NUNUKAN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masih menunggu regulasi dan standar harga per menu yang ditetapkan oleh Pemerintah RI.

Meskipun wacana pelaksanaan MBG mulai Januari 2025, Pemda Nunukan belum dapat menyiapkan segala kebutuhan karena belum ada kepastian dari pusat terkait standar harga dan regulasi lainnya.

"Kami belum tahu seperti apa program ini nantinya. Berapa standar harga menunya, dan bagaimana aturan pembiayaan jika sebagian dibebankan ke APBD," ujar Kadisdik Nunukan, Akhmad, pada Jumat (3/1/2025).

Sekitar 37.500 anak usia PAUD, SD, dan SMP menjadi sasaran program ini di Kabupaten Nunukan.

Pemda Nunukan telah menghitung kebutuhan anggaran yang harus ditutupi jika standar harga yang ditetapkan adalah Rp 15.000 per porsi, yang dapat mencapai lebih dari Rp 60 miliar setahun.

Namun, jika harga turun menjadi Rp 10.000, anggaran yang dibutuhkan bisa lebih dari Rp 100 miliar per tahun, yang menjadi beban APBD.

Selain itu, pengelolaan untuk siswa SMA/SMK yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi juga masih perlu dibahas.

"Nunukan, sebagai daerah perbatasan, menghadapi tantangan serius dalam distribusi MBG, terutama ke daerah pedalaman yang sulit dijangkau," kata Akhmad.

Pada uji coba MBG akhir 2024, standar harga yang disepakati adalah Rp 15.000 untuk Kota Nunukan, Rp 20.000 untuk Pulau Sebatik, dan Rp 25.000 untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan).

Masalah distribusi ke daerah terpencil, seperti Lumbis, yang hanya dapat dijangkau dengan jalur sungai dan biaya pengiriman yang tinggi, juga menjadi perhatian.

Akhamd berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat turun langsung ke Nunukan untuk meninjau kondisi lapangan dan membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan.

Sebelumnya, program serupa, PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah), pernah diterapkan dengan pengelolaan yang lebih sederhana dan lebih sesuai dengan kondisi wilayah terisolasi di Nunukan.

Akhmad berharap dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan fakta dan kondisi nyata di lapangan kepada pemerintah pusat.

KOMPAS.com - Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada Januari 2025.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melibatkan pelaku usaha lokal untuk menyuplai bahan makanan. Program ini juga diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, program ini tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga petani, peternak, dan pedagang lokal.

Lantas, kapan makan bergizi gratis dimulai?

Makan bergizi gratis dimulai 6 Januari 2025

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan, program makan bergizi gratis akan mulai dijalankan pada Senin (6/1/2025).

Kepastian ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi dikutip dari Kompas.com, Sabtu (4/1/2024).

Pemerintah akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Budi, sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis, termasuk koperasi yang bergerak di bidang usaha, seperti telur, sayur, ikan, dan susu.

Untuk kebutuhan susu, kata Budi, diupayakan agar dipenuhi dari produksi di tiap-tiap daerah.

Salah satu provinsi yang kemungkinan dapat memenuhi kebutuhan susu di daerahnya adalah Jawa Timur. Susu se-Jawa Timur diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis di provinsi tersebut.

”Arahan Presiden Prabowo bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, bukan impor. Sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Budi.

Menteri Desa Yandri Susanto menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran dana desa di 2025, yakni sebesar Rp 71 trilun, untuk ketahanan pangan.

BUMDes pun akan turut dilibatkan untuk menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis.

Mereka akan dilibatkan untuk penyaluran sejumlah hasil bumi, seperti jagung, ikan, dan buah sesuai keunggulan masing-masing desa.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah resmi dimulai pada Senin, 6 Januari 2025.

Dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun, program makan bergizi gratis dicanangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan gizi rakyat, serta menggerakkan perekonomian desa.

Lantas, bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menyedot anggaran Rp 71 triliun ini?

Kapan Program Makan Bergizi Gratis Dimulai?

Program makan bergizi gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025.

Hal ini dikonfirmasi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie.

Apa Tujuan Utama Program Makan Bergizi Gratis?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan bergizi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Arahan Presiden adalah bahan bakunya harus berasal dari desa, bukan impor, sehingga ekonomi masyarakat desa bisa bergerak," jelas Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi seusai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Dengan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah ingin menciptakan efek berantai positif dari hulu hingga hilir dalam perekonomian.

Bagaimana Program Makan Bergizi Gratis Dilaksanakan?

Program makan bergizi gratis dirancang dengan melibatkan lebih dari 1.900 koperasi dari berbagai sektor, termasuk koperasi telur dan koperasi sayur.

Desa-desa dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, ikan nila, dan melon juga akan menjadi penyedia bahan baku utama.

"Kami akan menyuplai bahan baku melalui koperasi dan BUMDes, sesuai arahan Bapak Presiden. Dengan cara ini, bahan bakunya benar-benar dari desa," ujar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Anggaran yang digunakan berasal dari dana desa, dengan 20 persen dari total Rp 71 triliun dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan dalam program makan bergizi gratis ini.

Berapa Biaya yang Dianggarkan Per Porsi?

Pemerintah awalnya mengusulkan anggaran Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi.

Namun, bujet makan bergizi gratis kemudian diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi demi efisiensi anggaran. Presiden Prabowo menegaskan bahwa angka ini telah diperhitungkan untuk tetap memberikan makanan yang berkualitas dan bergizi, bahkan di wilayah-wilayah terpencil.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo rencananya dimulai pada 6 Januari 2025. Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang sudah menyiapkan skema dan mekanisme untuk program MBG bagi siswa di wilayahnya.

"Untuk pelaksanaannya Januari ini kemungkinan pada tanggal 6 Januari ini. Tapi untuk waktu tepatnya masih dalam pembahasan," ujar Kepala Disdik Palembang Adrianus Amri, Jumat (3/1/2025).

Menurut Amri, program MBG di Palembang menerapkan tiga pola kerja sama antar pihak. Di antaranya memanfaatkan jasa boga atau katering, lalu kerja sama TNI/Polri dan terakhir sinergi pemerintah bersama pihak swasta.

"Konsep anggaran cost sharing dan berbagi wilayah. Hal ini memang kewajiban daerah dan instruksi dari pusat," ujarnya.

Ketika program berlangsung dan ada kekurangan anggaran maka Pemkot akan menyiapkan anggaran dari Dana Tidak Terduga (DTT). Dana ini biasanya digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan efisien, tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pembagian makan bergizi akan dilakukan setiap hari jam masuk sekolah yakni Senin hingga Jumat untuk satu kali makan. Di setiap sajian makan gratis bernilai Rp 10 ribu dan sudah sesuai takaran dengan menu lengkap dan seimbang.

"Sebenarnya Rp 15 ribu per menu, Rp 10 ribu ini untuk bahan makanan, dan Rp 5 ribu untuk biaya lain-lain dalam upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Amri menjelaskan anggaran program MBG ini mencapai Rp 42 miliar. Nilai tersebut khusus program makan gratis ke sekolah-sekolah di bawah tanggung jawab Pemkot Palembang. Sementara bagi peserta non didik seperti untuk bayi, balita, ibu hamil dan menyusui kemungkinan diambil dari DTT.

"Program makan gratis ini sistemnya ke sekolah, dan sekolah tidak perlu menyiapkan wadah makanan jika makanan tiba di sekolah. Makanan langsung diberikan ke siswa dan sudah disediakan wadah dari penyedia," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Palembang Cheka Virgowansyah mengatakan Pemkot Palembang akan memonitoring pendistribusian makanan program MBG agar berjalan lancar. Selain itu, supaya sesuai target dan tepat sasaran bagi yang membutuhkan.

"Kami akan menyiapkan mekanismenya dan saat ini sedang berjalan dan menunggu arahan dari pusat. Beberapa waktu lalu juga pemkot sudah support untuk simulasinya dan rencana akan mengajak katering tapi akan dilihat lagi," pungkasnya.

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan, koperasi siap memasok 1,3 juta liter susu per hari untuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan di Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter (per hari) terutama untuk Jawa Timur. Jawa Timur sudah menghitung bahwa semua susu se-Jawa Timur dapat dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cukup," kata Budi.

Namun, Budi mengakui bahwa produksi susu tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasokan di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendiskusikan strategi untuk mengatasi masalah ini lebih lanjut.

"Cuma kan provinsi lain tidak. Itu nanti strateginya kita diskusikan dulu," ujarnya.

Budi menjelaskan, dengan pasokan 1,3 juta liter susu per hari, koperasi dapat memenuhi kebutuhan untuk 6,5 juta penerima program makan bergizi.

Asumsi yang digunakan adalah setiap orang akan mengonsumsi 200 mililiter atau 0,5 liter susu per hari.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan 1 orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelasnya.

Pemerintah rencananya akan memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

Program ini merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.

Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana pada 29 November 2024.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis harus berasal dari dalam negeri, bukan dari impor.

Hal ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa.

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Budi menjelaskan bahwa program makan bergizi ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebanyak 1.923 koperasi telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam program ini, dengan berbagai jenis koperasi seperti koperasi telur, koperasi sayur, dan lainnya yang akan memasok bahan makanan.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ucap Budi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan bahwa desa-desa juga siap menyuplai bahan baku untuk program ini.

Dia menyebutkan adanya sejumlah desa dengan komoditas unggulan seperti desa padi, desa jagung, desa ikan nila, dan desa melon.

"Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Ya (menyuplai) untuk makan siang bergizi. Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan Koperasi, BUMDes, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," tutur Yandri.

Meskipun demikian, pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa yang dihasilkan dari program makan bergizi gratis.

Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari dana desa, yang totalnya mencapai Rp 71 triliun, untuk program ini sepanjang tahun 2025.

"Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20 persen dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," tandasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang disiapkan oleh pemerintah untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merencanakan pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari Antaranews.

Memasuki awal tahun 2025, pemerintah pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.

Presiden pimpin rapat

Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

"(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.

Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.

"Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.

Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.

1.923 koperasi desa siap pasok makanan

Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan bahwa pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Pengumuman ini disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie.

Program ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Budi Arie menyatakan bahwa sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi dalam program tersebut.

Beragam jenis koperasi akan terlibat, termasuk koperasi telur, koperasi sayur, dan koperasi lainnya.

Masing-masing koperasi akan menyuplai bahan makanan yang diperlukan, seperti koperasi telur yang akan memasok telur.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ungkapnya.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa terkait program makan bergizi gratis ini.

Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total Rp 71 triliun anggaran untuk program tersebut sepanjang tahun 2025.

"Ini kan gini, ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," seloroh Budi.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan 10 dapur umum untuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada 6 Januari mendatang.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan dapur-dapur umum disiapkan di markas-markas TNI Angkatan Laut. Ali menyebut pihaknya siap membuat total 96 dapur umum jika menerima anggaran yang cukup.

"Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik. Hal ini kita siapkan di seluruh pangkalan atau markas-markas yang ada di angkatan laut," kata Ali dalam konferensi pers, Jumat (3/1).

Sebanyak 10 dapur umum TNI AL yang siap beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis itu berada di Brigif 1 Marinir, Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, serta Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang.

Kemudian di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.

"Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan," katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan TNI AL siap mengerahkan dapur-dapur mobile-nya yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.

"Kita ada beberapa dapur lapangan yang bisa mobile," ujar Ali.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan pada 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," ujar Dadan, seperti dikutip DetikFinance, Senin (30/12/2024).

Namun, Dadan belum bisa mengungkap daerah mana yang menjadi titik awal implementasi program tersebut.

"Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto) dulu," ujarnya.

Program makan bergizi gratis akan mulai dilaksanakan Senin (6/1/2025). Namun, Pemkot Surabaya hingga saat ini belum menerima petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program tersebut dari pemerintah pusat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku hingga saat ini belum bisa mengambil sikap tentang pelaksanaan program perwujudan janji kampanye Prabowo-Gibran itu sebelum ada juknis dari pusat.

"Kami belum tahu pasti seperti apa, jadi nanti kami juga akan koordinasi dengan (pemerintah) provinsi dulu modelnya seperti apa. Karena belum ada kepastiannya harus bagaimana," kata Eri saat ditemui detikJatim di Jalan Jimerto, Jumat (3/1/2024).

Berdasarkan rencana pemerintah pusat, program ini akan diwakili setiap provinsi. Hingga saat ini ia belum mengetahui apakah Surabaya termasuk daerah yang dipilih menjalankan atau tidak.

"Belum ya, karena kita udah jalan uji coba dulu beberapa kali dengan beberapa sekolah. Nanti, kita belum dapat dari provinsi. Uji coba sekolah mana saja dulu kita tunggu," jelasnya.

Sebelumnya, dalam program ini Surabaya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp1,1 triliun. Nantinya akan melibatkan UMKM untuk program makan gratis.

"UMKM yang belum memiliki NIB kami akan bantu. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) akan mendampingi proses pengurusan NIB. Setelah itu, kami akan melakukan pemantauan terhadap UMKM tersebut," ujarnya.

Eri mengatakan pemkot akan membina UMKM pada program permakanan yang sudah ada untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini.

"Kalau ternyata uang yang kita putar cuma Rp 100 miliar, maka kita tingkatkan Rp 1 triliun. Ya kita munculkan lagi (UMKM) yang lainnya," pungkasnya.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.

"Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis," kata Budi Arie usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Budi menuturkan, jenis koperasi yang siap terlibat ada bermacam-macam, seperti koperasi telur, koperasi sayur, maupun koperasi lainnya.

Kontribusi tiap koperasi adalah memasok bahan makanan yang tersedia, misalnya koperasi telur yang akan memasok telur.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya, ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ucap Budi.

"Oh iya, (memasok bahan makanan). Termasuk desa (juga memasok). Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi, ya," kata dia melanjutkan.

Budi mengakui bahwa pemerintah belum menghitung berapa total perputaran uang di desa dari program makan bergizi gratis.

Namun, ia menekankan, pemerintah mengalokasikan 20 persen dana desa dari total Rp 71 triliun anggaran makan bergizi gratis sepanjang tahun 2025.

"Ini kan gini, ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," seloroh Budi.

Untuk diketahui, pemerintah bakal memulai makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Pada akhir November 2024 lalu, Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya, kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis, tetapi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, 29 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri KoperasiBudi Arie Setiadi mengatakan, 1.923 koperasi siap mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis.

“Data yang kami miliki sudah ada 1.923 koperasi yang siap untuk mendukung program makan bergizi gratis,” kata Budi Arie usai melantik pejabat eselon I dan II di kantor Kemenkop, Jumat (3/1/2025) petang.

Budi Arie mengatakan, 1.923 koperasi tersebar di 29 provinsi. Ketua Umum Pro Jokowi itu juga sudah melapor ke Presiden Prabowo.

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis sepenuhnya tanpa pungutan biaya tambahan.

“Koperasi itu ada koperasi telur, koperasi ayam, daging, susu. Kami sudah mapping, dan saya sudah sampaikan ke Pak Presiden,” ucap Budi Arie.

Budi Arie menyebutkan, koperasi-koperasi itu sudah bisa terlibat dalam makan bergizi gratis yang akan mulai pada Senin (6/1/2025).

“Bisa, kami udah register ke Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Budi Arie.

Program makan bergizi gratis (MBG) direncanakan dimulai oleh pemerintah pusat pada 6 Januari 2025.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 71 triliun yanh akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.