investor.

Sebelum penandatanganan dengan Qatar terjadi, misalnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat bertolak ke luar negeri untuk menemui investor.

Ara bilang, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani juga melaporkan banyak investor yang ingin menanamkan modal di dalam negeri.

"Pak Rosan beberapa waktu lalu melaporkan ke Presiden, begitu banyak investor masuk ke Indonesia dan target yang biasanya lebih panjang, bisa dipercepat beliau. Beliau juga sangat membantu, banyak kemudahan sesuai aturan sehingga investor makin tertarik untuk membangun," ucap Ara.

Adapun usai penandatanganan kerja sama, pihaknya bakal bekerja keras menyiapkan lahan milik negara untuk dibangun perumahan tersebut.

Rencananya, lahan yang dipertimbangkan adalah lahan milik PT PP, KAI, dan Perumnas.

Ada pula lahan milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di area Kemayoran dan Senayan, serta lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di daerah Kalibata.

"Jadi ini (kerja sama) negara dengan negara (G to G), kami diminta kerja cepat, siapkan lahan, di-survey ini aturannya," ucap Ara.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan, 1 juta rumah yang dibangun ditargetkan untuk warga kelas menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pembangunan diprioritaskan di perkotaan dengan area padat penduduk, berkonsep hunian vertikal (vertical housing) atau rusunawa.

Kendati begitu, nominal investasinya masih terus dibicarakan.

"Diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat, di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup (Qatar) ini untuk membangun kota kelihatannya. Kita akan bicarakan, ini bukan satu-satunya, nanti ada lagi," jelas Ara.

Sebagai informasi terkait program 3 juta rumah, pemerintah sudah merealisasikan pembangunan 40.000 rumah sejak Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2025).

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Solo -

Dalam rangka melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah membutuhkan 30 ribu mitra guna memenuhi pasokan menu setiap harinya. Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Jika tertarik, ada beberapa syarat dan tata cara daftar jadi mitra BGN yang mesti kita pahami.

Dilansir detikFinance, saat ini sudah ada kurang lebih 13 ribu mitra yang tergabung. Jumlah tersebut baru sekitar 43 persen dari total kebutuhan sehingga kesempatan untuk bergabung masih terbuka sangat lebar.

Ingin tahu apa saja syarat dan bagaimana tata cara mendaftar menjadi mitra BGN? Mari simak informasi selengkapnya di bawah ini!

Syarat Menjadi Mitra BGN

Dilansir detikFinance yang bersumber dari catatan detikcom, lembaga atau individu yang ingin bergabung menjadi mitra BGN wajib memenuhi sederet persyaratan. Apa sajakah itu? Mari simak daftarnya berikut ini!

1. Mempunyai Status Legal yang Jelas

Calon mitra diwajibkan memiliki status hukum yang sah. Hal ini dapat berupa badan usaha berbadan hukum seperti PT, CV, atau koperasi. Alternatif lainnya adalah individu atau lembaga yang memperoleh rekomendasi resmi dari instansi terpercaya. Status legal ini diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan komitmen mitra dalam menjalankan program.

2. Memiliki Komitmen Berkelanjutan

Mitra diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konsisten. Bentuk kontribusi dapat berupa pendanaan, penyediaan fasilitas, atau dukungan tenaga kerja. Keberlanjutan adalah kunci untuk menjaga dampak positif program agar terus dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

3. Keselarasan Visi dengan BGN

Calon mitra juga harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan BGN. Program ini berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang optimal. Mitra yang memiliki visi serupa akan lebih mudah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

4. Lokasi dan Kelompok Sasaran yang Terencana

Mitra diwajibkan menyusun rencana operasional yang jelas. Hal ini mencakup lokasi dapur atau titik layanan serta kelompok sasaran yang akan menerima manfaat. Kelompok sasaran bisa berupa komunitas tertentu, seperti sekolah atau panti sosial. Informasi yang terencana mempermudah koordinasi dan pelaksanaan program.

Tata Cara Daftar Jadi Mitra BGN

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari unggahan video di akun Instagram resmi Badan Gizi Nasional @badangizinasional.ri serta detikEdu, berikut ini adalah syarat serta tata cara mendaftar menjadi mitra BGN selengkapnya.

1. Dokumen Persyaratan

Ketika akan mendaftar sebagai mitra BGN, kita perlu mempersiapkan sejumlah dokumen berikut ini:

• Salinan Akta Badan Usaha yang berlaku.
• Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham terkait pendirian badan usaha.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif.
• Rekening koran terbaru.
• Surat keterangan atau referensi dari bank yang bekerja sama dengan badan usaha.
• Laporan tahunan yang menggambarkan kondisi keuangan badan usaha.
• Foto dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terakhir.
• Dokumen titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencakup lokasi dan kesiapan bangunan.

2. Pembuatan Akun

Setelah semua dokumen siap, langkah berikutnya adalah melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi BGN. Proses ini meliputi beberapa tahap yang diawali dengan pembuatan akun.

• Klik 'Buat Akun Baru' di bawah tulisan 'Masuk ke akun Anda'.
• Isi kotak 'Nama Mitra' dengan nama resmi badan usaha.
• Masukkan email aktif ke dalam kotak 'Email'.
• Masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi ke dalam kotak 'Nomor Telepon'.
• Pilih tipe instansi pada kotak 'Tipe Instansi', seperti PT, CV, Koperasi, Yayasan, atau Bumdes.
• Ketik kata sandi pada kotak 'Kata Sandi'.
• Ketik ulang kata sandi yang sama pada kotak 'Konfirmasi Kata Sandi'.
• Klik ikon mata di kotak kata sandi untuk memastikan kata sandi sudah benar, lalu catat kata sandi untuk keperluan login di masa depan.
• Klik 'Buat Akun' untuk menyelesaikan tahap ini.

3. Pengisian Data Alamat Mitra

Setelah berhasil membuat akun, langkah berikutnya adalah melengkapi data alamat mitra dengan mengikuti langkah di bawah ini.

• Pilih provinsi pada kotak 'Provinsi'.
• Lengkapi informasi kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan pada kotak masing-masing.
• Masukkan kode pos pada kotak 'Kode Pos'.
• Ketik alamat lengkap mitra pada kotak 'Alamat'.
• Klik 'Selanjutnya' untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

4. Pengisian Data Perwakilan Mitra

Pada tahap ini, data perwakilan badan usaha harus dilengkapi.

• Isi nama lengkap perwakilan yang bertanggung jawab atas pendaftaran.
• Masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh tim BGN.
• Klik tombol Selanjutnya untuk melanjutkan proses.

5. Verifikasi Data

Tahap ini merupakan proses penting untuk memastikan keabsahan dokumen dan data yang telah diunggah, mari ikuti langkah-langkahnya di bawah ini!

• Masuk ke dashboard Mitra BGN dan periksa data di tab 'Umum'. Jika ada kesalahan, perbaiki datanya.
• Klik tab 'Dokumen Legal'.
• Pada bagian Akta Badan Usaha, klik 'Tambah Akta', isi data seperti tipe, nomor, tanggal pembuatan, nama notaris, dan alamat notaris. Unggah file dokumen akta dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian SK Kemenkumham, klik 'Tambah SK', isi data seperti nomor SK, tanggal pembuatan, tipe akta, dan nomor akta. Unggah dokumen SK dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian NIB, klik 'Tambah NIB', masukkan data NIB, unggah dokumen dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian Susunan Pengurus dan Pemegang Saham, klik 'Tambah Pengurus dan Pemegang Saham'. Masukkan data berupa nomor pajak, nama, nomor KTP atau KITAS, jabatan, jumlah lembar saham, dan total nilai saham (opsional). Klik 'Kirim'.
• Pada tab 'Keuangan', tambahkan dokumen seperti rekening koran, modal dasar dan modal disetor, laporan keuangan tahunan, data NPWP, dan laporan SPT. Pastikan semua dokumen diunggah dengan klik 'Jelajahi'.
• Klik 'Ajukan Verifikasi' untuk mengirimkan data dan dokumen kepada tim BGN.

6. Pengajuan Lokasi dan Persiapan SPPG

Setelah data diverifikasi, tahap terakhir adalah pengajuan lokasi SPPG.

• Buka menu 'Pengajuan Lokasi SPPG', lalu klik 'Ajukan Titik'.
• Klik 'Buat' untuk menandai lokasi dapur pada peta.
• Klik 'Simpan dan Lanjutkan' untuk menyimpan data lokasi.
• Lengkapi informasi bangunan, termasuk kesiapan fasilitas dapur dan dokumen pendukung.
• Klik 'Ajukan' untuk mengirimkan data lokasi kepada tim BGN.

Demikian tadi penjelasan lengkap mengenai syarat dan tata cara jadi mitra BGN untuk program makan bergizi gratis (MBG). Apakah tertarik mendaftar, detikers?

(par/apl)

Para pelaku bisnis kuliner yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis bersyukur karena dapat memberikan dampak positif secara langsung dengan mempekerjakan masyarakat sekitar.

Sugiri, pengawas Yayasan Bangun Gizi Nusantara yang dimotori oleh perusahaan kuliner Wong Solo Group, mengungkapkan bahwa pihaknya mempekerjakan sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat lokal dalam menjalankan program yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

Yayasan ini bertugas mendistribusikan makan bergizi gratis wilayah Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Mereka mengelola dua SPPG Gagaksipat dengan mengerahkan warga yang berasal dari warga sekitar SPPG yang telah menjalani pelatihan pengelolaan dapur dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Kita memperkerjakan dua dapur di Gagaksipat ini kurang lebih 150 pekerja lokal atau daerah sekitar sini,? ujar Sugiri kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Menurut Sugiri, di samping anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, pihaknya juga dapat memperkerjakan masyarakat sekitar. "Pedagang-pedagang juga akan sangat terbantu dengan program Makan Bergizi Gratis," katanya.

Sugiri mengatakan sebagai pelaku bisnis kuliner, grup perusahaannya bersyukur dapat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini.

?Kami merasa sangat terharu senang dilibatkan dalam program ini. Kami sangat berterima kasih pada Pak Prabowo yang sudah mengadakan program ini,? ujarnya.

Ada pun Kepala Produksi di dapur Gagaksipat, Adinda, mengaku bangga bisa terlibat bekerja untuk program unggulan pemerintah ini.

?Saya selaku kepala produksi merasa senang dengan adanya program Pak Prabowo ini. Selain itu saya juga merasa terbantu dan bersyukur saya ikut mensukseskan program ini,? ujar dia.

Adinda mengatakan menu makanan yang mereka siapkan bervariasi, mulai dari nasi, olahan ayam, daging, sayur, buah, dan telur. Demi menjamin mutu gizi, mereka juga melibatkan ahli gizi yang berkompeten.

"Kami memiliki ahli gizi yang berkompeten untuk mengawasi nutrisinya sudah sesuai untuk siswa atau untuk penerima manfaat yang kami tuju," ujar Adinda.

Selain itu, proses pengolahan makanan pun dipastikan kebersihannya melalui standar yang sudah ditentukan, yakni para karyawan mengenakan hair net, masker, sarung tangan hingga sepatu boots.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Jakarta -

Sejumlah pelaku bisnis kuliner yang terlibat dalam Makan Bergizi Gratis bersyukur karena dapat memberikan dampak positif dari program tersebut. Selain meningkatkan omzet, program tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja.

Pengawas Yayasan Bangun Gizi Nusantara yang dimotori oleh perusahaan kuliner Wong Solo Group, Sugiri, mengungkapkan bahwa pihaknya mempekerjakan sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat lokal dalam menjalankan program yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

Yayasan ini bertugas mendistribusikan makan bergizi gratis wilayah Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Serta memanfaatkan warga sekitar untuk mendapatkan pelatihan pengelolaan dapur dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Kita mempekerjakan dua dapur di Gagaksipat ini kurang lebih 150 pekerja lokal atau daerah sekitar sini," ujar Sugiri dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

"Ini tentunya juga di samping anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, kita juga mempekerjakan masyarakat sekitar sini, pedagang-pedagang juga akan sangat terbantu dengan program makan bergizi," sambungnya.

Sugiri mengatakan sebagai pelaku bisnis kuliner, grupnya bersyukur dapat ikut berperan aktif dalam mensukseskan program ini.

"Kami merasa sangat terharu senang dilibatkan dalam program ini. Kami sangat berterima kasih pada Pak Prabowo yang sudah mengadakan program ini," ungkapnya.

Adapun Kepala Produksi di Dapur Gagaksipat, Adinda mengatakan bangga bisa terlibat bekerja untuk program unggulan pemerintah ini.

"Saya selaku kepala produksi merasa senang dengan adanya program Pak Prabowo ini. Selain itu saya juga merasa terbantu dan bersyukur saya ikut mensukseskan program ini," ujar Adinda.

Adinda mengatakan menu makanan yang mereka siapkan bervariasi, mulai dari nasi, olahan ayam, daging, sayur, buah, dan telur. Menurutnya, kehadiran beragam menu tersebut untuk menjamin mutu gizi. Serta melibatkan ahli untuk menghadirkan kebutuhan gizi yang ideal.

Selain itu, proses pengolahan makanan pun dipastikan kebersihannya melalui standar yang sudah ditentukan yakni para karyawan mengenakan hairnet, masker, sarung tangan, dan sepatu boots.

"Kami memiliki ahli gizi yang berkompeten untuk mengawasi nutrisinya sudah sesuai untuk siswa atau untuk penerima manfaat yang kami tuju," tutup Adinda.

Simak Video: DPD Minta Potensi Lokal Jadi Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)

Jakarta -

Pemerintah resmi meneken kerja sama proyek pembangunan 1 juta rumah dengan pemerintah Qatar. Pemerintah akan segera menyiapkan lahan untuk proyek tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pengadaan lahan ini akan melibatkan sejumlah kementerian. Mulai Kementerian BUMN hingga Kemensetneg.

"Kita menjadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP, Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata. Kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia," kata Maruar kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/1/2025).

Maruarar mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat. Pihaknya memastikan akan segera mengajak pemerintahan Qatar untuk segera mengecek lapangan.

"Kemudian juga bisa melakukan survei ke lapangan langsung. Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat ya aturannya seperti ini kemudian lapangannya langsung dicek," ujarnya.

Sementara itu, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan fokus pembangunan proyek ini adalah di wilayah perkotaan. Ia pun membeberkan kendala di perkotaan yakni masih banyaknya kawasan kumuh.

"Jadi gini, problem perumahan di Indonesia kalau di desa-desa itu terutamanya adalah perbaikan rumah. Tapi fokus dari investasi kali ini adalah di kota dan problem perkotaan adalah rumah susun. Karena banyak daerah kumuh, daerah yang menumpuk. Ini nanti akan menjadi salah satu orientasi pertama sehingga 98 kota di Indonesia juga sekaligus kita bersihkan," ujarnya.

Kendala itu, menurutnya, akan dibereskan secara perlahan. Fahri pun mengungkap kemungkinan proyek rumah itu akan dibangun secara vertikal.

"Pelan-pelan pinggir sungai, pinggir kali, pinggir laut yang kumuh-kumuh juga kita bereskan pelan-pelan. Tapi ini adalah komitmen dan pernyataan dari beliau dan grup beliau khususnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Itu kira-kira 1 juta yang di komitmen, 1 juta unit di komitmen. Ini yang lebih rusun dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing," ujarnya.

(eva/yld)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah melakukan penjajakan kerja sama terkait perencanaan dan pengembangan kebijakan dalam penataan sejumlah kawasan di Kota Bandung. Hal itu diperlukan agar masyarakat ke depan dapat tinggal di kawasan yang tertata dengan baik dan pemerintah daerah juga mampu menyediakan hunian layak.

“Kementerian PKP merupakan Kementerian yang baru dibentuk dan fokus pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Kami ingin mendapatkan berbagai masukan baik dari institusi pendidikan yang ada dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang bisa di tata,” ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 Januari 2025.

Menurut Wamen PKP, masalah yang ada di kawasan permukiman tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah daerah sebab masyarakat yang akan terdampak. Untuk itu, dirinya juga meminta agar institusi pendidikan di daerah juga bisa berperan aktif dalam melakukan riset serta pengabdian masyrakat terkait program penatataan kawasan permukiman.

Kementerian PKP juga siap mendukung pemerintah daerah dalam berbagai program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung seperti di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan juga bisa menjadi pilot project dan menjadi percontohan bagi kota-kota lain.

“ITB sudah melakukan riset dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur dan Pemerintah Kota Bandung juga harus bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini hal yang diperlukan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak hidup di kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat,” ujar Fahri.

Wamen PKP juga mengusulkan agar pemerintah daerah bisa mengambil gambar atau video drone mengenai kondisi kawasan permukiman kumuh dan institusi perguruan tinggi bisa melakukan riset mengenai akibat atau dampak kawasan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Tentunya dengan tinggal di kawasan kumuh masyarakat akan mudah terjangkit penyakit dan huniannya juga kurang layak.

Kementerian PKP juga siap mendorong adanya investor untuk membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus menata kawasannya. Hal itu dilakukan setelah pemerintah daerah mendata tanah yang dimiliki masyarakat apakah legal atau illegal.

Hal itu tentunya berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat dan nantinya investor juga dapat mengelola kawasan komersial yang ada. Sedangkan pihak kampus ITB bisa pemerintah daerah juga perlu menyediakan lahan atau memindahkan masyarakat ke hunian transit selama proses pembangunan berlangsung.

“Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan dan adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada. Jangan sampai kita biarkan masyarakat hidup terkepung dalam kawasan kumuh dan area yang penuh dengan polusi,” tandas Wamen Fahri.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung Haryo Winarso menyatakan siap melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan Kementerian PKP dalam penanganan kawasan di Kota Bandung. Adanya Kementerian PKP yang fokus terhadap perumahan dan kawasan permukiman juga dinilai sangat baik karena mampu lebih fokus dalam Pembangunan hunian dan kawasan.

“Kami sangat gembira dan siap membuka ruang untuk bisa lebih berkontribusi pada program pemerintah yang menjadi fokus SAPPK baik lingkup mikro seperti arsitektur dan makronya terkait pengembangan kebijakan. Penataan kawasan permukiman, lingkungan dan pembinaan terhadap juga menjadi tantangan bagi SAPPK guna melakukan riset dan pengabdian masyarakat,” jelas Haryo.

(KIE)