Ujicoba Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar ribuan siswa di Kota Probolinggo, Senin (17/2/2025). Namun hari ke-2 tepatnya hari ini, Selasa (18/2/2025) uji coba dihentikan tanpa ada alasan yang jelas dari mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Akibatnya, ribuan siswa di Kota Probolinggo gigit jari. Salah satunya dirasakan 330 siswa SDN Tisnonegaran 3 Kota Probolinggo. Para siswa menggunakan jam istirahat dengan bermain di halaman sekolah maupun jajan di kantin di dalam sekolah.

Meski hari pertama ujicoba MBG hanya berlauk ayam goreng dan tumis kacang panjang, para siswa mengaku senang karena dimakan bersama.

Seperti pengakuan Calista dan Reno Adi Pratama. Mereka mengaku mengetahui tidak mendapat jatah makan bergizi gratis melalui pesan WhatsApp pada Senin (17/2/2025) malam yang dibagi wali kelas masing-masing.

"Ya kemarin dapat makan bergizi gratis, sekarang hari Selasa makanan gratis dihentikan dulu, alasannya saya tidak tahu, kepingin dapat lagi MBG, akhirnya beli makan di kantin, harapan saya dapat makan bergizi gratis ada terus setiap hari," ujar Calista, Selasa (18/2/2025).

"Hari ini tidak ada makanan gratis, kemarin dapat makan bergizi gratis, menunya ada oseng2 kacang panjang ikannya ayam, senang dapat makanan gratis, sekarang tidak pembagian makan gratis lagi, tahunya kalau MBG disetop, ada pesan pemberitahuan dari ibu guru, kalau hari ini tidak ada makanan gratis lagi," tegas Reno.

Sementara pihak sekolah juga menyayangkan ujicoba pembagian MBG, tidak dilanjutkan tanpa ada alasan yang jelas dari pihak mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi.

"Tadi malam ada pesan whatshaap dari mitra MBG, bahwa kegiatan MBG diberhentikan hingga dengan batas waktu belum ditentukan, kami tidak tahu sampai kapan dan alasannya apa MBG diberhentikan, dapat pesan whatsapp terus kami tindak lanjuti ke guru dan murid," kata Nafiah, Kepala Sekolah SDN Tisnonegaran 3.

Sebelumnya, ada total di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Senin (17/2/2025) sebanyak 15 lembaga sekolah atau sebanyak 3.004 siswa mulai dari PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), mendapat jatah ujicoba makan bergizi gratis.

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Dapur program makan bergizi gratis di Pamulang, Tangerang Selatan terbakar. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas.

"Untuk penyebab diduga adanya kebocoran gas di dapur itu," kata Danton Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tangerang Selatan, Banten, Imam, seperti dikutip Antara, Selasa (18/2/2025).

Kebakaran itu terjadi pukul 02.43 WIB dini hari tadi. Dua unit kendaraan pemadam dan sembilan personel dikerahkan untuk memadamkan api.

Sejumlah barang dan bangunan hangus dilalap api. Termasuk bahan-bahan untuk program MBG juga terdampak kebakaran.

"Sebagian bahan makanan ikut terdampak," ucapnya.

Api berhasil dipadamkan pukul 02.55 WIB dan selesai pemadaman pukul 03.45 WIB. Damkar Tangsel memastikan tidak ada korban akibat peristiwa tersebut.

"Korban nihil. Kerugian Rp 100 juta," kata Imam.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diluncurkan sejak 6 Januari 2025. Wajah-wajah ceria setiap hari tampak dari siswa yang menerima menu MBG. Mereka menyantap makanan di kelas secara bersama-sama dengan menu yang sama, dan tidak ada penolakan terhadap beragam menu yang disajikan dan berganti setiap hari. Pada tahap awal, program ini ditargetkan dapat menjangkau sekitar 3 juta orang penerima manfaat di seluruh Indonesia, dan pada Agustus 2025 sasaran yang akan dijangkau mencapai 15 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program MBG harus mengutamakan pemakaian produk pangan lokal sehingga sekaligus dapat memberdayakan ekonomi petani. Kebijakan impor pangan yang mulai dibatasi sejak 2025 adalah wujud adanya perhatian pada kesejahteraan petani. Kalau setiap kali terjadi gejolak pangan hanya dipecahkan dengan kebijakan impor, maka sumberdaya lokal sejatinya tidak pernah diberdayakan secara serius.

Petani-petani kita dibiarkan harus bertarung dengan petani luar yang lebih efisien dan mendapat dukungan subsidi serta fasilitas infrastruktur yang lebih baik dari negaranya. Oleh sebab itu, adanya masalah pangan di tingkat masyarakat harus menjadi cambuk bagi pemberdayaan petani-petani kita sehingga bisa lebih optimal dalam berproduksi sehingga sumberdaya lokal termanfaatkan secara baik.

Program MBG mengajarkan pentingnya konsumsi pangan yang beragam sebagai cerminan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan seyogianya jangan hanya diterjemahkan sebagai mengganti pangan pokok beras dengan pangan pokok lain seperti jagung atau umbi-umbian. Inti dari diversifikasi adalah mengonsumsi aneka ragam pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh serta membuat seseorang menjadi sehat. Program MBG sejak diluncurkan awal Januari 2025 secara konsisten telah menyajikan nasi, sayur, lauk, dan buah dalam menu sehari-hari.

Dominasi Beras

Pada era 1950-an peran pangan non beras sebagai sumber karbohidrat masih sangat menonjol; jagung berkontribusi 18,9%, umbi-umbian 28,3%, dan beras 53,5%. Namun kini dominasi beras semakin tinggi dan disusul di peringkat kedua adalah terigu. Oleh sebab itu, upaya mendongkrak pangan lokal sumber karbohidrat sebagai bagian konsumsi masyarakat memerlukan edukasi dan keterjaminan produksi sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah pangan-pangan lokal yang kini dianggap inferior.

Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumberdaya keanekaragaman hayati luar biasa. Kita memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 389 jenis buah, 228 jenis sayuran, 75 jenis pangan sumber protein, 26 jenis kacang-kacangan, dan 110 jenis rempah/bumbu. Pangan-pangan sumber karbohidrat banyak di antaranya yang memiliki Indeks Glisemik rendah yang cocok untuk penderita diabetes. Sayuran, buah, dan rempah banyak yang mengandung antioksidan dan ini sangat bermanfaat untuk mendukung kesehatan masyarakat agar terhindar dari penyakit tidak menular (PTM).

Sangat disayangkan konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan yang berarti. Sebagai contoh, konsumsi singkong pada 2020 hanya 8,6 kg/kapita/tahun, ubi jalar 3,2 kg, kentang 2,5 kg, dan sagu 0,3 kg. Konsumsi jagung hanya tinggi di Gorontalo 15,9 kg/kapita/tahun dan NTT 7,0 kg; sementara sebagian besar provinsi di Indonesia konsumsi jagungnya kurang dari 1 kg/kapita/tahun.

Pangan Lokal

Pangan lokal adalah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai potensi, kearifan, dan budaya masyarakat setempat. Mungkin karena kurangnya perhatian dari sisi produksi, pangan lokal semakin langka dan menjadi neglected and forgotten foods (pangan terabaikan dan terlupakan).

Pangan lokal mempunyai peran penting sebagai: (1) sumber keragaman pangan untuk pencapaian ketahanan pangan dan gizi keluarga, (2) katup pengaman dalam menjaga pasokan pangan bagi masyarakat di perdesaan pada saat terjadi guncangan (shock) terhadap ketersediaan pangan, (3) pencipta kesempatan kerja dan tambahan pendapatan rumah tangga, serta penggerak ekonomi daerah.

Berbagai studi tentang pangan lokal khususnya kacang-kacangan menunjukkan perannya yang signifikan untuk perbaikan gizi balita. Pemanfaatan kacang hijau, kacang merah, dan kacang kedele yang handal sebagai sumber protein dapat memperbaiki performans berat badan dan tinggi badan anak balita. Ubi ungu bahkan kini telah ditangkap oleh industri pangan menjadi Makanan Pendamping ASI yang kaya antioksidan antisoanin. Antosianin pada ubi ungu bermanfaat untuk meningkatkan proliferasi bakteri Bifidobacterium dan Lactobacillus/Enterococcus spp. Kedua jenis bakteri ini merupakan probiotik yang baik untuk kesehatan saluran cerna.

Yang menarik adalah rencana pemanfaatan serangga sebagai sumber protein alternatif dalam program MBG. Para orangtua sebagian sudah harap-harap cemas bila ada menu serangga ini. Di seluruh pelosok Nusantara, mungkin hanya sebagian kecil lokasi-lokasi yang masyarakatnya mengonsumsi serangga.

Serangga mempunyai kandungan protein yang tinggi berkisar 15 persen atau lebih. Di Gunung Kidul dapat dijumpai orang berjualan belalang goreng; di Ciamis konon kita bisa mendapatkan jangkrik goreng; satai ulat sagu dikonsumsi oleh sebagian masyarakat di Papua; botok tawon dijumpai di Banyuwangi, Kediri, dan Blitar. Namun, saya beranggapan bahwa tidak berarti di kota/wilayah tersebut semua masyarakatnya doyan makan serangga.

Saat ini, serangga mungkin menjadi sumber protein yang terlupakan. Mengapa? Karena keberadaan serangga tersebut semakin langka dan tidak pernah dibudidayakan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kebutuhan pangan sumber protein Program MBG yang sedemikian besar akan bisa disuplai dari serangga yang tidak diketahui sentra produksinya. Sebagian serangga bahkan hanya muncul menjelang musim hujan.

Kemudahan mendapatkan pangan seperti telur, ikan, dan daging ayam menyebabkan kebiasaan mengonsumsi serangga semakin ditinggalkan. Makan serangga hanya sekadar klangenan (rasa rindu), karena dulu di masa sulit pangan masyarakat pernah mengonsumsi serangga sebagai pangan alternatif.

Bukan Sekadar Kandungan Gizi

Persoalan makan tentu bukan sekadar mempertimbangkan berapa kandungan gizi dalam seporsi makanan bergizi gratis. Lebih dari itu, konsumsi pangan adalah juga menyangkut soal budaya pangan, tabu makanan, status sosial makanan, dan halal-haram suatu jenis makanan. Oleh karena itu, sosialisasi pemanfaatan serangga dalam program MBG tidak cukup sekadar informasi yang disampaikan di media bahwa serangga akan menjadi alternatif sumber protein.

Serangga-serangga tertentu yang dianggap menjijikkan harus mendapatkan fatwa MUI tentang status kehalalannya. Tim Badan Gizi Nasional perlu mencermati data-data produksi serangga di berbagai kabupaten di Indonesia (kalau ada). Apakah benar bahwa memperoleh serangga sama mudahnya dengan beternak ayam, beternak burung puyuh, dan mencari ikan di lautan? Kalau kita hanya pernah mendengar bahwa di suatu kabupaten ada penjual jangkrik goreng, ini tidak berarti wilayah tersebut merupakan sentra produsen jangkrik, apalagi kemudian kita menyimpulkan bahwa masyarakat di kabupaten tersebut semua doyan makan jangkrik goreng.

Setiap program, apalagi berskala nasional, akan mempunyai nilai plus-minus dalam penyelenggaraannya. Misalnya, bila program MBG sudah bisa mencapai target atau sasaran 82,9 juta orang dan semua sekolah di seluruh pelosok Tanah Air sudah rutin mendapatkan kiriman makanan bergizi gratis, lalu bagaimana nasib penjual makanan di sekolah yang pasti akan mengalami penurunan omzet? Kalau peran SPPG diganti oleh para pemilik kantin di sekolah, sejauh mana mereka bisa memproduksi makanan dengan kandungan gizi yang terjamin dan keamanan pangan yang memenuhi syarat yang ditetapkan?

Kita semua berharap bahwa program MBG membawa manfaat besar bagi bangsa ini. Dari aspek asupan gizi anak yang lebih baik, ini semua akan berdampak positif terhadap status gizi dan kecerdasan anak. Dengan melibatkan UMKM penyedia bahan pangan, maka sirkulasi ekonomi lokal akan berputar lebih kencang. Sudah saatnya pemerintah memikirkan masalah gizi pada semua kelompok umur, bukan hanya anak balita tetapi juga siswa-siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

Prof. Dr. Ali KhomsanGuru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sampah makanan jadi masalah lingkungan yang cukup serius di seluruh dunia. Untuk itu warga perumahan ini kelola sampah makanan jadi bermanfaat.

Sampah makanan atau limbah makanan sudah menjadi masalah yang serius sejak beberapa tahun terakhir. Tak hanya berdampak bagi lingkungan, makanan yang dibuang secara sia-sia juga sebenarnya bisa didonasikan untuk orang yang lebih membutuhkan.

Dilansir dari Storypick (17/02), di India, limbah di beberapa kawasan bisa mencapai 60 juta ton lebih termasuk di kota besar seperti Delhi, yang bisa memproduksi lebih dari 14 ribu ton sampah. Tentunya hal ini menjadi permasalahan lingkungan yang serius, sehingga warga perumahan di sekitar Malviya Vihar, Delhi Selatan, India, melakukan inisiasi pengelolahan limbah.

Keren! Warga di Perumahan Ini 10 Tahun Olah Limbah Makanan Foto: Site News

Selama lebih dari sepuluh tahun warga di perumahan ini bersama-sama mengelola sampah dan mengubahnya menjadi pupuk tanaman, sampai menyisihkan sisa makanan untuk dibagikan ke yang membutuhkan.

Karena kebanyakan sampah yang diproduksi di perumahan ini adalah limbah dari makanan. Mulai dari sayuran, buah-buahan, produk makanan dan minuman yang mendekati tanggal kedaluwarsa.

Jadi di kawasan perumahan ini ada satu kulkas umum yang berisi aneka makanan sisa, atau makanan masih layak konsumsi hasil sumbangan dari warga setempat. Semua makanan yang ada di dalam kulkas gratis diambil warga lain yang membutuhkan makanan.

Di bagian luar kulkas ada petunjuk makanan apa saja yang bisa didonasikan ke kulkas umum. Mulai dari buah-buahan, kue, makanan beku sampai telur. Termasuk makanan yang tidak boleh dinonasikan seperti minuman beralkohol dan makanan yang mudah terkontaminasi bakteri seperti susu dan lainnya.

Keren! Warga di Perumahan Ini 10 Tahun Olah Limbah Makanan Foto: Site News

Tersedia juga balai sederhana berisi tempat warga mengumpulkan donasi berupa pakaian dan barang-barang yang bisa disumbangkan.

Para warga di sini sudah terlatih untuk mengelola limbah makanan dari dapur bekas masak, menjadi pupuk yang bernutrisi tinggi untuk tumbuhan dan kebun mereka.

Banyak yang memuji warga di perumahan ini karena membantu melestarikan lingkungan di Delhi.

"Semua warga di perumahan Navjeevan Vihar ini memang sangat rajin dan bagus untuk ditiru. Saya sangat salut dengan kegigihan mereka," puji salah satu netizen.

"Pemerintah kita harus melihat warga ini dan mencontoh inisiasi mereka untuk melestarikan lingkungan," pungkas netizen lainnya.

Video: KLH bakal Keluarkan SOP Pengelolaan Sampah Program Makan Bergizi

Video: KLH bakal Keluarkan SOP Pengelolaan Sampah Program Makan Bergizi

LABUAN BAJO, KOMPAS.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah resmi diluncurkan di SDN Labuan Bajo 2 pada Senin (17/2/2025).

Meskipun program ini ditujukan untuk memberikan makanan sehat kepada siswa, tidak semua anak memanfaatkan fasilitas tersebut.

Yana, salah seorang siswa, memilih tidak mengonsumsi menu makanan gratis tersebut karena dirinya seorang vegetarian.

"Vegetarian," ungkap Yana saat ditanya alasan pilihannya.

Ia membawa lauk sendiri dari rumah, sehingga tidak merasa perlu mengonsumsi lauk dan sayur dari menu MBG.

"Di sayurnya ada bawang putih dan bawang merah. Tidak suka bawang merah bawang putih," tambahnya.

Sementara itu Kosim, siswa lainnya, mengungkapkan rasa senangnya terhadap program ini.

Ia menyatakan bahwa makanan yang disediakan sangat enak. "Apapun menunya yang penting bergizi," tuturnya.

Kosim juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas inisiatif pemberian makanan bergizi gratis ini.

"Terima kasih pak Prabowo sudah kasih kami makan bergizi," katanya, sambil meminta agar program ini dilengkapi dengan tambahan susu.

Kepala Sekolah SDN Labuan Bajo 02, Klementina Jetia, menjelaskan bahwa para guru dan siswa sangat antusias menyambut program MBG.

"Kami sangat bersyukur terpilih menjadi salah satu sekolah penerima program MBG," kata Klementina.

Ia menambahkan bahwa banyak anak di sekolah ini berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, seperti nelayan dan petani, sehingga mereka sangat menikmati makanan bergizi yang disediakan.

Klementina juga menjelaskan bahwa sebelum dibagikan kepada siswa, makanan tersebut terlebih dahulu diuji di laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan kualitas dan keamanan.

Proses uji lab ini memakan waktu sekitar setengah jam, demi menjamin bahwa makanan yang diterima siswa memenuhi standar kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) adalah hal yang penting.

Gibran menyatakan ini saat ditanyakan soal adanya aksi demonstrasi untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.

"Sekali lagi, makan bergizi gratis penting," ucap Gibran, usai meninjau MBG di SMAN 13 Jakarta Utara, Selasa (18/2/2025).

Gibran juga menegaskan bahwa pendidikan dan program cek kesehatan gratis adalah hal penting.

"Pendidikan gratis penting. Kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting. Semuanya penting," ujar dia.

Gibran berterima kasih atas masukan atau evaluasi dari masyarakat.

Menurutnya, setiap masukan dan evaluasi warga akan ditampung oleh pemerintah.

"Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden, sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden," ujar dia.

Sebelumnya, massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “Tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Dia menyampaikan bahwa angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain.

Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.

Dari beberapa video yang beredar dan diterima Kompas.com, pihak aparat keamanan sempat membubarkan massa yang melakukan aksi demonstrasi tolak MBG, sehingga sempat menyebabkan bentrok antara aparat keamanan dan pihak kepolisian di lapangan.

Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp25 triliun per bulan untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kementerian Desa PDT, Senin (17/2) dikutip Detikfinance.

Ia menjelaskan Badan Gizi menargetkan sebanyak 15 juta hingga 17,5 juta penerima MBG bisa dijangkau dengan dana yang sudah dialokasikan sebelumnya, yakni Rp71 triliun.

Namun, jika percepatan dilakukan, Dadan mengatakan target penerimanya bisa lebih besar dari angka itu hingga akhir 2025.

"Target utamanya yang Rp71 triliun itu nanti maksimal itu di 15 (juta) sampai 17,5 juta (penerima manfaat). Tapi Pak Presiden kan minta percepatan. Minta percepatan itu artinya 82,9 juta sudah harus menerima manfaat di akhir tahun," jelasnya.

"Sebetulnya kan kami sudah punya dana dan sudah punya target-target, tapi karena ada permintaan percepatan maka otomatis dibutuhkan dana tambahan," imbuhnya.

Untuk mewujudkan percepatan itu, Dadan menyebut sumber daya manusianya baru bisa mulai bergerak pada akhir Juli 2025. Selanjutnya, mereka membutuhkan dana Rp25 triliun itu untuk menopang percepatan MBG.

"Nah kalau Pak Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September, karena SDM kita baru akan selesai di akhir Juli kan. Maka, setiap bulan kita akan butuh untuk tahun 2025 ini Rp25 triliun untuk percepatan," pungkasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore ini dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ditemui ketika tiba di Istana, Dadan belum merinci apa yang mau dibahas dengan Prabowo.

Dia hanya menjawab sedikit pertanyaan awak media kemudian langsung berlalu masuk ke dalam Istana.

"Nanti aja abis dipanggil," kata Dadan saat tiba di Istana, Selasa (18/2/2025).

Ketika disinggung soal pembahasan tambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dadan enggan banyak bicara. Dia bahkan mengaku belum tahu.

"Belum tahu belum tahu, nanti setelah dari dalam. (Anggaran MBG) Aman," sebut Dadan.

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima tambahan anggaran Rp 100 triliun. Dadan Hindayana pernah menerangkan untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisiensi tersebut, harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi.

Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) yang lalu.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

Simak Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun

BANDUNG, KOMPAS.com - Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwigyo mengungkapkan bahwa jumlah porsi makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) non peserta didik masih bergantung pada sisa porsi dari MBG peserta didik.

Saat ini, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya mampu menyediakan 3.500 porsi makanan.

Nyoto menjelaskan bahwa di setiap kecamatan yang memiliki 14 sekolah, kebutuhan porsi makanan bisa mencapai 3.300.

Dengan demikian, hanya tersisa 200 porsi yang akan didistribusikan untuk MBG non peserta didik, yang mencakup ibu hamil, menyusui, balita, dan lansia, dengan catatan menu yang berbeda.

"Saat ini skemanya masih seperti itu, termasuk di sini di Ciparay yang wilayahnya padat, jadi 200 porsi sisanya kita distribusikan untuk MBG non peserta didik," ujarnya saat ditemui di Desa Sarangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (18/2/2025).

Nyoto juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan anggaran untuk program MBG.

Untuk tahun ini, anggaran MBG tetap berada di angka Rp 71 Triliun. "Dalam implementasinya, anggaran MBG memang khusus menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," jelasnya.

Sesuai dengan instruksi Presiden, program ini tidak diperbolehkan untuk menerapkan skema berbagi yang melibatkan anggaran dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kalau Pemda mau sharing, ya boleh. Tapi infrastruktur, membangun data, mengendalikan, menambah kiri-kanannya pendukung lainnya itu boleh, tapi kalau yang makan sudah dilibatkan APBN, bukan dana talang yang harusnya dikeluarkan," tambahnya.

Nyoto juga menjelaskan skema dari hulu ke hilir terkait program MBG.

Dari pihak BGN, telah disiapkan tim yang terdiri dari SPPG.

Tim SPPG ini akan memastikan data yang diberikan oleh Kemendukbangga atau BKKBN, dan selanjutnya akan melibatkan unsur TNI di lapangan.

"Kemudian dari situ, dirumuskan siapa saja yang nantinya menjadi peserta, tentu yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Selanjutnya dikomunikasikan dengan Badan Gizi Nasional, disesuaikan dengan kecukupan pembiayaan," tuturnya.

"Jika sudah sama-sama cocok, angkanya cocok, baru ditugaskan kepada SPPG ini untuk mengeksekusi sesuai dengan tugasnya. Dalam hal di tengah jalan ada penyusuan-penyusuan, tetap melapor ke kami," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, iklan program Makan Bergizi Gratis (MBG) buatan Kementerian Komdigi yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI adalah bentuk kreativitas.

Hal ini dia sampaikan untuk merespons kritik terhadap penggunaan AI dalam iklan buatan pemerintah yang dianggap tidak menggandeng animator lokal.

“Tentu ini bentuk kreativitas karena kita memposting itu macam-macam dan itu postingan yang biasa jadi bukan iklan, bukan berarti metodenya hanya dengan animasi saja,” ujarnya usai menghadiri acara Katadata IDE di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Adapun baru-baru ini muncul video promosi program makan bergizi gratis yang dibuat oleh kecerdasan buatan atau AI.

Video animasi itu menggambarkan sosok Presiden Prabowo Subianto membagikan paket menu makan bergizi gratis di sebuah sekolah.

Iklan ini menuai komentar dari warganet karena dianggap tidak proporsional, di antaranya disebabkan gambar kotak makanan tidak tertutup rapat, hingga kerudung yang digunakan siswi berwarna-warni tidak mencerminkan sekolah di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria sudah buka suara soal ini.

Menurut dia, iklan tersebut adalah bentuk kreativitas saja.

Nezar mengatakan, pemanfaatan AI saat ini sudah umum digunakan dalam berbagai kegiatan, termasuk untuk periklanan hingga film animasi.

“Itu kan bagian dari kreativitas ya, bagian dari kreativitas. Saya kira tidak ada salahnya menggunakan artificial intelligence (AI) itu untuk pekerjaan-pekerjaan kreatif gitu ya,” jelas Nezar di Komdigi, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli.

"Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal," kata Prabowo dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu.

Program MBG dimulai serentak pada 6 Januari 2025. Prabowo menyebut kelancaran program ini berkat dukungan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang saat menjabat telah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana MBG.

Mensesneg Prasetyo Hadi merespons unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis di Papua. Prasetyo menegaskan masalah tersebut sedang ditangani secara khusus.

"Sedang kita tangani, makanya khusus. Terima kasih juga, jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani khusus. Saudara-saudara kita di Papua, kalau kami selalu di pemerintahan menyebutnya menangani Papua harus dengan hati," kata Prasetyo di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo mengatakan masalah ini harus ditangani dengan hati dan rasa sayang. "Dengan hati, harus dengan rasa sayang. Karena tidak bisa kita samakan dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Jangan dipelintir. Jangan dibilang nanti kita membeda-bedakan. Tidak," sebutnya.

Prasetyo akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru untuk merumuskan perbaikan. Pemerintah, katanya, ingin membantu masyarakat Papua mengatasi ketertinggalan.

"Nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru. Kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Fasilitas belajar harus diperbaiki," tuturnya.

"Fasilitas kesehatan masih jauh dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, terutama misalnya. Fasilitas infrastruktur harus segera dibangun di Papua. Termasuk pemberdayaan ekonominya," tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara soal siswa di Jayawijaya dan Nabire berdemo menolak Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasan mengingatkan menyampaikan aspirasi boleh saja asalkan jangan sampai ada kekerasan.

"Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).

Hasan mengatakan tidak masalah jika ada yang menolak Makan Bergizi Gratis asalkan tidak menghalangi siswa lain yang membutuhkan. Ia mengingatkan agar unjuk rasa tidak menuntut pembatalan Makan Bergizi Gratis.

"Kedua, kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka, boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka nggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami nggak usah dikasih', nggak apa-apa," ujarnya.

"Tapi jangan sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, untuk mendapatkan layanan Makan Bergizi Gratis," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Para ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia mendapatkan ujicoba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah, di Desa Sarang Mekar, Kecamatan Ciparay, Selasa (18/2/2025). Mereka mendapatkan menu makanan bergizi ditambah dengan bantuan telur.

Pembagian makanan tersebut dilakukan secara langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan (Mendukbangga) atau Kepala Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji. Pembagian makanan disalurkan langsung ke rumah-rumah warga.

Kemudian beberapa warga yang belum menerima MBG langsung diberikan di kantor desa. Beberapa ibu hamil dan menyusui nampak antusias dengan pemberian makanan tersebut.

Wihaji mengatakan, memang program MBG tersebut saat ini masih fokus pada anak-anak di sekolah. Namun menurutnya ujicoba untuk ibu hamil dan menyusui harus dilakukan.

"Iya tahapan berikutnya saat ini disimulasikan juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita," ujar Wihaji, kepada awak media, Selasa (18/2/2025).

Wihaji menjelaskan, anak-anak penerus bangsa akan lahir dari ibu yang tengah mengandung dan menyusui saat ini. Sehingga dari segi makanan juga perlu diperhatikan.

"Mohon maaf, ibu hamil diurus, ibu menyusui dan balita diurus. Makanya negara hadir, memberikan asupan gizi, harapannya nanti akan lahir generasi-generasi yang hebat untuk masa depan bangsa. Intinya itu," katanya.

Menurutnya pembagian MBG bagi ibu hamil dan menyusui harus disalurkan langsung ke setiap rumah warga. Pasalnya mereka tidak memungkinkan untuk berkumpul setiap hari dalam satu tempat.

"Kalau anak-anak sekolah kan kumpul jadi satu, kita membantunya enak di sekolah langsung kita dropping. Tapi kalau Ibu Hamil, menyusui, tidak mungkin setiap hari ngumpulin ibu hamil," jelasnya.

Wihaji mengaku, saat ini telah mempunyai tim pendamping keluarga untuk pendistribusian MBG ke setiap rumah. Kata dia, setiap daerah warus mampu mendata ibu hamil dan menyusui dengan baik.

"Ini masih simulasi-simulasi, nanti akan se-Indonesia, cuma pelan-pelan," ucapnya.

Pihaknya menyebutkan pendistribusian secara langsung ke ibu hamil dan menyusui supaya tepat sasaran. Sehingga makanan tersebut tidak dimakan oleh orang lain.

"Misalnya, jangan sampai dimakan oleh bapaknya. Jangan sampai dimakan oleh suaminya. Karena itu khusus penerima manfaatnya adalah ibu hamil ataupun ibu menyusui," bebernya.

Wihaji mengungkapkan, menu yang digunakan untuk ibu hamil dan menyusui berbeda dengan anak-anak di sekolah. Menurutnya menu tersebut disesuaikan dengan klasifikasi penerima manfaatnya.

"Menunya nanti disesuaikan, jadi ibu hamil sudah diukur, ibu menyusui juga beda, balita juga beda. Kan gak mungkin balita 3 tahun dikasih yang keras-keras gitu, sudah nanti ada rumusnya, karbohidratnya, karena itu disiapkan ahli gizinya," kata Wihaji.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwigyo menyebutkan, ibu hamil dan menyusui merupakan target dari program MBG. Kemudian pendistribusiannya pun dilakukan dengan cara yang berbeda-beda.

"Kami menugaskan disini ada tim kami dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dia adalah Kepala SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dia adalah pegawai Badan Gizi Nasional yang kita tugaskan untuk memastikan data yang diserahkan oleh BKKBN kepada kami untuk dicek secara langsung di lapangan, dibantu Pak Dandim," kata Nyoto.

Nyoto mengaku saat ini dalam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Ciparay menyediakan sekitar 3500 porsi makanan. Jumlah tersebut disebar ke 14 sekolah yang ada di wilayah tersebut.

"Dari dapur itu 3.500 porsi. Kemudian kebetulan di sini dapat 14 sekolah, 14 sekolah itu sudah 3.300 porsi. Nah sisanya itu digunakan untuk saat ini, karena ini masih awal, kita targetkan sekitar 200an dulu," bebernya.

Dia menambahkan rencananya program tersebut akan dilaksanakan pada bulan April, Agustus, hingga akhir tahun 2025 mendatang. Makanya saat inu melakukan ujicoba terlebih dahulu di wilayah tersebut.

"Rencananya bulan April nanti sekian juta, bulan Agustus sekian juta, akhir tahun selesai. Kira-kira harapan Pak Presiden gitu, karena itu kita diperintah Presiden," pungkasnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari