Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatakan ada 48 ribu unit rumah subsidi yang siap diakadkan awal tahun depan. Pihaknya pun sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bisa segera direalisasikan tahun depan.

"Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bisa segera diterbitkan. Saat ini setidaknya ada 48 ribu unit rumah subsidi ready stock yang siap akad KPR FLPP di awal Januari 2025," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (30/12/2024).

Hal itu disampaikan saat meninjau perumahan bersubsidi Buana Cicalengka Raya 2 di Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Minggu (29/12) lalu.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah rumah subsidi siap huni mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah sudah dipesan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah rumah siap huni tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78 persen dibangun oleh anggota Realestat Indonesia (REI).

"Diharapkan PMK pendukung penyaluran program KPR FLPP bisa segera terbit supaya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) akad KPR bisa dilakukan awal Januari tahun depan. Hal itu demi membantu penyediaan hunian untuk MBR," ucapnya.

Selain itu, Ara mengapresiasi kepedulian REI terhadap lingkungan dan kualitas rumah yang dibangun. Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah melalui penanaman pohon di seluruh kawasan perumahan yang dikembangkan developer anggota REI.

"Saya senang sekali karena sudah banyak titik yang saya kunjungi, tapi baru kali ini saya datang ke tempat pengembang perumahan yang membagikan pohon secara gratis kepada masyarakat. Semoga hal itu bisa diikuti oleh para pengembang lainnya," ujarnya.

Lalu, Ara mengingatkan kepada para pengusaha atau pengembang yang diberi amanah untuk membangun perumahan masyarakat agar bertanggung jawab dalam pelayanan dan fasilitas yang disediakan.

Menurutnya, Buana Kassiti Group, pengembang Buana Cicalengka Raya 2, bertanggung jawab dalam pengembangan hunian MBR. Sebab, tidak ada keluhan dari para penghuni rumah.

Di sisi lain, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap penyaluran KPR FLPP bisa terlaksana di awal Januari 2025. Ia mengatakan pihaknya juga mendorong agar bank penyalur KPR FLPP mempertimbangkan sejumlah skenario alternatif apabila PMK tersebut belum terbit di awal tahun depan.

"Menteri PKP menjanjikan akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan. Semoga mendapat respons terbaik," ucap Joko.

"Kami dorong perbankan untuk mengantisipasi jika PMK belum terbit di awal Januari 2025. Tapi itu domain perbankan, kita hanya bisa mendorong perbankan sebagai upaya mencari solusi terbaik agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan secara baik," sambungnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Berau Coal Energy melakukan groundbreaking 500 rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan, Fitrah Nur menjelaskan groundbreaking 500 unit rumah itu menjadi wujud nyata dari gotong royong merealisasikan program 3 juta rumah.

"Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga Pemkab tidak akan bisa melakukan program ini tanpa ikut serta dari swasta,” kata Fitrah dalam keterangan remi, Senin (30/12/2024).

Lebih lanjut, Fitra menyebut saat ini pihaknya tengah melakukan kajian ulang dan berencana untuk merevisi regulasi agar pemerintah daerah dapat lebih cepat memberikan izin dan berperan aktif dalam pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun, upaya revisi regulasi itu dilakukan guna memudahkan masyarakat memiliki hunian yang layak serta mengerek pasar properti nasional.

Adapun, Dewan Komisaris PT Berau Coal, Edy Santoso, menegaskan bahwa pos biaya pembangunan tersebut berasal dari dana CSR Berau COAL dan kolaborasi dengan Kementerian PKP sebanyak 500 unit yang tersebar di Dusun Birang (7 rumah), dusun Gurimbang (47 rumah) dan dusun Lati (11 rumah).

Sementara untuk sisa lokasinya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemda Berau. Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.

“Kami berkomitmen untuk memfokuskan pembangunan ini di Kabupaten Berau, karena Berau Coal berada di wilayah tersebut,” jelas Edy.

Untuk diketahui, aksi groundbreaking rumah oleh pengusaha ini melanjutkan aksi Menteri PKP yang sebelumnya menggandeng developer raksasa yakni Agung Sedayu Group menghadirkan rumah gratis sebanyak 250 unit di wilayah Tangerang.

Kala itu, groundbreaking rumah gratis di Tangerang dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Bos Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma atau Aguan pada (1/11/2024)

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun,” jelasnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Adapun nantinya, program 3 juta rumah bakal diwujudkan lewat skema gotong royong. Di mana, sebanyak 2 juta rumah yang dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir bakal dibangun oleh kontraktor UMKM yang ada di desa.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Bonny.

Dengan demikian, efek program 3 juta rumah nantinya diharapkan tak hanya mampu menghadirkan hunian layak bagi masyarakat saja, melainkan juga mampu menstimulus perbaikan ekonomi bagi rakyat sekitar.

Sebelumnya, itu menyukseskan implementasi program 3 juta rumah itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ara mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Jakarta, Investor.id – Program Tiga Juta Rumah diharapkan ikut menekan angka kemiskinan di Indonesia.

“Pengentasan kemiskinan melalui Program Tiga Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program Tiga Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” tutur Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, dalam siaran pers Forwapera dikutip Minggu (22/12/2024).

Rincian Program Tiga Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Lalu, sebanyak satu juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk dua juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Bonny.

Dia meyakini, Program Tiga Juta Rumah akan menggairahkan perekonomian daerah.

Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan dua juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” tutur Bonny.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Terkait pembiayaan perumahan, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar,” kata dia.

Menurut Junaidi, pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN.

Sementara itu, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mencatat, sebanyak 77% nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR FLPP. Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” kata Aviv Mustaghfirin, wakil ketua umum DPP Himperra.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif sumber pembiayaan perumahan untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar. Pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN,” kata Junaidi dalam keterangannya, di Tangerang, Banten, Sabtu.

Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin menambahkan sebanyak 77 persen nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” katanya.

Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan.

“Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumber dana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui program Tiga Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

“Pengentasan kemiskinan melalui program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Jakarta, Jumat (20/12).

Rincian program 3 Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata dia.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen. Maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny pula.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” katanya lagi.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apabila sebelumnya komposisi pendanaan 75:25, yakni dari APBN dan perbankan, maka di tahun depan skemanya diubah menjadi 50:50.

“Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Syafii Toha.

Imam menjelaskan, pada Senin (23/12), BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025.

“Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” kata Imam.

Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara Budi Permana mengatakan tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

“Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25,” katanya pula.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering.

“Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5 persen. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6 persen hingga maksimal tujuh persen,” ujarnya lagi.

Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif sumber pembiayaan perumahan untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar. Pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN,” kata Junaidi dalam keterangannya, di Tangerang, Banten, Sabtu.

Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin menambahkan sebanyak 77 persen nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” katanya.

Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan.

“Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumber dana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui program Tiga Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

“Pengentasan kemiskinan melalui program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Jakarta, Jumat (20/12).

Rincian program 3 Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata dia.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen. Maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny pula.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” katanya lagi.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apabila sebelumnya komposisi pendanaan 75:25, yakni dari APBN dan perbankan, maka di tahun depan skemanya diubah menjadi 50:50.

“Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Syafii Toha.

Imam menjelaskan, pada Senin (23/12), BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025.

“Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” kata Imam.

Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara Budi Permana mengatakan tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

“Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25,” katanya pula.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering.

“Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5 persen. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6 persen hingga maksimal tujuh persen,” ujarnya lagi.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menegaskan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan. Diharapkan program ini dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen pada 2025.

“Pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya dalam Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah', di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Rincian Program 3 Juta Rumah, ujar Bonny, sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya yakni 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata Bonny.

Dia menegaskan, Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Sebab, saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia.

Sehingga, dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” kata Bonny.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun sebanyak 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com - Salah satu upaya pengentasan kemiskinan era Presiden Prabowo Subianto ialah mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang, menyampaikan bahwa Prabowo menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu berupa subsidi ke sektor produktif.

"Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan," ujarnya saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema "Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah" di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Program 3 Juta Rumah dilaksanakan dengan sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir, serta sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

"Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan," tegasnya.

Program 3 Juta Rumah diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah.

Saat ini terdapat 75.000 desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

Dengan begitu, program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun.

"Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah," ungkapnya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

Jumlah itu turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

"Dengan program perumahan, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan," tukasnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Edward Abdurrahman, menambahkan bahwa program tersebut beranjak dari problem sosial, yakni kemiskinan.

"Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan," tandasnya.

Jakarta: Upaya pengentasan kemiskinan era Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial.

"Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan," kata dia saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema “Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.
Adapun rincian Program 3 Juta Rumah yakni sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” jelas Bonny.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ungkap dia.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” ujar Edward.

(KIE)

CIMAHI,iNews BandungRaya.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberi peluang bagi seluruh pekerja untuk memiliki hunian.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Ahmad Feisal Santoso mengatakan seluruh pekerja dapat mewujudkan mimpi memiliki hunian melalui manfaat layanan tambahan (MLT) program perumahan.

Adanya MLT tersebut yang merupakan program perumahan, bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian para pekerja dalam memiliki rumah.

“MLT program perumahan ini sebagai wujud nyata BP Jamsostek dalam menyukseskan program ‘sejuta rumah’ dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja serta menjaga pekerja/buruh untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja," ucap Feisal, Jumat (20/12/2024).

Feisal menjelaskan, kemudahan mendapatkan renovasi dan hunian itu adalah manfaat layanan tambahan dari program jaminan hari tua (JHT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT. 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga kerja (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan.

“Ada empat jenis manfaat layanan tambahan yang dapat diakses peserta BP Jamsostek, yakni kredit kepemilikan rumah (KPR), pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan fasiitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (FPPP/KK)," sebutnya.

Untuk diketahui, MLT merupakan fasilitas layanan tambahan yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta berupa bunga bank yang lebih ringan dibandingkan bunga komersil lain.

Semisal pada pinjaman KPR dengan maksimal harga rumah 500 juta, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan maksimal sebesar Rp200 juta.

“Dalam program miliki hunian BPJS Ketenagakerjaan ini bekerja sama dengan beberapa perbankan (Bank Tabungan Negara dan Bank BJB) dan developer untuk membantu pekerja dalam kepemilikan rumah. Yakni dengan harga sangat kompetitif, subsidi bunga, suku bunga lebih rendah dari suku bunga komersil, dan tenor pinjaman maksimum 30 tahun," ucap Feisal.

Dia mengungkapkan, untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek minimal satu tahun.

Serta mengikuti minimal tiga program antara lain JHT, Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan aktif membayar iuran.

“Masing-masing jenis produk MLT bertujuan untuk membantu pekerja penerima upah mendapatkan rumah dengan plafond yang berbeda-beda. Bagi peserta yang ingin memanfaatkan jenis layanan dari program JHT ini bisa mengakses melalui aplikasi JMO, datang ke kantor BP Jamsostek terdekat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana

Jakarta -

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto akan membuat Keputusan Presiden (Keppres) agar masyarakat yang tidak punya slip gaji dapat membeli rumah melalui skema cicilan atau kredit pemilikan rumah (KPR).

Menurut Bonny keinginan Prabowo itu juga salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di mana saat ini ada sekitar 24-25 juta orang miskin di Indonesia.

Bonny menuturkan, umumnya masyarakat yang belum punya slip gaji ini merupakan masyarakat desa yang bekerja sebagai petani, peternak, dan pekerja informal lainnya. Padahal, masyarakat ini memiliki kemampuan untuk membeli rumah namun terhambat persyaratan formal berupa slip gaji.

Bonny menuturkan, di perdesaan tidak ada investasi industri properti yang hadir karena tidak ada developer. Jika tidak ada developer, tidak ada perbankan.

"Kenapa tidak ada perbankan? Karena syarat formil untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah adalah slip gaji. Bahkan untuk slip gaji itu tidak mungkin di dapat di desa," tuturnya dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

"Lebih dari 80 persen masyarakat desa itu bercocok tanam, berwira usaha, berternak, dan sebagainya sehingga sebenarnya ada penghasilan mereka tetapi kita ini selalu terbentur dengan syarat formil," tambahnya.

Bonny melanjutkan, Prabowo ingin membuat Keputusan Presiden (Keppres) untuk membantu cicilan rumah warga yang tidak punya slip gaji.

"Beliau adalah presiden pertama yang bisa mem-bankable-kan 25 juta orang miskin dengan Keppres," katanya.

Ditemui selepas acara, Bonny mengatakan Keppres tersebut memang belum ada dan baru akan dibuat. Namun, ia tidak merinci kapan Keppres tersebut akan diteken.

"Belum, belum (Keppres belum ada) baru mau dibuat sama Perpres Kementerian (Perumahan) lagi dibuat," ujarnya kepada wartawan.

"(Rencana kapan Keppres keluar?) Kamu tanya sama Setneg, jangan sama saya," ujar Bonny.

(abr/das)

Jakarta -

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan asal usul Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, program tersebut dirancang untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor perumahan.

"Sebenarnya kita tidak pernah berbicara 3 juta (rumah), kita bicara total angka kemiskinan, kalau kita bicara tadi pengentasan kemiskinan. Nah, angka kemiskinan sendiri sangat bervariasi sehingga untuk memastikan berapa sih totalnya, asumsinya ada antara 24-25 juta orang. Makanya Pak Prabowo bilang, 'kita mulai dari 3 juta'. Itu ceritanya angka 3 juta," kata Bonny dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Program 3 Juta Rumah nantinya akan terbagi menjadi 2 juta rumah di desa dan 1 juta di perkotaan. Kenapa di desa? Bonny mengatakan bahwa angka kemiskinan di desa cukup tinggi sehingga tidak ada perputaran roda ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Di perdesaan juga tidak ada industri properti, padahal sektor properti merupakan salah satu hal penting karena dapat menggerakkan 185 subsektor lainnya.

Bonny menuturkan, di perdesaan tidak ada investasi industri properti yang hadir karena tidak ada koordinator karena tidak ada developer. Jika tidak ada developer, tidak ada perbankan.

"Kenapa tidak ada perbankan? Karena syarat formil untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah adalah slip gaji. Bahkan untuk slip gaji itu tidak mungkin di dapat di desa," tuturnya.

"Lebih dari 80 persen masyarakat desa itu bercocok tanam, berwira usaha, berternak, dan sebagainya sehingga sebenarnya ada penghasilan mereka tetapi kita ini selalu terbentur dengan syarat formil," tambahnya.

Bonny melanjutkan, Prabowo ingin membuat Keputusan Presiden (Keppres) untuk membantu cicilan rumah warga miskin.

"Beliau adalah presiden pertama yang bisa mem-bankable-kan 25 juta orang miskin dengan Keppres," tutupnya.

Sebelumnya Bonny sempat mengatakan, negara akan membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat miskin agar bisa punya rumah. Ia menyebut cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Adapun pembangunan 3 juta rumah akan berupa 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah susun di perkotaan. Bonny mengatakan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, negara cukup mengeluarkan Rp 21,6 triliun untuk cicilan KPR, maka bank penyalur seperti BTN dan BRI bisa memberikan memenuhi biaya Rp 300 triliun. Bonny menyebutkan harga rumah yang disasar adalah Rp 100 juta.

Rumah tapak dalam program 3 juta rumah akan berupa hunian tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi. Sebanyak 75 ribu desa masing-masing akan disalurkan 26 unit rumah yang dibangun oleh UMKM.

(abr/das)