KOMPAS.com - Kota Kotamobagu di Sulawesi Utara kini semakin menarik perhatian calon pemilik rumah.

Salah satu daya tarik utama daerah ini adalah pilihan rumah subsidi yang terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Apa Saja Pilihan Rumah Subsidi di Kota Kotamobagu?

1. Griya Permata Indah: Tipe T36

Berlokasi di Kotamobagu Selatan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Atar Jaya Perkasa.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Griya Permata Indah menawarkan 88 unit rumah, dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Saat ini, 76 unit telah terjual dan 12 unit masih tersedia untuk dibeli.

2. Puri Citra Indah: Tipe Tulip

Dikenal sebagai perumahan yang dikembangkan oleh PT Dwi Putri Karya Lestari, Puri Citra Indah juga terletak di Kotamobagu Selatan.

Proyek ini menawarkan 366 unit rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 157 juta. Hingga saat ini, 357 unit telah terjual dan hanya tersisa 9 unit lagi.

3. Tabang Asri: Tipe 36/119

Berada di lokasi yang sama, Tabang Asri merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Ikuna Tiga Mitra.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah sebesar 119 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 157 juta, saat ini telah terjual 23 unit dari total 70 unit yang tersedia, sehingga masih ada 47 unit yang dapat dipasarkan.

Mengapa Memilih Rumah di Kota Kotamobagu?

Kota Kotamobagu tidak hanya menawarkan harga yang terjangkau tetapi juga berbagai pilihan proyek perumahan yang dapat memenuhi kebutuhan calon pemilik rumah.

Dengan sistem informasi yang transparan melalui Sikumbang, calon pembeli dapat dengan mudah memilih rumah sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka.

Di tengah perkembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup di daerah ini, Kotamobagu menjadi salah satu opsi menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah impian.

MAGELANG, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magelang, Jawa Tengah, akan dilaksanakan mulai Senin (6/1/2025).

Program ini ditujukan untuk 3.000 siswa yang tersebar di 16 sekolah, sebagai bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebanyak 16 sekolah yang menjadi lokasi MBG terdiri dari 5 Taman Kanak-Kanak (TK) dan sederajat, 8 Sekolah Dasar (SD), 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Untuk siswa TK dan SD, program ini akan memberikan makanan bergizi sebagai sarapan pada pukul 09.00 WIB.

Sedangkan untuk MTs dan SMK, makanan akan disajikan sebagai makan siang pada pukul 12.00 WIB.

Sumber anggaran untuk program MBG ini berasal dari Badan Gizi Nasional, dengan biaya per porsi yang ditetapkan sebesar Rp 10.000.

"Makan Bergizi Gratis ini akan dilakukan sepanjang tahun. Kami diminta untuk menyalurkan makanan ini selama lima hari sekolah (Senin-Jumat)," ujar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur, di kantornya, pada Minggu (5/1/2025).

Rauuf menjelaskan bahwa jumlah sasaran dan lokasi MBG tidak dapat diubah kecuali ada instruksi dari Badan Gizi Nasional.

Penerima program akan dipantau terkait status gizi mereka setiap 3-6 bulan.

Selain siswa, program MBG juga akan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (balita), dengan distribusi makanan dilakukan dua hari sekali pada siang hari.

"Kami belum tahu untuk bumil (ibu hamil), busui (ibu menyusui), dan anak balita dimulai hari apa. Kami masih menunggu data dari Dinkes. Mungkin saat ini baru 300 orang," ungkapnya.

Pemilihan lokasi MBG mempertimbangkan durasi maksimal pengantaran selama 30 menit, sehingga lokasi yang menjadi sasaran rata-rata berada dalam radius 1,5 kilometer.

Sebelumnya, SPPG Kota Magelang telah melakukan uji coba program makan bergizi gratis di Kelurahan Magersari, Kota Magelang, yang menyasar 328 warga pada 26-28 Desember 2024.

Uji coba tersebut melibatkan 14 ibu hamil, 93 ibu menyusui, dan 221 anak di bawah lima tahun, dengan anggaran yang juga berasal dari Badan Gizi Nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal berlaku mulai, Senin (6/1/2025).

Prabowo menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini. Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pemerintah akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," kata Prabowo.

Peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Dalam acara ini, dia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.

“Saya minta tolong semua, Bapak, Ibu, yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih 'kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran.

“Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” tambah dia.

Apalagi, menurut Gibran, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menegaskan, program makan bergizi gratis adalah salah salah satu program strategis pemerintah.

Pasalnya, program makan bergizi gratis bakal menggerakkan perekonomian di daerah untuk pengadaan sampai pada distribusinya.

"Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini,” kata dia.

3 juta penerima makan bergizi gratis

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis saat program ini pertama kali digelar.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," kata Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu 4 Januari 2024.

Nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan makan bergizi gratis.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Sementara, Juru Bicara PCO lainnya, Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

nantinya, ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Jumlah penerima makan bergizi gratis akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," ungkap Adita. "Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," kata dia.

Anggarap makan bergizi gratis Rp 71 Triliun

Adapun jumlah total penerima manfaat makan bergizi gratis, yakni 82 juta orang. Program ini rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratus selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.

Adita menjelaskan, program makan bergizi gratis akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah. Setiap harinya, siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.

Nilai Rp 10.000 tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizi. Nilai tersebut juga di luar unsur produksi dan jasa makan bergizi gratis.

"Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat," kata Adita.

Pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.

"Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis," kata Adita.

Untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Skema pemberian makan bergizi gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran. Ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat.

Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang. Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.

Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya. “Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, Sabtu, 4 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal berlaku mulai, Senin (6/1/2025).

Prabowo menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini. Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pemerintah akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," kata Prabowo.

Peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Dalam acara ini, dia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.

“Saya minta tolong semua, Bapak, Ibu, yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih 'kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran.

“Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” tambah dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu memastikan dirinya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih rinci Ara menjelaskan, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut diproyeksi optimal menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsurannya dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," tegas Ateh.

Ateh menyatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mengkaji lanjutan persiapan perubahan proporsi tersebut.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis.

Dilansir dari laman Indonesia.go.id, ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat. Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.

Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum.

Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, dilansir Kontan.co.id (4/1/2025).

Penerima makan bergizi gratis

Menurutnya, sebanyak 85 persen dari dana yang dikelola oleh satuan pelayanan tersebut digunakan untuk membeli bahan baku makanan bergizi yang berasal dari pertanian di Tanah Air.

Selain itu, satuan pelayanan yang terdapat di daerah-daerah akan melayani 3.000 anak, mulai Paud hingga anak di bangkau SMA.

Penyaluran makan bergizi gratis juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto
menyampaikan bahwa Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) akan terintegrasi dalam program nasional.

“Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG, terutama dalam penyaluran makanan bergizi ke sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa,” terang Yandri, dilansir menpan.go.id (29/10/2024).

Program makan bergizi gratis merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Sasaran program makan bergizi gratis sebanyak 19,47 juta orang dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir 2025.

Sumber:

indonesia.go.id

nasional.kontan.co.id

www.setneg.go.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Makro-Mikro Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aviliani mengingatkan pemerintah soal potensi korupsi saat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang segera dimulai pekan depan.

Pasalnya, MBG menggunakan alokasi anggaran besar dan ada perputaran dana hingga triliunan rupiah di daerah.

"Kalau kita lihat, memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi gratis, karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan," ujar Aviliani dilansir siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2025).

"Keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain," tegasnya.

Selain itu, Aviliani juga menyoroti dampak program MBG kepada inflasi.

Menurutnya, 2025 ini ada tantangan tersendiri untuk menjaga inflasi secara nasional.

Terlebih besaran inflasi tahunan pada 2024 yang senilai 1,57 persen dianggap terendah sepanjang sejarah pencatatan.

"2025 tantangannya adalah apakah inflasi itu memang bisa seperti target pemerintah? Karena apa? Dengan adanya makan bergizi, itu otomatis kebutuhan suplai juga meningkat Apakah tambahan suplai yang dibutuhkan ini sudah disiapkan oleh pemerintah ?," jelas Aviliani.

"Karena kalau tidak, ini akan bisa menciptakan inflasi di luar dari PPN, tetapi adalah hukum demand dan suplai," tambah ekonom senior itu.

Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pelaksanaannya pada Senin (6/1/2025) atau awal pekan depan.

Untuk tahap awal, program tersebut bakal menyasar lebih dari 3 juta penerima manfaat.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima MBG itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

Jumlah penerima MBG akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," tutur Adita dilansir dari Kompas TV pada Sabtu.

"Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," lanjutnya.

Adapun jumlah total penerima manfaat MBG yakni 82 juta orang.

Program MBG sendiri rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

Sementara itu, untuk biaya pelaksanaan MBG selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan unggulan pada tahun 2025.

Dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah.

Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada November 2024 menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mendukung rakyat kecil, termasuk para buruh.

“Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” katanya.

Alokasi Anggaran dan Fokus pada Gizi

Dari total anggaran Rp 71 triliun, sekitar 20 persen dialokasikan khusus untuk program makan bergizi gratis sepanjang 2025.

Nilai Rp 10.000 per porsi, meskipun lebih rendah dari target awal, diklaim tetap memenuhi kecukupan gizi sesuai standar.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menambahkan bahwa menu makanan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

"Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing, sesuai situasi daerah setempat," ungkapnya.

Target Pendidikan

Program ini akan difokuskan pada siswa di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA.

Adita menjelaskan bahwa waktu pemberian makanan akan disesuaikan dengan jadwal sekolah. Untuk siswa PAUD dan TK, makanan diberikan di pagi hari, sedangkan siswa SD menerima makanan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Pemberdayaan Ekonomi Desa

Tak hanya berfokus pada gizi, program ini juga dirancang untuk melibatkan koperasi desa sebagai penyedia bahan makanan.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi.

"Termasuk koperasi telur, sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ujar Budi.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi desa dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Meski demikian, Budi mengakui bahwa dampak ekonomi dari program ini baru akan terlihat setelah pelaksanaannya dimulai.

"Ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," ujarnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Fika Nurul Ulya, Dian Erika Nugraheny, Editor: Jessi Carina, Aprillia Ika)

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis yang menelan anggaran Rp 71 triliun, resmi dimulai pada Senin, 6 Januari 2025.

Kepastian pelaksanaan program makan bergizi gratis ini disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 3 Januari 2025.

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," ungkap Budi Arie.

Bahan baku makan gizi gratis harus lokal

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Arahan Presiden adalah bahan bakunya harus berasal dari desa, bukan impor, sehingga ekonomi masyarakat desa bisa bergerak," jelas Budi Arie setelah rapat di Istana Kepresidenan Bogor.

Melalui kolaborasi dengan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah berharap bisa menciptakan efek positif dalam perekonomian dari hulu hingga hilir.

Program makan gizi gratis melibatkan lebih dari 1.900 koperasi dari berbagai sektor, termasuk koperasi telur dan koperasi sayur.

Desa-desa dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, ikan nila, dan melon akan berperan sebagai penyedia bahan baku utama.

"Kami akan menyuplai bahan baku melalui koperasi dan BUMDes, sesuai arahan Bapak Presiden. Dengan cara ini, bahan bakunya benar-benar dari desa," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Sebanyak 20 persen dari total anggaran Rp 71 triliun akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan dalam program ini.

Anggaran Rp 10.000 per Porsi

Awalnya, pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp 15.000 per porsi untuk makanan bergizi.

Namun, demi efisiensi anggaran, biaya tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa angka ini telah dihitung untuk menjamin kualitas dan gizi makanan, bahkan di daerah terpencil.

"Kita hitung Rp 10.000 per porsi itu cukup bermutu dan bergizi," ungkap Presiden Prabowo dalam konferensi pers pada November 2024.

Siapa saja yang dapat makan bergizi gratis?

Sasaran awal program ini meliputi pelajar mulai dari usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan bahwa program ini ditargetkan dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” ungkap Dadan.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi buruh dan kelompok berpenghasilan rendah.

Sumber: Kompas.com

KOMPAS.com - Pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan hal ini seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," ujar Budi Arie.

Program ini bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan melibatkan koperasi, desa, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebanyak 1.923 koperasi telah siap mengambil bagian, termasuk koperasi telur, sayur, ikan, dan beras.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ungkap Budi Arie.

Meski demikian, pemerintah belum menghitung total perputaran ekonomi di desa akibat program ini.

Namun, 20 persen dari anggaran Rp 71 triliun telah dialokasikan untuk mendukungnya sepanjang 2025.

"Ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," kata Budi Arie.

Makan bergizi gratis ditujukan untuk siapa?

Program ini juga ditargetkan untuk siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Makanan akan disediakan sesuai jadwal sekolah masing-masing.

"Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis," kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati.

Ia menjelaskan, pemberian makanan untuk PAUD dan TK dilakukan pagi hari karena jam sekolah yang terbatas.

Sementara itu, siswa SD akan menerima makanan sebelum pukul 12.00, dan SMP serta SMA pada waktu makan siang.

"Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," tambahnya.

Pemerintah juga telah menyesuaikan anggaran per porsi dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Angka ini dinilai tetap memenuhi kecukupan gizi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Fika Nurul Ulya, Dian Erika Nugraheny, Editor: Jessi Carina, Aprillia Ika)

KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menjelaskan bahwa pada tahap awal program makan bergizi gratis akan menyasar tiga juta penerima manfaat.

Dilansir dari Kontan.co.id (4/1/2025), penerima makan bergizi gratis tahap awal terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Targetnya tiga juta orang di tahap awal sasaran,” terang Lalu di kantornya.

Untuk menunjang pelaksanaan makan bergizi gratis, Lalu mengatakan pada tahap awal telah disiapkan sebanyak 937 dapur umum.

Setiap dapur ditargetkan dapat memproduksi sebanyak 3.000-33.500 paket makan bergizi gratis.

Ia menegaskan bahwa dapur umum tersebut tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan menyebar ke seluruh Indonesia.

“Paling banyak di luar Jawa di daerah yang masih kekurangan gizi dan kategori miskin yang perlu dibantu, itu sasarannya,” jelasnya.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Makan Bergizi Gratis 6 Januari

“Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu,” terang Budi Arie, yang menyampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

Program makan bergizi gratis akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran Rp 71 triliun untuk mendukung program unggulan sepanjang tahun 2025.

Tambahan informasi, program makan bergizi gratis merupakan salah satu inisiatif utama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Pemerintah sebelumnya menerapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

“Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” jelas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

Sumber:

nasional.kontan.co.id

KOMPAS.com (Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Jessi Carina)

KOMPAS.com - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengumumkan, program makan bergizi gratis diberlakukan mulai Senin (6/1/2025).

Hal tersebut disampaikan Budi setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Ia mengatakan, program makan bergizi gratis bakal melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pihak desa.

Sebanyak 1.923 koperasi juga akan dilibatkan untuk memasok sayur, telur, ikan, dan bahan-bahan lainnya.

“Pelaksanaan 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu,” ujar Budi dikutip dari Kompas.com, Jumat (3/1/2025).

Lantas, apa itu program makan bergizi gratis dan bagaimana perjalanan kebijakan ini digagas hingga diimplementasikan?

Apa itu program makan bergizi gratis?

Dilansir dari laman Sekretariat Negara, program makan bergizi gratis digagas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan visi Indonesia maju, mandiri, dan berkeadilan.

Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi secara baik dan berkualitas lewat program tersebut.

Sebabnya, kualitas pangan dan gizi menjadi kunci utama untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul.

Program makan bergizi gratis akan menyasar kalangan pelajar, balita, dan ibu hamil atau menyusui.

Program tersebut dijalankan dengan memberikan makan dan susu secara gratis kepada kelompok penerima.

Kapan program makan bergizi gratis mulai digagas?

Gagasan memberikan makan bergizi gratis kepada pelajar, balita, dan ibu hamil atau menyusui merupakan janji kampanye Prabowo yang pertama kali diutarakan pada September 2023.

Pada saat itu, Prabowo berjanji akan memberikan makan siang gratis dan susu untuk meningkatkan gizi masyarakat jika terpilih menjadi Presiden.

Dari situlah, gagasan yang diutarakan Prabowo disebut program makan siang gratis.

Program makan siang gratis kemudian masuk visi-misi Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.