Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) masih mendengarkan ide baru untuk dimasukkan dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, terburu-buru memutuskan peta jalan tersebut, maka akan melewatkan terobosan yang menguntungkan masyarakat.

"Ya, nanti pada waktunya saya jelaskan. Tadi kan kita lagi bicarakan setiap ketemu orang ada ide baru. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, ide barunya terakomodir nggak?" ujar Ara di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara mengatakan ada banyak hal baik yang menguntungkan rakyat kalau berjuang dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbankan, pengembang, dan Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menyebutkan beberapa ide yang diterimanya untuk meningkatkan permintaan dan persediaan rumah subsidi. Salah satunya dari pengembang, ia mendapat ide mensosialisasikan rumah subsidi kepada masyarakat luas.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa brand ambassador dan mengumpulkan data masyarakat yang masih mengontrak. Lalu, persediaan rumah dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kepada pengembang.

"Kalau kita buru-buru pastikan begitu, kita bisa kehilangan ide. Ada hal-hal baik, hal-hal yang lebih tadi menikmatinya bisa banyak lebih banyak. Makanya sebagai Menteri, menurut saya kita mesti banyak mendengar," ucapnya.

Sebelumnya, Ara sempat mengungkapkan progres pembuatan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Peta jalan tersebut diharapkan dapat selesai pada awal Desember 2024.

"Peta jalan yang saya katakan tadi kita usahakan. Saya usahakan awal Desember ya," kata Ara kepada awak media seusai menghadiri acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) lalu.

Ara mengatakan masih ingin bertemu dengan berbagai pihak untuk mendapat hasil rancangan yang objektif. Ia sudah bertemu dengan pengembang properti, seperti Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Kita dengerin semua kok. Jadi kita dengerin semuanya ya. Kita kemarin rapat cukup lama kok. Jadi supaya objektif dengerin semua," ucapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau kesiapan rumah subsidi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan. Ia mengungkapkan ada 42 ribu unit rumah siap huni dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Saya kan dapat surat dari Dirut BTN, dari REI, dari Himppera, dari Apersi bahwa dikatakan misalnya di tempatnya Pak Endang dari Himperra mengatakan sudah ada sekitar 42 ribu yang ready stock untuk FLPP dengan harapan programnya bisa segera dijalankan," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara pun memastikan langsung kesiapan rumah subsidi dengan mengunjungi beberapa perumahan. Ia mengunjungi tiga perumahan di Bogor, yakni Graha Arraya Dramaga, Perumahan Ambar Telaga Residence, dan Perumahan Pesona Kahuripan 10.

Selanjutnya, ia akan melaporkan kepada Menteri Keuangan, tembusan ke Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan, Dirjen Perbendaharaan akan hasil temuanya.

Di sisi lain, Ara mengungkapkan kuota FLPP untuk 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kalau itu kan udah APBN itu kurang lebih sekitar segitu lah 8 sampai 9 persen dari jumlah target 3 juta. Justru kita kan selalu saya katakan ada tiga peran. Operator itu ya anggarannya udah jelas kan segitu," ucapnya.

Ia juga mengaku senang dengan ada ekosistem yang bagus dari Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), PT Bank Tabungan Negara (BTN), asosiasi pengembang, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Selama dua bulan terakhir, pihaknya telah membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Beberapa pungutan pajak sudah dihilangkan untuk pembelian dan pembangunan rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menghapus retribusi PBG dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk rumah MBR. Proses pengurusan PBG pun dipercepat dari maksimal 45 hari diubah menjadi 10 hari saja.

Kemudian, ada insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah yang harganya di bawah Rp 2 miliar.

"Jadi urusan rakyat ayo dipercepat dan dipermurah. Bahkan kalau bisa di-nol-in seperti tadi kita nolkan, sesuai arahan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

IDX Channel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menegaskan, bahwa meningkatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP di 2025, merupakan pendorong awal dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Menteri PKP optimistis, dengan hadirnya kuota FLPP sebanyak 220.000 unit rumah di awal 2025 akan memberikan dampak yang baik dalam mengejar target 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto akan mengucurkan dana sebesar Rp 70 triliun untuk pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, saat menghadiri acara di Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).

"Pemerintah Prabowo keluarkan dana desa untuk infrastruktur Rp 70 triliun," ujar Fahri.

Selain dana untuk infrastruktur desa, Prabowo juga menganggarkan Rp 70 triliun untuk program makan siang bergizi. Langkah ini, kata Fahri, bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan gizi masyarakat.

"Dana makan bergizi juga akan dikeluarkan Rp 70 triliun. Urusan sandang kita selesai. Urusan pangan kita akan perkuat di makanan bergizi. Itu sudah dianggarkan," jelasnya.

Fahri menekankan bahwa program swasembada papan akan dimulai dari desa. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan rumah layak huni dan sanitasi dasar untuk masyarakat.

"Saya mendapatkan laporan, banyak orang rumahnya tidak ada sanitasi. Bagaimana mau sehat? Bagiamana masyarakat sehat? Membuang sampah manusia di tempat yang akhirnya menganggu kepentingan umum. Ini akan kita perbaiki," tegasnya.

Pemerintahan Prabowo, lanjut Fahri, baru berjalan selama dua bulan tujuh hari. Ia memastikan seluruh anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan masyarakat akan mengikuti ide-ide dari pemerintah daerah dan para kontraktor.

"Kalau jago punya ide gagasan yang baik, sampaikan ke kami. Ini uangnya ada, nggak usah khawatir. Kalau ide nggak ada, akhirnya bisnis biasanya ya bikin rumah di atas sawah. Ide harus mulai, kita ditinggalkan dari negara lain," ujarnya.

Fahri juga menyoroti pentingnya menjaga lahan pertanian. Menurutnya, mengalihfungsikan sawah menjadi perumahan dapat mengancam masa depan bangsa. Ia bahkan mengingatkan bahwa larangan makan nasi bisa memicu konflik serius.

"Perlu cari cara lain. Bikin rumah di gunung yang bagus," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa ada negara asing yang siap membantu Indonesia membangun tujuh juta rumah. Negara tersebut bahkan menyarankan agar standar rumah di Indonesia, yang biasanya bertipe 30 atau 36, diubah menjadi tipe 40 atau 50.

"Dia mau bantu, tapi ada ide nggak? Bikin inovasi yang hebat. Apalagi Mataram. Kalau nggak ada ide besar, orang nggak mau balik ke Mataram lagi. Lombok Barat sebagai penyangga Mataram harus punya ide yang maju. Ide adalah bisnis," ujar Fahri.

Eks politikus PKS ini juga meminta asosiasi pengembang perumahan di Lombok Barat dan Kota Mataram untuk berkolaborasi dengan lembaga riset dalam menata kawasan kumuh.

"Tolong riset, bikin inovasi. Tidak ada artinya Anda jadi pengembang kelas premium atau kelas naga. Itu tidak ada artinya. Harus ada ide. Untuk pemenuhan rumah masa depan bangsa Indonesia lebih rapi, tertata, lebih sehat, dan lebih manusiawi," tegasnya.

Fahri juga menantang para pengembang untuk menciptakan solusi kreatif. "Kalau nggak ada ide yang baik, ngapain saya layani yang begini-begini saja? Ngapain? Saya tantang ini pengembang buat ide yang baik. Duitnya ada," tandasnya.

Video: Badan Gizi Buka Suara soal Peserta Makan Bergizi Gratis Diminta Bayar

Video: Badan Gizi Buka Suara soal Peserta Makan Bergizi Gratis Diminta Bayar

Pemerintah berupaya memperluas penyerapan masyarakat yang bisa mendapatkan Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan pihaknya memudahkan pekerja informal untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia mengatakan PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) sudah pernah memberikan KPR subsidi pada acara akad kredit massal di Serang pada Sabtu (9/12) lalu. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pekerja tanpa slip gaji dapat membeli rumah.

"BTN waktu di Serang dua minggu lalu tidak punya slip gaji tuh Pak Nixon bisa kasih tukang bakso ya Pak Nixon, tukang sayur bisa dapat. Itu kan terobosan, dia nggak punya gaji tuh," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ia menyebutkan masyarakat yang tidak punya gaji sebagaimana pegawai negeri, TNI, POLRI, juga mempunyai harapan untuk memiliki rumah. Hal tersebut dilakukan perbankan melalui survei terhadap calon pembeli.

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan perbankan bisa menilai nasabah melalui perilaku menabung. Pola nasabah menabung selama periode tertentu akan diperhatikan untuk menentukan kelayakan mendapat KPR subsidi.

"Kita ngeliat nabung sih sekarang. Bagaimana perilaku menabungnya tiga sampai enam bulan. Nggak perlu harus (punya) slip gaji," kata Nixon.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran KPR.

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Ara saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12) lalu.

Menurut Ara, diperlukan terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah. Terlebih dengan keterbatasan anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL (pedagang kaki lima), pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu-ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi Graha Arraya Dramaga di di Jalan Raya Leuwiliang, Girimulya, Kabupaten Bogor. Ia meninjau rumah subsidi yang siap huni untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba pukul 14.51 WIB. Ia tampak mengenakan pakaian kemeja batu bernuansa cokelat dan celana hitam.

Tidak sendiri, Ara datang ditemani oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, Komisaris BP Tapera Heru Pudyo, dan Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto.

"Saya kan dapat surat dari Dirut BTN, dari REI, dari Himppera, dari Apersi bahwa dikatakan misalnya di tempatnya Pak Endang dari Himperra mengatakan sudah ada sekitar 42 ribu yang ready stock untuk FLPP dengan harapan programnya bisa segera dijalankan," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara mengatakan dirinya beserta jajarannya mengecek langsung beberapa perumahan sebagai sampel. Untuk kawasan Bogor, ia mengunjungi Graha Arraya Dramaga, Perumahan Ambar Telaga Residence, Perumahan Pesona Kahuripan 10.

Selanjutnya, ia akan melaporkan kepada Menteri Keuangan, tembusan ke Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan, Dirjen Perbendaharaan akan hasil temuanya. Ia ingin melihat langsung lingkungan, jalanan, dan konsumen perumahan subsidi.

"Pak Prabowo arahkan kita mesti turun lapangan. Ketemu langsung di lapangan bagaimana. Bener nggak sesuai dengan yang dilaporkan, yang disampaikan," ucapnya.

Ia pun mengunjungi empat rumah subsidi di Graha Arraya Dramaga. Ara melihat-lihat isi tiga rumah kosong dan menanyakan seputar spesifikasi fisik bangunan, aturan yang berlaku, dan pembaharuan yang dapat dilakukan di pembangunan ke depannya.

Kemudian, Ara mendatangi salah satu rumah warga. Ia berbincang dengan warga untuk menanyakan pengalaman tinggal di perumahan tersebut.

Salah satu warga, Uus mengaku nyaman dan aman tinggal di rumah subsidi Graha Arraya Dramaga. Ia hanya mengeluhkan kawasan perumahannya yang panas atau gersang.

"Alhamdulillah sudah PDAM dan airnya bagus, kenceng jadi menurut saya sih oke banget apalagi untuk angsurannya untuk karyawan seperti saya sangat cocok," kata Uus.

Sementara warga lain, Deno, juga mengaku nyaman, aman, dan tentram dengan lingkungan perumahan. Harga rumahnya juga menurutnya terjangkau.

"Keluhannya ya ada bocor-bocor dikit aja. Hal wajar itu Pak (Ara). Kayak perbatasan (atap dan dinding)," ucapnya.

Di sisi lain, CEO Delta Group dan Ketua KehormatanHimperra, EndangKawidjaja mengungkapkan ada 150 unit rumah subsidi yang siap dipasarkan untuk Januari 2025. Saat ini luas lahan di Graha Arraya Dramaga mencapai 38 hektare.

"Ada dua cluster yang pertama Lily namanya 98, yang ini (Sakura) ada 49 belum termasuk 2 yang contoh, 51 semua. Total 147 (unit ready stock)," jelasnya.

Adapun tipe rumah yang ditawarkan adalah 27/60 di Cluster Lily dan 30/60 di Cluster Sakura. Rumah Cluster Lily seharga Rp 185 juta, sedangkan Cluster Sakura Rp 195 juta.

Kedua tipe rumah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Perbedaan utamanya, rumah Cluster Lily tidak dilengkapi dengan dapur.

Sebagai informasi, Graha Arraya Dramaga merupakan perumahanawalnya bernama Pesona Alam Dramaga dan dibangun oleh PT Randu Alas. Dalam perkembangannya, proyek yang dirilis tahun 2018 itu mangkrak karena pemegang sahamnya meninggal dunia.

Selanjutnya Delta Group, Kharisma Group, dan Imanan Holding mengakuisisi proyek tersebut dan membentuk perusahaan konsorsium bernama PT Bahana Imanan Suksestama (BAIMS) dengan Komposisi pemegang saham yang sama. Sementara itu, Endang sebagai Direktur Utama BAIMS.

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Qatar dan Abu Dhabi akan membantu Presiden Prabowo Subianto membangun 7 juta unit rumah bagi masyarakat Indonesia.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

Hashim yakin bahwa bantuan itu akan membuat target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun yang dicanangkan Prabowo akan tercapai.

Pemerintahan Presiden Prabowo bercita-cita membangun 3 juta rumah per tahun untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat kurang mampu. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11) lalu mengatakan untuk melaksanakan cita-cita itu kementeriannya hanya mendapatkan anggaran Rp5 triliun.

Padahal, Komisi V DPR RI menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun," kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (4/11) lalu. 

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia untuk membantu ikut membiayai penyediaan 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Hashim mengaku mendengar langsung kabar tersebut dari Presiden RI Prabowo Subianto. Secara terperinci, dia menyebut bahwa pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan.

"Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi [ibu kota UEA] dan pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim, dilansir dari Antara, Jumat (27/12/2024).

Di sisi lain, dia juga mengapresiasi kerja sama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil. Hashim yakin bahwa target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo akan tercapai.

Sebelumnya, rencana investasi Qatar dan UEA juga sempat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Selain dua negara itu, Fahri juga mengatakan bahwa China tertarik untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo

Fahri menyebut, pemerintah saat ini telah mengantongi ketertarikan investasi dari perusahaan asal China yang disebut sanggup membangun hingga 1 juta rumah sendiri.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

Guna menjaga kepastian minat investasi itu, Fahri berharap pemerintah dapat bekerja sama mengentaskan masalah lahan hingga perizinan lainnya.

“Sedang kita atur supaya bagaimana uang-uang yang apa namanya, berminat ini masuk ke dalam sistem kita jadi yang tugas pemerintah adalah membereskan soal lahan, tanah kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya sedang kita atur,” tegasnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut ada 98 kota di Indonesia bermasalah, termasuk Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Masalah yang dimaksud itu antara lain penataan kawasan kumuh.

"Rata-rata kota di Indonesia bermasalah. Termasuk kota Mataram, saya lihat banyak kawasan kumuh," kata Fahri saat berkunjung ke Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Fahri meminta para pengembang di Kota Mataram harus berani melakukan penataan kota dengan ide dan gagasan yang brilian. "Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN, yang non-APBN untuk 3 juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Menata, kota Fahri, melanjutkan harus dengan ide dan gagasan yang bagus. Ide menata kota tidak bisa menggunakan ide yang begitu-begitu saja.

"Jangan terlalu sederhana. Harus ada ide di daerah minimal," katanya.

Minta Kota Tua Ampenan Ditata Ulang

Fahri juga mengkritik bangunan Kota Tua Ampenan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, mulai lapuk alias rusak. Ia meminta kawasan yang menjadi ikon Kota Mataram itu harus ditata kembali.

"Kota Tua Ampenan belum ditata. Itu tambah rusak. Padahal itu heritage ya," kata Fahri Hamzah saat berkunjung ke Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, NTB, Jumat (27/12/2024).

Untuk itu, dia menantang para pengembang untuk mengajukan ide dan gagasan penataan Kota Tua Ampenan. Ia meminta para pengembang tidak mengkhawatirkan soal uang.

"Berapapun uangnya saya kasih, saya siapkan. Nggak usah khawatir soal uang, cari saya. Tapi kalau dari APBN ngejar saya, malas saya," kata pria kelahiran Pulau Sumbawa ini.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah mulai bekerja sama dengan kontraktor untuk bersama-sama membuat desain tata kawasan kumuh di Mataram.

Selain Kota Tua Ampenan, kawasan Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Sumbawa, juga bakal ditata. Rencana itu akan direalisasikan jika ada pengembang yang mengajukan konsep penataan kawasan Pulau Bungin.

Minta Pengembang Bangun Rumah Susun

Fahri menjelaskan data pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di NTB sendiri bertambah mencapai 220.000 unit. Untuk itu, kata eks Politisi PKS ini, harus ada inovasi dalam membuat rumah yang tertata.

"Jangan hanya jual rumah seperti ini. Apalagi ngambil sawah. Bagaimana kawasan kumuh disulap jadi kawasan indah. Jangan khawatir duitnya, ini banyak. Tapi idenya ada," tegas Fahri.

Fahri pun mengkritik keras ide yang dimiliki para pengembang di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jangan-jangan, kata Fahri, selama ini para pengembang atau kontraktor terlalu berpaku pada ide dan sistem lama.

"Saya khawatir pengembang terlalu dininabobokan oleh sistem lama, business as usual," ungkapnya.

Fahri menantang pengembang untuk membuat ide baru dengan mulai membangun konsep rumah susun. Rakyat yang tinggal di Kota Mataram bisa tinggal di rumah bersusun. Rumah susun ini bisa jadi alternatif keterbatasan lahan di Kota Mataram

"Saya minta pengembang dan pemda harus punya gagasan. Rakyat kita yang tinggal di kota harus mulai tinggal di rumah bersusun. Kalau itu kami konversikan dengan harga tanah mahal dengan membangun rumah susun lantai tiga cukup," katanya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyoroti semakin maraknya pengembang perumahan yang membangun rumah di atas lahan persawahan.

Hal itu disampaikan Fahri saat kunjungan ke salah satu perumahan di kawasan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (27/11/2024).

"Kalau trennya rumah dibangun di atas sawah, artinya kita akan mengimpor beras tidak ada habis-habisnya. Jangan ada alasan pengadaan tanah di satu sisi, tapi di sisi lain gara-gara itu kita membangun semua rumah di atas sawah," kata Fahri.

Menurut Fahri, jika lahan persawahan terus dialihfungsikan menjadi perumahan, maka tidak akan tercapai swasembada beras.

"Artinya kita akan selanjutnya jadi pengimpor dan bisa jadi Pulau Lombok bisa menjadi salah satu penyebab impor tambah banyak," kata Fahri.

Fahri mengatakan, masyarakat perlu rumah karena semakin banyak jumlah penduduk Indonesia. Namun, pembangunan rumah bisa dilakukan dengan inovasi dan tidak membangun rumah di atas lahan persawahan.

"Harusnya janganlah ambil sawah sebagai tempat rumah. Kalau sawah kita habis, terus padi mau ditanam dimana?" kata Fahri.

Menurutnya, sawah itu adalah sistem pangan yang aman karena irigasi dan pengairan lebih menstabilkan aliran air dibandingkan dengan tanaman jagung.

Untuk itu, Fahri mendorong kepada para pengembang dan pemerintah daerah untuk punya gagasan dan berinovasi dalam membangun perumahan.

"Inovasi dalam membuat rumah harus dikembangkan. Jangan cuman jual rumah seperti ini apalagi ngambil sawah, tapi bagaimana kawasan kumuh disulap menjadi permukiman yang indah," ungkap Fahri.

Menurut Fahri, rumah susun bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan merupakan inovasi dalam mengembangkan kawasan permukiman.

"Kalau itu kita kompensasi dengan harga tanah yang katanya mahal lalu membangun rumah susun menurut saya lantai 3 tidak perlu pakai lift cukup, mungkin ini bisa menjadi alternatif keterbatasan lahan tanah dan alternatif perbaikan tata kota," kata Fahri.

Fahri mengatakan, kementeriannya memiliki anggaran cukup besar untuk ide dan inovasi perumahan, terutama untuk penataan kawasan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sedih melihat banyak sawah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah tapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya. Tapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Alumni Universitas Mataram itu mengatakan masalah inti dari perumahan adalah ketersediaan tanah atau lahan. Khusus di Pulau Lombok, banyak perumahan mulai menghabisi lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan papan.

"Di Lombok ini gegara harga tanah dianggap mahal dan sudah beberapa perumahan yang saya datangi rata-rata menggunakan sawah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya belum mendapatkan laporan. Ini sedih saya melihat," sesal Fahri.

Dia akan meminta data ke pemerintah daerah dan dinas terkait luas sawah, khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat, yang sudah dibangun perumahan rakyat. "Kalau trennya dibangun rumah di atas sawah. Itu artinya kita akan impor beras tidak ada habisnya," geram Fahri di hadapan para pengembang.

Menurut mantan Politikus PKS ini, pengadaan lahan untuk membangun rumah tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab, karena keterbatasan lahan banyak pengembang mulai menguruk sawah dijadikan perumahan.

"Jadi jangan ada alasan pengadaan tanah sulit, di satu sisi, di sisi lain gara-gara itu kita membangun rumah di atas sawah. Kalau kita membangun rumah di atas sawah ini akan merugikan kita," katanya.

Dia pun beranggapan jika situasi ini terus terjadi di Lombok, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan terus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. "Kalau ini terjadi terus kita akan jadi pengimpor beras. Bisa jadi Pulau Lombok menjadi penyebab impor beras tambah banyak," tandas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah, menyatakan akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mempersulit izin pengembangan kawasan. Hal ini disampaikan Fahri saat meninjau Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).

"Soal izin. Saya kira kita sedang berinisiatif memangkas izin membangun rumah. Tapi tidak berarti bahwa setiap saya melihat ada perumahan dibangun di atas sawah, saya sedih meskipun itu middle," kata Fahri.

Ia menegaskan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mempermudah perizinan dalam menata kawasan kumuh. "Kalau ada bupati atau walikota yang mempersulit izin menata kawasan, kami akan bikin perhitungan karena kita tidak punya cara lain," tegas Fahri.

Fahri menyoroti kondisi kumuh di sejumlah kawasan perkotaan, termasuk di Kota Mataram. "(Banyak) kawasan kita kumuh. Sungai rusak, pinggir pantai hancur. Tidak usah jauh-jauh, Pantai Ampenan contohnya," ujarnya.

Sebelumnya, Fahri mengungkapkan bahwa terdapat 98 kota di Indonesia yang menghadapi masalah serius dalam penataan kawasan, termasuk ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram. Rata-rata kota di Indonesia bermasalah dalam menata kawasan kumuh.

Fahri meminta para pengembang di Mataram untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut. Pengembang harus memiliki ide dan gagasan yang brilian untuk menata kota. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran besar, baik dari APBN maupun non-APBN, untuk pembangunan tiga juta rumah di NTB.

"Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN yang non-APBN untuk tiga juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi