Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengoptimalkan aset negara, seperti tanah sitaan kasus korupsi, untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah," kata Maruarar saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

Menurut Maruarar, lahan-lahan tersebut akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah, sehingga dapat digunakan untuk program percepatan pembangunan 3.000.000 rumah MBR.

Menteri PKP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Menteri ATR, agar masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan tersebut.

"Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat," kata Maruarar.

Pemerintah pun sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta.

Skema pembiayaan itu ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso, hingga penjual sayur yang tidak memiliki gaji tetap, namun memiliki usaha dan penghasilan.

"Kita membuat skema, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," kata Maruarar.

Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengoptimalkan aset negara, seperti tanah sitaan kasus korupsi, untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah," kata Maruarar saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

Menurut Maruarar, lahan-lahan tersebut akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah, sehingga dapat digunakan untuk program percepatan pembangunan 3.000.000 rumah MBR.

Menteri PKP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Menteri ATR, agar masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan tersebut.

"Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat," kata Maruarar.

Pemerintah pun sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta.

Skema pembiayaan itu ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso, hingga penjual sayur yang tidak memiliki gaji tetap, namun memiliki usaha dan penghasilan.

"Kita membuat skema, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," kata Maruarar.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ingin menggunakan lahan sitaan dari berbagai kasus hukum untuk membangun perumahan rakyat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan hari ini, Maruarar mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar lahan sitaan Kejaksaan Agung digunakan untuk membangun perumahan rakyat.

"Arahannya sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya," jelas Maruarar usai rapat terbatas, Selasa (7/1/2025).

Dia menjelaskan, lahan tersebut akan diinventarisir terlebih dahulu dan dikuasai negara lewat pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kemudian dipindahkan ke Bank Tanah.

Dari situ pihaknya baru bisa menggunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan rakyat. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk membentuk kepastian hukum yang melandasi proses tersebut.

"Lahan-lahan itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah. Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tegas Maruarar.

Yang jelas, Maruarar bilang, Prabowo mengarahkan agar tanah-tanah tadi bisa tetap dimiliki negara, namun peruntukannya bisa untuk rumah MBR.

"Beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap berada di lingkungan negara, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat. Kami akan menindaklanjuti dengan Menteri ATR," beber Maruarar.

Rumah rakyat yang dibangun akan digunakan untuk MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan. Pihaknya juga akan menyiapkan skema khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan tak tetap.

"Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah dan juga untuk masyarakat yang tak bergaji tapi punya penghasilan," pungkas Maruarar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah menyiapkan kado di awal tahun perumahan rakyat. Beberapa pajak akan dibuat menjadi 0%.

Salah satunya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang bakal dihapus. BPHTB sendiri dibayarkan sebesar 5% dari nilai obyek pajak.

Dia bilang sudah ada surat keputusan bersama (SKB) antara 3 Menteri yang dibuat untuk melandasi kebijakan tersebut. Tepatnya antara dirinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan juga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

"Kita sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU dan kami (Menteri PKP), itu bagaimana BPHTB itu bisa 0%, yang harusnya bayar 5% dan itu sangat membantu rakyat," terang Pria yang biasa disapa Ara itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan insentif untuk pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah sampai maksimal harga Rp 2 miliar. PPN akan diterapkan menjadi 0%.

Kemudian ada juga insentif untuk pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). "PBG untuk bangunan gedung, ya itu juga 0%," jelas Ara.

Khusus untuk PBG, pengurusannya juga akan dipercepat menjadi hanya 10 hari dari awalnya 45 hari. Bahkan, khusus untuk Kota Tangerang pengurusan bisa dilakukan hanya 4 jam.

"Dulu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," tutur Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan Kabinet Merah Putih (KMP) yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan empat kebijakan di bidang perumahan dalam waktu singkat kurang dari 100 hari kerja setelah kabinet bekerja.

"Ada beberapa kebijakan di Pemerintahan Presiden Prabowo yang prorakyat, yang sudah kami lakukan berkat dukungan, kerja sama dari Kabinet Merah Putih secara tim. Karena kami diminta kerja sama dengan tim. Ada Bappenas, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri ATR, dan sebagainya semua mendukung," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Maruarar menyebutkan kebijakan pertama yang telah ditetapkan ialah terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi 0 persen dari sebelumnya harus dibayarkan masyarakat senilai 5 persen.

Kebijakan itu ditetapkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tidak hanya itu, SKB tersebut juga mengatur terkait penghapusan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang juga dikenal masyarakat sebagai pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Maruarar menyebutkan dalam waktu kurang dari 100 hari, KMP juga telah membuat kebijakan lain yaitu untuk percepatan pengurusan PBG.

"Kemudian kami juga sesuai arahan Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat. Yaitu dulu itu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," katanya pula.

Terkait percepatan waktu untuk mengurus PBG, Maruarar menambahkan bahwa kini sudah ada kota yang bahkan bisa mempercepatnya menjadi lebih cepat lagi dalam kurun waktu empat jam.

Capaian ini, menurut Maruarar, turut masuk dalam kebijakan yang berhasil dicetak di bidang perumahan dalam waktu singkat sejak KMP dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bapak Kepala Bappenas, itu (PBG) sudah bisa diurus menjadi empat jam, Tapi ini baru terjadi di satu kota, Kota Tangerang dan berharap nanti yang lain mengikuti," kata Maruarar.

Kebijakan terakhir yang sudah dicapai oleh KMP dalam bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan kebijakan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

PPN DTP untuk rumah di bawah Rp2 miliar masih akan berjalan selama enam bulan ke depan, dan menurut Maruarar hal itu akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ada beberapa kebijakan di Pemerintahan Presiden Prabowo yang prorakyat, yang sudah kami lakukan berkat dukungan, kerja sama dari Kabinet Merah Putih secara tim.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan Kabinet Merah Putih (KMP) yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan empat kebijakan di bidang perumahan dalam waktu singkat kurang dari 100 hari kerja setelah kabinet bekerja.

"Ada beberapa kebijakan di Pemerintahan Presiden Prabowo yang prorakyat, yang sudah kami lakukan berkat dukungan, kerja sama dari Kabinet Merah Putih secara tim. Karena kami diminta kerja sama dengan tim. Ada Bappenas, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri ATR, dan sebagainya semua mendukung," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Maruarar menyebutkan kebijakan pertama yang telah ditetapkan ialah terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi 0 persen dari sebelumnya harus dibayarkan masyarakat senilai 5 persen.

Kebijakan itu ditetapkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tidak hanya itu, SKB tersebut juga mengatur terkait penghapusan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang juga dikenal masyarakat sebagai pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Maruarar menyebutkan dalam waktu kurang dari 100 hari, KMP juga telah membuat kebijakan lain yaitu untuk percepatan pengurusan PBG.

"Kemudian kami juga sesuai arahan Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat. Yaitu dulu itu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," katanya pula.

Terkait percepatan waktu untuk mengurus PBG, Maruarar menambahkan bahwa kini sudah ada kota yang bahkan bisa mempercepatnya menjadi lebih cepat lagi dalam kurun waktu empat jam.

Capaian ini, menurut Maruarar, turut masuk dalam kebijakan yang berhasil dicetak di bidang perumahan dalam waktu singkat sejak KMP dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bapak Kepala Bappenas, itu (PBG) sudah bisa diurus menjadi empat jam, Tapi ini baru terjadi di satu kota, Kota Tangerang dan berharap nanti yang lain mengikuti," kata Maruarar.

Kebijakan terakhir yang sudah dicapai oleh KMP dalam bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan kebijakan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

PPN DTP untuk rumah di bawah Rp2 miliar masih akan berjalan selama enam bulan ke depan, dan menurut Maruarar hal itu akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sempat berbagi pengalaman kepada perwira tinggi dan menengah TNI tentang pengalamannya sebagai anggota Kabinet Merah Putih (KMP) dalam merealisasi program prioritas di bidang perumahan.

Maruarar mengatakan mengikuti arahan kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia berupaya optimal mewujudkan konsep perumahan yang berkeadilan, namun tetap memaksimalkan anggaran yang ada meski jumlahnya terbatas.

"Tentu kita harus melakukan langkah-langkah yang selalu Pak Prabowo sampaikan, kita mesti punya target dan kita harus kerjakan terobosan-terobosan. Kita lakukan efisiensi, antikorupsi, penghematan," kata Maruarar kepada wartawan ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Adapun Maruarar membagikan pengalamannya tersebut di dalam acara Gala Dinner Senior Management Course Universitas Pertahanan pada Senin (6/1) yang juga dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Di dalam acara itu, Maruarar juga berpesan bahwa dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkeadilan, dirinya bersama anggota Kabinet Merah Putih selalu solid menjalankan kolaborasi.

Ia menceritakan sebagai kementerian baru, Kementerian PKP di 2025 mengalami penurunan anggaran dari yang sebelumnya pada 2024 mendapatkan Rp14 triliun menjadi Rp5 triliun di tahun ini.

Meski demikian, karena menerapkan prinsip kerja kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, anggaran yang terbatas tersebut ternyata tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan program prioritas pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar membagikan salah satu contoh bukti kebijakan yang diambil lewat kolaborasi di bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah dengan harga hingga Rp2 miliar.

Kewenangan terkait PPN DTP bidang perumahan tersebut, menurut Maruarar, tidak berada di bawah kementeriannya dan justru berada langsung di Kementerian Keuangan.

Contoh lain kolaborasi berhasil lainnya dapat dilihat dari dukungan percepatan pembangunan 3.000.000 perumahan yang dilakukan Kementerian PKP bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menghapuskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya PBG lewat dirilisnya SKB.

"Artinya disini kelihatan sekali solid antara kementerian dengan arahan Pak Prabowo. Tidak ada ego-ego sektoral. Itu bisa bekerjasama. Dengan bantuan Menteri PU, Mendagri bisa. Dengan Menteri Keuangan bisa," kata Maruarar.

Materi-materi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bersama oleh para perwira TNI tersebut terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah yang ingin membentuk 100 batalyon infanteri teritorial untuk pembangunan pada 2025.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (25/11/2024) menyebutkan pembentukan batalyon tersebut dilakukan untuk mempersiapkan soft power dan bukan hanya hard power.

Dia mengatakan batalyon teritorial pembangunan itu memiliki unsur-unsur kompi peternakan, kompi perikanan, kompi pertanian, dan kompi kesehatan. Menurut dia, kompi itu akan membantu kesejahteraan masyarakat di kabupaten-kabupaten di Indonesia.

Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) transparan mengenai kinerjanya kepada masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan iuran untuk Tapera.

BP Tapera harus membangun kepercayaan publik, karena Maruarar menilai bahwa apabila iuran Tapera diwajibkan bagi semua masyarakat sejalan dengan regulasi yang nantinya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

"Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Pada dasarnya, Menteri PKP menyampaikan bahwa Tapera sebagai tabungan itu seharusnya bersifat sukarela dan bukan menjadi kewajiban.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan BP Tapera untuk memastikan keberlanjutan program terkait, dan apabila nantinya program tersebut harus berjalan maka pengelola harus bisa memastikan bahwa iuran tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dipercaya pengelolaannya.

Selama dua bulan terakhir, pria yang akrab disapa Ara itu mengaku terus mengecek perkembangan realisasi untuk program Tapera yang sebelumnya sudah dijalankan sebagai bagian melihat efektivitas dari BP Tapera.

"Boleh dicek kalau tidak salah, sampai hari ini mungkin 30.000-35.000 (rumah) sudah disalurkan melalui Tapera. Artinya manfaatnya sudah dilihat," kata dia lagi.

Meski begitu tetap saja, untuk pelaksanaan Tapera, Ara menilai pemerintah masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini tengah memproses pengujian aturan tersebut sejak semester II-2024.

"Kita tahu sekarang sedang berproses di MK dan kita menghormati keputusan hukum. Tapi saya ingin sesuai arahan Presiden bahwa lembaga-lembaga negara itu harus transparan, legal, dan bermanfaat. Nah itu kita dorong," kata Menteri PKP menutup pernyataannya.

Program Tapera sejak 2024 menjadi buah bibir sejak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Hal itu dikarenakan kepesertaan Tapera yang sebelumnya hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.

Beban iuran 3 persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan. Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh BP Tapera.

Program ini mendapat penolakan dari sejumlah pekerja, karena tidak semua orang dapat menerima manfaat pembiayaan perumahan. Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau memiliki gaji maksimal Rp8 juta per bulan, serta belum punya rumah.

Dalam PP 21/2024, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program tabungan perumahan rakyat kepada BP Tapera paling lambat 2027.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tengah berkoordinasi menggaet Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlibat dalam perancangan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di dekat jalur kereta api.

Ia mengatakan bahwa pembangunan rumah untuk MBR di jalur kereta api dinilai tepat untuk mempermudah masyarakat melakukan mobilisasi dengan jarak yang dekat namun tetap ramah di kantong.

"Kami juga tadi berbicara dengan Bapak Menteri Bappenas, bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah," kata Maruarar di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurutnya koordinasi dengan Bappenas dalam pembangunan perumahan bagi MBR di dekat jalur transportasi umum tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan jalur-jalur komoditas lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah perumahan misalnya seperti jalur gas dan jalur listrik.

Maruarar memastikan bahwa nantinya pembangunan perumahan itu akan memperhatikan dan memaksimalkan lahan-lahan yang memang belum tergarap sehingga terjadi pemanfaatan yang tepat.

"Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras bagaimana jalur listrik, jalur gas, jalur kereta api, semuanya bisa sinergi sebagai satu tim," ujarnya.

Untuk mendukung program ini bisa terealisasi, Menteri PKP juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar pembangunan perumahan MBR di dekat jalur transportasi umum ini bisa masuk sebagai salah satu bagian Program Strategis Nasional (PSN).

Usulan itu disampaikannya lewat rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (7/1) sore bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kami sudah mengusulkan, tadi rapat juga PSN program. Artinya ini ada di 30 sampai 50 titik. Khusus buat masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, khusus buat masyarakat. Supaya izin-izinnya dipercepat, supaya terjadi pemerataan, supaya terjadi pemanfaatan lahan-lahan yang ada. Jadi, doain ya," kata Marurar.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, sudah membangun 40.000 rumah murah sejak Oktober 2024.

Capaian pembangunan rumah ini disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Diketahui, Prabowo memiliki target pembangunan 3 juta rumah murah untuk masyarakat.

"Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun sejak 20 Oktober ya. Dan itu juga akan terus bertambah," kata Maruarar usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Selasa.

Ia menyampaikan, Prabowo juga memberikan arahan dalam pertemuan itu. Salah satu arahannya adalah memanfaatkan lahan-lahan yang disita negara untuk dibangun rumah murah, dengan cara yang legal.

Adapun lahan-lahan yang disita negara tersebut, termasuk lahan yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dari hasil tindak pidana, lahan tindak pidana korupsi, hingga lahan yang disita dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," ucap Maruarar.

Pria yang karib disapa Ara ini menuturkan, rumah itu ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), yaitu sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Pihaknya pun akan memberikan bantuan pembiayaan rumah kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan, seperti penjual bakso, penjual sayur, dan sebagainya.

"Kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," jelas Maruarar.

Menurut dia, permasalahan ini menjadi salah satu perhatian Prabowo. Kepala Negara meminta bahwa keadilan harus dijalankan, bukan hanya kepada masyarakat yang berpenghasilan bulanan semata.

"Artinya, keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," jelas Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait kembali menegaskan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus sukarela. Kebijakan Tapera akan membuat gaji pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%.

Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela. Bahkan, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan hal ini dan juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera menjadi iuran sukarela.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Lalu, apakah pemerintah akan mengubah aturan tersebut? Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera. Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung. Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

Simak juga Video: Penyesalan Menteri Basuki soal Tapera

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu memastikan dirinya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih rinci Ara menjelaskan, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut diproyeksi optimal menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsurannya dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," tegas Ateh.

Ateh menyatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mengkaji lanjutan persiapan perubahan proporsi tersebut.