Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kian menipis.

Sejalan dengan hal itu, Maruarar yang akrab disapa Ara ini mengaku bakal kembali melakukan diskusi dengan Bank Indonesia (BI) guna membahas kelanjutan pencairan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) untuk sektor perumahan.

“Itu [kuota FLPP] sudah hampir habis 220.000 itu. Jadi kita akan perjuangkan lagi dari kebijakan BI dan negara,” kata Maruarar saat ditemui di Wisma Mandiri 2, Senin (14/4/2025).

Ara menjelaskan, total kuota FLPP yang dianggarkan pada tahun ini sebanyak 220.000 unit sudah semakin menipis usai dirinya menetapkan kebijakan segmentasi dalam penyalurannya.

Saat ini, kuota FLPP itu sebanyak 20.000 unit telah disiapkan untuk disalurkan kepada petani, 20.000 unit untuk nelayan, dan 20.000 unit untuk buruh.

Kemudian, guru bakal mendapat alokasi kuota FLPP sebanyak 20.000 unit, tenaga migran sebanyak 20.000 dan tenaga kesehatan hingga bidan sebanyak 30.000 unit rumah.

“Wartawan 1.000 (rumah), kemudian TNI Angkatan Darat 4.500 (rumah), ojek (online) dan sebagainya,” tegasnya.

Sejalan dengan hal itu, dia berharap kebijakan insentif KLM yang sebelumnya disebut BI akan digulirkan sebesar Rp80 triliun untuk dapat segera direalisasikan.

Hal itu dilakukan guna mendukung penyaluran rumah layak bagi masyarakat yang merupakan bagian dari program 3 juta rumah.

“Mudah-mudahan kita bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, supaya kita bisa meluncurkan, melanjutkan dan memperbesar, memperbanyak program rumah bersubsidi yang sangat diminati,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal mengguyur insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Maruarar Sirait mengatakan, Danantara mulai dikenal dan dipercaya investor internasional.

Ia menyebut tidak ada orang titipan tertentu dalam kepengurusan Danantara.

Maruarar mengatakan, salah satu hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Qatar, adalah kerja sama investasi.

Maruarar menyebut, Presiden Prabowo memaparkan visi misi Danantara, dan Emir Qatar tertarik untuk berinvestasi.

Ia menjelaskan, dalam kepengurusan Danantara tidak ada orang titipan, melainkan orang professional.

Gubernur Banten Andra Soni mengecek uji coba makan bergizi gratis (MBG) yang digelar Grup Hotel Aston di Anyer, Kabupaten Serang. Andra berharap program Aston ini terus berlanjut.

Andra, didampingi istrinya Tinawati, mengunjungi SMKN 1 Anyer pada Selasa (15/4/2025). Dalam kegiatan itu, siswa antre untuk mendapatkan makanan dengan sistem prasmanan.

Andra dan istri sempat membagikan makanan dengan menu nasi, sayur, dan ayam. Mereka juga sempat mengecek ke dalam kelas saat para siswa sedang makan.

Di SMKN 1 Anyer, terdapat sekitar seribu siswa. Mereka antusias saat mendapatkan porsi makan bergizi gratis.

"Metodenya di sini terlihat prasmanan karena memang dimasak di dapur hotel dan memang bersih, serta ada ahli gizi berpengalaman," ucap Andra kepada wartawan di SMKN 1 Anyer.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Archipelago International selaku induk dari Aston. Dia berharap program ini terus berlanjut.

"Terima kasih kepada Hotel Aston yang berkenan terlibat aktif dalam program nasional ini, program makan bergizi gratis. Kami akan laporkan dan kami akan monitor juga kegiatan ini," ujarnya.

"Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan dalam waktu satu bulan penuh, dan mudah-mudahan nanti ada perkembangan, sehingga bisa dilanjutkan seterusnya," katanya.

Andra pun menyebut para siswa menyantap dengan lahap menu yang disediakan. Hal tersebut karena koki hotel yang langsung memasak makanan.

"Karena yang masak kan koki hotel, dan terlihat kasat mata mereka lahap, karena habis. Mereka juga menyediakan buah," ujarnya.

Sementara itu, Regional General Manager Archipelago International Banten Area, Doddy Fathurahman, mengatakan pihaknya siap untuk ikut berpartisipasi membantu program MBG.

Diketahui, selain di Anyer, Hotel Aston juga melakukan uji coba MBG di salah satu SD di Kota Serang dan Kota Cilegon.

"Dengan trial ini, ini tanda-tanda yang bagus. Kita sesuaikan dengan kemampuan hotel dan jumlah siswanya," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com -Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kegaduhan di sektor perumahan.

Kontroversi ini terutama berkisar pada tudingan terhadap pengembang perumahan yang dianggap nakal, wacana rumah gratis, penurunan harga rumah, dan yang terbaru batasan maksimal penghasilan penerima rumah subsidi yang dinilai mengganggu ekosistem perumahan.

Kritik dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri.

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Maruarar Sirait, akrab disapa Ara, menargetkan percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo.

Skeptisisme muncul terkait ketersediaan lahan, anggaran, infrastruktur pendukung, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengembang.

Sejumlah pengamat menilai target ini terlalu tinggi dan berpotensi menimbulkan tekanan pada kualitas pembangunan dan penyerapan anggaran.

Terlebih, sejumlah pernyataan dan langkahnya memicu polemik. Salah satu isu utama adalah tudingan terhadap pengembang perumahan, khususnya rumah subsidi, disebut "nakal" karena dianggap tidak bertanggung jawab atas kualitas pembangunan.

Selain itu, wacana rumah gratis dan rencana penurunan harga rumah subsidi memicu keresahan di kalangan pengembang, yang merasa kebijakan ini mengancam keberlanjutan bisnis mereka.

Kontroversi lain muncul terkait keterlibatan investor asing dalam pembangunan perumahan, terutama setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan investor Qatar untuk pembangunan 1 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Meskipun investasi asing dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan pendanaan, beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap kedaulatan negara dalam sektor strategis seperti perumahan, serta potensi dominasi asing dan kurangnya keberpihakan pada pengembang lokal.

Ketidakjelasan peta jalan Program 3 Juta Rumah hingga April 2025 ini juga memperburuk situasi, dengan asosiasi pengembang menyatakan ketidakpastian yang menghambat perencanaan mereka.

Penetapan batas maksimal gaji untuk penerima rumah subsidi juga menjadi perdebatan. Meskipun penyesuaian batas penghasilan hingga Rp 12 juta-14 juta di wilayah Jabodetabek dianggap langkah positif untuk memperluas jangkauan program, sebagian kalangan menilai batas ini masih terlalu tinggi.

Hal ini karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di atas batas yang juga kesulitan memiliki rumah.

Kontroversi ini mencapai puncaknya ketika lima asosiasi pengembang yakni REI, Apersi, Appernas Jaya, Himperra, dan Asprumnas, menggelar konferensi pers bersama pada 18 Februari 2025 di Jakarta.

Mereka menyatakan kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Maruarar yang dinilai kontraproduktif dan merusak ekosistem perumahan yang telah terbangun selama puluhan tahun.

Selain itu, gaya komunikasi dan pernyataan Menteri Ara yang cenderung optimistis dan penuh semangat terkadang dianggap kurang realistis oleh sebagian pelaku industri dan pengamat.

Pernyataan-pernyataan yang bombastis tanpa diikuti dengan detail implementasi yang jelas dapat menimbulkan ekspektasi yang berlebihan dan berujung pada kekecewaan jika target tidak tercapai.

Potensi konflik kepentingan juga menjadi sorotan, mengingat latar belakang politik Maruarar Sirait sebagai politisi senior dan kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.

Meskipun tidak ada indikasi pelanggaran yang jelas, pengawasan dan transparansi dalam setiap kebijakan dan penunjukan di sektor perumahan menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik Ara.

Kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025), Joko menyatakan bahwa tudingan "pengembang nakal" dari Kementerian PKP membuat pengembang merasa tersudut dan tidak mendapat perlindungan dari pemerintah.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak pernah mengomunikasikan isu ini dengan asosiasi sebelum menyampaikannya ke publik, sehingga menciptakan stigma negatif terhadap pengembang.

"Kami mendapat stigma, berada di kondisi bahwa pengembang harus salah," ujar Joko.

Ia menegaskan, pengembang perumahan telah berkontribusi besar dengan menyediakan hunian bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan membayar pajak.

Namun, tanpa bimbingan yang memadai dari pemerintah, pengembang merasa dibiarkan berjuang sendiri.

Joko juga mengkritik fokus Ara pada isu-isu seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketimbang mempercepat Program 3 Juta Rumah.

"Setelah tiga bulan mendukung euforia Kementerian PKP, kami justru mendapat kondisi yang membingungkan dan sangat kontraproduktif," tambahnya.

Joko menyoroti kebijakan seperti wacana rumah gratis, keterlibatan investor asing, dan penurunan harga rumah telah mengguncang industri.

Ia menyebut bahwa pengembang, khususnya yang bergerak di segmen rumah subsidi, mayoritas adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap kebijakan yang tidak ramah.

Meski demikian, Joko mengakui adanya pengembang dengan kinerja buruk, namun ia menekankan perlunya pendekatan yang konstruktif, bukan tudingan sepihak.

Sementara itu, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan definisi "nakal" yang digunakan Ara, dengan menyebut bahwa masalah seperti rumah retak atau genangan air adalah isu teknis yang dapat diselesaikan, bukan pelanggaran fatal seperti penipuan konsumen.

"Menurut kami, konotasi nakal adalah melakukan tindak pidana. Misalnya, menipu konsumen," kata Junaidi.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab perumahan tidak hanya ada pada pengembang, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan pengawasan.

Junaidi juga menyoroti bahwa komunikasi yang buruk dari Kementerian PKP memperburuk situasi.

"Kalau menemukan ada developer nakal, pemerintah bisa melakukan pembinaan dan melibatkan asosiasi. Kalau bandel, mungkin perlu mekanisme sewajarnya," usulnya.

Junaidi juga menyatakan pesimisme terhadap realisasi Program 3 Juta Rumah jika gaya kepemimpinan Ara tidak berubah.

"Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan," tegasnya.

Meski begitu, Junaidi menegaskan komitmen Apersi untuk mendukung program pemerintah, dengan catatan adanya kejelasan regulasi dan sinergi yang lebih baik.

Tanggapan Ara

Ara sendiri menanggapi kritik dari asosiasi pengembang dengan nada yang relatif terbuka, meski tetap menegaskan komitmennya pada Program 3 Juta Rumah.

Kepada Kompas.com, Ara menegaskan, "Biar publik yang menilai. Saya bekerja untuk negara, dan masyarakat yang hingga saat ini belum punya rumah".

Sebelumnya, dalam audiensi dengan Apersi pada 6 Desember 2024, Ara mengajak pengembang untuk berkolaborasi dan memberikan masukan guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.

"Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya, seraya menyatakan kesiapannya menerima saran terkait tantangan di sektor perumahan.

Terkait tudingan "pengembang nakal," Ara tidak secara langsung menarik pernyataannya, tetapi fokus pada upaya memperbaiki ekosistem perumahan.

Ia menekankan pentingnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan mendorong pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi umum sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada Januari 2025, Ara menyampaikan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah masih dalam tahap penyusunan, menunjukkan bahwa kementeriannya sedang berupaya merumuskan langkah konkret.

Maruarar juga menanggapi kegaduhan yang ditimbulkan dengan menegaskan bahwa sektor perumahan harus berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam acara HUT ke-26 Apersi pada 11 Desember 2024, ia menyatakan bahwa sektor perumahan untuk MBR akan diusulkan sebagai PSN untuk mempermudah akses hunian yang layak.

"Saya dan beberapa menteri diarahkan Presiden Prabowo untuk merumuskan langkah-langkah dari Program 3 Juta Rumah," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pemerintah Indonesia berhasil membawa pulang komitmen investasi dari Qatar senilai US$2 miliar lewat BPI Danantara.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa komitmen bisnis Qatar tersebut salah satunya bakal digulirkan untuk mendukung program 3 juta rumah

“Kita memulai bersama investasi. Jadi masing-masing [RI-Qatar] bersepakat investasi US$2 miliar, total itu US$4 miliar jadi sekitar Rp64 triliun atau Rp65 triliun dari pembicaraan yang paling durasinya hanya 20 menit,” jelas Ara saat ditemui di kantornya, Senin (14/4/2025) malam.

Namun, Ara mengaku belum mengetahui pasti berapa kiranya porsi yang akan diguyurkan Danantara pada proyek perumahan. Dia mengaku saat ini masih dilakukan perhitungan bisnis yang matang oleh manajemen Danantara.

Akan tetapi, dia memastikan bahwa dirinya telah melakukan diskusi bersama dengan Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani membahas market properti yang dinilai sangat luas.

“Oh nanti, itu [porsi untuk perumahan berapa] kan urusan Danantara. Ya, kan kita ini percaya tentu Pak Rosan dan Bapak Presiden mengerti di mana-dimana itunya [pos proyeknya], ya kan? Itu urusannya Danantara,” tegasnya.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa investasi jumbo yang disuntik Qatar untuk Danantara ini akan dikelola melalui kerja sama proyek bersama Danantara yang bertujuan mendukung prioritas pembangunan nasional.

Pandu menyebutkan bahwa investasi tersebut akan diarahkan ke sektor-sektor fundamental, seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi sumber daya alam, hingga infrastruktur digital. Sektor kesehatan dan pariwisata juga dinilai berpotensi besar.

“Temanya kita lihat tadi seperti food security, energy security, downstream, infrastruktur digital. Kesehatan juga bagus, hospitality di Indonesia juga punya prospek,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Dia juga menegaskan bahwa investasi yang masuk melalui Danantara tidak sekadar mengejar keuntungan jangka pendek. Namun, hal tersebut juga harus membawa dampak nyata berupa transfer pengetahuan dan teknologi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meyakini jika Ooredoo Group Qatar tertarik pada program 3 Juta Rumah.

"Jadi kita meeting-nya sudah One on One Meeting, sudah tajam dan dia (Ooredoo Group Qatar) mau datang ke sini," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia jika Ooredoo Group Qatar sudah pernah berinvestasi di Indonesia sehingga mengerti bagaimana proses bisnis di Indonesia,

"Kenapa dengan Ooredoo Group? Karena Ooredoo Group sudah pernah investasi di sini. Jadi dia sudah mengerti bagaimana proses bisnis di sini," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan tim mengadakan One on One Meeting bersama Chief Legal, Regulatory and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar.

Pada pertemuan tersebut Menteri PKP juga menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut guna pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara.

Salah satu lahan strategis yang ditawarkan adalah lahan eks BLBI di Karawaci Kabupaten Tangerang Banten yang memiliki total luas 3,7 hektare.

"Saya yakin dia tertarik," kata Ara.

Pada pertemuan itu juga meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerjasama investasi melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai dipercaya oleh masyarakat internasional.

"Saya hanya mau sampaikan pesan bahwa Danantara mulai dipercaya oleh masyarakat internasional," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut terlihat dalam komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar kepada Danantara.

"Qatar itu bukan negara yang main-main, negara yang sangat maju, negara yang sangat kuat ekonominya, pusat salah satu pusat keuangan dunia. Saya melihat sendiri, menurut saya suatu peristiwa yang membuat kita harus bangga bahwa visi-visi Presiden RI Prabowo Subianto sekarang sudah mulai disambut dengan positif oleh pasar," kata Ara.

Sebagai informasi, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar akan difokuskan untuk sektor-sektor prioritas, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, infrastruktur digital, kesehatan, hingga pariwisata.

Indonesia bersama Qatar telah menyepakati​​​​​ komitmen investasi bersama sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), yang mana sebesar 2 miliar dolar AS dari Qatar dan 2 miliar dolar AS dari Indonesia.

Pandu memastikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Qatar telah menghasilkan komitmen bersama antara Qatar dan Indonesia untuk membentuk investment fund bersama senilai 4 miliar dolar AS.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan komitmen investasi senilai 2 miliar dolar AS dari Qatar, sebagai dana bersama Indonesia-Qatar yang difokuskan untuk mendukung pembangunan dan proyek strategis.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto seusai menghadiri Pertemuan CEO Forum di Doha, Qatar pada Minggu (13/4), yang diinisiasi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Presiden Prabowo menekankan komitmen itu merupakan tindak lanjut dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia, serta sinyal positif dari Qatar atas kerja sama yang semakin erat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli siap mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Yassierli dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang tentang Sinergi 'Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional' di kantor Kemnaker Jakarta, Senin (14/4).

"Kemnaker tentu siap komitmen untuk support (MBG) karena prospek program MBG ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, " ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Yassierli berharap sinergi ini diharapkan dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, responsif terhadap isu gizi, serta mendukung terciptanya tenaga kerja sehat, produktif, dan kompetitif.

Dia menyebut berbagai fasilitas seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kemnaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mensupport pelatihan dan sertifikasi tenaga-tenaga yang terlibat. Kami yakin MBG bakal berjalan sukses apabila didukung oleh personal yang memiliki kompetensi standar," katanya.

Sementara itu, Dadan Hindayana menyatakan MBG merupakan program investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar pemerintah, yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, kata dia, MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " ujarnya.

Dia mengatakan hingga bulan April 2025 terdapat 1.072 SPPG. Artinya sudah ada 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah beroperasi.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan.

Dadan meyakini keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan, mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengaku Ooredoo Group tertarik berinvestasi program 3 Juta Rumah karena telah mengetahui proses bisnis di Indonesia.

"Kenapa dengan Ooredoo? Karena Ooredoo sudah pernah investasi di sini. Jadi, dia udah ngerti bagaimana proses bisnis di sini," kata dia usai bertemu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Ara pun berharap Ooredoo Group segera datang ke Indonesia untuk melaksanakan survei tanah.

"Karena kemarin, sebenarnya malam itu dia undang makan malam, tapi saya enggak bisa, saya udah janji dengan malamnya di Kedutaan (Indonesia di Qatar). Sebenarnya, malam itu dia mau undang kami makan malam, karena mereka sangat tertarik," tambah Ara.

Adapun sebelumnya, Ara menawarkan sejumlah lahan di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan investor asal Qatar tersebut untuk pembangunan hunian bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari siaran pers, Senin (14/4/2025).

Ini disampaikan Ara saat mengadakan one on one meeting bersama Chief Legal, Regulatory, and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar, Minggu (13/4/2025), waktu setempat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Ini terutama saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang masuknya investasi dari Qatar untuk mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

"Hari ini Yayasan Budha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun rumah bagi masyarakat Jakarta. Rumah masyarakat bisa dibangun tidak pakai APBN, tidak pakai APBD, tidak ada BUMN dan BUMD. Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Ara menghadiri Peluncuran Program Bebenah Kampung di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (15/4).

"Sesuai arahan Presiden kalau bekerja tidak ada Superman tapi Super Team dan saya sudah lapor ke Presiden Prabowo Subianto dan beliau mengatakan kirim salam hormat dan semoga program ini bukan hanya awal tapi bisa jadi gerakan nasional membangun rumah masyarakat bersama," katanya.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta. Menteri PKP hadir langsung mengecek hasil pembangunan renovasi rumah yang merupakan bagian Program 3 Juta Rumah.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 rumah akan direnovasi oleh Yayasan Budha Tzu Chi, 500 rumah oleh KADIN dan ada tambahan 200 rumah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Yayasan Buddha Tzu Chi melaksanakan Program Bebenah Kampung di DKI sebanyak 500 unit. Saat ini melaksanakan di Kecamatan Johar Baru sebanyak 232 unit dibagi dalam dua Tahap yakni Tahap I sebanyak 148 rumah yang tersebar di Johar Baru 22 rumah, Tanah Tinggi 28 rumah, Galur 29 rumah, Kampung Rawa 69 rumah. Tahap selanjutnya 84 rumah yang tersebar di Johar Baru 12 rumah, Tanah Tinggi 31 rumah, Galur 25 rumah, Kampung Rawa 16 rumah.

Rencana Pembangunan Rumah di Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 10 unit akan mulai pembangunan pada tanggal 14 April 2025 dan 18 unit akan mulai pembangunan pada awal bulan Mei 2025.

Sedangkan rincian kegiatan Program Renovasi RTLH di Indonesia dilaksanakan oleh Kadin Indonesia dengan Rencana Penanganan 500 unit rumah yang akan direnovasi dengan komposisi RTLH berlokasi di Jakarta 200 unit RTLH, Jawa Barat 100 unit RTLH, Banten 200 unit RTLH, Bangka Belitung 50 unit RTLH dan NTT 50 unit RTLH.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Elnusa Petrofin menata ulang area lahan kosong milik perusahaan yang berbatasan langsung dengan permukiman warga di RW 09, Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara.

"Pembersihan dan pemindahan ini, kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” ujar Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan dalam proses tersebut, sejumlah kontainer dan kemasan operasional yang tersimpan di area tersebut telah dipindahkan menggunakan alat berat khusus.

Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari respons perusahaan terhadap aspirasi warga terkait aroma yang sempat tercium di sekitar lokasi.

Sebelumnya, perseroan juga telah mengadakan audiensi dengan warga guna menyerap langsung aspirasi yang berkembang.

Selain penanganan area kosong, perusahaan juga memperbaiki dan tengah melakukan peninggian pagar yang berada di sisi lahan berbatasan dengan permukiman.

Ia menjelaskan proyek perbaikan ini dimulai pada pertengahan April dan ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan tahun ini.

Kemudian pagar akan dibangun setinggi sekitar 2,7 meter sebagai langkah pengamanan tambahan.

“Pagar ini akan dilengkapi lampu penerangan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa masyarakat serta perangkat warga setempat turut dilibatkan dalam proses itu sebagai bentuk kolaborasi positif.

"Kami berharap adanya sinergi dengan warga dalam menjaga aset perusahaan,” katanya.

Selain itu, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta menjalankan inisiatif sosial berkelanjutan.

Perseroan juga menyalurkan sebanyak 190 paket sembako dan multivitamin kepada warga yang tinggal di sekitar area operasional, khususnya di lima RT di RW 09.

Kegiatan ini berlangsung di area perusahaan dan dihadiri oleh Lurah Rawabadak Selatan serta perwakilan RW dan RT setempat.

“Kami berkomitmen untuk menjaga silaturahmi dan harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Ke depan, kami juga tengah menyiapkan program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) lainnya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga,” kata Putiarsa.

Warga menyambut baik langkah-langkah itu.

"Syukurlah sekarang tidak ada lagi bau. Kami mengapresiasi langkah cepat ini dalam merespons aspirasi warga,” ujar Ketua RW 09 Rawabadak Selatan, Abdus Syakur.

Sebelumnya empat Rukun Tetangga (RT) di Rukun Warga (RW) 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terdampak bau menyengat akibat limbah kimia dari perusahaan itu.

"Paling berdampak bau adalah warga di RW 09, terutama RT1, RT2, RT3 dan RT 5 yang berdekatan langsung dengan lapangan sebagai tempat penyimpanan limbah tersebut," kata Sekretaris RT 02, RW 09, Wijaya Sudrajat.

Ia mengatakan, limbah pabrik yang berisi cairan tersebut disimpan di dalam sebuah drum berwarna biru dan diletakkan di lapangan milik perusahaan.

Sedangkan posisi lapangan tersebut berhadapan langsung dengan perumahan warga. Limbah pabrik tersebut mengeluarkan aroma menyengat jika terkena angin.

Selain itu, bau limbah itu pun masuk ke rumah-rumah warga dan membuat kenyamanan terganggu.

"Jika ada angin berhembus kencang, bau dari limbah yang ditaruh dalam drum berwarna biru yang diletakkan di tengah lapangan milik perusahaan banyak dikeluhkan warga," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

kami berharap program ini dapat terus berlanjut

Bengkayang (ANTARA) - Sebanyak 79 siswa-siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bengkayang, Kalimantan Barat menikmati program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 17 Februari 2025.

Menurut Kepala Sekolah SLBN Bengkayang, Rapiah mengatakan program ini ditujukan untuk memastikan semua siswa mendapatkan asupan gizi yang baik, meskipun kehadiran siswa menjadi kriteria penting dalam pelaksanaannya.

"Sampai saat ini program MBG di sekolah kita berjalan dengan lancar dan sangat membantu siswa kita terutama untuk pengurangan jajan," ujarnya di Bengkayang, Selasa.

Dia menjelaskan, sebelum program berjalan pihaknya telah berkomunikasi dengan orang tua sejak awal untuk mendata anak-anak yang memiliki alergi makanan sehingga menu makanannya akan dibedakan.

"Ini penting agar kami bisa mengantisipasi dan memberikan menu yang sesuai," ujarnya.

Menurut dia, setiap hari menu MBG berganti, dan anak-anak sangat menyukainya.

"Mereka terlihat senang dan antusias saat menikmati makanan yang disediakan. Orang tua siswa juga diingatkan untuk segera melaporkan jika ada anak yang memiliki alergi makanan, sehingga pihak sekolah dapat mengambil langkah yang tepat," katanya.

Program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga meningkatkan kebersamaan dan semangat belajar siswa di SLBN Bengkayang. Dengan adanya perhatian khusus terhadap kebutuhan gizi anak, diharapkan perkembangan mereka semakin optimal.

Dia berharap bahwa program MBG dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi siswa-siswi di sekolahnya. Sejauh ini katanya, program MBG sudah berjalan sangat baik di sekolahnya.

"Kami berharap program ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi siswa-siswi di sekolah kami," ujarnya.

Program MBG ini juga merupakan salah satu contoh perhatian pemerintah terhadap kebutuhan gizi anak-anak di sekolah. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dalam jangka panjang, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SLBN Bengkayang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan partisipasi dari semua pihak untuk memastikan kesuksesan program ini.

Pewarta: Narwati
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025