Warga Perumahan Springhill Yume Lagoon kini memiliki pilihan transportasi baru yang lebih praktis dan nyaman. Kehadiran Shuttle Bus Springhill Yume Lagoon menjadi solusi mobilitas harian, sekaligus melengkapi fasilitas yang tersedia di kawasan hunian tersebut.

Shuttle bus ini akan beroperasi setiap hari, mulai pagi hingga malam, dengan rute yang cukup strategis: Springhill Yume Lagoon - Stasiun Cisauk - AEON Mall.

General Manager Sales Springhill Yume Lagoon, Cecep Andreas, menjelaskan bahwa tarif yang dikenakan cukup terjangkau, yakni Rp10.000 per perjalanan.

Saat ini, pihak pengelola menyiapkan satu unit armada terlebih dahulu, dan akan menambah armada seiring meningkatnya jumlah pengguna.

Cecep melanjutkan, Shuttle Bus yang merupakan Fasilitas perumahan ini hadir untuk membantu mobilitas warga Springhill Yume Lagoon memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

"Kami bertekad memberikan yang terbaik bagi seluruh penghuni Springhill Yume Lagoon," kata Cecep.

Untuk kenyamanan dan kemudahan pembayaran, pengguna dapat melakukan transaksi menggunakan sistem QRIS.

Adapun titik penjemputan disediakan di tiga lokasi, yakni di Masjid Alyauma Aqmaltu, Club House dan Gate Blok C perumahan Springhill Yume Lagoon.

Berada di kawasan Cisauk, Tangerang, Springhill Yume Lagoon menawarkan hunian dua lantai dengan pemandangan danau yang asri dan menenangkan. Lokasinya strategis karena dekat dengan Serpong, serta dibanderol dengan harga mulai dari Rp600 jutaan.

Mengusung desain modern dan minimalis khas Jepang, kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas premium untuk kenyamanan para penghuni.

Dikembangkan oleh Springhill Group (Indonesia) dan Hankyu Hanshin Properties Corp (Jepang), proyek tersebut berdiri di atas lahan 15 hektare dan telah meraih penghargaan Highly Commended Best Eco-Friendly Housing Development dari PropertyGuru Indonesia Awards.

HadirkanFasilitasBerkualitas

Cecep melanjutkan, fasilitas Shuttle Bus, Club House, Gym, kolam renang view danau, dan masjid dapat menambah kenyamanan bagi warga sehingga perumahan tersebut pun semakin siap untuk dihuni.

"Kami optimistis, fasilitas ini akan menarik minat lebih banyak orang untuk tinggal dan berinvestasi di Springhill Yume Lagoon," kata Cecep.

Springhill Yume Lagoon saat ini menawarkan unit hunian type baru bertajuk "New Sakura". Hunian dua lantai dengan desain modern estetik ini dilengkapi berbagai promo menarik, seperti bebas PPN, gratis sertifikat hak milik (SHM), dan hemat hingga 20 persen dengan booking fee hanya Rp10 juta.

"Unit ini sudah siap huni. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Marketing Gallery melalui WhatsApp di 0821-8088-8880 atau mengunjungi situs sylagoon.com," kata Cecep.

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengumumkan pemanfaatan 21 aset milik Pemprov dan satu aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dijadikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Aset tersebut terdiri dari 12 bangunan dan 7 bidang tanah yang akan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa aset yang akan digunakan sebagai dapur SPPG merupakan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Tim Percepatan Program MBG.

"Aset ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah," ujarnya, dalam rilis yang diterima, Minggu (13/4/2025).

Selain pemanfaatan aset, Luthfi juga mengungkapkan bahwa terdapat 34 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jateng yang memiliki fasilitas katering, tata boga, dan kantin tipe A yang sudah bersertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Saat ini, sudah ada 7 satuan pendidikan yang diusulkan untuk berpartisipasi dalam dapur SPPG.

"Langkah ke depan kita bentuk tim MBG di tingkat kabupaten. Kemudian kita akan rapatkan dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini," kata dia.

Heboh kemunculan buaya masuk permukiman warga yang terdampak banjir di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel). Buaya itu disebut kerap memangsa hewan ternak warga.

"Iye anu tinggal mi memang di situ, (buaya) tinggal terus mi di situ semenjak banjir, na habisi mi ternaknya orang kasihan," kata Kepala Desa (Kades) Pattimang, Andi Sumarni kepada detikSulsel, Minggu (13/4/2025).

Penampakan buaya tersebut terjadi di Dusun Belawa Baru, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Sabtu (12/4). Sumarni mengatakan, ternak yang kerap kali menjadi korban keganasan buaya yakni bebek.

"Ternak-ternak kaya bebek ji apa namakan. Cuma biasa juga warga jaga-jaga saja di dekat kandang sapinya," ucapnya.

Sumarni menilai buaya yang kerap berkeliaran tidak hanya satu ekor. Dia menganggap sejumlah buaya kerap muncul di berbagai tempat.

"Kalau itu yang viral di jalan itu dekatnya Tugu Pattimang. Biasa apa dilihat di belakang rumahnya pak Dusun Pattimang. Na banyak sekali itu buaya berkeliaran di kebun-kebun, banyak sekali," ungkapnya.

"Ada dulu bekas empang selalu na tempati, cuma tidak nakal ji kasihan (buaya) palingan ternak-ternak ji yang na ganggu-ganggu," sambung Sumarni.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BPBD Lutra Muslim Muhtar melaporkan sebanyak 787 rumah dilaporkan terendam banjir di Malangke, Lutra. Mirisnya banjir itu sudah terjadi setahun alias dimulai sejak April 2024 lalu.

"(Banjir) di Kecamatan Malangke terjadi sejak awal tahun 2024. Per hari ini jumlah Desa yang masih terendam ada 5 desa, yaitu Desa Putemata, Desa Girikusumah, Desa Petta Landung, Desa Pattimang dan Desa Malangke," kata Muslim.

Banjir terjadi imbas tanggul yang jebol. Malangke terdampak parah hingga air tidak kunjung surut karena wilayahnya termasuk daerah aliran sungai (DAS).

"Penyebab banjir adalah intensitas dan curah hujan yang tinggi yang diperparah jebolnya tanggul daerah aliran sungai (DAS) Baliase yang kemudian menyatu dengan DAS Masamba yang meluap hingga berdampak pada desa-desa yang ada di bantaran sungai Masamba," terang Muslim.

Banjir Luwu Utara Meluas, 24 Desa Terendam

Banjir Luwu Utara Meluas, 24 Desa Terendam

Polisi menemukan pisau yang digunakan pelaku pembunuhan pria berinisial R (23) di kawasan perumahan di Gunungputri, Bogor Jawa Barat. Pisau ditemukan di rerumputan tidak jauh dari lokasi kejadian.

"Untuk update terkini itu pisaunya sudah ditemukan dan kita tanyakan, dia (mengaku) itu pisau dia. Ditemuin ada di dekat TKP di rumput-rumput," kata Kapolsek Gunungputri AKP Aulia Robby Putra dihubungi wartawan, Minggu (13/5/2025).

"Bukan pisau dapur, bukan badik juga, pisau saja ada pegangan dari (bahan) karet," kata Aulia.

Aulia menyebutkan polisi masih mencoba untuk menggali motif pelaku terhadap korban. Namun pelaku belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut sehingga akan diperiksa kejiwaannya di rumah sakit.

"Belum bisa digali lagi informasinya. Diperiksa sih sudah, cuma omongannya belum nyambung," kata Aulia.

"Kita sih berharapnya orangnya normal ya, cuma karena stres atau depresi itu masih kita upayakan untuk periksa kejiwaannya dulu. Masih kita komunikasikan dulu dengan rumah sakit," imbuhnya.

Sebelumnya, R ditemukan tewas dibunuh di sekitar perumahan di Gunungputri, Kabupaten Bogor. Korban warga Bekasi, Jawa Barat, itu mengalami luka tusuk di leher.

"Bukan begal, pembunuhan itu, nggak ada barang yang hilang," kata Kapolsek Gunungputri AKP Aulia Robby Putra, saat dihubungi, Sabtu (12/4).

Peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 02.00 WIB tadi. Saat ditemukan, lanjut Robby, korban sudah dalam keadaan tergeletak tak bernyawa.

"Ditemukan jam 04.00 WIB, kejadian diperkirakan kejadian jam 02.00 WIB dari CCTV," bebernya.

Pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun Robby menjelaskan pelaku hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan oleh penyidik.

"Pelakunya sudah diamankan, tapi untuk diambil keterangan kita belum bisa. Entah karena stres, entah mabuk, kita masih dalami," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Karawang (ANTARA) - Wakil Bupati Karawang Maslani menyebutkan bahwa temuan tumpukan limbah medis bercampur dengan limbah domestik di area permukiman penduduk di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jabar tidak bisa ditoleransi karena itu persoalan serius.

"Permasalahan limbah medis ini persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi. Karena dapat berdampak terhadap lingkungan," katanya di Karawang, Minggu.

Ia mengatakan, dalam menyikapi persoalan temuan tumpukan limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman di Desa Karangligar itu pemerintah daerah siap memproses hingga tuntas.

Pemerintah Kabupaten Karawang, katanya, akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti bersalah. Bahkan jika itu berkaitan dengan keterlibatan pihak rumah sakit, pemerintah daerah bisa memberi sanksi keras berupa pencabut izin.

Meski begitu, Maslani menyampaikan agar proses hukum dihormati, karena kini Polres Karawang tengah menyelidiki temuan tumpukan limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Iwan Ridwan mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis itu.

Sesuai dengan hasil verifikasi lapangan, ditemukan limbah medis bercampur limbah domestik yang diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Seharusnya berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," katanya.

Dari hasil verifikasi lapangan, di dalam tumpukan limbah medis ditemukan identitas dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

Banjarbaru (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional berkolaborasi memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak dan ibu hamil dalam rangka menanggulangi permasalahan gizi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kami telah menggelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Banjarbaru yang melibatkan lebih dari 300 peserta. Ini adalah upaya pendekatan secara bertahap yang diusung BGN untuk menyediakan MBG bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Mariana di Banjarbaru, Minggu.

MBG merupakan manifestasi dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus kita mulai dari pemenuhan gizi sejak dini. Karenanya, pencegahan stunting dan gizi buruk menjadi prioritas karena berampak signifikan terhadap tumbuh kembang serta kecerdasan anak di masa mendatang,” ujarnya.

Mariana berharap kegiatan sosialisasi di Banjarbaru yang juga melibatkan Dinas Kesehatan setempat itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait gizi seimbang yang dibutuhkan tubuh, serta mengerti tujuan dari MBG yang dilaksanakan bersama BGN.

Sementara itu, Pembina Tingkat I/IVB BGN Wahyudi Indrayana mengatakan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program pemenuhan gizi nasional seperti MBG.

Selain itu, BGN juga membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam program tersebut, baik melalui kemitraan dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPP) maupun melalui edukasi bagi keluarga tentang pentingnya akses terhadap makan bergizi secara merata dan berkelanjutan.

Banjarbaru (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak dan ibu hamil dalam rangka menanggulangi permasalahan gizi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Kami telah menggelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Banjarbaru yang melibatkan lebih dari 300 peserta. Ini adalah upaya pendekatan secara bertahap yang diusung BGN untuk menyediakan MBG bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Mariana dalam keterangannya di Banjarbaru, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa MBG merupakan manifestasi dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus kita mulai dari pemenuhan gizi sejak dini. Karenanya, pencegahan stunting dan gizi buruk menjadi prioritas karena berampak signifikan terhadap tumbuh kembang serta kecerdasan anak di masa mendatang,” ujarnya.

Mariana berharap kegiatan sosialisasi di Banjarbaru yang juga melibatkan Dinas Kesehatan setempat itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait gizi seimbang yang dibutuhkan tubuh, serta mengerti tujuan dari MBG yang dilaksanakan bersama BGN.

Sementara itu, Pembina Tingkat I/IVB BGN Wahyudi Indrayana mengatakan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program pemenuhan gizi nasional seperti MBG.

Selain itu, BGN juga membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam program tersebut, baik melalui kemitraan dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPP) maupun melalui edukasi bagi keluarga tentang pentingnya akses terhadap makan bergizi secara merata dan berkelanjutan.

“Program ini bukan hanya intervensi jangka pendek, tetapi menjadi langkah strategis membangun fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Wahyudi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Banjarbaru Maulidah menjelaskan pentingnya peran seluruh pihak menyukseskan Program MBG karena saat ini Indonesia tengah menghadapi fenomena intergenerational malnutrition.

Ia mengatakan fenomena ini mengalami triple burden of malnutrition seperti kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan mikronutrien secara bersamaan. Fenomena ini terjadi sejak masa kehamilan, kelahiran, hingga fase pertumbuhan anak.

Selain itu, kata Maulidah, peran masyarakat juga dibutuhkan dalam pengawasan keamanan pangan agar visi besar pemenuhan gizi nasional ini dapat terwujud secara berkelanjutan.

“Oleh karena itu, kami meminta tim sekolah juga berperan dalam pengawasan pangan bagi anak didik di lingkungan sekolah. Termasuk tim kesehatan di lingkungan masyarakat seperti Ketua RT, kader kesehatan, warga yang ditunjuk, mereka harus memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan bergizi, khususnya anak-anak,” ujarnya.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah menandatangani sejumlah memorandum of understanding (MoU) program rumah subsidi untuk sejumlah segmen profesi, seperti buruh, wartawan, ojol, guru, hingga tenaga kesehatan.

Setelah penandatanganan MoU, pemerintah menjadwalkan akan melakukan serah terima kunci kepada beberapa pembeli pertama. Seperti rumah subsidi untuk buruh, serah terima kunci untuk 100 pembeli pertama dijadwalkan akan digelar pada 1 Mei, bertepatan dengan Hari Buruh. Kemudian, serah terima kunci program rumah subsidi untuk wartawan akan digelar pada 6 Mei 2025 untuk 100 pembeli pertama.

Pengamat Properti Anton Sitorus mengharapkan pemerintah benar-benar dapat mewujudkan program ini, bukan hanya menebar janji. Sebab, sejak awal kabinet Prabowo berjalan, belum ada satu pun program dari Kementerian PKP yang terlihat hasilnya.

"Kalau ada yang ngomong gitu, lalu pejabat kita ngomong apa, ya udah, didengar aja. Dia bilang bulan Mei akan ada serah terima ini dan segala macam, ya tunggu aja bulan Mei ada apa nggak gitu. Kan sampai sekarang kita belum melihat realisasi dari omongan-omongannya," kata Anton kepada detikProperti, Jumat (11/4/2025) lalu.

Lebih lanjut, menurutnya MoU bukanlah sebuah kesepakatan yang mengikat. Banyak proyek yang telah melakukan MoU berakhir kandas di tengah jalan. Seharusnya setelah adanya MoU ada perjanjian atau sebuah kontrak lanjutan, kemudian baru dimulainya pembangunan. Proses pembangunanya pun pasti memakan waktu, tidak terburu-buru.

"MoU itu baru rencana bahwa kedua pihak sepakat untuk berencana begini, tapi belum menjadi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak. Kalau sudah ada kontrak, perjanjian yang bersifat hukum, legally binding gitu ya. Itu baru namanya sudah ada kesepakatan. Kita bisa lihat berapa banyak MoU yang akhirnya nggak jadi," jelasnya.

Anton pun mempertanyakan bagaimana skema yang akan disiapkan pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah pembelian rumah subsidi untuk segmen-segmen profesi tersebut. Sebab, untuk mengajukan KPR memerlukan slip gaji untuk melihat pemasukan per bulan calon debitur. Sementara beberapa segmen profesi yang disasar pemerintah merupakan sektor informal yang terkadang tidak memiliki slip gaji.

"Dia sendiri mungkin ngerti apa nggak gitu, emang bisa nggak? Kayak terbit slip misalnya, kalau kayak ojol gitu, kayak pekerja yang penghasilan nggak tetap, itu bagaimana? Makanya kan dulu sempat ada tuh fasilitas kredit khusus. Tapi kan kita belum dengar gimana jadinya," ujarnya.

Terpisah, Direktur INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan biasanya pengurusan pengajuan KPR di bank memakan waktu 2-3 bulan. Namun, jika jangka waktu MoU dengan serah terima yang kurang dari sebulan ini, ia memprediksi kemungkinan pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk mempercepat penyetujuan KPR.

"Kalau normal ya, bisnis as usual sih sulit ya. Menurut pengalaman saya dulu memfasilitasi (pengajuan KPR) ya kurang lebih 2-3 bulan ya. Tetapi karena ini program biasanya itu diajukan oleh masing-masing organisasi. Nah itu yang kemudian difasilitasi secara cepat. Misalnya kementerian akan menggandeng misalnya BTN, BRI, atau BSI atau bank apa pun yang ada program KPR-nya," ungkapnya.

Ada pun, menurut Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan jika program rumah subsidi tersebut bisa berjalan tepat waktu kurang dari sebulan, kemungkinan rumah yang akan digunakan merupakan rumah-rumah yang sudah dibangun dan memang siap untuk ditempati dan dijual.

"Rumah subsidi untuk ojol, wartawan, dan buruh itu udah berjalan, ini lebih pada penekanan aja menurut saya. Waktu sebulan itu masuk akal aja karena rumah subsidi memang harus ready stock, dan program ini akan meningkatkan penjualan rumah-rumah yang saat ini sudah terbangun namun belum terjual," jelasnya.

Sementara itu, Ara menyebutkan salah satu syarat untuk membeli rumah subsidi adalah mereka termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki gaji maksimal Rp 14 juta per bulan bagi pasangan suami-istri dan Rp 12 juta per bulan bagi yang masih single.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek.

Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk buruh yang bisa masuk," paparnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarat Sirait telah tiba di Qatar pada Sabtu (12/4/2025). Kunjungannya ke Qatar kali ini untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan menemui sejumlah investor untuk mendorong investasi Program 3 Juta Rumah.

"Kunjungan kerja ke Qatar ini dilaksanakan dalam rangka mengikuti kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Qatar. Saya bersama tim juga melakukan pertemuan dengan para investor dalam rangka mendukung program 3 juta rumah di Indonesia," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Qatar, Sabtu (12/4/2025).

Dalam keterangan resminya, Ara bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Sonny Surachman, serta Komisioner BP TAPERA Heru Pudyo Nugroho disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan. Mereka disuguhi hidangan khas daerah setempat yaitu teh karak.

"Kami sampai di Qatar jam 12 malam waktu Doha, Qatar. Terimakasih banyak penerimaan yang hangat Duta Besar Indonesia untuk Qatar dan menikmati suguhan teh karak yang khas," ujar Ara.

Ia menyampaikan pertemuan pertama dengan investor Qatar adalah bersama CEO Standard Chartered pada pukul 16.00 waktu Doha. Pihaknya akan membahas mengenai Program 3 Juta Rumah.

"Rencananya pada pukul 16.00 waktu setempat kami akan bertemu CEO Standard Chartered guna berdiskusi tentang program perumahan di Indonesia," katanya.

Ada pun, Ara telah bertolak ke Qatar sejak Jum'at (11/4/2025) dari Jakarta pukul 18.30 WIB. Perjalanan ke Qatar ini juga tugas khusus dari Prabowo untuk realisasi Program 3 Juta Rumah. Pada kesempatan ini, ia ingin menawarkan peluang investasi maupun lahan yang dinilai cocok untuk membangun hunian.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyatakan pihaknya sudah menyiapkan lahan yang dinilai bagus seperti lahan bekas perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kalibata. Selain itu, ada lahan eks bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci yang juga yang bakal ditawarkan kepada Qatar.

Menurutnya, lahan di Lippo Karawaci cocok dibangun hunian. Lahan tersebut memiliki lapangan golf, jalannya luas, dan tidak ada masyarakat yang menghuni lokasi tersebut.

"Ya, (lahan Lippo Karawaci) termasuk yang kita tawarkan karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah, jangan yang nggak bagus," ucapnya.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, terbang ke Qatar.

Dalam lawatannya ini, dia mengadakan pertemuan dengan CEO Standard Chartered Qatar, Muhannad Mukahall, untuk membahas peluang investasi di sektor perumahan Indonesia.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Presiden Prabowo Subianto ke Qatar guna menarik investor untuk mendukung program ambisius pemerintah membangun 3 juta rumah.

“Saya telah bertemu dengan CEO Standard Chartered Qatar, Muhannad Mukahall, guna membahas tentang peluang investasi di sektor perumahan,” ujar Ara, di Qatar, Sabtu (12/4/2025).

Ara tiba di Doha pada pukul 00.00 waktu setempat dan disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan.

Turut mendampingi Ara, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Sonny Surachman, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Pertemuan dengan Standard Chartered Qatar ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia.

Dengan semangat kolaborasi, pemerintah Indonesia optimistis dapat mewujudkan target pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Jarum suntik, bekas infusan, kemasan obat, glukometer atau alat tes darah, hingga multiparameter masih bernoda darah berserakan bersama di salah satu sudut permukiman warga. Sampah-sampah dalam katergori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) itu berlogo salah satu rumah sakit swasta di Karawang.

Temuan itu membuat geger warga Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Limbah medis yang semestinya dikelola secara khusus justru berceceran di lingkungan padat penduduk.

"Kami temukan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha, namun di dalamnya memang terdapat limbah medis ya yang tercampur dengan sampah limbah domestik," ujar Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLHK Karawang, Meli Rahmawati, saat ditemui di lokasi, Kamis (10/4/2025).

Pihaknya langsung mengambil sampel dari lokasi. Di antara temuan yang diamankan bekas jarum suntik, infusan, kemasan obat-obatan. Sampel itu kini tengah diperiksa untuk kebutuhan penindakan lebih lanjut.

"Kami temukan di antaranya, bekas infusan, jarum suntik, dan bekas obat-obatan. Kami sudah bawa sampelnya untuk penindakan selanjutnya," ucap Meli.

Diduga, sampah medis itu dibakar bersama kantong plastik hitam, meninggalkan jejak karbon dan pecahan benda medis di atas tanah. Petugas belum bisa memastikan apakah kejadian ini bentuk kelalaian atau justru kesengajaan.

"Ini memang kita baru dapat keterangan terbatas, nanti kita konfirmasi lagi pihak rumah sakitnya. Kita harus pastikan dulu apakah ini kelalaian dari rumah sakit atau kesengajaan," katanya.

Menurut Meli, pengelolaan limbah medis tidak bisa sembarangan. Sudah ada regulasi yang mengatur prosedur pengelolaannya, termasuk kewajiban melibatkan pihak ketiga yang berizin.

"Untuk limbah medis sudah jelas di aturan bahwa dia harus dikelola oleh pihak ketiga yang berizin khusus untuk menangani limbah medis," tegasnya.

Sayangnya, saat tim DLHK tiba di lokasi, tak ada pengelola limbah yang bisa dimintai keterangan. Hanya pekerja yang mengaku baru lima bulan bekerja di situ.

"Di sini hanya ada pekerja yah, untuk kegiatan usaha pengelolaan limbah barang bekas ini katanya sudah 5 bulan, tapi baru kita ketahui kemarin terkait dengan adanya limbah medis ini," pungkasnya.

Kejadian ini tak hanya menyulut kekhawatiran publik, tapi juga perhatian anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana. Mantan Bupati Karawang dua periode ini mengecam keras peristiwa tersebut.

"Iya kejadian ini sangat memprihatinkan, dan kami mengecam keras perbuatan dari oknum yang melakukan hal tersebut. Pastinya banyak regulasi yang dilanggar dengan adanya peristiwa hari ini," kata Cellica saat dihubungi detikJabar.

Ia menekankan bahwa limbah medis termasuk kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), yang berpotensi besar menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan jika dibuang sembarangan.

"Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 harus dikelola penanganannya juga harus secara khusus karena menyebabkan resiko kontaminasi, penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Karena itu seharusnya pengelolaan limbah media B3 sesuai dengan standardisasi dan regulasi yang berlaku," jelasnya.

Pembuangan sembarangan juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Teknis pengelolaan diatur dalam Permen LHK Nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dari fasilitas kesehatan, selain limbah medis juga ada pembalut yang dibuang sembarangan di lingkungan yang padat penduduk. Besar harapan saya agar segera ditelusuri oknum pengelola limbah medis B3 yang melakukan hal tersebut, dan diproses sesuai hukum yang berlaku," ucap Cellica.

Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan meningkatkan pengawasan. "Saya harapkan agar dinas terkait, seperti DLHK, Dinkes, agar memperketat pengawasan terkait pengelolaan limbah medis dan B3. Semoga persoalan ini segera ditindaklanjuti, dan dikomunikasikan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi lagi hal seperti ini," pungkasnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang pun bersuara. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Karawang, Yayuk Sri Rahayu, mengingatkan bahaya limbah medis yang tidak dikelola sesuai prosedur.

"Limbah medis kalau tidak terkelola dengan baik, maka akan berdampak terhadap kesehatan di lingkungan, bisa trauma, kemudian terhadap yang sehat bisa menimbulkan penyakit jika di situ ada sumber penularan," kata Yayuk, Jumat (11/4/2025).

Termasuk juga limbah non-medis yang dibuang sembarangan, bisa jadi ladang berkembang biak bagi hewan penular penyakit.

"Penyakit yang ditularkan misalnya bisa diare, bisa, bisa depoid, dan limbah yang tidak dikelola memang bisa mencemari lingkungan," lanjutnya.

Menurutnya, rumah sakit yang terbukti lalai bisa dikenai sanksi hingga pencabutan izin. "Iya sudah ada aturannya yang jelas yah, pemerintah pusat sudah menyampaikan dan semua rumah sakit sudah tahu, karena kita juga sudah melakukan pembinaan. Jika ini kelalaian ya bisa dicabut perizinan operasionalnya," pungkasnya.

Video: Potret Danau Tertua dan Terdalam di Eropa yang Terancam Polusi

Video: Potret Danau Tertua dan Terdalam di Eropa yang Terancam Polusi

Bisnis.com, JAKARTA – Peningkatan harga emas dapat menjadi katalis tersendiri bagi emiten tambang emas, termasuk emiten kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS).

Saat ini harga emas sedang melesat hingga mencetak rekor tinggi. Dilansir dari Bloomberg, harga emas global naik 2,1% menjadi US$3.244,15 pada perdagangan Jumat (11/4/2025).

Angka tersebut memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa yang tercapai sehari sebelumnya. Harga emas mencatatkan kenaikan mingguan lebih dari 6% secara mingguan.

Berita aksi Blackrock di saham Bakrie-Salim menjadi salah satu artikel pilihan Bisnis Indonesia Premium. Berikut adalah rangkumannya untuk edisi Minggu (13/4/2024).

1. Katalis PGN (PGAS): dari Proyek Strategis hingga Keuntungan Berdenominasi dolar AS

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN diyakini berpotensi melanjutkan catatan positif pada kinerja keuangan sepanjang 2025.

Kans itu antara lain ditopang oleh peningkatan volume penjualan dan transmisi gas, serta pengembangan proyek strategis.

Andhika Audrey, analis Panin Sekuritas, menjelaskan pihaknya tetap memberikan pandangan positif terhadap prospek saham emiten Grup Pertamina itu lantaran hadirnya sejumlah faktor tersebut.

2. Gerak Investor Kakap di Balik ANTM yang Lanjutkan Tren Positif saat IHSG Tertekan

Sederet investor kakap aktif menambah kepemilikan di saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) saat mencatatkan kinerja positif dalam sepekan terakhir atau pekan pertama perdagangan April 2025.

Pada pekan ini atau setelah periode libur Lebaran 2025, saham emiten produsen emas pelat merah itu tercatat menguat 3,36%.

Kendati sempat terkoreksi dari Rp1.635 menuju level Rp1.400 pada hari perdana perdagangan, Selasa (8/4/2025), harga saham ANTM tercatat rebound dan mencapai level Rp1.690 pada penutupan perdagangan kemarin, Jumat (11/4/2025).

3. Aksi BlackRock di Saham Kongsi Grup Bakrie & Salim (BRMS) Kala Tersengat Harga Emas

Harga saham BRMS hingga penutupan perdagangan Jumat (11/4/2024) parkir di zona hijau, hingga level Rp348, dengan peningkatan harga 16%.
Analis Maybank Sekuritas Indonesia Hasan Barakwan merekomendasikan buy untuk BRMS dengan target harga Rp480 per lembar.

“Lintasan harga emas yang kuat semakin memperkuat pandangan positif kami terhadap BRMS, karena akan memberikan penyangga yang kuat terhadap laba di masa mendatang,” tulisnya dalam riset.

4. Hilal Internet Murah Emiten Hashim Djojohadikusumo (WIFI), Gandeng NTT East dan Right Issue

Ambisi emiten terafiliasi Hashim Djojohadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge untuk menghadirkan dan ekspansi internet murah mulai menunjukkan hilal.

WIFI melakukan dua aksi korporasi sekaligus yakni menggandeng investor jepang, NTT East dan menggelar right issue.

Pada penutupan pasar, Jumat (11/4), saham WIFI dihargai Rp2.250 per lembar, naik 13,64%. Dengan harga itu, saham WIFI sudah naik hingga 448,78% sejak awal tahun (YtD).

5. Pertaruhan Indocement (INTP) di Program Tiga Juta Rumah Prabowo

Program tiga juta rumah serta serangkaian stimulus ekonomi yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan menjadi angin segar bagi emiten semen, tak terkecuali PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) yang menaruh harapan besar terhadap program ini.

Meski demikian, analis menilai program tiga juta rumah belum cukup menyelesaikan masalah struktural industri semen lantaran dampak dari program ini membutuhkan waktu lama.

Saat ditemui baru-baru ini di Jakarta, Direktur Utama Indocement Tunggal Prakarsa Christian Kartawijaya mengatakan bahwa pelaku pasar berharap bahwa inisiatif tersebut mampu menyerap kelebihan pasokan yang selama ini membayangi industri.