JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, penyaluran rumah subsidi ke depan akan tepat sasaran dan berkualitas.

Hal itu sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar rumah subsidi diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan kriteria yang akan ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Saya minta sama BPS untuk memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran by name by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat dan tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menteri Ara mengatakan, kriteria MBR di setiap provinsi berbeda-beda lantaran tingkat kemampuannya juga berbeda. Belum lagi, setiap daerah memiliki angka UMR yang juga berbeda.

“Misalnya di Jawa Barat, di Papua, dan di Sumatera Utara kan berbeda. Makanya ini harus diatur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Ara menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga meminta agar rumah subsidi yang disalurkan berkualitas. Sebab, berdasarkan laporan yang dia terima, masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

“Ada rumah yang kalau hujan banjir, perumahan ada yang retak-retak dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh terjadi lagi,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit.

“Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang diaudit BPKP. Kalau perumahan yang diaudit BPK. Dari situ, ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” katanya.

“Jangan rumah subsidi tidak berkualitas. Ukurannya jangan subjektif, yaitu audit. Kalau bagus benar, enggak usah takut diaudit,” sambungnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo rapat tertutup membahas program 3 juta rumah di Kantor Kementerian Keuangan. Rapat digelar Rabu malam (19/2/2025) berlangsung sekitar 1 jam.

Usai rapat Sri Mulyani menyampaikan dukungan APBN terhadap program perumahan selama ini.

"Seperti diketahui di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan.

Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap program 3 juta rumah, serta menyiapkan aturan yang bisa memperlancar program andalan Presiden Prabowo itu.

"Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick Pak Gubernur (BI) dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," bebernya.

Selain itu, negara juga punya instrumen seperti perbaikan rumah bagi masyarakat. Ia menyebut berbagai dukungan terhadap program perumahan itu akan terus dievaluasi atau bahkan ditingkatkan skalanya demi mengejar target yang sudah dipasang.

" Yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka. Ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai," ujar Sri Mulyani.

Adapun yang menjadi prioritas adalah program perumahan rakyat. Untuk perumahan komersil Sri Mulyani perlu mendiskusikan lebih lanjut dengan Erick hingga Perry.

"Jadi ini adalah rumah rakyat. Kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya Pak Erick ya. Nah di luar itu tadi tentu Pak Gubernur tahu, Pak Ara," tutur Sri Mulyani.

Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara meminta akses ke dalam Pantai Indah Kapuk (PIK) dibuka. Alasannya, agar akses warga lebih mudah ke mana-mana, termasuk ke PIK.

Akses jalan tersebut ditutup oleh PT Mandara Permai dengan mendirikan tembok. Sementara PT Lumbung Kencana Sakti menaruh bebatuan di dekat tembok tersebut dengan dalih kawasan itu merupakan daerah rawa-rawa. Penutupan dengan bebatuan tersebut diduga menyebabkan rumah warga di daerah sekitar kebanjiran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendatangi kawasan Kapuk Muara untuk melakukan mediasi antara warga dengan perusahaan. Ara pun menanyakan apa yang diinginkan warga Kapuk Muara pada kesempatan saat itu.

Salah satu perwakilan warga, Mufit mengatakan pihaknya menginginkan jalan tembus masuk ke area PIK karena masih satu kelurahan, mengurangi kemacetan, serta mengantisipasi banjir.

Ara pun meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setia Budi untuk menyiapkan jalan agar bisa dilalui warga setelah tembok dirobohkan.

"Arahan saya tidak boleh ada perumahan eksklusif, bagaimana temboknya itu dirobohkan, cukup buat rakyat bisa lewat, kecuali truk (yang lewat) nanti jalannya rusak," kata Ara di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, Rabu (19/2/2025).

Tembok yang menutupi akses dari Kapuk Muara ke PIK Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Ia pun menanyakan kesiapan PT Lumbung Kencana Sakti dan juga PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan yang ditutup tersebut. Kedua perusahaan tersebut menyatakan kesediaannya untuk membongkar pagar tembok dan bebatuan tersebut.

"Disaksikan ya. Di balik ini ada 2 PT, satu PT Lumbung, satu PT Mandara. Jalannya yang bebaskan DKI (Jakarta) sesuai aturan, yang bangun DKI, yang netapkan penlok (penetapan lokasi) DKI. Begitu selesai, saya akan datang lagi untuk membuka tembok 47 meter kurang lebih, untuk kepentingan rakyat, untuk bisa bersosialisasi dan tidak ada lagi eksklusivitas," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, untuk membuat jalan tersebut harus ada beberapa dokumen yang direvisi seperti rencana detail tata ruang (RDTR) maupun penetapan lokasinya. Sebab, meskipun pembuatan jalan tersebut sudah ada SK Gubernur DKI Jakarta pada 2015 silam, surat tersebut sudah tidak berlaku dan perlu diperbarui.

"Nanti saya kira dari Kemendagri akan mengawal karena pembina dan pengawas fungsi pemda termasuk DKI, kita akan kawal. Termasuk nanti kalau ada pergantian kepemimpinan di DKI kita akan sampaikan," ungkapnya.

Ia berharap bisa terjadi percepatan, termasuk dalam proses administrasi dan juga penganggaran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara memerintahkan untuk merobohkan pagar sepanjang 47 meter di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) lantaran menghambat akses warga.

Ara menerima aduan tentang pagar itu dari masyarakat Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurutnya, pagar itu membuat warga harus berputar jauh. Selain itu, keberadaan pagar tersebut membuat perumahan warga sering kebanjiran.

"Siap Bapak pada saatnya memang sudah siap beliau (Pemprov DKI), DKI siap, 47 meter dirobohin, siap?" kata Ara saat memediasi warga, PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti, di Jakarta Utara, Rabu (19/2). PT Mandara Permai merupakan pengembang kawasan PIK.

"Siap," kata Dirut PT Mandara Permai Sugiarso Tanzil.

"Arahan saya tidak boleh ada perumahan eksklusif, bagaimana temboknya itu dirobohkan, membuat rakyat bisa lewat," ucap Ara.

Ara menjelaskan setelah perobohan akan ada pembangunan jalan akses dari Kapuk Muara ke PIK. Semua proses mulai pembebasan lahan hingga pembangunan jalan akan ditangani Pemprov DKI Jakarta.

"Di balik ini ada dua PT. Satu, PT Lumbung (PT Lumbung Kencana Sakti), satunya PT Mandara (PT Mandara Permai). Jalannya yang bebaskan (Pemprov) DKI sesuai aturan, yang bangun DKI, yang menetapkan penentuan lokokasi, DKI. Begitu selesai, saya akan datang lagi untuk membuka tembok 47 meter kurang lebih," ujarnya.

Ara memastikan jalan itu tak akan dilewati truk-truk besar. Dia menyebut jalan itu hanya untuk akses warga, baik pejalan kaki, sepeda, sepeda motor, dan mobil.

Sementara itu, PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti harus bersedia lahannya dibebaskan. Mereka pun harus rela tembok yang membatasi PIK dengan perumahan warga dirobohkan.

"Begitu selesai, saya akan datang lagi untuk membuka tembok 47 meter kurang lebih, untuk kepentingan rakyat, untuk bisa bersosialisasi dan tidak ada lagi eksklusivitas," ujar Ara.

Pada saat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan akan mengawal proses itu. Dia menyebut perlu ada beberapa dokumen yang harus diurus sebelum perobohan tembok itu.

"Kemendagri akan mengawal karena pembina dan pengawas fungsi pemda, termasuk DKI, kita akan kawal. Prinsipnya adalah kita berusaha ini bisa dibuka, tapi prosesnya perlu ada percepatan," ujar Tito.

Sebelumnya, warga Kapuk Muara berdemonstrasi menuntut pembukaan akses jalan ke PIK, Jumat (14/2). Demonstrasi itu berujung ricuh.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara membawa persoalan itu ke istana. Dia membahas hal itu saat rapat dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga ada beberapa case yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif," ucap Ara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara soal program 3 Juta Rumah.

Junaidi mengatakan dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Empat asosiasi pengembang yang dimaksud adalah Real Estat Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Junaidi mengatakan, pengembang merasa yang awalnya optimistis menjadi pesimis karena sikap Ara.

“Program 3 juta rumah ini optimis bisa berubah menjadi pesimis. Kenapa akan pesimis? Yang mana presiden untuk program 3 juta ternyata masih belum dijalankan dengan baik oleh pemerintahan,” jelas Junaidi.

Untuk diketahui, 3 Juta Rumah akan dilaksanakan masinh-masing 1 juta rumah di perkotaan, pesisir, maupun perdesaan.

“Kalau kondisi pemerintahan BKP Ini cara pemimpin dan kaya kepemimpinannya Itu saya anggap mematikan kegiatan di publik. Padahal apa yang disampaikan dia banyak program-program yang belum bisa dijalankan Tapi wacananya sangat tinggi, tapi belum bisa dijalankan,” tegas dia.

Sedangkan Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

“Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi bahwa pengembang harus salah dan sebagainya,” ungkap Joko dalam kesempatan yang sama.

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembanh yang hanya mengembangkan perumahan dengan luasan kurang dari 1 hektar.

“Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya,” lanjut Joko.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

Asosiasi pengembang segera menyurati Presiden Prabowo Subianto pada pekan ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendesak kejelasan terkait program 3 juta rumah di bawah naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). #prabowo #asosiasipengembang #perumahan #pkp #permukiman #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan sejumlah investor asing berminat untuk mendukung program 3 juta rumah.

Hashim menyebut sejumlah investor asing itu berasal dari Uni Emirat Arab (UEA), Qatar dan China. Dia menuturkan bahwa UEA tengah mempertimbangkan untuk membangun lebih banyak unit guna mendukung program 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hashim menyebut, Uni Emirat Arab sebelumnya telah berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah. Terbaru, negara itu mempertimbangkan untuk membangun lebih banyak hunian di Indonesia.

“Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk melakukan 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi,” kata Hashim dalam agenda Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Selain Uni Emirat Arab, Hashim yang juga merupakan adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut bahwa pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk mendanai dan membangun 3 juta - 5 juta unit rumah. Kemudian, dari pihak swasta bersedia membangun 1 juta unit.

“Pengusaha swasta Qatar dan kelompoknya akan membangun 1 juta unit. Itu baru negara Qatar sendiri,” katanya.

Hashim mengaku sudah tiga kali menyambangi Beijing, China pada tahun ini untuk menarik lebih banyak investor dalam program tersebut.

Dari hasil kunjungannya, Hashim menyebut bahwa perusahaan konstruksi China sangat ingin ke Indonesia. Mengingat, sektor konstruksi China saat ini sedang lesu, memaksa sektor ini untuk mencari pasar lain.

“Kami datang di waktu yang tepat. Permintaan Indonesia sesuai dengan kebutuhan China,” ujarnya.

Selain berkunjung ke China, Hashim juga melakukan kunjungan ke New Delhi, India. Dia mengungkap, sektor konstruksi di India dapat membangun rumah dengan biaya sekitar US$3.000-US$4.000 per unit di luar biaya tanah.

Dia mengharapkan, program ini dapat tercapai sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan investasi sekitar 2%-2,5%.

“Jadi dalam kondisi stabil, 3 juta unit per tahun, kami berharap dapat melakukannya selama 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti 30 juta unit. Ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 hingga 2,5%,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal membuka peluang lebar bagi para investor asing yang hendak ikut terlibat dalam program 3 juta rumah yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menjelaskan saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi seluruh calon investor asing yang berminat ikut menggarap proyek tersebut.

“Jadi pemerintah hanya memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden itu. Kita welcome kepada semuanya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membangun total keseluruhan 104.000 rumah subsidi per Selasa, 18 Februari 2025. Rumah tersebut meliputi yang sudah maupun sedang dibangun dan diserahkan.

Ratusan ribu rumah subsidi itu diperuntukkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Rumah subsidi FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, yang sudah diserahkan total per hari ini 104.000. per hari ini," ungkap pria yang akrab disapa Ara itu usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ara menyebut pembangunan 104.000 rumah FLPP itu merupakan bagian dari proyek-proyek perumahan yang sudah siap untuk diresmikan. Selain itu, terdapat proyek revitalisasi Wisma Atlet yang akan dialihfungsikan untuk hunian vertikal bagi MBR.

Menteri dari Partai Gerindra itu menyebut alihfungsi Wisma Atlet yang sudah siap diresmikan meliputi sebanyak tiga menara. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut kapan peresmian tiga menara Wisma Atlet tersebut.

Kemudian, dia menyebut terdapat tujuh menara lain yang akan siap diresmikan. Namun, ketujuh menara itu rencananya baru akan diresmikan pada April 2025.

"Kemudian 7 tower April akhir sudah siap. Jadi total 10 tower," kata Ara.

Untuk diketahui, kementerian yang dipimpin Ara ditugaskan menggarap proyek 3 juta rumah untuk MBR. Proyek tersebut merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sinyal mengevaluasi pendanaan sejumlah program usai didatangi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara.

Ara datang ke Kementerian Keuangan sekitar pukul 20.00 WIB. Agenda malam hari ini juga diikuti Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

"Pak Ara memiliki target yang lebih tinggi (pembangunan 3 juta rumah) dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan," beber Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

Sang Bendahara Negara menekankan apa yang disampaikan Ara terkait kebutuhan dana program 3 juta rumah bakal ditindaklanjuti tim teknis. Ia mengklaim sudah menemukan beberapa cara untuk merealisasikan target tersebut.

Ia kemudian menyinggung soal target Presiden Prabowo Subianto membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen. Sri Mulyani menegaskan pentingnya untuk saling mendukung program-program yang sudah dicanangkan.

"Banyak program-program di dalam rangka mencapai Asta Cita dan growth 8 persen, apakah itu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi. Ini juga akan kita evaluasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo)," jelasnya.

"Kalau memang kita bisa memobilisasi dana lebih banyak, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat powerful dan memiliki dampak. Ini yang akan kita bahas bersama mengenai mekanisme dari sisi pembiayaan," tambah Ani, sapaan akrab Menkeu.

Ani mengatakan sebenarnya APBN 2025 sudah menyiapkan dana pembangunan 220 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada Rp18 triliun yang dialokasikan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan penyertaan modal negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Akan tetapi, Menteri PKP Maruarar Sirait punya target membangun rumah lebih banyak dari yang sudah dialokasikan APBN 2025.

Di lain sisi, Ani mengungkapkan beberapa skema lain yang sedang dipikirkan pemerintah. Ini meliputi perbaikan atau renovasi rumah sampai bantuan uang muka.

Sejumlah monyet liar berkeliaran masuk ke perkampungan penduduk di wilayah Boyolali Kota. Kedatangan monyet itu pun dikhawatirkan bisa mengganggu warga.

"Itu terpantau di wilayah RT 02 RW 02 (Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali. Terpantau sudah kisaran dua mingguan," kata salah seorang warga setempat, Sigit Purnomo, kepada para wartawan Rabu (19/2/2025).

Menurut dia, ada satu ekor monyet ekor panjang yang beberapa kali terpantau masuk permukiman warga di lingkungan RT 02 RW 02 tersebut. Namun, monyet tersebut berukuran besar.

"Ukurannya sangat besar. Dimungkinkan umurnya sudah tua, jenis kelaminnya jantan. Untuk posisinya sudah terbiasa dengan manusia, jadi nggak takut, berseliweran. Terus kalau ada apa diambil dimakan. Warga kadang kala kalau punya buah, dilempari pakai makanan itu, terus dimakan. Jadi memang sudah masuk di pemukiman warga," jelasnya.

Dikemukakan dia, monyet tersebut terpantau beberapa kali berseliweran di perkampungan penduduk tersebut. Monyet itu melompat dari rumah ke rumah di atap. Sehingga membuat atap genteng rumah warga ada yang mlorot. Juga pernah terlihat makan pupus daun pisang di kebun warga.

Pihaknya pun meminta pihak terkait untuk bisa mengevakuasi monyet tersebut. Karena dikhawatirkan mengancam warga dan meresahkan.

"Itu hanya seliwar-seliwer. Tapi dimungkinkan kalau lapar atau mungkin kena penyakit tertentu pas kumat juga dikhawatirkan membahayakan. Jadi mohon bantuannya untuk dilakukan evakuasi," pintanya.

Lurah Banaran, Sugianto, juga membenarkan adanya monyet ekor panjang yang akhir-akhir ini tampak berkeliaran di wilayah Kelurahan Banaran. Pihaknya juga mendapat laporan ada sekitar dua ekor monyet yang belum lama ini terpantau di wilayah Gambiran.

"Di Gambiran itu dua ekor. Tapi sudah pergi kok," katanya.

Pihaknya pun sudah turun mengecek ke lokasi. Namun monyet tersebut saat ini sudah pergi.

"Itu sering, maksudnya di musim penghujan seperti ini, (monyet) pada turun. Ada satu atau dua ekor. Masuk ke permukiman warga, tapi terus pergi," imbuh dia.

Meski sudah masuk ke permukiman warga dan berada di atap-atap rumah, lanjut dia, tapi monyet tersebut tidak sampai mengganggu warga. Pihaknya juga menyampaikan hal itu ke teman di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sementara itu Kepala DLH Boyolali, Suraji, mengatakan untuk penanganan monyet di wilayah Banaran tersebut, pihaknya siap meminjamkan kerangkeng atau kandang jebakan, jika warga ingin menangkapnya. Karena pihaknya tidak memiliki petugas penangkap monyet.

"Kami siap meminjami kandang jebakan untuk menangkap monyet itu," tandasnya.

Video: Bocah di Boyolali Disiksa 8 Orang, Kuku Dicabut Pakai Tang

Video: Bocah di Boyolali Disiksa 8 Orang, Kuku Dicabut Pakai Tang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menggodok pembiayaan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kembali menggelar rapat tertutup pada malam ini, Rabu (19/2/2025), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menteri PKP mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti rencana BI yang akan mendukung pembiayaan program 3 juta rumah melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).

Dok. APERSI Banten Ilustrasi perumahan.

Namun dukungan dari BI ini tidak hanya untuk pembangunan 3 juta rumah tetapi juga untuk merenovasi 3 juta rumah.

"Hari ini kami membicarakan support daripada BI melalui relaksasi GWM uang perbankan yang ada di BI yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Sementara Menteri BUMN akan memberikan dukungan dengan menyiapkan bank-bank BUMN, syariah, maupun swasta untuk menjadi penyalur pembiayaan program 3 juta rumah ini.

"Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter antara pemerintah dan BI," ucapnya.

Namun rapat ini bukanlah yang terakhir, mereka akan kembali menggelar pertemuan pada besok sore untuk membahas lebih lanjut terkait rincian dukungan masing-masing instansi.

"Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini," tuturnya.S

ri Mulyani menambahkan, pertemuan malam ini bertujuan untuk mensinkronisasi seluruh kebijakandan instrumen keuangan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," tambahnya.

Sebelumnya, Ara telah melaksanakan rapat bersama Menteri BUMN, Gubernur BI, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Pandu Sjahrir untuk membahas program 3 juta rumah.

Pada pertemuan tersebut, Perry mengatakan, pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai rapat di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Pengembang menyayangkan mencuatnya stigma developer nakal dari pemerintah. Hal ini dinilai mengganggu iklim usaha di sektor perumahan.

Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Pengembang pun merasa serba salah dalam memberikan penjelasan.

"Kita bingung menjawabnya, dijawab dianggap kita membela yang salah, yaitu tentang developer nakal, rumahnya tidak berkualitas dan seterusnya. Itu pasti ada Bapak Ibu sekalian, tapi kita menggaransi itu pasti sedikit, lebih banyak yang dengan baik melaksanakan program pemerintah," ujar Ari dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Ari mengaku sudah dikonfirmasi dari data BP Tapera, bahwa jumlah pengembang nakal sangat sedikit. Namun, tidak disebutkan berapa pengembang nakal dari data tersebut.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan tentu ada pengembang yang performanya kurang baik. Namun, adanya stigma tersebut justru membuat persoalan internal bagi pengembang.

"Pengembang itu sudah menyediakan perumahan, sudah memberikan lapangan pekerjaan, sudah membayar pajak tanpa ada bimbingan kita berjalan, kok masih kurang?" katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan klasifikasi dan klarifikasi dengan data yang terukur. Lalu, harus ada pendekatan untuk melihat masalah yang dihadapi oleh pengembang.

Joko mengatakan butuh identifikasi masalah dengan jelas. Lalu, ia menyebutkan yang dihadapi pengembang, di antaranya bisa terkait kewajiban kredit, infrastruktur, kewajiban legalitas, dan cash flow.

Selain itu, pengembang juga bisa saja berhadapan dengan mafia tanah. Hal itu mengakibatkan sertifikat tanah terblokir, sehingga tidak bisa menyelesaikan pembangunan rumah.

"Kita mesti tegas bahwa kita harus bank sehat itu kita support, masyarakat membeli atau konsumen mendapatkan haknya, kita support. Yang ketiga kita juga men-support pengembang yang profesional, yang proper. Kita tidak men-support pengembang yang aneh-aneh, yang main-main, kita juga nggak suka karena satu itu akan membuat mengintimidasi posisi kami," tuturnya.

Ia pun menambahkan pengembang merasa gusar dengan ajakan pemerintah kepada organisasi advokat untuk mengadvokasi pengembang. Langkah ini dinilai aneh dalam dunia usaha. Sebab, pengusaha tentu menginginkan usahanya berjalan dengan baik dan 'clear and clean'.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Ada pun untuk wilayah Jabodetabek, saat ini mereka baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini