Konsep saya bagaimana sesuai efisiensi adalah bagaimana yang sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah d

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait minta lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil.

"Konsep saya bagaimana sesuai efisiensi adalah bagaimana yang sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah dapat seribu hektare di Banten. Bagaimana itu saya mau yakinkan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara (lahan sitaan) itu bisa buat rakyat," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Menurut dia, lahan-lahan sitaan dari pelaku korupsi yang berhasil disita oleh aparat hukum yakni Kejaksaan Agung dan KPK tersebut dapat dimanfaatkan untuk perumahan guru, personel TNI-Polri berpangkat dan bergaji rendah dan ASN yang bergaji rendah yang belum memiliki rumah.

"Banyak TNI yang bintara, polisi yang bintara, biasanya tidak pindah-pindah dia ada di tempat yang sama. Banyak guru kita yang belum punya rumah. Banyak ASN kita belum punya rumah," katanya.

Maruarar menginginkan tanah-tanah yang disita dari koruptor dapat digunakan untuk perumahan sangat terjangkau bagi masyarakat kecil.

"Kalau Pak Jokowi kemarin di mana-mana bagi sertifikat tanah, saya mau Pak Presiden Prabowo Subianto bagi-bagi
rumah. Caranya gitu, tanah-tanah sitaan dari koruptor dikembalikan buat rakyat. Tapi itu diagunkan, jaminannya adalah tanahnya, dan juga kalau dia personel TNI-Polri, pegawai ASN, dia punya slip gaji, kita kasih (tenor) 20 tahun atau 30 tahun sehingga cicilannya tidak mahal," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan siap bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai proses pengadaan lahan untuk permukiman rakyat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki program untuk membangun sekitar lima juta unit rumah bagi masyarakat.

Menurut dia, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

Oleh karena itu, ia menyatakan siap bersinergi dengan kementerian tersebut dalam mengelola tanah sitaan Kejaksaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

untuk melihat rumah susun yang sudah selesai terbangun tapi yang menempati masih sedikit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri BUMN Erick Thohir akan mengunjungi Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah untuk meninjau rumah susun di kawasan tersebut yang direncanakan pada Sabtu 2 November 2024.

"Hari Sabtu (2/11), saya bersama Menteri BUMN Bapak Erick Thohir akan ke Batang, Jawa Tengah untuk melihat rumah susun yang sudah selesai terbangun tapi yang menempati masih sedikit," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, dia bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akan berkunjung ke Wisma Atlet pada Jumat, 1 November 2024.

"Saya hari Jumat (1/11) dengan Bapak Mensesneg akan ke sana (Wisma Atlet) jam 16.00 WIB, sedangkan jam 14.00 saya ke Rumah Susun Pasar Rumput terkait open house," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga akan membicarakan terkait Wisma Atlet dengan Mensesneg.

"Itu nanti kita bicarakan, terkait Wisma Atlet kewenangannya di Mensesneg," katanya.

Menurut dia, dengan pendekatan seperti itu diharapkan aset-aset pemerintah yang sudah ada dan telah dibangun dapat diberdayakan untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat kecil.

"Yang penting ke depan kita coba selesaikan. Dengan pendekatan seperti ini mudah-mudahan kita sudah bisa dari yang ada kita berdayakan, saya rasa kita mesti kreatif menjadi birokrat itu dan memberdayakan yang ada yang belum dipakai," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah per tahun juga diperlukan inovasi yang di luar kebiasaan (out of the box).

inovasi-inovasi tersebut diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah.

"Sebagai birokrat tidak bisa hanya bekerja rutinitas dan menyerah terhadap anggaran yang ada dan birokrasi yang ada," ujarnya.

Dirinya juga akan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset hunian yang telah dibangun pemerintah.

"Salah satunya Rusun Pasar Rumput yang kemarin saya kunjungi. Kondisi rusun sudah bagus, layak dan unit itu sudah dipasarkan dengan harga sewa Rp3,5 juta, itu bagaimana tepat sasaran untuk rakyat kecil. Akhirnya saya minta dihitung ulang biaya sewanya ketemu harga Rp1,25 juta sehingga terjangkau untuk rakyat kecil," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Saya minta hari Jumat (1/11) kita sudah open house dan sistemnya sudah jalan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pembukaan pendaftaran (open house) Rumah Susun atau Rusun Pasar Rumput bagi rakyat kecil pada Jumat 1 November 2024.

"Saya minta hari Jumat (1/11) kita sudah open house dan sistemnya sudah jalan," ujar Maruarar di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Minggu.

Menurut dia, open house Rusun Pasar Rumput bagi masyarakat kecil ini penting agar tidak kalah dengan pengembang perumahan swasta.

"Tolong dibuka dan kita tidak boleh kalah dengan swasta, jadi nanti calon peminat bisa melihat unit rusun," katanya.

Selain itu, open house Rusun Pasar Rumput juga memudahkan calon peminat untuk dapat memilih unit rusun yang akan mereka sewa.

"Jangan sampai mereka beli kucing dalam karung, jadi mesti transparan," kata Maruarar.

Dirinya menambahkan bahwa open house Rusun Pasar Rumput tersebut rencananya akan digelar pada Jumat 1 November pada pukul 14.00 WIB.

"Jadi hari Jumat jam 14.00 WIB, kita open house di sini dan kita sudah bisa menawarkan ada loket, untuk sosialisasinya dari Selasa 29 Oktober secara terbuka," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau progres penghunian Rumah Susun Sewa (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta, Minggu (27/10).

Maruarar mengatakan, tinjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kepentingan rakyat kecil terutama terkait penyediaan hunian yang layak.

"Ini adalah perintah Presiden untuk mengutamakan rakyat kecil," katanya.

Terkait harga sewa, Maruarar meminta kepada PD Pasar Jaya selaku pengelola untuk memberikan harga sewa yang terjangkau untuk membantu rakyat kecil.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Yang gratis adalah untuk warga yang terdampak kebakaran di Manggarai pada 13 Agustus 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar Rumah Susun atau Rusun Pasar Rumput gratis selama setahun untuk warga yang terdampak kebakaran di Manggarai dan warga yang nanti akan direlokasi karena penataan kawasan Sungai Ciliwung.

"Yang gratis adalah untuk warga yang terdampak kebakaran di Manggarai pada 13 Agustus 2024," ujar Maruarar Sirait di Rusun Pasar Rumput, Jakarta pada Minggu.

Selain digratiskan untuk warga yang terdampak kebakaran, Maruarar Sirait juga meminta Rusun Pasar Rumput bagi warga yang nantinya akan direlokasi akibat penataan kawasan Sungai Ciliwung dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta.

"Kedua, nanti kita akan mau menata kawasan sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir, pasti akan ada warga yang direlokasi. Mereka yang direlokasi tidak usah mencari tempat tinggal, kita sudah sediakan di Rusun Pasar Rumput dan gratis selama setahun," katanya.

Menurut Maruarar Sirait, pemerintah harus memikirkan tempat tinggal bagi warga yang terpaksa nantinya akan direlokasi akibat penataan kawasan Sungai Ciliwung. Dengan demikian, upaya untuk menggratiskan Rusun Pasar Rumput tersebut juga dapat membantu Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta.

"Jadi kita jangan membangun tanpa memikirkan rakyat yang terdampak relokasi mau ke mana. Saya senang senior saya Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tadi menyampaikan pemikiran yang sangat cerdas, terobosan dan berkeadilan. dan saya lebih senang lagi Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta-nya Teguh Setyabudi setuju. Jadi kita sudah alokasikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak perlu lagi menganggarkan karena tempatnya sudah ada, bahkan dikasih gratis," kata Maruarar Sirait.

Dirinya menambahkan bahwa Rusun Pasar Rumput tersebut perlu digratiskan selama setahun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi warga yang terdampak kebakaran di Manggarai dan warga yang nantinya akan direlokasi akibat penataan Kawasan Sungai Ciliwung. ​

Menurut Maruarar, hal ini adalah wujud komitmen dari pemerintahan Prabowo-Gibran terkait pembangunan berkeadilan bagi rakyat kecil.

"Jadi menurut saya pembangunan berkeadilan seperti ini, memanusiakan manusia terutama rakyat kecil," katanya.

Sebagai informasi, telah terjadi Kebakaran di daerah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (13/8) sekitar pukul 02.30 WIB dini hari

Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Jalan Remaja, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan berhasil dikendalikan setelah petugas pemadam kebakaran (damkar) menjebol pagar pembatas komplek pertokoan.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan menduga penyebab kebakaran berasal dari korsleting saat pengisian daya ponsel salah satu rumah warga.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengejar target 3 juta rumah sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, kementerian ini tengah mengidentifikasi tanah-tanah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan persoalan yang dihadapi antara lain koordinasi antar kelembagaan. Hal itu disampaikannya usai menggelar rapat internal dengan jajaran kementeriannya.

"Kita mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada selama ini. Dan di antara persoalan yang banyak diungkap adalah koordinasi di antara kelembagaan-kelembagaan. Terutama yang terkait dengan skema keuangan, perizinan, baik dengan Kementerian Keuangan, dengan (Kementerian) ATR/BPN, dengan Pemda dan juga kementerian lain yang terkait," kata Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.

Ia mengatakan Menteri PKP Maruarar Sirait sedang mencari tanah di Bank Tanah untuk membangun perumahan. Ia menyasar tanah siap bangun di antaranya milik Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Nah, makanya tadi Pak Menteri gerak cepat ingin mengidentifikasi tanah-tanah yang siap di Bank Tanah yang ada di terutama (Kementerian) ATR/BPN dan juga tanah-tanah yang selama ini siap bangun. Ya, misalnya tanah BUMN di sekitar kereta api, di Pasar Jaya dan lain sebagainya yang sebenarnya sudah bisa (digunakan)," jelasnya.

Pihaknya akan memastikan aspek regulasi, perizinan, dan skema keuangan untuk pemanfaatan tanah tersebut. Tanah itu pun bisa ditawarkan dengan berbagai pembiayaan, baik dari pemerintah, swasta, hingga sumbangan.

"Jadi kita clear-kan nanti aspek regulasinya, perizinannya dan skema keuangannya. Ini semua bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun oleh apakah pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR atau swadaya, sumbangan dan sebagainya," ucapnya.

Sebelumnya, Maruarar atau yang akrab disapa Ara telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meminta dukungan menggunakan tanah sitaan hasil korupsi.

Usai pertemuan, ia menyampaikan akan mendatangi Menteri BUMN, Panglima TNI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengidentifikasi tanah yang dapat dimanfaatkan.

"Kita akan ketemu dengan Menteri BUMN karena banyak juga aset-aset seperti dari mungkin PTP, kereta api. Saya juga akan bercadangkan bertemu dengan Panglima TNI karena kita juga ingin membangun rumah untuk prajurit yang belum punya tanah dan rumah," ujarnya di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (22/10) siang.

Ara tengah menyasar tanah-tanah di kawasan yang dipadati masyarakat menengah bawah.

"Pertama kita mesti lihat itu dapat dari teman-teman yang tadi disebut dari Kejaksaan, BUMN, dari KPK di mana. Kedua saya juga akan bertemu dengan BPS (Badan Pusat Statistik) karena dari BPS yang punya data di mana tempat orang-orang miskin berada tepatnya dan yang padat," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabinet Merah Putih 2024 – 2029, Maruarar Sirait (Ara) membagikan momen rapat pimpinan (rapim) bersama jajaran Kementerian Perumahan yang berlangsung hingga larut malam.

Dalam akun Instagram pribadi miliknya, Ara mengaku mengadakan rapat pimpinan dengan jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut hingga pukul 11 malam.

“Terima kasih kepada jajaran Pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih tetap semangat walau sudah jam 11 malam,” tuturnya, dikutip Kamis (24/10/2024).

Pada momen tersebut, tampak juga Ara melakukan sambungan telepon dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim S. Djojohadikusumo.

Dalam telepon itu, Ara memperkenalkan jajaran pegawan Kementerian PKP bahwa Hashim merupakan ketua dari kementeriannya. Hashim yang mendengar hal itu hanya tampak memberikan semangat kepada seluruh jajaran Kementerian PKP untuk dapat bekerja keras dengan baik.

Di samping itu, dirinya juga memberikan pesan khusus kepada Ara dan Fahri Hamzah selaku wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Hashim juga mengaku dirinya merupan pembina dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan kementerian teknis yang bakal mengeksekusi program tiga juta rumah Prabowo.

“Tolong ibu-ibu telepon suami-suaminya [untuk meminta izin pulang larut malam]. Semua bekerja ya, saya pembina saja,” tutur Hashim.

Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah resmi dilantik sebagai Menteri dan Wakil Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (21/10/2024). Di mana, Kementerian Perumahan merupakan pemecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada hari pertama bekerja, Menteri Perumahan Maruarar Sirait diketahui langsung menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melobi sejumlah aset lahan sitaan untuk nantinya bakal digunakan merealisasikan pembangunan program tiga juta rumah.

“Saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (22/10/2024).

Ara menuturkan, apabila nantinya pihaknya telah mengantongi izin penggunaan dan pengelolaan sejumlah lahan tersebut, maka Kementerian Perumahan akan langsung bergerak cepat mengeksekusi program tiga juta rumah.

Untuk tahap awal, Ara menyebut bakal mengoptimalkan lahan sitaan yang berada di wilayah pulau Jawa. Selain bakal berkoordinasi dengan Kejagung, Ara juga menyebut bakal berkoordinasi untuk memanfaatkan lahan yang menjadi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bank Tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan adanya Bank Tanah merupakan salah satu kunci utama pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah Rakyat.

“Bank Tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, dirinya berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendapatkan lokasi lahan yang bisa segera dijadikan lokasi pembangunan rumah.

Menurut Maruarar, Bank Tanah tersebut didapat dari sejumlah lembaga pemerintah, pemerintah daerah hingga sektor swasta.

Pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP dalam pembangunan rumah.

Kementerian PKP berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis. Caranya adalah dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear sehingga dalam proses pembangunan berjalan dengan lancar di lapangan.

“Kami telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan. Bank Tanah ini bisa didapat dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, Swasta, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Badan Bank Tanah serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat,” kata Maruarar.

Sebagai informasi, Maruarar Sirait menyatakan siap melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menjalankan tugas dan Program Pembangunan Rumah untuk Rakyat Indonesia.

Salah satunya dengan mengedepankan semangat gotong royong serta menyusun landasan hukum yang pasti serta memanfaatkan lahan yang ada untuk membangun rumah untuk rakyat guna mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia.

Menurut Maruarar Sirait, peraturan yang dibuat nanti diharapkan bisa menggabungkan semua pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mencapai tujuan itu. Selain itu, dirinya juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk lokasi Pembangunan rumah masyarakat.

Dirinya juga menekankan isu kedua dalam program perumahan yakni bagaimana pengadaan lahan. Ke depan dirinya sebisa mungkin menggunakan lahan yang sudah ada agar bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat di berbagai wilayah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan tiga juta unit rumah. Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

"Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menyukseskan program tiga juta rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian PKP dikutip Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut Maruarar Sirait, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Meningkatkan peran non-APBN dalam penyediaan rumah

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non-APBN dalam penyediaan perumahan. Selain itu juga Menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

"Tagline Kementerian PKP adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kami ingin menjadi Kementerian yang bekerja secara professional dan terbuka sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan," jelas dia.

Saat ini, Kementerian PKP sedang berkoordinasi terkait sumber daya manusia yang akan bekerja dengan memiliki integritas dan semangat melayani berdasarkan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan ditetapkan. Selain itu juga menyiapkan Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk proyek pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan di lapangan.

"Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat," ujar dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menggelar rapat internal dengan sejumlah pejabat di hari pertama mereka bekerja. Pria yang akrab disebut Ara itu melakukan perkenalan dengan pejabat terkait bidang perumahan.

"Tolong bantu saya ya. Saya ingin Kementerian PKP ke depan bisa bekerja secara sistematis, transparan, dan akuntabel, sehingga program perumahan yang dilaksanakan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Ara mengatakan akan berbagi tugas dengan Fahri dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP. Dirinya akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Sementara Fahri akan mengurus internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat. Ara pun tengah mengurus soal pembagian sumber daya manusia (SDM) hingga permohonan pemenuhan sarana gedung untuk Kementerian PKP.

"Kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan. Kami juga mengirimkan surat dengan Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP karena saat ini masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN," katanya.

Sebagai informasi, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gedungnya berada di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

Ara juga menyatakan sedang fokus pada kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan serta menyusun agenda jangka pendek, khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak. Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan Amanah dan menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat," katanya.

Sementara itu, Fahri mengatakan pihaknya akan fokus pada penyelesaian struktur organisasi dan Perpres Kementerian PKP agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Ke depannya Kementerian PKP akan berusaha membuat peraturan-peraturan yang mempermudah semua pihak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

"Kami akan membuat peraturan yang mudah sehingga landasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Salah satu tugas Kementerian PKP adalah mengawal pembangunan perumahan melalui regulasi yang sempurna," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya memberi kesempatan bagi semua pihak baik Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, POLRI, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

"Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah," ujar pria yang akrab dipanggil Ara, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Hal itu disampaikannya dalam rapat internal pertama Kementerian PKP di Gedung Tata Ruang, Raden Patah I No. 1, Jakarta Selatan pada Selasa (23/10).

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengatakan permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Dalam hal ini, Kementerian PKP sudah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penyediaan perumahan.

Selain itu, menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

"Tagline Kementerian PKP adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kami ingin menjadi Kementerian yang bekerja secara profesional dan terbuka, sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan," terangnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan konsep gotong royong ini mengharapkan partisipasi dari berbagai pihak. Pasalnya, masyarakat Indonesia masih banyak membutuhkan rumah yang layak huni.

"Kita mau memakai tagline 'Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat' karena kita berharap bahwa urusan membangun rumah rakyat ini, partisipasi bisa datang dari semua orang. Karena kita punya kesenjangan rumah hampir 10 juta (rumah berdasarkan) data resmi di sini dan juga hampir 27 juta rumah tidak layak huni yang harus kita perbaiki, yang ada di seluruh Indonesia," kata Fahri usai rapat internal, Selasa (22/10) malam.

Ia membuka kesempatan seluas-luasnya untuk semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam bentuk yang legal serta diperkenankan oleh aturan untuk ikut terlibat dalam pembangunan rumah rakyat.

"Mari kita gotong royong, menuntaskan agar semua rakyat Indonesia ini punya tempat tinggal yang layak, baik di desa maupun di kota di seluruh Indonesia. Itu intinya kira-kira yang kita mau kerjakan," tuturnya.

Pengusaha juga diperkenankan untuk ikut membangun rumah. Mengingat, ada berbagai macam rumah dengan skema yang berbeda-beda.

"Pengusaha boleh membangun rumah komersial, tapi juga bisa nyumbang bangun rumah. Jadi juga bisa membangun rumah yang komersial untuk kelas menengah atas, tapi juga pada saat yang sama dapat membangun rumah pada saat yang bersamaan untuk kelas bawah. Ini semua skemanya kita siapkan, pokoknya semua orang sekarang harus bergotong-royong untuk menuntaskan perumahan rakyat," jelasnya.

Siapapun dipersilakan untuk ikut terlibat dalam pembangunan perumahan. Nantinya, basis perizinan dan pendaftaran bisa melalui Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

"Nah, ada yang mau nyumbang tanah silahkan. Saya kira ini juga mekanisme yang sudah ada di masyarakat kita," kata Fahri.

"Kalau dulu orang mungkin nyumbangnya nyumbang orang sembako dan lain-lain. Mungkin ada yang lebih kaya yang pengin nyumbang rumah kan bagus juga. Itu harus tetap difasilitasi oleh negara. Siapapun yang ingin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah (bisa ikut terlibat)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mulai resmi berkantor pada Rabu (23/10/2024).

Menteri PKP akan berbagai tugas dengan Wamen PKP Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP.

“Selaku menteri, saya akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan. Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat,” ungkap Ara sapaan akrab Maruarar.

Sebagai informasi, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

Karena itu, koordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan tengah dilakukan.

“Kami juga mengirimkan surat dengan Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP karena saat ini masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN,” jelas Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah akan fokus pada penyelesaian struktur organisasi dan Perpres Kementerian PKP agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Selain itu, ke depan Kementerian PKP juga akan berusaha membuat peraturan-peraturan yang mempermudah semua pihak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

“Kami akan membuat peraturan yang mudah sehingga landasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Salah satu tugas Kementerian PKP adalah mengawal pembangunan perumahan melalui regulasi yang sempurna,” tukas Fahri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada hari pertama bekerja di kantor barunya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah langsung menggelar rapat internal dengan sejumlah pejabat.

Pada rapat perdana tersebut, Menteri PKP menyatakan komitmennya untuk mewujudkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan amanah dan menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat,” katanya saat memimpin rapat internal di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (22/10/2014).

Dalam rapat internal ini, Menteri PKP melakukan perkenalan dengan pejabat terkait bidang perumahan serta memberikan sejumlah arahan terkait program perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan.

“Tolong bantu saya ya. Saya ingin Kementerian PKPbisa bekerja secara sistematis, transparan dan akuntabel sehingga program perumahan yang dilaksanakan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat,” jelasnya.

Menteri PKP akan berbagai tugas dengan Wamen PKP Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP.

Selaku menteri, ia akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak,” terangnya.

Sebagai informasi, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

Karena itu, koordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan tengah dilakukan.

Kementerian PKP juga telah menyurati Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP karena saat ini mereka masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Ara itu juga menyatakan sedang fokus pada penataan kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan.

Penyusunan agenda jangka pendek khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih juga akan dilakukan.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, pihaknya akan fokus pada penyelesaian struktur organisasi dan Perpres Kementerian PKP agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Selain itu, nantinya Kementerian PKP juga akan berusaha membuat peraturan-peraturan yang mempermudah semua pihak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

“Kami akan membuat peraturan yang mudah sehingga landasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Salah satu tugas Kementerian PKP adalah mengawal pembangunan perumahan melalui regulasi yang sempurna,” tukas Fahri.