Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja harga saham emiten perunggasan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) tercatat moncer pada tahun ini seiring dengan sentimen keterlibatan dalam program makan bergizi gratis. Bagaimana kemudian prospeknya pada 2025 saat program andalan pemerintah itu bergulir?

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga JPFA turun 1,05% pada perdagangan Selasa (24/12/2024) ditutup di level Rp1.890 per lembar. Namun, harga saham JPFA telah menguat 7,39% dalam sebulan perdagangan dan melesat 20,77% dalam tiga bulan perdagangan terakhir. Alhasil, harga saham JPFA telah melonjak 61,54% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd).

Analis NH Korindo Sekuritas Ezaridho Ibnutama dalam risetnya menjelaskan moncernya kinerja saham JPFA tahun ini sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan.

Berdasarkan laporan keuangan, JPFA mengantongi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,09 triliun pada kuartal III/2024, melonjak 123,58% secara tahunan (year on year/yoy). Adapun, penjualan neto JPFA juga tumbuh 9,29% yoy menjadi Rp41,28 triliun per kuartal III/2024.

Selain itu, moncernya kinerja saham JPFA didorong oleh sentimen positif program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut akan mulai digelar pada Januari 2025.

Pemerintah menargetkan penerima program makan bergizi gratis dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027 mendatang.

Pada Januari 2025, pemerintah akan mulai menjalankan program secara masif, mulai dari 923 titik. Kemudian, cakupan program berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2025 dan menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.

Ezaridho pun menilai saham JPFA masih prospektif pada 2025. NH Korindo Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy untuk JPFA dengan target harga yang telah dinaikkan menjadi Rp2.500 dari sebelumnya Rp2.100.

"Dengan kolaborasi Japfa bersama pemerintahan Prabowo untuk mengimplementasikan uji coba program makan siang gratis bergizi, perusahaan diperkirakan akan memperoleh kontrak business-to-government [B2G] yang signifikan dalam waktu dekat," tulis Ezaridho dalam risetnya dikutip Bisnis pada Kamis (26/12/2024).

Namun, ada tantangan pada saham JPFA di antaranya harga-harga komoditas pangan yang dapat meningkat seiring dengan ancaman perang daging yang dapat menyebabkan inflasi.

Sebelumnya, Tim Riset Panin Sekuritas juga menilai program makan bergizi gratis memberikan sentimen positif bagi saham-saham unggas seperti JPFA. Program ini diperkirakan membutuhkan 1,2 juta ton daging ayam per tahun pada 2029, dengan perkiraan penyerapan konsumsi tahun ini sekitar 500.000 ton.

"Program makan bergizi gratis akan meningkatkan konsumsi daging ayam di Indonesia yang saat ini sekitar 3,7 juta ton, sementara produksi 3,8 juta ton," tulis Tim Riset Panin Sekuritas pada beberapa waktu lalu.

Program makan bergizi gratis juga dinilai akan mendongkrak kinerja bisnis sejumlah emiten terkait, seperti JPFA. "Kami perkirakan kinerja positif ini akan berlanjut di 2025, didukung oleh perbaikan struktural di industri serta inovasi dan efisiensi yang terus dilakukan," tulis Tim Riset Panin Sekuritas.

Panin Sekuritas sendiri merekomendasikan buy untuk JPFA dengan target harga yang dinaikan ke level Rp2.400 per lembar.

Berdasarkan data Bloomberg, konsensus analis menunjukan bahwa sebanyak 21 sekuritas menyematkan rekomendasi beli untuk JPFA. Target harga saham JPFA berada di level Rp2.302,67 per lembar dalam 12 bulan ke depan.

Perbesar

Peluang Dongkrak Kinerja Bisnis

Head of Business Development & Strategy Japfa Gabriella Santosa telah mengatakan terkait program makan bergizi gratis dari pemerintah pada tahun depan, Japfa terus membuka peluang kerja sama serta keterlibatan. Kemudian, seiring dengan keterlibatan tersebut, menurutnya kinerja bisnis pun bisa terdongkrak.

"Akan otomatis alami terjadi [peningkatan kinerja bisnis] ketika program makan bergizi gratis bisa meningkatkan konsumsi. Pasti ada peningkatan kinerja," ujarnya setelah acara seminar bertajuk JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security pada Kamis (5/12/2024) di Jakarta.

JPFA sendiri memiliki produk unggulan berupa produk olahan yang selaras dengan penyediaan bahan baku program makan bergizi gratis dari pemerintah, seperti daging ayam, telur ayam, hingga susu.

Tahun ini, JPFA pun tengah dalam upaya strategis memperkuat segmen hilirnya yaitu melakukan ekspansi dan pengembangan pasar, khususnya pada daerah-daerah yang masih memiliki potensi pasar yang besar.

Selain itu, perseroan memperluas distribusi penjualan produk dengan melakukan penetrasi ke pasar tradisional. Hal ini sejalan dengan sinergi yang dilakukan dengan menggabungkan distribusi produk-produk olahan. JPFA juga akan melakukan berbagai program promosi untuk menjaga loyalitas konsumen.

Dalam menjalankan upayanya tersebut, JPFA telah menyiapkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp2 triliun pada 2024.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa pihaknya hanya bisa membangun rumah sejumlah 8 persen dari target 3 juta jika mengandalkan APBN Tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Ara itu saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024) malam, dikutip dari kanal Youtube Kompas.com.

Sebagai informasi, alokasi APBN TA 2025 Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun. Anggaran tersebut hanya bisa membangun 37.431 unit rumah.

Kemudian, alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 yang akan disalurkan BP Tapera sebesar Rp 33,60 triliun untuk 220.000 unit.

Jika dikalkulasi seluruhnya, total rumah yang akan dibangun melalui APBN 2025 sebanyak 257.431 unit, atau setara dengan 8,58 persen dari target 3 juta rumah.

"Kalau (menjalankan fungsi) operator kan kita hanya bisa 8 persen. Tapi yang tidak terbatas itu kan sebagai regulator dan fasilitator," jelasnya.

Untuk itu, ia melakukan berbagai upaya untuk menjalankan fungsi sebagai regulator dan fasilitator untuk mengejar sisa target 3 juta rumah yang belum bisa terkaver APBN 2025.

Lanjut Ara, contoh menjalankan fungsi sebagai regulator yakni menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan izin PBG.

Terdapat pula perpanjangan kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti pada tahun 2025.

Lalu terkait menjalankan fungsi sebagai fasilitator, contohnya yakni koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, BUMN, Bank BTN, asosiasi pengembang perumahan, serta seluruh stakeholder perumahan.

Tujuannya menggali peluang pemanfaatan lahan-lahan idle milik negara, hingga mengkaji skema-skema baru untuk pembiayaan perumahan.

Selain itu, Ara juga mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk ikut membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kan November kemarin sudah yang Agung Sedayu (di Tangerang). Nanti lusa 27 Desember itu di Berau (oleh PT Berau Coal Energy Tbk)," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kampung Dao di RT 13, RW 05, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dikenal sebagai permukiman padat dengan banyak kontrakan. Kampung ini berada persis di belakang Stasiun Kampung Bandan.

Akses menuju Kampung Dao mengharuskan warga melintasi rel kereta api dan berjalan sejauh 550 meter. Jalan masuk ke kampung tersebut belum beraspal, masih tanah merah dan bebatuan dengan kontur yang bergelombang. Para pengendara motor harus berhati-hati melewati jalan tersebut.

Setibanya di Kampung Dao, terdapat gapura merah putih yang menjadi penanda masuk ke kampung ini.

Kampung Dao terdiri atas tiga blok, yakni B, C, dan D, yang masing-masing dihuni sekitar 700 jiwa. Jalan masuk kampung relatif kecil dan gelap, terimpit rumah-rumah semipermanen.

Dulu, Kampung Dao berdiri di atas tanah bekas empang seluas enam hektar. Secara mandiri, warga membangun tempat tinggal di area ini.

"Dulu masih kayu-kayu atau papan, ini udah ada kemajuan," ujar Sulastri (36), seorang warga Kampung Dao, Kamis (26/12/2024).

Sebelumnya, akses jalan di kampung ini terbuat dari bambu, sehingga motor tidak bisa masuk sampai depan rumah.

Warga terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di luar area dan berjalan kaki ke dalam. Selain itu, jalan bambu ini kerap menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan.

"Dulu buang sampah pada di bawah (jalan bambu)," kata Sulastri.

Namun, timbunan sampah tersebut akhirnya digunakan warga untuk menguruk tanah bekas empang hingga lebih tinggi.

Sejak dua tahun terakhir, jalan di Kampung Dao perlahan berubah menjadi tanah merah berbatu. Beberapa titik kini telah diperbaiki dengan semen dan conblock.

Saat ini, kampung terlihat lebih bersih dan tidak ada lagi tumpukan sampah di bawah jalan.

Meski demikian, kondisi rumah di Kampung Dao masih didominasi bangunan semi permanen. Banyak bangunan yang dikontrakkan dengan harga berkisar antara Rp 350.000 hingga Rp 600.000 per bulan.

Untuk kontrakan Rp 350.000, ukurannya rata-rata 2x3 meter, dengan dinding dari tripleks dan tanpa kamar mandi.

Warga yang tinggal di kontrakan ini menggunakan WC umum untuk mandi, buang air, dan mencuci pakaian.

Sementara itu, kontrakan seharga Rp 600.000 memiliki ukuran dua kali lebih besar, dilengkapi satu kamar tidur dan kamar mandi di dalam.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kampung Dao di RT 13, RW 05, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dikenal sebagai permukiman padat dengan banyak kontrakan. Kampung ini berada persis di belakang Stasiun Kampung Bandan.

Akses menuju Kampung Dao mengharuskan warga melintasi rel kereta api dan berjalan sejauh 550 meter. Jalan masuk ke kampung tersebut belum beraspal, masih tanah merah dan bebatuan dengan kontur yang bergelombang. Para pengendara motor harus berhati-hati melewati jalan tersebut.

Setibanya di Kampung Dao, terdapat gapura merah putih yang menjadi penanda masuk ke kampung ini.

Kampung Dao terdiri atas tiga blok, yakni B, C, dan D, yang masing-masing dihuni sekitar 700 jiwa. Jalan masuk kampung relatif kecil dan gelap, terimpit rumah-rumah semipermanen.

Dulu, Kampung Dao berdiri di atas tanah bekas empang seluas enam hektar. Secara mandiri, warga membangun tempat tinggal di area ini.

"Dulu masih kayu-kayu atau papan, ini udah ada kemajuan," ujar Sulastri (36), seorang warga Kampung Dao, Kamis (26/12/2024).

Sebelumnya, akses jalan di kampung ini terbuat dari bambu, sehingga motor tidak bisa masuk sampai depan rumah.

Warga terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di luar area dan berjalan kaki ke dalam. Selain itu, jalan bambu ini kerap menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan.

"Dulu buang sampah pada di bawah (jalan bambu)," kata Sulastri.

Namun, timbunan sampah tersebut akhirnya digunakan warga untuk menguruk tanah bekas empang hingga lebih tinggi.

Sejak dua tahun terakhir, jalan di Kampung Dao perlahan berubah menjadi tanah merah berbatu. Beberapa titik kini telah diperbaiki dengan semen dan conblock.

Saat ini, kampung terlihat lebih bersih dan tidak ada lagi tumpukan sampah di bawah jalan.

Meski demikian, kondisi rumah di Kampung Dao masih didominasi bangunan semi permanen. Banyak bangunan yang dikontrakkan dengan harga berkisar antara Rp 350.000 hingga Rp 600.000 per bulan.

Untuk kontrakan Rp 350.000, ukurannya rata-rata 2x3 meter, dengan dinding dari tripleks dan tanpa kamar mandi.

Warga yang tinggal di kontrakan ini menggunakan WC umum untuk mandi, buang air, dan mencuci pakaian.

Sementara itu, kontrakan seharga Rp 600.000 memiliki ukuran dua kali lebih besar, dilengkapi satu kamar tidur dan kamar mandi di dalam.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

"Karena pada akhirnya kita ingin masyarakat Indonesia itu semuanya punya rumah yang layak, bisa tinggal dengan baik, sehat, keluarganya juga demikian, dan pada akhirnya semakin berkualitas hidupnya," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

"Ya, tentu ini menjadi perjuangan bersama karena membangun perumahan, apalagi membangun kawasan permukiman, itu memang membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Dan saya sangat mengapresiasi Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait benar-benar menunjukkan semangat itu," katanya.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

"Kita juga ingin terus berkolaborasi karena membangun suatu kawasan di awalnya dengan tanahnya, lahannya ada atau tidak. Kemudian juga tentu dengan berbagai kebijakan yang meringankan biaya pembangunan, termasuk juga pada saatnya sangat meringankan masyarakat kita. Itulah yang menjadi arahan dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan dieksekusi dengan sangat baik oleh Menteri PKP," kata AHY.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Tentunya masih panjang perjalanan kita, target yang dicapai juga luar biasa. Tetapi Insya Allah dengan semangat kebersamaan ini, tidak hanya pemerintah tetapi juga dunia usaha, termasuk juga filantropis yang kita harapkan juga bisa berkontribusi dengan baik," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

Kementerian PKP telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Infrastruktur ingin rakyat bisa memiliki rumah layak dan sehat

MAGELANG, KOMPAS.com - Sebanyak 328 warga di Kelurahan Magersari, Kota Magelang, Jawa Tengah, menjadi sasaran program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan Kamis-Sabtu, 26-28 Desember 2024.

Program ini merupakan uji coba selama tiga hari yang menyasar ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan anak di bawah lima tahun (balita).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur menjelaskan, pada bulan ini pihaknya tidak menargetkan penerima MBG untuk siswa karena mereka masih menjalani masa liburan.

"Nantinya, ketika bisa produksi penuh yang direncanakan per 6 Januari 2025, satuan tersebut ditargetkan membuat makanan untuk 3.000 siswa dengan radius 1-3 kilometer dari SPPG," jelas Rauuf di SPPG Kota Magelang.

Di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, terdapat 328 penerima MBG yang terdiri atas 14 bumil, 93 busui, dan 221 anak balita.

Menu yang disediakan pada hari pertama mencakup nasi putih, ikan patin asam manis, tempe goreng, tumis sayuran (jagung, wortel, buncis), seiris melon, dan susu kemasan rendah gula.

Pada hari kedua, Jumat (27/12/2024), menu yang disajikan adalah nasi putih, ayam semur kecap, tumis calsin, tahu goreng, dan jeruk.

Sedangkan pada hari ketiga, Sabtu (28/12/2024), menu terdiri dari nasi putih, beef slice teriyaki, sayur capcay, tempe goreng, dan pisang.

Rauuf juga menyampaikan bahwa anggaran untuk program ini berasal dari Badan Gizi Nasional, dan Rp 10.000 per porsi di Kota Magelang dinilai cukup.

Seorang warga Magersari, Ambarwati, menilai bahwa menu hari pertama sudah sesuai dengan makanan yang dikonsumsi anaknya yang berusia 16 bulan setiap hari.

"Saran saya, misal olahannya ada yang sedikit keras, agak dilunakkan," ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Istikomah menambahkan, Kota Magelang merupakan salah satu dari 100 kota/kabupaten yang ditunjuk untuk melaksanakan MBG pada bulan Desember ini.

"Kami turut bertugas mengawasi jalannya MBG dan menyediakan data jumlah bumil, busui, dan anak balita. Kami juga menyiapkan tim gerak cepat pencegahan dan penanganan keracunan makanan," jelasnya di SPPG Kota Magelang.

Beijing (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan China bertekad melanjutkan berbagai upaya untuk menstabilkan pasar real estat dan mengubah penurunan pada 2025.

China akan fokus dalam membuka permintaan perumahan dengan sepenuhnya menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung kebutuhan masyarakat dalam membeli rumah pertama mereka atau memperbaiki kondisi perumahan mereka, ujar seorang pejabat kementerian itu dalam konferensi kerja perumahan nasional dan pembangunan perkotaan-perdesaan selama dua hari yang berakhir pada Rabu (25/12).

Pasar properti China telah menunjukkan momentum positif pada 2024 ini, didukung oleh serangkaian langkah-langkah properumahan, termasuk penurunan suku bunga hipotek, persyaratan uang muka yang lebih rendah, pelonggaran pembatasan pembelian serta perbaikan pada penggunaan lahan, kebijakan fiskal dan pajak.

Pejabat tersebut menyoroti tanda-tanda pemulihan di pasar perumahan, mengutip kenaikan secara tahunan (year on year/yoy) dan bulanan (month on month) pada transaksi rumah baru dalam hal luas lantai yang tercatat pada Oktober dan November 2024.

Guna mempertahankan pemulihan tersebut, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan China juga berencana mengoptimalkan suplai perumahan dengan mengontrol secara ketat perluasan perumahan komersial baru sambil meningkatkan kualitas rumah, kata pejabat tersebut.

Selain itu, upaya yang lebih besar akan dilakukan untuk memperluas suplai perumahan yang terjangkau, menawarkan lebih banyak dukungan kepada penduduk perkotaan baru, kaum muda dan pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan perumahan mereka.

China berniat mengintensifkan dukungannya pada proyek-proyek renovasi desa perkotaan dan perumahan rusak di 2025 serta memperluas skala proyek-proyek semacam itu, menurut pejabat tersebut.

Sebagai bagian dari upaya untuk membangun model pengembangan baru untuk pasar real estat, China juga akan fokus pada peningkatan pasokan perumahan yang lebih baik, terutama rumah berkualitas tinggi.

Sementara itu, reformasi sedang diupayakan untuk sistem penjualan perumahan komersial, bergeser dari praktik prapenjualan tradisional ke penjualan rumah baru yang sudah jadi, kata pejabat tersebut.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Probolinggo adalah kota di Provinsi Jawa Timur yang letaknya sekitar 100 km sebelah tenggara Surabaya. Kota Probolinggo berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara.

Medcom merangkum beberapa perumahan yang masih memiliki rumah subsidi dengan harga mulai Rp150 jutaan buat kamu yang tertarik tinggal di Probolinggo.

Berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Probolinggo yang dikutip dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Perumahan dan Kawasan Perkotaan.

Rekomendasi rumah murah di Probolinggo

Perumahan di Probolinggo. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Pajarakan Kota Baru

Perumahan yang terletak di Karanggeger, Pejarakan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur ini dibangun oleh Giri Sekar Kedaton. Perumahan ini memiliki 122 rumah subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar mandi, dan satu kamar tidur.

Adapun spesifikasi rumah memiliki rangka atap galvalum, dinding bata, lantai keramik dan pondasi dari batu cor.

2. Sumberlele Land 2

Rumah ini berada di Sumberlele, Kraksaan, Kab Probolinggo, Jawa Timur. Dibangun oleh Griya Bagus Utama, ada 117 rumah subsidi yang tersedia dengan harga Rp166 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas 30 meter persegi dan luas bangunan 72 meter persegi. Dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah mencakup rangka atap, dinding bata merah, lantai dengan keramik, dan pondasi batu kali.

3. Grand Kraksaan Land

Perumahan ini terletak di Kebonagung, Kraksaan, Kab Probolinggo, Jwa Timur dibangun oleh Griya Bagus Utama. Ada 112 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp166 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi bata kali.

4. Perum Jabung Sisir Asri

Rumah yang berada di Jabungsisir, Paiton, Kab Probolinggo, Jawa Timur ini dibangun oleh Rizkya Akar Jaya. Ada 73 rumah tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, dan luas lahan 67,5 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Sukokerto Land

Perumahan yang berada di Sukokerto, Pejarakan, Kab Probolinggo, Jawa Timur ini dibangun oleh Griya Bagus Uatama. Ada 53 rumah tipe komersil dengan Harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

"Karena pada akhirnya kita ingin masyarakat Indonesia itu semuanya punya rumah yang layak, bisa tinggal dengan baik, sehat, keluarganya juga demikian, dan pada akhirnya semakin berkualitas hidupnya," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

"Ya, tentu ini menjadi perjuangan bersama karena membangun perumahan, apalagi membangun kawasan permukiman, itu memang membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Dan saya sangat mengapresiasi Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait benar-benar menunjukkan semangat itu," katanya.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

"Kita juga ingin terus berkolaborasi karena membangun suatu kawasan di awalnya dengan tanahnya, lahannya ada atau tidak. Kemudian juga tentu dengan berbagai kebijakan yang meringankan biaya pembangunan, termasuk juga pada saatnya sangat meringankan masyarakat kita. Itulah yang menjadi arahan dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan dieksekusi dengan sangat baik oleh Menteri PKP," kata AHY.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Tentunya masih panjang perjalanan kita, target yang dicapai juga luar biasa. Tetapi Insya Allah dengan semangat kebersamaan ini, tidak hanya pemerintah tetapi juga dunia usaha, termasuk juga filantropis yang kita harapkan juga bisa berkontribusi dengan baik," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

Kementerian PKP telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

pada akhirnya kita ingin masyarakat Indonesia itu semuanya punya rumah yang layak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

"Karena pada akhirnya kita ingin masyarakat Indonesia itu semuanya punya rumah yang layak, bisa tinggal dengan baik, sehat, keluarganya juga demikian, dan pada akhirnya semakin berkualitas hidupnya," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

"Ya, tentu ini menjadi perjuangan bersama karena membangun perumahan, apalagi membangun kawasan permukiman, itu memang membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Dan saya sangat mengapresiasi Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait benar-benar menunjukkan semangat itu," katanya.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

"Kita juga ingin terus berkolaborasi karena membangun suatu kawasan di awalnya dengan tanahnya, lahannya ada atau tidak. Kemudian juga tentu dengan berbagai kebijakan yang meringankan biaya pembangunan, termasuk juga pada saatnya sangat meringankan masyarakat kita. Itulah yang menjadi arahan dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan dieksekusi dengan sangat baik oleh Menteri PKP," kata AHY.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Tentunya masih panjang perjalanan kita, target yang dicapai juga luar biasa. Tetapi Insya Allah dengan semangat kebersamaan ini, tidak hanya pemerintah tetapi juga dunia usaha, termasuk juga filantropis yang kita harapkan juga bisa berkontribusi dengan baik," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

Kementerian PKP telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

SEMARANG, KOMPAS.com - Kasus lahan amblas di perumahan elite Permata Puri (PP) di Kota Semarang, Jawa Tengah, semakin memanas.

Para korban yang mengalami kerugian akibat amblesnya lahan kini menuntut ganti rugi Rp 5 miliar kepada pihak pengembang.

Dua korban, Ahmad Zubaidi dan Christopher Alun, telah membawa kasus ini ke meja hijau.

Kuasa hukum mereka, Okky Nurindra Wicaksono menyatakan, mediasi antara para korban dan pihak perumahan sebenarnya sudah dijadwalkan.

Namun, hingga saat ini, pihak pengembang belum mengganti kerugian yang dialami kliennya.

"Dari pihak pengembang, sampai saat ini tidak mengambil langkah tanggung jawab untuk mengganti kerugian dari klien kami," kata Okky kepada awak media pada Rabu (25/12/2024).

Okky menambahkan, ada dugaan pelanggaran hukum terkait pembangunan perumahan di atas tanah yang ternyata memiliki aliran sungai di bawahnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi akar permasalahan yang menyebabkan amblesnya rumah dan menimbulkan kerugian besar bagi para korban.

“Kita ajukan ganti rugi sebesar Rp 5 miliar, jumlah itu wajar karena didasarkan pada penilaian pihak independen," ucap Okky.

Selain tuntutan ganti rugi, Okky juga telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pengembang ke Kejaksaan Negeri Semarang.

"Dugaan kami, sungai yang merupakan aset negara justru disertifikatkan dan dijual pengembang,” ungkapnya.

Ahmad Zubaidi, salah satu korban, mengungkapkan dampak besar yang dirasakannya sejak rumahnya ambles pada Maret 2024.

Hingga kini, ia terpaksa mengontrak rumah dengan biaya sendiri dan merasa tidak mendapatkan empati dari pihak pengembang.

“Sudah hampir setahun berlalu, dan tidak ada langkah nyata dari mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Saya bahkan tidak bisa berdagang roti lagi dan harus menyelamatkan keluarga,” ucap Ahmad.

Lahan yang ambles sedalam 12 meter di Perumahan Permata Puri, Ngaliyan, Semarang, menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat.

Kasus ini kini menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mencari keadilan bagi para korban.

KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas isu viral yang menyebut adanya pungutan biaya dalam pelaksanaan program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti ditulis oleh Antara, Selasa (24/12/2024), menyatakan bahwa program ini sepenuhnya gratis tanpa kewajiban biaya tambahan dari orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujarnya.

Menurutnya, program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," katanya.

Program yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

BGN pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," ucap Lalu.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda.

Program ini terutama ditujukan bagi kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita, dan anak sekolah, sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.

Dampak rantai nilai pangan

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dinilai memiliki dampak signifikan terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihat program MBG dari hulu hingga hilir. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali aspek upstream-nya, termasuk proses pengadaan,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.

Vivi menjelaskan bahwa rantai nilai pangan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, nelayan, industri pengolahan, hingga pelaku UMKM seperti warung-warung, koperasi, dan vendor lainnya.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa, partisipasi, dan kehadiran mereka di sekolah, sehingga turut berkontribusi dalam pengurangan angka putus sekolah.

Selain itu, program ini diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi beban penduduk miskin.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program ini diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.