Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini. Program ini akan diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan menjelaskan berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi.

Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Hasan menjelaskan program MBG ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," jelas Hasan.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," imbuhnya.

Tak hanya itu, Hasan mengklaim 140 UMKM telah dilibatkan dalam rantai pasok program MBG dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

"Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi," ujar dia.

Program MBG merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulogebang bakal menyediakan makanan bergizi gratis dengan anggaran Rp 15.000 per porsi.

Seperti diketahui, nilai paket program makan bergizi gratis ini yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 10.000. Dengan angka tersebut, pemerintah mengeklaim tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizinya.

Menurut Ketua SPPG PulogebangAhmad Irfansyah, anggaran Rp 15.000 itu sudah mencakup biaya operasional seperti pengantaran dan lain-lain.

"Kalau untuk bujet saat ini, Rp 15.000. Tapi itu dengan uang operasional. Artinya uang pengantaran dan lain-lain itu Rp 15.000. Mungkin rata-rata itu antara Rp 10.000 hingga 13.000 per sajian," kata Ahmad saat ditemui pada Minggu (5/1/2025).

Ahmad menjelaskan, menu harian makanan bergizi gratis disusun oleh ahli gizi untuk memenuhi kebutuhan kalori anak.

Ia mencontohkan, menu yang disiapkan itu misalnya ikan dori dengan lauk nabati dan lauk hewani serta buah.

"Itu tidak sampai Rp 10.000 hanya Rp 9.000 sekian. Jadi pada intinya satu sajian per porsi dengan nilai kalori yang sudah disiapkan oleh ahli gizi, oleh standar yang berlaku," tambahnya.

Menurut dia, menu makanan bergizi gratis akan diubah setiap hari, dan SPPG juga menyediakan susu 2-3 kali dalam seminggu.

"Menunya tiap hari berubah-ubah. Jadi ada menu genap dan menu ganjil yang siklusnya itu setiap satu bulan sekali kita ganti," ujar Ahmad.

SPPG Pulogebang akan membagikan makanan bergizi gratis sebanyak 3.496 porsi, yang terdiri dari distribusi ke sekolah-sekolah dan posyandu.

"Untuk sekarang kami ada 13 sekolah yang kami sebar plus tujuh posyandu di kecamatan Cakung. Dari sini kami ada 3.496 paket, 437 untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata dia.

Program makan bergizi gratis (MBG) ini direncanakan akan dimulai pelaksanaannya hari ini.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi menyatakan, sekitar 3,2 juta hingga 3,3 juta siswa akan menerima manfaat dari program MBG saat peluncuran tersebut.

"Jadi kami targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," ujar Dedek, yang dilansir dari siaran Kompas TV pada Sabtu (4/1/2024).

Ia juga menjelaskan bahwa nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan program MBG.

Dalam sehari, setiap SPPG bertanggung jawab untuk memberikan makanan sebanyak 3.000 hingga 3.500 porsi.

Jakarta -

Program makan bergizi gratis (MBG) resmi dimulai. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menyebut ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang siap beroperasi mulai Senin (6/1/2025).

Dapur-dapur tersebut sedikitnya tersebar di 26 provinsi yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Adapun pelaksanaan dapur program MBG diawasi langsung oleh kepala yang ditunjuk Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG disebut sudah bekerja sama dengan ahli gizi untuk mengawasi setiap kualitas gizi dan keamanan distribusi makanan.

"Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah," jelas Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Makan bergizi gratis ditujukan tidak hanya untuk balita, tetapi anak sekolah, santri, ibu hamil juga menyusui.

"Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal," terang dia.

Meski pada tahap awal, baru 190 dapur MBG yang siap beroperasi sejak Senin (6/1), jumlahnya disebut bakal terus bertambah hingga mencapai 937 dapur berdasarkan target akhir Januari 2025.

Estimasi pemerintah sasaran penerima hingga akhir 2025 berjumlah 15 juta. "Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," katanya, terkait program yang menghabiskan anggaran Rp71 triliun dari APBN 2025.

(naf/kna)

Peluncuran program makan bergizi gratis akan melibatkan 5.437 siswa yang tersebar di 10 sekolah yang tersebar di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/1) besok.

Sekolah yang terlibat dalam peluncuran program makan bergizi gratis tersebut yakni, KB-TK IT Wihdatul Umma, SD Negeri Cendrawasih, SD Inpres Sambung Jawa, SD Inpres Tamajene, SD Inpres Tamamaung, SMP Negeri 17 Makassar, SMP Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, SMA Negeri 2, dan SMA Negeri 3 Makassar.

"Kalau di Makassar ada lima ribu siswa kita libatkan yang berasal dari beberapa sekolah di tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Manggala, Mamajang dan Panakkukang," kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhammad Guntur, Minggu (5/1).

Guntur menerangkan bahwa seluruh anggaran pada program makan bergizi gratis ini, sepenuhnya ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami tidak terlibat dalam soal anggaran, kita hanya menyiapkan tempat dan pesertanya," ujarnya.

Terpisah, Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakhrulloh menuturkan bahwa harga per porsi setiap anak pada indeks Rp 10 ribu dan Rp 15 ribu.

"Memang dengan harga indeks Rp 10 ribu itu masih perlu ditingkatkan lagi indeksnya. Ada yang terlihat kurang, telurnya, sayurnya juga lauk pauknya," kata Pj Gubernur Sulsel.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara perdana esok hari, Senin (6/1/2025). Program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu akan diselenggarakan di 190 titik pada total 26 provinsi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, program prioritas Prabowo itu akan diselenggarakan pada hari ke-78 usai pelantikan kepala negara baru 20 Oktober 2024 lalu.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (5/1/2025).

Pelaksanaan program MBG yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran akan dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Tersebar di 26 Provinsi

Berdasarkan informasi dari BGN, terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG disebut bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. Program tersebut berkomitmen untuk meminimalkan limbah.

Adapun untuk mendukung keberlanjutan, lanjut Hasan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

Menurut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru 2025 untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program tersebut juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah.

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin esok dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Pemerintah menargetkan 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Libatkan UMKM

Saat ini, terang Hasan, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftarkan diri dan tengah melalui proses evaluasi.

Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” ujar pendiri lembaga survei Cyrus Network ini.

Dalam tiga bulan ke depan atau Januari-Maret 2025, program MBG diharapkan bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” katanya.

Untuk diketahui, anggaran Program MBG telah mendaptkan alokasi dari APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. MBG menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Program tersebut dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan yakni dari prasekolah, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi mengatakan program ini menyasar kepada balita, anak sekolah, santri, serta ibu hamil dan menyusui. Ia juga mengatakan program Makan Bergizi Gratis menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam pemenuhan gizi berskala nasional.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa
Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi dalam siaran pers, Minggu (5/1/2025).

Ia mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Saat ini, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Geliat perekonomian lokal dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat. Kolaborasi multisektor diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lain-lain. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," menurut Hasan Nasbi.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan - mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

(prf/ega)

Jakarta: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dimulai besok, Senin, 6 januari 2025. Makan Bergizi Gratis akan dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program Makan Bergizi Gratis dimulai," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, dikutip dari ANTARA, Minggu, 5 Januari 2025.

Hasan mengatakan, hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui. Hasan mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis yang siap beroperasi.
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada tahun baru, termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan kembalinya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin, 6 Januari 2025, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Saat ini, 140 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja.

Adapun informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id. Geliat perekonomian lokal juga dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

Kolaborasi multisektor juga diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lainnya. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” kata Hasan.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

“Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” katanya.

Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

(CEU)

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi Indonesia. Program ini dapat terealisasi sebelum genap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan, program MBG merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui.

"Kami bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 (menjabat) Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," kata Hasan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (5/1/2025).

Hasan mengungkapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kemudian, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG akan bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

BGN pun berkomitmen meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada semester genap.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG akan mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025). Jumlah ini akan terus meningkat setiap hari.

Diharapkan, target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Antusiasme masyarakat terhadap program itu pun tinggi. Saat ini, 140 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah ini akan terus bertambah.

Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lain pun telah mendaftar dan tengah melalui evaluasi.

Pemerintah turut memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Adapun informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Hasan melanjutkan, geliat perekonomian lokal pun dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik. Sebab, program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

Kolaborasi multisektor juga diharapkan banyak terjadi. Dengan begitu, unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kopontren. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," kata Hasan.

Selama Januari hingga Maret 2025, imbuhnya, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui.

Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

"Angka ini (akan) terus bertambah secara bertahap hingga 2029. (Diharapkan) target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," tuturnya.

Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

MBG menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program itu dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menargetkan program makan bergizi gratis (MBG) dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat mulai dari balita, pelajar hingga ibu menyusui.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," katanya.

Di sisi lain, Hasan berharap target 937 dapur program MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Ia juga merinci sudah ada 140 UMKM terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

"Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi," kata dia.

Hasan memastikan bahwa ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja program ini. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Ia juga mengatakan program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," kata Hasan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.

Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini

Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, Minggu.

Hasan mengatakan hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.

Dia mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada tahun baru, termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan kembalinya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1), dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Saat ini, 140 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja.

Adapun informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Geliat perekonomian lokal juga dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

Kolaborasi multisektor juga diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lainnya. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” kata Hasan.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

“Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” katanya.

Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Belum genap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program Makan Bergizi Gratis siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

?Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,? kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

Ia mengungkapkan, informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,? jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada tahun baru, termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

Diharapkan, target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Saat ini, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi.

Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Geliat perekonomian lokal dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

Kolaborasi multisektor diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lain-lain. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

?Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,? ujar Hasan Nasbi.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

?Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,? katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada Senin (6/1) esok.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan merinci berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi. Mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Hasan mengatakan setiap Dapur MBG ini dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini, lanjutnya, bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelas dia.

Hasan mengatakan pemerintah tidak libur pada momen Tahun Baru 2025 lalu, termasuk Sabtu dan Minggu untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

"Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya," kata dia.

Program MBG ini menelan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025. Program ini merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.