Pemerintah berencana menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, rencana itu justru mendapat penolakan dari sejumlah asosiasi jurnalis.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) tidak mempermasalahkan penolakan tersebut. Ia memastikan wartawan penerima rumah subsidi masih bisa mengkritik pemerintah.

"Nggak apa-apa, kita hanya berniat baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami," ujar Ara.

"Ini bukan upaya pembungkaman wartawan, tetapi justru wartawan media sebagai pilar demokrasi juga punya hak untuk hidup sejahtera, termasuk di sektor perumahan," tambahnya.

Kemudian, Ara meyakini 1.000 kuota FLPP khusus untuk wartawan akan terserap seluruhnya. Ia juga mengatakan penyediaan rumah subsidi wartawan sedang disiapkan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Sebelumnya diberitakan, berbagai asosiasi jurnalis menolak program rumah subsidi untuk wartawan. Asosiasi tersebut antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Mereka menilai, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini sebenarnya bisa diakses oleh warga negara yang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu di antaranya belum memiliki rumah, penghasilan maksimal Rp 7 juta (lajang) atau Rp 8 juta (mereka yang berkeluarga).

Memberi jalur khusus kepada wartawan untuk mendapatkan program rumah subsidi dinilai akan memberi kesan buruk pada profesi wartawan, seolah patut diistimewakan. Sementara golongan profesi lain harus memperebutkan program rumah bersubsidi ini lewat jalur normal.

"Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan dengan kategori penghasilan, apapun profesinya," kata Ketua Umum PFI, Reno Esnir, dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/4/2025).

Di sisi lain, Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menilai apabila wartawan mendapat kemudahan dalam membeli rumah subsidi dari Komdigi, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik di mata publik, misalnya sudah tidak kritis lagi.

"Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," tuturnya.

Pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, Ara menyebutkan sebelumnya batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta.

Untuk diketahui, batas maksimal gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta.

"Keputusan yang luar biasa dari Rp 7 juta ke Rp 13 juta itu naiknya hampir 100 persen," imbuhnya.

Sementara itu, Amalia mengatakan masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8. Ia mengatakan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda, sehingga perlu ada penyesuaian pendapatan untuk berbagai wilayah. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat bisa mendapatkan rumah subsidi.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan persyaratan penerima rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penerima harus tergolong sebagai MBR dan pembelian rumah sebagai hunian pertama.

Heru mengatakan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah tersebut karean tidak masuk kriteria MBR. Untuk itu, saat ini perlu ada penyesuaian agar masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," tutur Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah akan mengkaji kembali syarat penghasilan maksimal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini sebagai langkah memperluas akses masyarakat mendapatkan rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan batas maksimal penghasilan MBR. Ia menyebutkan sebelumnya batas penghasilan bagi yang belum menikah adalah Rp 7 juta.

Kemudian, Ara memutuskan batas penghasilan bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta. Kebijakan ini hanya berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2025).

Hal itu disampaikan usai kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyediaan rumah subsidi untuk wartawan.

Adapun kebijakan ini berlaku untuk semua kalangan latar belakang pekerjaan tetapi hanya dalam konteks perumahan. Kementerian PKP berencana untuk menerbitkan peraturan menteri (permen) terkait penyesuaian tersebut pada 21 April mendatang.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti menjelaskan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda. Saat ini masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan persyaratan penerima program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembelian untuk rumah pertama.

Ia mengatakan masyarakat yang mampu mencicil rumah subsidi ada pada desil 4-8. Namun, saat ini perlu ada penyesuaian kembali untuk memastikan masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," ucap Heru.

Heru menambahkan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah subsidi. Sebab, mereka tidak masuk kriteria MBR.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau kesiapan rumah subsidi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan. Ia mengungkapkan ada 42 ribu unit rumah siap huni dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Saya kan dapat surat dari Dirut BTN, dari REI, dari Himppera, dari Apersi bahwa dikatakan misalnya di tempatnya Pak Endang dari Himperra mengatakan sudah ada sekitar 42 ribu yang ready stock untuk FLPP dengan harapan programnya bisa segera dijalankan," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara pun memastikan langsung kesiapan rumah subsidi dengan mengunjungi beberapa perumahan. Ia mengunjungi tiga perumahan di Bogor, yakni Graha Arraya Dramaga, Perumahan Ambar Telaga Residence, dan Perumahan Pesona Kahuripan 10.

Selanjutnya, ia akan melaporkan kepada Menteri Keuangan, tembusan ke Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan, Dirjen Perbendaharaan akan hasil temuanya.

Di sisi lain, Ara mengungkapkan kuota FLPP untuk 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kalau itu kan udah APBN itu kurang lebih sekitar segitu lah 8 sampai 9 persen dari jumlah target 3 juta. Justru kita kan selalu saya katakan ada tiga peran. Operator itu ya anggarannya udah jelas kan segitu," ucapnya.

Ia juga mengaku senang dengan ada ekosistem yang bagus dari Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), PT Bank Tabungan Negara (BTN), asosiasi pengembang, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Selama dua bulan terakhir, pihaknya telah membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Beberapa pungutan pajak sudah dihilangkan untuk pembelian dan pembangunan rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menghapus retribusi PBG dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk rumah MBR. Proses pengurusan PBG pun dipercepat dari maksimal 45 hari diubah menjadi 10 hari saja.

Kemudian, ada insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah yang harganya di bawah Rp 2 miliar.

"Jadi urusan rakyat ayo dipercepat dan dipermurah. Bahkan kalau bisa di-nol-in seperti tadi kita nolkan, sesuai arahan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah