Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

"Hari ini Yayasan Budha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun rumah bagi masyarakat Jakarta. Rumah masyarakat bisa dibangun tidak pakai APBN, tidak pakai APBD, tidak ada BUMN dan BUMD. Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Ara menghadiri Peluncuran Program Bebenah Kampung di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (15/4).

"Sesuai arahan Presiden kalau bekerja tidak ada Superman tapi Super Team dan saya sudah lapor ke Presiden Prabowo Subianto dan beliau mengatakan kirim salam hormat dan semoga program ini bukan hanya awal tapi bisa jadi gerakan nasional membangun rumah masyarakat bersama," katanya.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta. Menteri PKP hadir langsung mengecek hasil pembangunan renovasi rumah yang merupakan bagian Program 3 Juta Rumah.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 rumah akan direnovasi oleh Yayasan Budha Tzu Chi, 500 rumah oleh KADIN dan ada tambahan 200 rumah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Yayasan Buddha Tzu Chi melaksanakan Program Bebenah Kampung di DKI sebanyak 500 unit. Saat ini melaksanakan di Kecamatan Johar Baru sebanyak 232 unit dibagi dalam dua Tahap yakni Tahap I sebanyak 148 rumah yang tersebar di Johar Baru 22 rumah, Tanah Tinggi 28 rumah, Galur 29 rumah, Kampung Rawa 69 rumah. Tahap selanjutnya 84 rumah yang tersebar di Johar Baru 12 rumah, Tanah Tinggi 31 rumah, Galur 25 rumah, Kampung Rawa 16 rumah.

Rencana Pembangunan Rumah di Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 10 unit akan mulai pembangunan pada tanggal 14 April 2025 dan 18 unit akan mulai pembangunan pada awal bulan Mei 2025.

Sedangkan rincian kegiatan Program Renovasi RTLH di Indonesia dilaksanakan oleh Kadin Indonesia dengan Rencana Penanganan 500 unit rumah yang akan direnovasi dengan komposisi RTLH berlokasi di Jakarta 200 unit RTLH, Jawa Barat 100 unit RTLH, Banten 200 unit RTLH, Bangka Belitung 50 unit RTLH dan NTT 50 unit RTLH.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Renovasi rumah tidak layak huni tidak pakai dana APBN

JAKARTA - PT Elnusa Petrofin menyelesaikan proses pembersihan dan penataan ulang area kosong milik perusahaan yang berbatasan langsung dengan permukiman warga, khususnya di RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara .

Dalam proses tersebut, sejumlah kontainer dan kemasan operasional yang tersimpan di area tersebut telah dipindahkan menggunakan alat berat khusus. Langkah ini merupakan bagian dari respons perusahaan terhadap aspirasi warga terkait aroma yang sempat tercium di sekitar lokasi.

?Pembersihan dan pemindahan ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,? ujar Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Sebelumnya, Elnusa juga telah mengadakan audiensi dengan warga guna menyerap langsung aspirasi yang berkembang. Selain penanganan area kosong, perusahaan juga memperbaiki dan tengah melakukan peninggian pagar di sisi lahan berbatasan dengan permukiman.

Proyek perbaikan ini dimulai pada pertengahan April dan ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan tahun ini. Pagar dibangun setinggi 2,7 meter sebagai langkah pengamanan tambahan. ?Pagar ini akan dilengkapi lampu penerangan,? ucapnya.

Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta menjalankan inisiatif sosial berkelanjutan, Elnusa menyalurkan 190 paket sembako dan multivitamin kepada warga yang tinggal di sekitar area operasional, khususnya di lima RT di RW 09.

Kegiatan ini berlangsung di area perusahaan dan dihadiri Lurah Rawa Badak Selatan serta perwakilan RW dan RT setempat.

?Kami berkomitmen menjaga silaturahmi dan harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Ke depan, kami juga tengah menyiapkan program CSR lainnya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga,? kata Putiarsa.

Warga menyambut baik langkah-langkah yang diambil Elnusa. ?Syukurlah sekarang tidak ada lagi bau. Kami mengapresiasi langkah cepat dari Elnusa Petrofin dalam merespons aspirasi warga,? ujar Ketua RW 09 Rawa Badak Selatan Abdus Syakur.

Timika (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan oleh Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) di 18 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (DPW-SKPP) Papua Tengah Aloysius Giyai di Timika, Selasa, mengatakan dari 18 SPPG tersebut enam diantaranya masih dalam tahapan renovasi dan 12 akan dibangun baru.

"Program MBG ini betul-betul dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, artinya bahan pangan lokal yang dijadikan sebagai menu merupakan hasil dari petani di kampung, begitu juga dengan hasil pertanian dan peternakan," katanya.

Selain itu, menurut Giyai, dapur sehat akan dikelola oleh kaum ibu gereja dan kampung yang direkrut oleh pengurus Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) di setiap kabupaten yang di dalamnya terdapat sebanyak 47 tenaga relawan pengelola dapur sehat.

"Kemudian di tambah tiga orang yang sementara ini direkrut oleh Badan Gizi Nasional (BGN) meliputi manajer dapur sehat, tenaga akuntan dan ahli gizi," ujarnya.

Pihaknya berharap program MBG di 18 SPPG atau dapur sehat di Kabupaten Mimika segera melayani penerima manfaat mulai dari ibu hamil, balita hingga ke peserta didik jenjang SMA.

Sekadar untuk diketahui SKPP merupakan salah satu sayap dari lembaga Badan Gizi Nasional (BGN). Meskipun dinamakan SKPP namun untuk se-Tanah Papua pelaksanaan MBG dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dia menambahkan pengelolaan dapur sehat dilakukan dengan standar yang cukup ketat termasuk dalam hal verifikasi kelayakan dan infrastruktur dapur.

"Kalau belum ada legalitas terkait standar harga maka tidak ada izin untuk MBG karena memang kami membutuhkan dasar hukum yang jelas," katanya lagi.

Dia mengatakan khusus di Papua standar biaya senilai Rp35 ribu per anak berbeda dengan daerah lain yakni Rp15 ribu per anak.

Adapun dapur sehat di Kabupaten Mimika berada di wilayah perkotaan yang mudah diakses. Sedangkan untuk daerah pesisir dan pegunungan, pelaksanaan MBG masih menunggu petunjuk teknis untuk menyesuaikan jumlah siswa dan penerima manfaat.

Ketua SKKP Kabupaten Mimika Stignal Beanal mengatakan pihaknya mengajak seluruh masyarakat setempat untuk menyukseskan program tersebut.

"Kami juga mengajak masyarakat adat juga untuk mendukung program MBG di Kabupaten Mimika," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Elnusa Petrofin menyelesaikan pembersihan dan penataan ulang area kosong milik perusahaan yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga, khususnya di RW 09, Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Langkah ini merupakan bagian dari respons perusahaan terhadap aspirasi warga terkait aroma yang sempat tercium di sekitar lokasi.

Dalam proses tersebut, sejumlah kontainer dan kemasan operasional yang tersimpan di area tersebut telah dipindahkan menggunakan alat berat khusus. “Pembersihan dan pemindahan ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” ujar Putiarsa Bagus Wibowo, Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin, di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Sebelumnya, Elnusa Petrofin juga telah mengadakan audiensi dengan warga guna menyerap langsung aspirasi yang berkembang. Selain penanganan area kosong, perusahaan juga memperbaiki dan tengah melakukan peninggian pagar yang berada di sisi lahan berbatasan dengan permukiman.

Proyek perbaikan ini dimulai pada pertengahan April dan ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan tahun ini. Pagar akan dibangun setinggi sekitar 2,7 meter sebagai langkah pengamanan tambahan.

“Pagar ini akan dilengkapi lampu penerangan,” tambah Putiarsa.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa masyarakat serta perangkat warga setempat turut dilibatkan dalam proses sebagai bentuk kolaborasi positif. “Kami berharap adanya sinergi dengan warga dalam menjaga aset perusahaan,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta menjalankan inisiatif sosial berkelanjutan, Elnusa Petrofin menyalurkan sebanyak 190 paket sembako dan multivitamin kepada warga yang tinggal di sekitar area operasional, khususnya di lima RT di RW 09.

“Kami berkomitmen untuk menjaga silaturahmi dan harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Ke depan, kami juga tengah menyiapkan program CSR lainnya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga,” kata Putiarsa.

Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

"Hari ini Yayasan Budha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun rumah bagi masyarakat Jakarta. Rumah masyarakat bisa dibangun tidak pakai APBN, tidak pakai APBD, tidak ada BUMN dan BUMD. Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Ara menghadiri Peluncuran Program Bebenah Kampung di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (15/4).

"Sesuai arahan Presiden kalau bekerja tidak ada Superman tapi Super Team dan saya sudah lapor ke Presiden Prabowo Subianto dan beliau mengatakan kirim salam hormat dan semoga program ini bukan hanya awal tapi bisa jadi gerakan nasional membangun rumah masyarakat bersama," katanya.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta. Menteri PKP hadir langsung mengecek hasil pembangunan renovasi rumah yang merupakan bagian Program 3 Juta Rumah.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 rumah akan direnovasi oleh Yayasan Budha Tzu Chi, 500 rumah oleh KADIN dan ada tambahan 200 rumah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Yayasan Buddha Tzu Chi melaksanakan Program Bebenah Kampung di DKI sebanyak 500 unit. Saat ini melaksanakan di Kecamatan Johar Baru sebanyak 232 unit dibagi dalam dua Tahap yakni Tahap I sebanyak 148 rumah yang tersebar di Johar Baru 22 rumah, Tanah Tinggi 28 rumah, Galur 29 rumah, Kampung Rawa 69 rumah. Tahap selanjutnya 84 rumah yang tersebar di Johar Baru 12 rumah, Tanah Tinggi 31 rumah, Galur 25 rumah, Kampung Rawa 16 rumah.

Rencana Pembangunan Rumah di Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 10 unit akan mulai pembangunan pada tanggal 14 April 2025 dan 18 unit akan mulai pembangunan pada awal bulan Mei 2025.

Sedangkan rincian kegiatan Program Renovasi RTLH di Indonesia dilaksanakan oleh Kadin Indonesia dengan Rencana Penanganan 500 unit rumah yang akan direnovasi dengan komposisi RTLH berlokasi di Jakarta 200 unit RTLH, Jawa Barat 100 unit RTLH, Banten 200 unit RTLH, Bangka Belitung 50 unit RTLH dan NTT 50 unit RTLH.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Elnusa Petrofin menata ulang area lahan kosong milik perusahaan yang berbatasan langsung dengan permukiman warga di RW 09, Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara.

"Pembersihan dan pemindahan ini, kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” ujar Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan dalam proses tersebut, sejumlah kontainer dan kemasan operasional yang tersimpan di area tersebut telah dipindahkan menggunakan alat berat khusus.

Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari respons perusahaan terhadap aspirasi warga terkait aroma yang sempat tercium di sekitar lokasi.

Sebelumnya, perseroan juga telah mengadakan audiensi dengan warga guna menyerap langsung aspirasi yang berkembang.

Selain penanganan area kosong, perusahaan juga memperbaiki dan tengah melakukan peninggian pagar yang berada di sisi lahan berbatasan dengan permukiman.

Ia menjelaskan proyek perbaikan ini dimulai pada pertengahan April dan ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan tahun ini.

Kemudian pagar akan dibangun setinggi sekitar 2,7 meter sebagai langkah pengamanan tambahan.

“Pagar ini akan dilengkapi lampu penerangan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa masyarakat serta perangkat warga setempat turut dilibatkan dalam proses itu sebagai bentuk kolaborasi positif.

"Kami berharap adanya sinergi dengan warga dalam menjaga aset perusahaan,” katanya.

Selain itu, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta menjalankan inisiatif sosial berkelanjutan.

Perseroan juga menyalurkan sebanyak 190 paket sembako dan multivitamin kepada warga yang tinggal di sekitar area operasional, khususnya di lima RT di RW 09.

Kegiatan ini berlangsung di area perusahaan dan dihadiri oleh Lurah Rawabadak Selatan serta perwakilan RW dan RT setempat.

“Kami berkomitmen untuk menjaga silaturahmi dan harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Ke depan, kami juga tengah menyiapkan program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) lainnya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga,” kata Putiarsa.

Warga menyambut baik langkah-langkah itu.

"Syukurlah sekarang tidak ada lagi bau. Kami mengapresiasi langkah cepat ini dalam merespons aspirasi warga,” ujar Ketua RW 09 Rawabadak Selatan, Abdus Syakur.

Sebelumnya empat Rukun Tetangga (RT) di Rukun Warga (RW) 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terdampak bau menyengat akibat limbah kimia dari perusahaan itu.

"Paling berdampak bau adalah warga di RW 09, terutama RT1, RT2, RT3 dan RT 5 yang berdekatan langsung dengan lapangan sebagai tempat penyimpanan limbah tersebut," kata Sekretaris RT 02, RW 09, Wijaya Sudrajat.

Ia mengatakan, limbah pabrik yang berisi cairan tersebut disimpan di dalam sebuah drum berwarna biru dan diletakkan di lapangan milik perusahaan.

Sedangkan posisi lapangan tersebut berhadapan langsung dengan perumahan warga. Limbah pabrik tersebut mengeluarkan aroma menyengat jika terkena angin.

Selain itu, bau limbah itu pun masuk ke rumah-rumah warga dan membuat kenyamanan terganggu.

"Jika ada angin berhembus kencang, bau dari limbah yang ditaruh dalam drum berwarna biru yang diletakkan di tengah lapangan milik perusahaan banyak dikeluhkan warga," kata dia.

Itu semua Ibu Ira yang membiayai

Jakarta (ANTARA) - Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), dimana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15 ribu dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13 ribu dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp386.500.000.

Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) mendukung program pemajuan budaya hingga pembangunan perumahan yang diinisiasi pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Formas, Yohanes Handojo Budhisedjati dalam acara Lebaran bersama Formas di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa Formas memiliki berbagai program yang akan diluncurkan pada tahun 2025 untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pendidikan, hingga pembangunan perumahan.

"Kita akan meluncurkan beberapa program, pertama program kebudayaan. Kami mengimbau agar pemerintah betul-betul memperhatikan budaya, utamanya pelestarian tradisi Nusantara. Hari ini kami meluncurkan Gerakan Masyarakat Peduli Tradisi Nusantara (Gempita), untuk itu kami ingin pemerintah mendukung kami, bukan dalam bentuk uang, melainkan kami ingin didukung keberadaan kami ini didorong, dimotivasi, dibina," katanya.

Ia menambahkan Formas juga akan meluncurkan Program Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Rakyat atau Gempar, yang merupakan bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang mengutamakan program-program pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan mendirikan sekolah rakyat.

"Kami berdiri di sisi pendidikan vokasi, pendidikan informal, yang kami percaya juga mendukung peningkatan kecerdasan bangsa," ucapnya.

Sedangkan dukungan untuk program perumahan yang dilakukan Formas, yakni melalui Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) yang akan mendukung program tiga juta rumah per tahun.

"Agar publik tahu bahwa Formas peduli dan mendukung program pemerintah, maka kami juga punya program perumahan lewat organisasi masyarakat (ormas) yang kita sebut Asprumnas. Itu akan membangun dan kita serempak dari 70 ormas yang ada, berjanji, ayo kita sama-sama mendukung pemerintah menggalakkan tiga juta rumah per tahun ini," paparnya.

Yohanes mengemukakan keberadaan Formas menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk saling bersatu dan menguatkan di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang mengalami ketidakpastian.

"Ini benar-benar menjadi tanda bahwa kami ada bersama rakyat sebagai teman-teman kami. Ayo kita bersama-sama membangun bangsa ini, jangan sampai bangsa ini terpecah. Keadaan situasi ekonomi dunia yang memburuk, harus membuat kita menjadi lebih kuat," tuturnya.

Formas menyelenggarakan acara halal bihalal yang bertajuk "Silaturahim tanpa batas, bersatu dalam keberagaman" sebagai salah satu upaya untuk mengajak seluruh ormas, utamanya dari kalangan pebisnis untuk bersama-sama mendukung program-program pemerintah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) sosialisasikan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) Senin, 14 April 2025. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi program MBG kali ini dilaksanakan di Desa Bekulap, Kecamatan Selesai, Langkat, Sumatera Utara yang dimulai pukul 15.00 WIB diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga dan juga tokoh masyarakat setempat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Delia Pratiwi, Camat Kecamatan Selesai Yanes Pramanta Sitepu, dan Staf Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN Kolonel Cba R. Wira Manggala.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kesempatannya, Anggota Komisi IX DPR RI Delia Pratiwi, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kolaborasi seperti ini demi mensosiliasikan progam Makan Bergizi Gratis di Sumatera Utara.

“Pada program ini terkhususnya menaretkan bayi usia 1 sampai 2 tahun, anak-anak dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk di Sumatera Utara,” tutur Delia Pratiwi.

Delia Pratiwi menegaskan bahwa hadirnya program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting.

Selain itu program MBG juga akan membatu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Tak hanya itu program ini juga akan membuka lapangan kerja baru karena dapur untuk MBG membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit.

Sementara itu perwakilan Badan Gizi Nasional yang diwakili oleh Kolonel Cba R. Wira Manggala mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini manjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang. Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” ucap Staf Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN Kolonel Cba R. Wira Manggala.

Camat Kecamatan Selesai Yanes Pramanta turut menanggapi progam strategis ini dengan baik. Ia menambahkan untuk mengajak para peserta sosialisasi program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik. Untuk mengurangi angka gizi buruk dan meningkatkan angka kesehatan melalui program MBG.

Ia menjelaskan akan ada perubahan positif terjadi jika program ini berjalan dengan baik seperti rasio kekurangan gizi yang berkurang, sektor perekonomian yang meningkat, dan terbukanya lapangan kerja baru.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menemukan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah pejuang eks-Timor Timur di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Asal tahu saja, rumah-rumah tersebut dibangun tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Ini disampaikan Ara saat bertemu dengan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko dan beberapa perwakilan dari ketiga BUMN Karya tersebut di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Kawan saya dan juga Wakil Menteri BUMN, Bapak Tiko, bersama jajaran dari Adhi, Brantas, Nindya. Kita sedang membahas perumahan untuk eks-pejuang Timor Timur, bisa dikatakan dalam rangka bergabung dengan Indonesia ya. Ada 2.100 unit, tempatnya di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT," jelas Ara.

Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan, pihaknya bersama tim Ahli Universitas Nusa Cendana, NTT, menemukan aspek pondasi tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Pertama, dari shop drawing (gambar loka) seharusnya memiliki pondasi kedalaman 90 cm dan bahkan ada yang 170 centimeter.

Tapi kenyataannya, dari video dan foto yang didapatkan hanya sekitar 30 cm-40 cm tersebut dari beton.

Lalu, juga ada pemadatan tanah yang dikerjakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya tidak maksimal. Sehingga, bangunan-bangunan tersebut turun.

Kemudian, banyak bangunan yang retak-retak pada bagian dinding dan apabila terjadi hujan pun air tak mengalir dengan baik hingga terjadi genangan.

Ini disebabkan karena elevasi yang seharusnya 30 cm, namun rata dengan tanah.

"Nah itu beberapa temuan yang kami sampaikan kepada Pak Menteri dan saya selaku Irjen karena punya program Sekop, Setor Korupsi. Saya tidak ingin di kementerian kami, sesuai dengan petunjuk Pak Menteri, kami harus bersih dari korupsi," ungkap Heri.

Sementara Tiko menuturkan, dirinya menerima masukan dari Ara dan Heri dan berkomitmen segera membereskan masalah di lapangan.

"Teman-teman, Adhi Karya, Brantas, dan Nindya akan melakukan perbaikan dan membangun dinding pembatas tanah," kata Tiko.

Sementara itu, Adhi Karya menepis tudingan adanya penyelewengan (korupsi) dalam proyek pembangunan perumahan khusus bagi eks pejuang Timor-Timur di Kupang, NTT.

Sekretaris Adhi Karya Rozi Sparta menegaskan, perusahaan melaksanakan proyek tersebut sesuai komitmen dan prinsip tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Rozi menjelaskan, perseroan bertanggung jawab atas pembangunan 685 unit rumah dari total 2.100 unit yang dikerjakan bersama kontraktor lain, seperti Nindya Karya dan Brantas Abipraya.

Untuk diketahui, Adhi Karya mengerjakan Paket III dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp 143.837.300.000).

"Per 27 Maret 2025, proyek ini sudah mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO), yang menandakan serah terima awal telah dilakukan," ujar Rozi kepada Kompas.com, Rabu (8/4/2025).

Saat ini, proyek tersebut memasuki tahap pemeliharaan, di mana perseroan terus memastikan kualitas dan fungsi rumah-rumah tersebut tetap terjaga.

Menurut Rozi, sebelum proses serah terima, perusahaan telah melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi standar mutu dan kualitas konstruksi.

"ADHI senantiasa fokus pada mutu dan kualitas sebelum serah terima. Jika ada yang diminta diperbaiki, sudah kami selesaikan. Sekarang adalah masa pemeliharaannya," tutup Rozi.

KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) akan membangun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi.

Perusahaan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga telah melakukan survei bakal lokasi Dapur MBG yang terletak di Komplek PU Pasir Putih pada Senin (14/4/2025).

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono menyampaikan, survei lokasi ini merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Nota Kesepakatan untuk Program Makan Bergizi Gratis pada Sabtu (22/3/2025) antara Kementerian PU dan Hutama Karya.

"Kami lihat tadi lokasinya relatif sangat bagus tanahnya dan sudah ditunjukkan draft desain dari denah lokasi dapur yang nantinya desain hingga perizinan kepada pemerintah daerah akan ditindaklanjuti oleh teman-teman balai di sini," ujarnya dalam keterangan resmi.

Lanjut dia, setelah perizinan selesai, harapannya pembangunan bisa segera dilaksanakan oleh Hutama Karya.

"Walikota Jambi juga mendukung dan berharap dapur ini menjadi percontohan untuk dapur MBG di wilayah lainnya," tuturnya.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan, Dapur MBG akan dibangun di atas tanah seluas 28 x 70 meter di Desa Pasir Putih milik Kementerian PU dengan dilengkapi akses jalan selebar 3,9 meter.

"Setelah kami survei, lokasi bakal Dapur MBG ini cukup strategis dimana hanya sekitar 5 menit dari Bandara Sultan Thaha Saifuddin di Jambi dan 50 menit dari Gerbang Tol Muaro Sebapo Tol Bayung Lencir-Tempino yang akan mempermudah akses distribusi bahan pangan," jelasnya.

Menurut Adjib, Dapur MBG akan dilengkapi dengan dua area yakni area dapur yang meliputi area loading bahan makanan, Gudang bahan makanan, area produksi, hingga area pencucian bahan maupun alat makan dan produksi; serta area staff seperti ruang kerja, area sterilisasi, hingga area loker dan toilet; termasuk dilengkapi dengan halaman dan area parkir.

"Dengan peninjauan langsung kesiapan lokasi serta pemetaan kesiapan fasilitas pendukungnya ini, kami berharap pembangunan dapur umum dapat segera dikerjakan sehingga dapat memberikan manfaat langsung atas Program Makan Bergizi Gratis," tutupnya.

Sebagai informasi, pada Maret 2025, Hutama Karya menandatangani dua perjanjian kerja sama strategis yakni dengan Kementerian PU untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung Program MBG senilai maksimal Rp 3,6 miliar, serta dengan Badan Gizi Nasional untuk penyediaan peralatan dapur umum dan kendaraan pengangkut senilai Rp 835 juta.

Jambi terpilih sebagai salah satu lokasi pilot project bersama Jawa Tengah dan Jawa Barat karena memenuhi kriteria pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan memproduksi bahan pangan utama seperti singkong, padi, jagung, dan ternak.

Pasca survei lokasi, Hutama Karya akan intensif melakukan koordinasi perizinan hingga konstruksi serta menganalisis skema penyaluran program TJSL dan kebutuhan peralatan agar tepat sasaran sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat melaksanakan lawatannya di Qatar, beberapa hari lalu.

Dia mengaku melaporkan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor Timur maupun pengaduan para konsumen Meikarta.

Ara mengatakan ini usai bertemu dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Saya sudah laporkan satu soal Timor-Timur ini, karena tentu Pak Prabowo pernah berjuang untuk Merah Putih itu dan sangat concern (perhatian) soal ini. Jadi Pak Tiko saya sampaikan. Yang kedua, saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Mekarta ya teman-teman. Dan minta dituntaskan soal Meikarta dan harus bertanggung jawab," kata Ara.

Oleh karena itu, kedua hal ini diminta Prabowo agar segera dituntaskan dan hukum harus ditegakkan.

Sebelumnya diketahui, pembangunan rumah bagi eks-pejuang Timor Timur dibangun oleh tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.

Mereka adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Sementara soal pengaduan kasus Meikarta diminta selesai dalam kurun empat bulan.

Kementerian PKP pun telah melakukan mediasi terkait permasalahan antara konsumen Meikarta dengan pihak pengembang, PT Lippo Karawaci Tbk dan entitas anak PT Lippo Cikarang Tbk berbuah kesepakatan.