Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memberi usul kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar dapat membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) berstandar bintang 5 dibanding renovasi kantin sekolah. Sebab keberadaan dapur MBG diyakini bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam menyikapi rencana Pramono yang akan mengalihkan program sarapan bergizi gratis jadi merenovasi kantin sekolah.

"Kami Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah, daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual," kata Yudha dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah. Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan dana ntuk MBG sebesar Rp 2,5-3 triliun, yang ditaruh di BTT (belanja tidak terduga). Maka dari itu, pihaknya berencana akan menyuarakan hal tersebut saat pembahasan APBD-P tahun 2025 mandatang.

"Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah," ungkapnya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," ucapnya.

Di sisi lain, nantinya para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini, kata Yudha juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menerima kunjungan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, Kamis (13/2/2025). Keduanya membahas terkait sinergi BPOM dan pemerintah di program makan bergizi gratis (MBG).

Ikrar mengatakan BPOM diberi tugas oleh istana untuk mengawal penuh MBG, yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. BPOM mengawal mulai dari produksi hingga distribusi makanan ke anak-anak.

"Kita mulai dari rumah produksinya. Kita evaluasi produk yang dijadikan bahan makanan di makan bergizi gratis ini. Mulai dari gizi dan sumbernya. Termasuk pelatihan," kata Taruna Ikrar di kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

"Lalu fase distribusinya kami akan terlibat. Kemudian sampai mitigasi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa. Kemudian bagaimana kalau terjadi," sambungnya.

Hasan Nasbi berterima kasih kepada BPOM RI karena telah mengupayakan secara optimal dalam hal membantu menyukseskan program makan bergizi gratis ini.

"Kemarin ada beberapa kejadian di program makan bergizi gratis ini dan BPOM langsung turun tangan. Setelah itu perbaikan-perbaikan langsung terjadi. Alhamdulillah sampai saat ini (MBG) lancar," kata Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menambahkan sinergi antar lembaga ini diperlukan agar bisa menyukseskan semua program pemerintah ke depannya.

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) sudah termasuk ke anggaran Rp 10 ribu per siswa. Kendati demikian, ia menyebutkan susu diprioritaskan bagi wilayah yang memiliki peternakan sapi perah.

"Termasuk, termasuk (susu anggaran Rp 10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan ketika masa kapan, karena indeksnya kan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden," kata Dadan setelah menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan menu untuk siswa dikombinasikan sesuai dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan. Menurut dia, untuk daerah yang tidak ada sapi perah, maka protein atau kalsium diganti dengan bahan makanan yang lain.

"Jadi agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi-kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu diberikan," ujar Dadan.

"Kemudian untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya misalnya dengan ikan, dengan telur dan lain-lain. Dan sumber kalsium lainnya termasuk seperti yang sudah saya sebutkan kelor ya," tambahnya.

Ia mengatakan pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini di beberapa daerah tak menyertakan menu susu. Ia ingin pihaknya tak bergantung pada produk impor dan memperdayakan produksi susu lokal.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan

"Dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," imbuhnya.

Simak Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo rencananya dimulai pada 6 Januari 2025. Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang sudah menyiapkan skema dan mekanisme untuk program MBG bagi siswa di wilayahnya.

"Untuk pelaksanaannya Januari ini kemungkinan pada tanggal 6 Januari ini. Tapi untuk waktu tepatnya masih dalam pembahasan," ujar Kepala Disdik Palembang Adrianus Amri, Jumat (3/1/2025).

Menurut Amri, program MBG di Palembang menerapkan tiga pola kerja sama antar pihak. Di antaranya memanfaatkan jasa boga atau katering, lalu kerja sama TNI/Polri dan terakhir sinergi pemerintah bersama pihak swasta.

"Konsep anggaran cost sharing dan berbagi wilayah. Hal ini memang kewajiban daerah dan instruksi dari pusat," ujarnya.

Ketika program berlangsung dan ada kekurangan anggaran maka Pemkot akan menyiapkan anggaran dari Dana Tidak Terduga (DTT). Dana ini biasanya digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan efisien, tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pembagian makan bergizi akan dilakukan setiap hari jam masuk sekolah yakni Senin hingga Jumat untuk satu kali makan. Di setiap sajian makan gratis bernilai Rp 10 ribu dan sudah sesuai takaran dengan menu lengkap dan seimbang.

"Sebenarnya Rp 15 ribu per menu, Rp 10 ribu ini untuk bahan makanan, dan Rp 5 ribu untuk biaya lain-lain dalam upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Amri menjelaskan anggaran program MBG ini mencapai Rp 42 miliar. Nilai tersebut khusus program makan gratis ke sekolah-sekolah di bawah tanggung jawab Pemkot Palembang. Sementara bagi peserta non didik seperti untuk bayi, balita, ibu hamil dan menyusui kemungkinan diambil dari DTT.

"Program makan gratis ini sistemnya ke sekolah, dan sekolah tidak perlu menyiapkan wadah makanan jika makanan tiba di sekolah. Makanan langsung diberikan ke siswa dan sudah disediakan wadah dari penyedia," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Palembang Cheka Virgowansyah mengatakan Pemkot Palembang akan memonitoring pendistribusian makanan program MBG agar berjalan lancar. Selain itu, supaya sesuai target dan tepat sasaran bagi yang membutuhkan.

"Kami akan menyiapkan mekanismenya dan saat ini sedang berjalan dan menunggu arahan dari pusat. Beberapa waktu lalu juga pemkot sudah support untuk simulasinya dan rencana akan mengajak katering tapi akan dilihat lagi," pungkasnya.

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket