JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Adisatrya Suryo Sulisto menuturkan, implementasi bata interlock presisi yang dikembangkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dapat mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasi atas langkah Semen Indonesia di tengah tantangan yang dihadapi industri semen.

Komisi VI DPR juga mendorong agar jangkauan ketersediaan bata interlock presisi dapat diperluas bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

“Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan. Persoalan kelebihan kapasitas produksi, persaingan harga yang semakin ketat, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, semakin menuntut pelaku industri semen untuk terus berinovasi,” kata Adisatrya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (27/2/2025).

Dia menyatakan, di tengah tantangan yang ada, program pembangunan 3 juta rumah menjadi peluang bagi industri semen di tengah biaya bahan baku yang meningkat dan anggaran infrastruktur yang terbatas.

"Kehadiran inovasi bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau Semen Indonesia, diharapkan menjadi solusi untuk mendukung program pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat yang ramah lingkungan," imbuh dia.

Adisatrya menerangkan, bata interlock presisi punya beberapa keunggulan antara lain telah teruji memadai untuk diaplikasikan di wilayah dengan tingkat gempa tinggi, dan waktu kontruksinya yang jauh lebih cepat dibandingkan rumah konvensional.

"Sehingga, diharapkan produk bata interlock presisi agar bisa cepat menjangkau pasar-pasar nasional," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dinilai tidak layak memimpin Kementerian PKP.

"Menteri yang sekarang tidak layak memimpin Kementerian PKP," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam diskusi media di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar, dinilai tidak memiliki cara pikir visioner sebagai menteri yang mengembangkan sektor perumahan.

Pada bulan keempat Ara menjabat sebagai menteri, bukannya regulasi kemudahan bagi pengembang perumahan yang dibuat, Ara malah melakukan kerja lapangan yang dinilai bukan tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri.

"Menteri ini sudah seperti layaknya kayak kami-kami. Eksekusi di lapangan diurusin, tentang hal-hal yang gunanya tidak penting juga diurusin," ujarnya.

Belum lagi, gebrakan Ara dinilai malah membuat kegaduhan ekosistem perumahan. Padahal, ungkap Junaidi, pengembang merupakan investor utama sektor perumahan Indonesia selama ini.

"Artinya, bagaimana membuat kami-kami ini diberikan regulasi yang baik, regulasi yang berpihak ke semua ekosistem, jauhkan dari kegaduhan, karena bagaimana pun kita melihat kondisi fiskal negeri ini sangat dibutuhkan kehadiran swasta," paparnya.

"Menteri itu, satu, juga membimbing para pengusaha, bukan pengusaha diadu domba sehingga situasinya tidak kondusif," katanya melanjutkan.

Di sisi lain, salah satu program kerja Ara adalah melakukan audit pengembang perumahan subsidi.

"KPR (Kredit Pemilikan Rumah) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk rumah subsidi ini APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat enggak boleh diaudit?," ucap Ara dalam rapat koordinasi dengan para pengembang di kantornya, Jakarta pada Jumat (21/02/2025).

Audit tersebut menyusul temuan Ara dan pejabat Kementerian PKP terkait banyak rumah subsidi yang dinilai tidak layak.

Ara menyerahkan wewenang audit pengembang perumahan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu urusan BPK karena yang mengaudit adalah BPK, bukan saya," ujar Ara, Sabtu (22/02/2025).

Ara juga berencana mengubah skema FLPP, dari awalnya 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Sementara Kementerian PKP memiliki target membangun dan merenovasi rumah sebanyak 3 juta unit per tahun. Rinciannya, 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

IDXChannel - Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman melakukan survei lapangan ke lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat.

Lokasi tersebut terdapat aset sitaan Bantuan Likuiditas Pembiayaan Perumahan (BLBI) yang akan dimanfaatkan untuk membangun hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP," kata Heri dalam keterangan resmi, Kamis (27/2/2025).

Heri menjelaskan, kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," kata Heri.

Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, terdapat tiga lokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 Hektare (Ha) dan 3,5 Ha status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 m. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," ucap Heri.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 Ha atas nama PT Faduma Jaya.

"Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," kata Heri.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 Ha, 3,9 Ha, 3,6 Ha, dan 4,9 Ha dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5 m-2m, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 m. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 m. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," tuturnya.

Heri mengatakan, selanjutnya dari tiga lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Gunung Sindur menjadi salah satu lokasi di pinggiran Jakarta yang banyak dipilih sebagai tempat tinggal. Akses transportasi yang memadai menjadi salah satu alasan masyarakat mengincar wilayah ini.

Gunung Sindur merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kota Tangerang Selatan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Gunung Sindur, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dengan harga mulai dari Rp300 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Gunung Sindur

Perumahan subsidi di Gunung Sindur. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bukit Dago

Perumahan ini berlokasi di Rawakalong, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Dituka Rahardja. Perumahan ini menawarkan rumah komersil 391 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp360 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Griya Ngronggot Asri

Perumahan ini berlokasi di Pengasinan, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat yang dibangun oleh Natura City Developments Tbk. Perumahan ini menyediakan tipe rumah komersil yang tersisa 27 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp484 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain rangka atap baja ringan penutup atap genteng flat, dinding bata merah finish plester aci dan dicat, lantai ruang utama keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Sanur Valley Serpong Tahap 3

Berlokasi di Pengasinan, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Alfa Bumindo Cemerlang dengan jumlah unit tersedia sebanyak 8 komersil.

Rumah dengan harga Rp355 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding bata ringan plester aci, lantai Ex KIA atau setara, dan pondasi batu kali.

4. Graha Sigma Residence

Berlokasi di Cidokom, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Sindur Sentosa Land dengan jumlah 70 unit komersil yang tersedia.

Rumah mulai dari Rp336 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding hebel. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Bukit Serpong Indah

Perumahan yang berlokasi di Cibinong, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Surya Rejeki Abadi. Perumahan ini menawarkan 19 rumah komersil.

Rumah mulai dari Rp342,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap rangka baja ringan, penutup genteng beton, dinding hebel, lantai keramik homogennous tile, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat bakal digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman telah melakukan survei lapangan ke lahan sitaan tersebut pada Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri PKP untuk melihat langsung lokasi tanah sitaan Kejaksaan yang potensial bisa digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP. Lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Februari 2025.

Heri menjelaskan, kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Sebagai Komitmen Jaksa Agung RI Bapak Burhanudin dan Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Bapak Maruarar Sirait untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," kata dia.

Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Irjen PKP menyebutkan terdapat tiga lokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan. Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 Ha dan 3,5 Ha status SHGB atas nama PT. Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 m. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT. Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," jelas Irjen Heri.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 Ha atas nama PT. Faduma Jaya. "Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," ungkap Irjen Heri.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 ha, 3,9 ha, 3,6 ha, dan 4,9 ha dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5 m – 2m, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 m. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 m. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," kata Irjen Heri.

Menurut dia, selanjutnya dari ke 3 lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek.

(KIE)

Jakarta: Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Bank Indonesia (BI) bakal menyediakan dana insentif likuiditas Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program pembangunan 3 juta rumah.

"Bank Indonesia saya dengar, saya kira dari kawan-kawan kementerian sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," kata Hashim dalam Indonesia Economic Outlook 2025 dikutip dari Antara, Kamis, 27 Februari 2025.

Selain itu, ia mengatakan pendanaan program ini berasal dari dalam negeri.

Hashim meyakini bahwa Indonesia memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun.

Selain pendanaan dari dalam negeri, Hashim juga menilai sejumlah investor asing dari berbagai negara menunjukkan minat untuk berkontribusi dalam pembiayaan program perumahan ini.

Beberapa negara yang telah menyatakan kesediaannya antara lain India, Singapura, dan Turki.

"Investor banyak, India bersedia, Singapura bersedia, Turki, saya sudah baru dapet proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, the supply is there," jelas dia.

BI sebelumnya telah meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) bagi perbankan secara bertahap, dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain itu, BI juga bakal mendukung pendanaan melalui pembelian SBN perumahan di pasar sekunder, yang mana dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk membiayai sektor ini.

(KIE)

JOMBANG, iNEWSSURABAYA.ID - Pengembang perumahan PT Sinar Surya Permata menunjukkan itikad baik dengan memberikan kompensasi sebesar Rp200 juta kepada warga RW 4, Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Kompensasi tersebut diberikan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak pembangunan perumahan di wilayah tersebut.

Penyerahan uang kompensasi dilakukan dalam pertemuan resmi di halaman Masjid Dusun Tunggul pada Rabu (26/2/2025) malam. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Tunggorono Didik Dwi Mulyawan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta puluhan warga setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Komisaris PT Sinar Surya Permata, Sukiyat, menyampaikan harapannya agar warga menerima kompensasi dengan baik dan mendoakan kelancaran pembangunan perumahan.

"Saya berharap uang ini diterima. Saya juga memberi dengan ikhlas. Mohon doanya semoga usaha saya di sini lancar," ujar Sukiyat yang diamini oleh warga.

Sebelumnya, proyek pembangunan perumahan ini sempat mendapatkan protes dari warga sekitar. Mereka merasa terganggu oleh aktivitas konstruksi dan mengklaim bahwa tanah gogol milik warga digunakan tanpa persetujuan. Setelah serangkaian pertemuan dan negosiasi, pengembang sepakat meningkatkan kompensasi dari Rp150 juta menjadi Rp200 juta.

Kusnan, salah satu warga setempat, mengungkapkan bahwa uang kompensasi tersebut dibagikan langsung kepada warga melalui perwakilan RT 1, 2, dan 3 di RW 4. Sebanyak 146 kepala keluarga serta 29 pemilik tanah gogol menerima bagian dari kompensasi tersebut.

"Warga sudah menyepakati dan menerima kompensasi ini. Setelah ini, tidak ada lagi permasalahan," kata Kusnan.

Ia juga berharap pengembang dapat menjalankan usahanya dengan lancar dan sukses. Menurutnya, konflik yang sempat terjadi lebih disebabkan oleh miskomunikasi yang kini telah diselesaikan dengan baik.

Kepala Desa Tunggorono, Didik Dwi Mulyawan, mengapresiasi langkah pengembang dalam memberikan kompensasi kepada warganya. Ia juga menyoroti kontribusi positif PT Sinar Surya Permata yang tidak hanya memberikan kompensasi, tetapi juga memperbaiki infrastruktur desa.

"Kami ucapkan terima kasih atas kompensasi ini. Selain memberikan kompensasi kepada warga, pengembang juga membantu memperbaiki jalan desa kami. Sekali lagi, terima kasih," ujarnya.

Dengan adanya kesepakatan ini, pembangunan perumahan yang telah dimulai sejak Desember 2024 dapat berlanjut tanpa hambatan. Warga pun kini mendukung kelanjutan proyek yang diperkirakan akan membangun sekitar 300 unit rumah pada tahap pertama.

Pemberian kompensasi sebesar Rp200 juta oleh PT Sinar Surya Permata menjadi solusi atas protes warga terkait pembangunan perumahan di Dusun Tunggul. Langkah ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan antara pengembang dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang lebih baik, proyek perumahan ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi warga sekitar.

 

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA, investor.id - PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) masih mengkaji tambahan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia untuk mendukung program 3 juta rumah. Meski demikian, BCA menegaskan tetap berkomitmen menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat, terlepas dari adanya insentif tersebut.

EVP Consumer Loan BCA, Welly Yandoko, mengatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap pengkajian terhadap kebijakan tersebut. “Kami belum bisa sampaikan secara detail karena masih dalam proses pengkajian. Namun, apa pun itu, komitmen kami dalam menyalurkan KPR saat ini tidak bergantung pada adanya insentif atau tidak,” ujarnya dalam acara BCA Expoversary 2025, belum lama ini.

Welly menambahkan bahwa KPR menjadi salah satu sektor pembiayaan utama yang menopang pertumbuhan kredit konsumer BCA, seiring dengan kredit kendaraan bermotor (KKB).

Terkait program 3 juta rumah, ia menilai bahwa visi pemerintah ini membutuhkan dukungan penuh dari industri perbankan melalui fungsi intermediasi. Oleh karena itu, ia berharap kondisi ekonomi nasional serta persaingan likuiditas antarbank dapat semakin membaik, sehingga perbankan bisa lebih optimal dalam menyukseskan program perumahan tersebut.

“Semoga ekonomi baik, tingkat likuiditas baik, sehingga kucuran KPR bank berjalan baik. Agar program 3 juta rumah bisa terbantukan,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur BCA Haryanto Tiara Budiman menargetkan pertumbuhan kredit konsumer hingga mencapai 8% pada 2025. Direktur BCA, Haryanto Tiara Budiman, mengatakan kredit konsumer tersebut mencakup Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Sepeda Motor (KSM), dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Menurut Haryanto, demi mencapai target pertumbuhan kredit, BCA telah menyiapkan berbagai strategi, salah satunya melalui gelaran BCA Expoversary 2025. “Kami sudah mencanangkan pertumbuhan kredit tahun ini itu di kisaran ada 6-8%,” ujarnya.

Adapun pada BCA Expoversary 2024 lalu, pembayaran cicilan (run off) untuk segmen KPR mencapai Rp 31,2 triliun. Haryanto menilai angka tersebut cukup besar dan berpotensi meningkat pada tahun ini.

Sepanjang BCA Expoversary 2025, BCA memberikan penawaran spesial suku bunga KPR BCA 2,68% eff.p.a fix 3 tahun dengan penempatan sejumlah dana, biaya provisi 0,68% dan diskon biaya administrasi 50%, bunga 2,88 flat p.a. tenor 2 dan 3 tahun, serta program DP 0% untuk KKB BCA, dan program DP 0% untuk KSM BCA. BCA Raup Laba Rp 4,73 Triliun, Naik 5,8% YoY pada Januari 2025

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat akan disiapkan untuk membangun hunian rakyat.

Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman bahkan telah melakukan survei lapangan ke lahan sitaan tersebut pada Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk melihat langsung lokasi tanah sitaan Kejaksaan yang potensial bisa digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP,” jelasnya.

Dikatakan, lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022.

Kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

Sebagai Komitmen Jaksa Agung RI dan Menteri PKP untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum).

Penyerahan dilakukan melalui Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat.

“Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, terdapat tiga lokasi yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan,” paparnya.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 hektar dan 3,5 hektar, dengan status SHGB atas nama PT. Harvest Time.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 hektar atas nama PT. Faduma Jaya.

Lokasi ketiga yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 hektar, 3,9 hektar, 3,6 hektar, dan 4,9 hektar dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

“Dari ke 3 lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek,” tukasnya.

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Bank Indonesia (BI) bakal menyediakan dana insentif likuiditas Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program pembangunan 3 juta rumah.

"Bank Indonesia saya dengar, saya kira dari kawan-kawan kementerian sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," kata Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu.

Selain itu, ia mengatakan pendanaan program ini berasal dari dalam negeri.

Hashim meyakini bahwa Indonesia memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun.

Selain pendanaan dari dalam negeri, Hashim juga menilai sejumlah investor asing dari berbagai negara menunjukkan minat untuk berkontribusi dalam pembiayaan program perumahan ini.

Beberapa negara yang telah menyatakan kesediaannya antara lain India, Singapura, dan Turki.

"Investor banyak, India bersedia, Singapura bersedia, Turki, saya sudah baru dapet proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, the supply is there," tuturnya.

BI sebelumnya telah meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) bagi perbankan secara bertahap, dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain itu, BI juga bakal mendukung pendanaan melalui pembelian SBN perumahan di pasar sekunder, yang mana dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk membiayai sektor ini.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Uni Emirat Arab (UEA) berkomitmen untuk berinvestasi dalam 1 juta rumah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mubadala.

“Dan pemerintah Abu Dhabi melalui BUMN-nya namanya Mubadala akan 1 juta. Akan investasi 1 juta apartemen,” tegas Hashim, saat acara di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain UEA, Qatar diketahui akan membawa modal 18 juta dollar AS sampai dengan 20 juta dollar AS atau setara Rp 294 triliun hingga Rp 327 triliun dalam membangun 1 juta rumah pada April mendatang.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah lebaran saya denger. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

”Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” lanjutnya lagi.

Selanjutnya, Pemerintah Qatar pun akan membangun 3 juta rumah hingga 5 juta rumah lagi untuk dibangun di perdesaan.

Menurut Hashim, ini merupakan bentuk dari Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing dalam sektor perumahan.

“Ini adalah penanaman modal asing ke dalam sektor properti dan perumahan kita,” lanjut Hashim.

Program 3 Juta Rumah diketahui bakal berlanjut apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

Manado (ANTARA) - PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mendukung program tiga juta rumah di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), sehingga rakyat menengah dan kurang mampu mendapatkan tempat tinggal yang layak.

"Program pembangunan 3 Juta Rumah merupakan bagian dari 17 Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat desa dan kelompok yang membutuhkan," kata Area Head 2 BNI Kantor Wilayah 11 Suluttenggomalut Lucky Lahope, di Manado, Selasa.

Dia mengatakan program ini didukung oleh Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri, yang ditetapkan pada 25 November 2024.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap program ini, katanya, BNI menyediakan solusi perbankan inklusif untuk masyarakat, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skema ini, katanya, yang menawarkan berbagai kemudahan seperti harga maksimal Rp173 juta untuk area Sulawesi, DP minimum 1 persen dari harga rumah.

Kemudian, katanya, maksimum penghasilan masyarakat yang dapat menerima program ini yakni sebesar Rp7 juta untuk pekerja lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Suku bunga tetap 5 persen per tahun, termasuk asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit, serta tenor kredit hingga 20 tahun.

Selain itu, BNI juga menyediakan Kredit Pembiayaan Developer untuk mendukung pembangunan rumah FLPP, pengadaan lahan, dan fasilitas umum.

Berbagai skema pembiayaan ditawarkan dengan suku bunga kompetitif.