pkp

Maruarar Respons Tudingan Politisasi Hasto Tersangka: Hormati Proses Hukum

Jakarta -

Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, merespons tudingan penetapan tersangka KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bermuatan politis. Maruarar menyebut semua pihak harus menghormati proses hukum.

"Saya rasa kita hormati hukum," kata Maruarar di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Maruarar kembali menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itulah, katanya, biarkan proses hukum itu berjalan.

"Kalau kita kan, tentu, ini adalah negara hukum. Kita menghormati hukum. Biarlah proses hukum itu berjalan," ucapnya.

Maruarar menyebutkan sayembara untuk menangkap Harun Masiku masih berlangsung. Dia meyakini negara sebesar Indonesia bisa menangkap buron legenda Harun Masiku.

"Kan berlaku bagi yang bisa menangkap. Kan siapa yang bisa menangkap, kan masa negara sebesar ini, tangkap Harun Masiku nggak bisa," tuturnya.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim buka suara. Chico menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebut penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak juga Video 'PDIP Duga Alasan Hasto Tersangka Imbas Kritik Cawe-cawe Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

(ial/whn)

Bima -

Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat 22 unit rumah layak huni (RLH) dari Pemerintah Pusat. Pemkot Bima berkomitmen menuntaskan kawasan kumuh hingga penanganan rumah tak layak huni (RTLH).

Serah terima 22 unit RLH dari PT SMF (Persero) kepada Pemkot Bima pada Senin (23/12/2024). Serah terima itu juga disaksikan sekaligus diresmikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT SMF (Persero) sejak tahun 2018 telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk program peningkatan kualitas RTLH di 27 kota seluruh Indonesia dengan total bantuan senilai Rp 40,34 miliar atau setara dengan 593 rumah.

"Total RLH yang didapat Kota Bima sebanyak 22 unit. Rinciannya di Kelurahan Rabadompu Barat, sebanyak 13 unit dan Kelurahan Paruga sembilan unit," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk.

Faruk mengungkapkan Kota Bima merupakan kota ke- 25 yang mendapatkan program peningkatan kualitas RTLH. Adapun nilai bantuan sebesar Rp 1,24 miliar. Dari bantuan itu yang dibangun hanya berupa fasilitas bangunan rumah saja.

"Rumah yang dibangun tipe 27 dengan dua kamar," ungkapnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Mukhtar Landa mengatakan Pemkot Bima terus melakukan upaya berupa pengurangan kesenjangan bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh dan penanganan RTLH.

"Jumlah RTLH di Kota Bima 2023 tercatat sebanyak 11.117 unit. Dari tahun ke tahun terus ditangani. Bahkan Dalam 6 tahun terakhir telah penanganan mencapai 2.751 unit melalui DAK, DAU, program perumahan stimulan swadaya maupun CSR.

"RTLH di Kota Bima dengan persentase 30,36 persen dari seluruh jumlah rumah yang tersebar di 41 kelurahan dan lima kecamatan," ujarnya.

Menurutnya kepemilikan rumah dibandingkan dengan jumlah KK di Kota Bima juga menjadi perhatian. Mengingat sampai dengan 2023, tercatat 4.879 KK atau 11,76 persen warga Kota Bima belum memiliki rumah.

"Namun demikian, angka ini jauh lebih baik dibandingkan 2020 dengan persentase 16,04 persen," kata Muhktar.

Muhktar melihat masih banyaknya rumah kumuh dan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, maka harus dilakukan upaya yang mengakselerasi penanganannya. Baik oleh pemerintah pusat, Pemprov maupun Pemkot. Yang diharapkan dapat berimbas penurunan indikator kemiskinan pada penyediaan perumahan.

"Inilah upaya kita bersama dalam menyediakan RLH bagi masyarakat dan mengurai kekumuhan dan penataan kawasan," ujarnya.

Wamen PKP, Fahri Hamzah, menegaskan sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah pelan-pelan memulai menata kehidupan yang lebih baik. Mulai dari penataan perumahan hingga kawasan permukiman agar hidup lebih baik dan layak.

"Rumah itu Baiti Jannati, dalam agama islam rumahku surgaku. Saya berharap tolong rawat dan jaga bantuan rumah layak huni ini," terangnya.

Video Rumah Mungil Nenek Hasna Mulai Direnovasi

(dpw/gsp)

Manfaat Susu Sebagai Pelengkap Makan Bergizi Gratis

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional mulai 2025. Salah satu menu pendamping yang didorong yakni susu sebagai sumber protein.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Iwan Syahril mengatakan gerakan minum susu merupakan program mendasar dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kabupaten Banyumas melakukan dengan baik uji coba program ini dan kami ingin memahami apa yang dirasakan di lapangan. Harapannya, hasil belajar ini dapat menyempurnakan program agar bisa lebih siap di kala menjadi program nasional," kata Iwan dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/12/2024).

Iwan menyebut tujuan program makan bergizi dan susu gratis adalah agar kesehatan generasi masa depan bisa lebih baik daripada saat ini. Gerakan ini didorong agar dilakukan juga di tingkat nasional.

"Kita perlu bergotong-royong sesuai peran masing-masing dengan bersungguh-sungguh. Generasi yang kini berada di ruang kelas yang harus kita rawat dan kita jaga, bibit yang sedang tumbuh mekar sehingga semakin baik, buahnya baik dan unggul kualitas sehingga membawa dampak di masyarakat. Bagaimana mewujudkannya, salah satunya melalui makan bergizi dan minum susu," imbuhnya.

Kabupaten Banyumas terpilih menjadi lokasi awal program gerakan minum susu bagi murid sekolah dasar karena keberadaan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden yang memiliki peternakan sapi perah.

Kepala BBPTUHPT Baturraden, Banyumas, Sintong Hutasoit menyampaikan bahwa gerakan minum susu sudah dilakukan dengan frekuensi satu kali dalam seminggu selama Agustus-September 2024, lalu Oktober 2024 mulai dua kali seminggu dan November 2024 menjadi setiap hari (5 kali dalam seminggu).

Sejauh ini, menurut Sintong, sudah ada 36 SD dan MI baik negeri maupun swasta yang mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis dan Gerakan Minum Susu, dengan lebih dari 5.100 sasaran baik peserta didik maupun tenaga pendidik.

Program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak September 2024 disebut sebagai dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Mitra Pembangunan Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Kerja sama ini melibatkan katering yang menyediakan makanan setiap harinya.

"Program Makanan Bergizi Gratis diberikan sekali dalam seminggu dengan penjadwalan yang sudah ditentukan," tambah Sintong.

Manfaat yang terlihat selama program tersebut berjalan yakni murid-murid diklaim semakin bersemangat datang ke sekolah.

"Saat ini terlihat para murid semakin semangat datang ke sekolah, berdoa sebelum memulai makan dan minum, serta jangka panjangnya dapat lebih fokus belajar dan mendukung pertumbuhan badan, belajar lebih menyenangkan," terang Marsini, Kepala SD Dawuhan.

(aid/kil)

Denpasar -

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menguji coba makan bergizi gratis di SDN 17 Dangin Puri dan SD 3 Renon. Makanan yang disajikan Rp 15 ribu per porsi.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar AA Gede Wiratama menjelaskan dalam uji coba tersebut diikuti oleh total 453 siswa. Rinciannya 188 siswa SDN 17 Dangin Puri serta 265 siswa SD 3 Renon.

"Kami mengecek kesiapan sekolah dan anak-anak. Nanti kami juga minta masukkan anak-anak tentang menu dan untuk porsi nasinya," ujar Wiratama di SDN 17 Dangin Puri, Sabtu (21/12/2024).

Siswa di SDN 17 Dangin Puri Denpasar, Bali saat menikmati makan bergizi gratis dari Disdikpora Kota Denpasar pada Sabtu (21/12/2024). (Ni Made Lastri Karsiani Putri-detikBali)

Tampilan menu makan bergizi gratis dari Disdikpora Kota Denpasar pada Sabtu (21/12/2024) di SDN 17 Dangin Puri Denpasar, Bali. (Ni Made Lastri Karsiani Putri-detikBali)

Nasi kotak yang diberikan kepada para siswa sebesar Rp 15 ribu. Menunya berisi nasi putih, perkedel kentang, sambal goreng kentang ati ampela, ayam goreng, setengah telur rebus, dan buah semangka.

Anggaran uji coba tersebut berasal dari corporate social responsibility (CSR). Disdikpora Denpasar sendiri masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) terkait pelaksanaan program tersebut ke depannya.

"(Anggaran) kami sudah siapkan untuk 2025 di APBD," jelasnya.

Hanya saja, Wiratama enggan membocorkan jumlah anggaran tersebut. Alasannya, karena ia masih menunggu informasi dari pemerintah pusat soal berapa besaran harga makan bergizi per anak nantinya.

Wiratama juga bakal berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar terkait pemilihan menu. Sehingga, nantinya mereka yang akan merekomendasikan menu-menu yang bergizi.

"(Respons siswa tadi) mereka senang sekali dan juga itu habis semua. (Tadi saya tanya) Ke depannya kalau ini dilanjutkan gimana anak-anak? jawabnya iya. Senang lah mereka," terang Wiratama.

Dia berharap melalui uji coba tersebut kesehatan siswa dapat terjaga dan dapat memperoleh makanan bergizi sesuai dengan harapan pemerintah. Salah satu wali siswa SDN 17 Dangin Puri, Anak Agung Putu Sri Dewi Lestari, senang dengan adanya uji coba tersebut.

"Bagus programnya. Kesehatan anak bisa terjaga dan terjamin," ucap Dewi.

Dewi mengatakan dengan adanya program tersebut, orang tua bisa lebih berhemat memberikan uang saku kepada anak. Juga bisa meringankan beban orang tua yang sibuk bekerja sehingga tak sempat memasak bekal untuk anaknya.

"Ya, menghemat. Jadinya, terjamin lah dengan makanannya di sekolah," akunya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

(nor/nor)

Relokasi Warga ke Rusunawa Rancaekek, Maruarar: Bukti Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan relokasi warga kolong jembatan dan kawasan kumuh ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, merupakan hasil dari koordinasi intens antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, proyek ini telah dipersiapkan sejak dua minggu lalu, setelah melakukan survei lokasi dan memindahkan warga dari kawasan kumuh seperti bawah jembatan Pasopati dan Tamansari.

“Dua minggu lalu kita survei lokasi ini, dan juga nanti kita ke bawah Pasopati, Tamansari. Di situ sampahnya banyak dua minggu lalu berserakan, kita juga pindahkan warga yang ada di situ, ada juga di Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung, ada tiga,” ujar Ara saat mengunjungi dan meresmikan Rusunawa Rancaekek, Rabu (18/12).

Totalnya ada 98 kepala keluarga yang akan menempati dua lokasi Rusunawa, yakni di Rancaekek dan Selokan Jeruk.

Adapun, proses relokasi tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah setempat.

“Selama sebulan ini, Pak Mendagri pemimpin rapat di rumahnya dua kali, melalui Zoom beberapa kali, dikasih arahan koordinasi, dan saya juga mendengar kebijakan yang dilakukan hari ini membuktikan Pemda Jawa Barat dan juga tiga kota tadi, dua kota dan satu kabupaten itu bekerja dengan kolaborasi luar biasa,” tambah Ara.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di Bandung dan Jawa Barat yang telah berpartisipasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), yang turut membantu dalam pembangunan Rusunawa.

Menurutnya, CSR ini menunjukkan adanya gotong royong yang solid antara pemerintah dan sektor swasta untuk kepentingan masyarakat.

“Terima kasih karena CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung, di Jawa Barat sudah mulai terjadi, artinya gotong royong terjadi di sini. Jadi termasuk dari Baznas juga, sangat membantu sekali,” katanya.

Lebih lanjut, Ara mengatakan fasilitas di rusunawa tersebut sangat layak huni dan manusiawi. Ia juga melihat betapa kondisi warga yang sebelumnya tinggal di bawah jembatan kini bisa menempati hunian yang lebih layak.

“Kami tadi melihat tempatnya sangat bagus, sangat manusiawi. Bayangkan ada yang dari bawah jembatan, ada yang tidak layak, sekarang bisa melihat tempat ini yang memadai,” ujar Maruarar dengan bangga.

Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan warga, program pelatihan keterampilan juga akan diberikan, seperti pelatihan menenun dan menjahit.

“Bapak Menteri Sosial yang mementingkan bantuan sosial, selama satu tahun nanti itu dipersiapkan dengan pelatihan-pelatihan, seperti yang tadi kita lihat, menenun, menjahit, dan karyanya juga bagus. Tadi Pak AHY, Pak Mendagri, saya juga beli. Jadi, waktu-waktu luang ibu-ibu bisa buat sesuatu yang bermanfaat, supaya menambah penghasilannya,” ujar Ara.

Tentang kelanjutan program ini, Ara menyatakan optimisme bahwa pembangunan rusunawa akan berlanjut dan semakin diperkuat. “Insya Allah ini akan menjadi program yang juga harus diperkuat sumber penganggarannya, juga harus diyakinkan, kemudian pekerjaannya juga harus berkualitas,” tuturnya.

(Febrina Ratna)

2 Emiten Tambang Raksasa Mau Bangun Rumah MBR, Kapan Realisasinya?

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan sebuah emiten tambang akan membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Berau, Kalimantan Timur. Emiten tambang tersebut yaitu PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU).

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Ara ini juga mengatakan bahwa perusahaan tambang lainnya, PT Adaro Energi Tbk (ADRO) juga akan membangun rumah untuk MBR pada Januari 2025.

"Kita sudah dapat bantuan 250 rumah dari Agung Sedayu. Tanggal 27 Desember dari BRAU akan membangun rumah di kawasan luar tambangnya untuk masyarakat di Berau sana. Dari Adaro mudah-mudahan Januari (2025) akan jalan usahanya," kata Ara pada acara Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solikan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi, di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Selain itu, Ara juga mengatakan dirinya baru mendapat kabar bahwa PT Astra Internasional Tbk (ASII) siap membangun 250 rumah untuk masyarakat yang membutuhkan. Namun, ia tak merinci waktu dan tempat pelaksanaan pembangunan tersebut.

"Barusan saya di-WA (WhatsApp), saya baca, dari Astra juga akan membangun 250 rumah untuk rakyat yang membutuhkan. Belum lagi dari Sinar Mas, Barito, dan sebagainya," tuturnya.

"Jadi kami melihat semangat gotong royong tidak hanya dipidatokan tetapi sudah dikerjakan," tambahnya.

Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk program 3 juta rumah pada Desember 2024. Tidak tanggung-tanggung proyek hunian ini akan dilakukan di 2 daerah yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan pembangunan ini merupakan bagian dari program coorporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

(abr/das)

Menteri PKP yakin 3 juta rumah rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.