Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tengah melakukan uji coba ketahanan makanan untuk persiapan program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan puasa.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan skema pemberian MBG akan dimodifikasi selama bulan ramadan.

Biasanya, pemberian MBG selama ini terdiri dari makanan segar yang dikirim ke sekolah. Sementara itu, sepanjang bulan puasa MBG bakal menyiapkan makanan tahan lama untuk disantap kala berbuka.

"Contohnya telur, susu, kemudian buah. Ringan modifikasi dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," kata Dadan di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

"Dan kami sedang melakukan uji coba ketahanannya. Apakah bisa tahan selama 8 jam. Nanti kalau sudah tahan dan sudah sukses kami sampaikan," sambungnya.

Dadan mengatakan anak-anak akan dibekali kantong untuk membawa makanan ke rumah. Kantong itu harus dibawa keesokan harinya untuk diisi makanan kembali. Menurutnya, metode ini melatih anak-anak agar disiplin dan taat.

"Satu anak akan mendapatkan dua kantong, besoknya yang kosong dibawa dan yang isi dibawa pulang. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah baru," ungkapnya.

Sementara bagi murid yang tak berpuasa selama Bulan Ramadan tetap bisa menikmati program MBG. Mereka bisa secara sembunyi-sembunyi makan di sekolah atau dibawa pulang ke rumah masing-masing.

Banyuwangi -

Sebanyak 28 sekolah tingkat taman kanak-kanak, dasar dan menengah di Kabupaten Banyuwangi telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah Pusat, dengan total jumlah siswa sebanyak 5.642 siswa yang dilayani melalui 3 Dapur Umum di 3 kecamatan berbeda.

Sejak di launching pada 3 Februari 2025 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Dapur Umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kecamatan Rogojampi telah menyasar 17 sekolah dengan capaian siswa penerima sebanyak 2.915 orang.

Komandan Kodim (Dandim) 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo menyampaikan sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN), selain di Rogojampi, SPPG Jambewangi dan Kebalenan juga sudah dioperasikan.

"Arahan BGN yang di Desa Jambewangi dan Kebalenan sudah beroperasi, artinya, dapur umum pendistribusi menu MBG itu sudah sama seperti SPPG yang ada di Kecamatan Rogojampi," kata Joko Sukoyo, Kamis (27/2/2025).

Dia menambahkan saat ini SPPG Jambewangi melayani 8 sekolah dengan jumlah siswa 1.347 orang, sementara SPPG Kebalenan melayani 3 sekolah dengan 1.380 siswa.

"Dengan demikian saat ini program MBG di Banyuwangi telah menjangkau 28 sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP, dan pondok pesantren," tabah Joko.

Dia tegaskan pihaknya berkomitmen mengawal dan melaksanakan program MBG di Banyuwangi demi menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo. Sementara, terkait operasional SPPG lainnya di Banyuwangi dia sebutkan masih menunggu persetujuan dari BGN.

(dpe/iwd)

Banyuwangi -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi terus digencarkan dengan memperhatikan standar mutu dan perluasan cakupan. Untuk memenuhi target cakupan, sejak 25 Februari 2025 telah ditambahkan dua Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di dua kecamatan berbeda.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengungkapkan, sebelumnya hanya terdapat satu dapur umum di Kecamatan Rogojampi, namun kini jumlahnya telah bertambah menjadi tiga dapur umum, yakni di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, dan di Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi.

Dapur umum pertama sebelumnya telah dioperasikan di Desa/Kecamatan Rogojampi.

"Alhamdulillah, mulai pekan ini kita ada tambahan dua SPPG lagi. Jadi sudah ada 3 SPPG yang menyokong program MBG di Banyuwangi. Harapannya, secara bertahap akan terus ditambah agar jangkauan MBG di Banyuwangi semakin meluas," ujar Bupati Ipuk Fiestiandani, Kamis (27/2/2025).

Menurut Ipuk, kedua dapur umum yang baru telah mulai beroperasi dan melayani sejumlah sekolah di masing-masing kecamatan. SPPG di Kecamatan Banyuwangi telah beroperasi sejak 24 Februari 2025, sedangkan SPPG di Kecamatan Sempu mulai beroperasi sejak 25 Februari 2025.

Sinergi dengan berbagai pihak diharapkan dapat semakin meningkatkan cakupan program ini. Selain itu, keberlangsungan program juga membutuhkan pengawasan sinergis dari berbagai pihak terkait agar berjalan dengan optimal.

"Sinergi dengan sejumlah pihak supaya program ini berjalan lancar, agar cakupan program semakin luas, sehingga semakin banyak siswa yang mendapat manfaat program unggulan Presiden Prabowo ini," pungkas Ipuk.

(hil/iwd)

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menerima kunjungan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia. Kemlu RI menegaskan bahwa PBB harus mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Kunjungan itu dilakukan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, dan rombongannya, Kamis (27/2/2025).

Dalam unggahannya di akun media sosial X, Kemlu RI menjelaskan bahwa pihak Kemlu RI yang menemui Gita adalah Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir atau Tata. Tata menjelaskan bahwa program prioritas Indonesia, termasuk makan bergizi gratis, sejalan dengan program global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Program PBB di Indonesia harus mendukung prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, yang berkontribusi langsung bagi capaian SDGs," ujar Wamenlu Tata.

Gita Sabharwal juga mencuit di akun X-nya. Dia menggarisbawahi soal makan bergizi gratis. Program unggulan Prabowo itu mencari sumber pendanaan baru. Dia berbicara soal SDG Bond, semacam surat obligasi untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

"Saya menyoroti bagaimana SDG Bond sebagai instrumen dapat mendukung program makan bergizi nasional Indonesia, menghubungkannya dengan SDG untuk menarik pembiayaan baru. Wakil Menteri menekankan pentingnya pendekatan ini langkah selanjutnya: diskusi dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) RI untuk melanjutkannya," cuit Gita Sabharwal.

Dia menyatakan Wamenlu Tata menyambut baik pendekatan soal ide pembiayaan makan bergizi gratis ini sebagai Kerangka Kerja Sama PBB 2026-2030, termasuk ide soal bioderversitas dan soal ekonomi yang turut dibicarakan dalam pertemuan itu.

Mereka juga berbicara soal ekonomi syariah, soal pendanaan zakat dan wakaf yang punya aset USD 27 miliar. Ada potensi besar dari ekonomi syariah untuk meningkatkan pembiayaan SDG.

(dnu/azh)

TAKALAR - Belasan murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 58 Lengkese, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dilarikan ke Puskesmas karena keracunan , Rabu (26/2/2025). Para siswa sakit perut, sakit kepala, hingga muntah setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut informasi yang diterima, para murid yang terdiri dari 13 siswa harus menjalani perawatan intensif di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas Mangara Bombang. Sebagian besar dari mereka mengalami gejala keracunan makanan setelah menikmati hidangan yang terdiri dari nasi, ikan, tahu, dan pisang.

Pihak sekolah, yang sebelumnya telah melaksanakan program MBG untuk kedua kalinya, langsung membawa seluruh siswa yang keracunan ke Puskesmas. Dari 15 murid, dua di antaranya hanya mengalami gejala ringan dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.



Menurut Karmila, orang tua salah satu murid, kondisi anaknya memburuk setelah makan menu MBG. "Anak saya mengeluh sakit perut dan kemudian muntah setelah makan," ungkapnya.

Supriadi, Kepala SDN 58 Lengkese menyampaikan, pihak sekolah telah mengirim sampel makanan, termasuk nasi, ikan, dan tahu, untuk diperiksa di laboratorium di Makassar guna mengetahui penyebab pasti dari dugaan keracunan makanan tersebut. Menurutnya, kondisi seluruh murid yang mengalami keracunan kini sudah membaik dan mereka telah dipulangkan ke rumah masing-masing setelah mendapatkan perawatan. Pihak sekolah juga akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menangani kejadian ini secara menyeluruh.

Kejadian ini menambah keprihatinan tentang pentingnya pengawasan terhadap program pemberian makanan bergizi kepada siswa untuk memastikan kualitas dan keamanan bahan makanan yang disajikan.

Surabaya (ANTARA) - Dinas Kesehatan Jawa Timur menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Kepala Seksi Kesehatan Gizi Masyarakat Dinkes Jatim, Cicik Swi Antika, menyebutkan program MBG memiliki sepuluh keunggulan, di antaranya mendukung ketahanan pangan, membangun ekosistem berkelanjutan, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang investasi di sektor hilirisasi.

“Bukan sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi juga berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mengatasi masalah gizi, termasuk stunting, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro,” katanya dalam diskusi bertema "Peran Stakeholder dan Media dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis" di Surabaya, Kamis.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, angka kematian ibu (AKI) pada 2024 mencapai 82,56 per 100.000 kelahiran hidup, lebih rendah dibandingkan target 93,34 per 100.000. Sementara angka kematian bayi (AKB) pada tahun yang sama tercatat 3.754 kasus, turun dari 3.938 kasus pada 2023.

Meski terjadi penurunan, percepatan upaya pengentasan tetap dibutuhkan. Program MBG pun selaras dengan upaya nasional dalam menekan angka stunting, yang menurut data e-PPGBM periode Januari-November 2024, prevalensinya di Jawa Timur berada di angka 5,96 persen, turun dari 6,10 persen pada Januari-Juni 2024 dan di bawah target nasional 14 persen.

Selain stunting, Dinkes Jatim juga menyoroti tingginya risiko anemia pada anak usia sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (SD/MI). Pada 2023, angka anemia pada kelompok ini tercatat 0,52 persen, namun pada triwulan ketiga 2024 justru naik menjadi 0,14 persen.

“Tujuan utama MBG adalah meningkatkan pemenuhan gizi, memperbaiki prestasi akademik anak-anak, serta mendorong kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan,” ujar Cicik.

Program MBG menyasar anak sekolah dan pesantren di semua jenjang, ibu hamil dan balita bermasalah gizi, serta ibu menyusui dan balita dengan status gizi normal.

Corporate Communication Manager PT Frisian Flag Indonesia, Fetti Fadliah, menyampaikan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang kekurangan asupan gizi, kalsium, dan vitamin D.

“Satu dari empat anak mengalami stunting, banyak remaja putri menderita anemia, dan anak-anak urban menghadapi risiko overweight,” katanya.

Frisian Flag Indonesia berkontribusi dalam program MBG dengan memberikan edukasi gizi dan mendorong konsumsi susu sebagai pelengkap sarapan. Data menunjukkan bahwa susu memiliki kandungan vitamin D empat kali lebih tinggi serta kalsium 2,6 kali lebih banyak dibandingkan sumber pangan lainnya.

Sejak 2013, Frisian Flag telah memberikan dukungan gizi kepada 2,5 juta anak. Tahun ini, perusahaan tersebut menyalurkan bantuan ke 10 sekolah, terdiri atas delapan SD dan dua SMP, dengan total sasaran 350 siswa.

Wakil Ketua Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Dr drg Sandra Fikawati, MPH, juga menyoroti rendahnya konsumsi susu di Indonesia, yang hanya mencapai 16 liter per kapita per tahun, jauh tertinggal dari negara maju seperti Belanda yang mencapai 250 liter per kapita per tahun.

“Konsumsi susu perlu ditingkatkan karena berperan penting dalam pertumbuhan anak. Kampanye antisusu justru berisiko meningkatkan kasus stunting, malnutrisi, dan obesitas di kalangan anak-anak urban,” ujarnya.

Dalam upaya edukasi, pihaknya telah mengadakan program literasi gizi bagi guru di Cikarang, Jawa Barat, yang dilakukan secara berkala setiap pekan.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Lutfil Hakim, menilai bahwa program MBG sudah diterapkan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Finlandia, Denmark, Brasil, Jepang, Korea, dan India.

“Program ini positif dan sangat penting. Tantangannya terletak pada distribusi dan operasional di lapangan. Selain itu, pers perlu terlibat dalam memberikan edukasi serta koreksi yang membangun,” kata Lutfil.

Moderator diskusi, Rachmat Hidayat, yang juga Kepala Biro LKBN ANTARA Jawa Timur, menambahkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pertanian dan pangan lokal.

“Selama ini, program makan bergizi lebih sering dikaitkan dengan kesehatan semata. Padahal, program ini memiliki dampak lebih luas, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial,” ujarnya.*

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mewajibkan penyedia makan bergizi gratis untuk mengupload makanan yang mereka akan sajikan di media sosial.

Upload dilakukan terkait beberapa masalah yang terjadi dalam penyediaan makan untuk program makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan agar kewajiban bisa dijalankan, ia memerintahkan kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera membuat akun media sosial sendiri.

Akun itu difungsikan untuk menjadi kanal masyarakat melakukan pengawasan.

"Mereka wajib upload apa yang dimasak hari ini supaya menjadi bagian kontrol bersama. Jadi, semua orang bisa mengontrol, semua orang bisa melihat, semua orang bisa membandingkan. Itu adalah mekanisme, pertanggungjawaban kami," ucap Dadan Kamis (27/2).

Makan bergizi gratis diwarnai sejumlah masalah. Salah satunya, temuan soal menu makanan yang tidak layak baik karena mentah, basi ataupun meracuni penerimanya.

Masalah terbaru berkaitan dengan kasus ayam mentah pada MBG di SDI Waingapu 3, Sumba Timur, Rabu (19/2).

MBG di sekolah itu disajikan oleh SPPG Waingapu pada hari ketiga pelaksanaan MBG di Sumba Timur yakni pada Rabu (19/2).

Para siswa di sekolah itu tak mau makan MBG karena melihat ayam yang masih merah. Mereka merasa mual. Pihak sekolah mengetahui hal itu setelah menerima laporan dari siswa.

"Karena dilihat oleh siswa lainnya (Melihat ayam yang masih mentah), sehingga anak-anak langsung merasa mual," Kepala SDI Waingapu 3, Hamuli Ngguna Manggil yang dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (25/2).

Dadan mengatakan berkaitan dengan temuan ayam mentah di makan bergizi gratis, itu dipicu minimnya pengalaman SPPG.

Dadan berkata tidak memaklumi kesalahan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. Namun, dia menilai butuh keahlian dan pengalaman memproduksi ribuan porsi makanan dalam waktu singkat.

"Kami melihat kegiatan dan masalah muncul utamanya dari SPPG yang baru," kata Dadan, Kamis (27/2).

Dadan mengatakan mungkin orang yang dipekerjakan di SPPG terbiasa menyiapkan satu hingga 10 porsi makanan. Sementara itu, SPPG bisa memproduksi 1.000 hingga 3.000 porsi dalam sehari.

Dia menyebut butuh pembiasan. Menurut uji coba BGN di Sukabumi, SPPG baru terbiasa memproduksi ribuan porsi dalam waktu tiga bulan.

"Maka akan disarankan mulai dari 100 sampai 150 (porsi). Kemudian, dua hari kemudian kalau sudah bisa, naik ke 500. Setelah bisa naik ke 1.000. Setelah bisa 1.000 naik ke 1.500 sebelum akhirnya 3.000," ujarnya.

Dia berkata BGN mengevaluasi pelaksanaan MBG di setiap SPPG setiap hari. Perbaikan pun dilakukan saat ditemukan hal-hal yang kurang baik. Untuk kasus di Sumba Timur, NTT, Dadan memastikan perbaikan telah dilakukan.

"Kami evaluasi apa yang terjadi di NTT, di sana mengakui ada kesalahan error di masak. Dan hari ini harusnya tidak terjadi lagi," kata Dadan.

Dengan kegiatan sosialisasi itu diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, serta menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing

Karawang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana mendampingi kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Kabupaten Karawang Jawa Barat.

"Sosialisasi tentang program MBG sangat penting agar semua pihak dapat berkontribusi aktif dalam mendukung program itu. Kemudian juga dapat memahami peran dan fungsi Badan Gizi Nasional," kata Cellica di Karawang, Kamis.

Menurut dia, di antara pemangku kepentingan yang dapat berkontribusi aktif dalam program MBG di antaranya pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum.

Pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto cukup konsen dan serius memperhatikan rakyatnya, mulai dari persoalan kesehatan, kesejahteraan, bahkan asupan gizi juga masuk dalam program besar pemerintah.

DPR RI bermitra kerja dengan Badan Gizi Nasional untuk bersama-sama bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia.

Dia menyebutkan bahwa Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya dengan program MBG.

“Saya sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, karena dampak dari program ini bukan memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah, tentu dengan melibatkan masyarakat sebagai kontrol agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia.

Selama beberapa pekan terakhir, sosialisasi mengenai program Makan Bergizi Gratis digelar di wilayah Karawang. Terakhir kegiatan tersebut digelar pada awal pekan lalu, Senin (24/2) di Gedung MT Nurul Iman Perum Bintang Alam Telukjambe Timur.

Kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis yang digelar oleh DPR RI dan Badan Gizi Nasional itu dihadiri sekitar 300 warga Karawang dari berbagai kalangan.

Disebutkan bahwa dengan kegiatan sosialisasi itu diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, serta menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing. (KR-MAK)

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua Pembina Yayasa Kemala Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo, mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Juliati hangat berbincang dengan para siswa.

Pada kunjungannya itu, Juliati didampingi oleh Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Timur, Ade Imam Sugianto, Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, dan jajaran Polres Gresik. Dia juga disambut hangat oleh Kepala SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik dan para siswa peserta didik.

Dalam kesempatan itu, Juliati mengaku hendak menyaksikan implementasi program makan bergizi gratis (MBG) kepada siswa kelas XI dan XII SLB. Hal itu, tuturnya, sesuai dengan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kehadiran kami dari Yayasan Kemala Bhayangkari untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dicanangkan dalam Astacita, salah satunya dunia pendidikan dan makan bergizi gratis (MBG)," kata Juliati melalui keterangannya dikutip pada Kamis (27/2/2025).

Ketum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Jawa Timur. (dok. Polri)

Istri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu mengatakan SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik harus mendapat hak yang sama dengan sekolah lain. Tak lupa dia memberi semangat kepada anak-anak peserta didik.

"Jadi, sekolah ini pun perlu mendapatkan hak yang sama dengan sekolah lainnya. Adik-adik harus semangat belajarnya," ucapnya.

Pertemuan Juliati dengan para peserta didik berlangsung ceria penuh tawa lepas. Juliati juga memberikan seragam polisi kepada seorang anak, momen itu berlangsung hangat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Dede Idawati, berterima kasih atas kedatangan Juliati. Menurutnya, Julianti telah memberi support sistem luar biasa bagi sekolah.

"Sehingga SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik menjadi inspiratif semua SLB di Jawa Timur," tuturnya.

Dia menyebutkan siswa dan siswi sangat antusias mempersiapkan permainan angklung untuk menyambut Juliati.

"Mereka sangat cepat untuk belajar angklung karena kami sudah mengajar mereka sejak SD, SMP, sampai SMA sehingga tidaklah sulit untuk komunikasi sama mereka," sebut Dede.

(ond/dek)

Takalar -

Sebanyak 12 siswa SD di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG). Pemkab Takalar kini turun tangan untuk memastikan penyebabnya.

"Kejadian ini di 3 SD, yakni di SD Kapunrengan 10 siswa, SD Bonto Ba'do 1 orang dan SD Lengkese 1 orang siswa," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Takalar Nilal Fauziah dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

Nilal mengatakan insiden siswa SD diduga keracunan itu terjadi pada Rabu (26/2). Menurutnya, insiden ini bukan keracunan massal karena terjadi di beberapa sekolah dan dialami hanya beberapa siswa.

"Jadi tidak massal sifatnya. Karena jumlah anak yang diberikan makanan ada 97 orang." ujar Nilal.

Nilal mengungkapkan pihaknya belum dapat memastikan penyebab keracunan tersebut. Dia menjelaskan keracunan itu juga bisa disebabkan oleh minuman yang dibawa oleh para siswa.

"Jadi kita belum bisa memastikan apakah dari sumber makanan karena korbannya tidak massal. Artinya banyak kemungkinan. Termasuk bisa saja berasal dari air minum yang sebagian besar dibawa anak-anak dari rumahnya," bebernya.

Sementara itu, Sekda Takalar Muhammad Hasbi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi informasi ini. Dia menegaskan pemerintah akan menangani masalah tersebut.

"Kami imbau masyarakat tidak panik. Ini kejadian pertama dan jumlahnya tidak massal. Percayakan kepada pemerintah untuk menangani masalah ini, karena program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak," kata Hasbi.

(asm/hsr)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja. Hingga saat ini belum terlihat adanya satu gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90 persen rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong-dorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” ujar Andre Bangsawan di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

Menurutnya, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya dengan pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, dimana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya,
apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

Menurut Joko Suranto, industri properti termasuk perumahan di dalamnya merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8% seperti yang ditargetkan. Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Dimana pengembang adalah pelaku yang mampu meng-drive dan menyediakan rumah hingga tolak ukur kesejahteraan bisa dicapai.

“Tanggal 16 Agustus nanti, Presiden Prabowo Subianto nanti akan membacakan pidato kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR RI. Rakyat tentu ingin mendengar dari kepala negara apa saja yang sudah dilakukan dalam merealisasikan program perumahan sebagai bagian dari misi Asta Cita,” tegasnya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengaku pesimis dengan program pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang.

“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,” tegasnya.

Menurut Junaidi, kementerian termasuk menterinya seharusnya membimbing pengembang, bukan malah memperlemah dengan adu domba. 100 hari Kementerian PKP, Apersi sebagai bagian dari eksoistem perumahan juga merasa tidak happy. “Tapi kalau menterinya baru, mungkin bisa jadi happy,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) M. Syawali Priatna juga sependapat dengan asosiasi lainnya. Pengembang asosiasi tersebut juga tidak nyaman dengan kondisi saat ini terutama cara kerja Menteri PKP.

“Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini. Harapan kami, siapa pun menterinya, baik yang sekarang atau siapa pun nanti agar bisa mengeluarkan kebijakan yang mendorong bergeraknya program 3 juta rumah termasuk berjalannya FLPP,” katanya.

Syawali menambahkan, program 3 juta rumah adalah misi mulia, terutama untuk MBR dan masyarakat miskin. Menurutnya, program ini membutuhkan kerjasama yang solid antar ekosistem perumahan, termasuk pengembang swasta yang sudah berkontribusi besar kepada Pembangunan rumah MBR juga perlu dilindungi.

Fungsi pemerintah

Joko Suranto mengatakan Kementerian PKP seharusnya lebih banyak berperan dalam membuat kebijakan, regulasi dan melakukan monitoring. Jangan justru terlalu sibuk dengan pekerja yang bukan menjadi tupoksi-nya. “Pemerintah cukup memberi instrumen dan stimulus,” sebutnya.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan peran swasta terutama lima asosiasi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat strategis. Pemerintah terus menjaga hubungan yang baik, karena yang membangun adalah pengembang, bukan pemerintah.

“Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,” ungkapnya sebagai pembicara kunci di diskusi tersebut.

Wamen Fahri mengakui kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung kepada pengembang untuk merealisasikan program, 3 juta rumah.

“Tugas pemerintah itu bikin kebijakan, dan membimbing aparatnya dan ekosistem yang ada. Itu saja yang kita jaga, anggaran tidak masalah karena pemerintah enggak perlu belanja (untuk pembangunan rumah),” ungkapnya.

Hal senada ditegaskan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang. Dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kementerian PKP perlu merangkul pengembang.

“Rangkul, tanya, kemampuannya berapa? Kalau sudah ketemu angkanya, nah itu saja yang diusahakan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Pengamat Kebijakan Perumahan, Muhammad Joni menilai perumahan tidak hanya soal fisik bangunan tetapi merupakan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan. Untuk itu, perumahan harus menjadi pilar negara yang kuat sehingga kita bersama harus mendukung program tiga juta rumah.

“Kementerian PKP harus bekerja keras agar program 3 juta rumah bisa berjalan dan tercapai. Saat ini ada kegamangan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga arah kebijakan belum ada,” ujarnya.

Menurutnya, pelaku pembangunan maupun bank tanah harus diperkuat dalam ekosistem perumahan karena menjadi bagian penting dalam program 3 juta rumah. Dan diperlukan rencana induk bank tanah.

Saat ini, tambahnya, rintangan urusan perumahan rakyat masih banyak. Menteri PKP harus bisa membuat regulasi yang selama ini menjadi penghambat bisa menjadi pendorong. Juga perlu gerakan bersama yang lebih masif dengan kecepatan yang tinggi agar program 3 juta rumah bisa sukses.

“Program 3 juta rumah tidak boleh gagal. Dibutuhkan kebijakan yang pasti, tepat, cepat, dan happy sehingga menjadi kebijakan yang Tangguh,” harapnya.

Badan Bank Tanah menyatakan 100 persen sangat mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam program 3 juta rumah. Bagi Bank Tanah, program tersebut akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki huniannya sendiri.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, Badan Bank Tanah saat ini memiliki total persediaan tanah seluas 33.115,6 Ha per akhir 2024, di mana sebagian dari total persediaan tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini kami sudah memiliki portofolio pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan MBR di Kendal dan Brebes, Jawa Tengah. Wilayah ini akan terus bertambah seiring komitmen kuat kami dalam menciptakan ekonomi berkeadilan serta mendukung program pemerintah,” sebutnya.

Badan Bank Tanah saat ini juga sedang menjajaki kolaborasi dengan Kementerian PKP dan stakeholder lain dalam mendukung penyediaan program 3 juta rumah, tegas Parman Nataatmadja.

(KIE)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) dibayar oleh badannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi," kata Dadan dalam keterangan yang diterbitkan Kemendagri saat mengisi retreat atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2) kemarin.

Dadan menjelaskan program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal.

Ia mengatakan kepala daerah dapat berkontribusi dengan program MBG melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan.

Di samping itu, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.

"Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi," kata dia.

Dadan menjelaskan BGN tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

"Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian," kata dia.

Saat ini, anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp71 triliun tetapi harus dipangkas 0,2845 persen alias Rp200,2 miliar imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.