KOMPAS.com - Ada banyak pertanyaan yang mencuat dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atas program rumah subsidi bagi 13 profesi prioritas.

Pertanyaan yang mengemuka adalah, di manakah lokasi rumah subsidi tersebut?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan, rumah subsidi ini berlokasi di kawasan Jadebotabek.

"Meski demikian, bukan di jantung kota, melainkan di kawasan sub urban dan bisa diakses transportasi publik," ujar Ara.

Salah satu perumahan yang disiapkan untuk mengakomodasi program rumah subsidi ini adalah Pesona Kahuripan yang berada di Cileungsi, Bogor.

Perumahan ini dikembangkan PT Pesona Kahuripan yang telah menyiapkan ratusan unit rumah subsidi berkualitas di dua klaster Pesona Kahuripan 10 dan 12.

Direktur Utama PT Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma mengungkapkan, telah menyediakan 290 unit rumah subsidi siap huni (ready stock) dengan harga Rp 185 juta.

Rinciannya, terdapat 90 unit di Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 200 unit lainnya di Kompleks Pesona Kahuripan 12.

"Kami berkomitmen untuk mendukung program perumahan nasional dan memberikan akses hunian layak bagi berbagai kalangan, termasuk para pekerja media," ujar Angga kepada Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

Lebih lanjut, Angga menyampaikan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menghubungi pihaknya untuk menyiapkan rumah bagi 13 profesi sasaran, terutama para wartawan.

Rencananya, serah terima unit rumah kepada para pekerja media ini akan dilaksanakan pada 6 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

Sebelumnya, PT Pesona Kahuripan juga telah berperan aktif dalam menyediakan rumah siap huni bagi para guru di wilayah Kabupaten Bogor.

Serah terima kunci rumah-rumah tersebut bahkan telah diresmikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait pada akhir Maret lalu.

Spesifikasi Rumah Subsidi

Setiap unit rumah subsidi yang ditawarkan oleh PT Pesona Kahuripan ini dirancang dengan tipe 30/60, yang berarti luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Meskipun berstatus rumah subsidi, pengembang tetap mengedepankan kualitas bangunan.

Setiap unit dilengkapi dengan dua kamar tidur yang menggunakan dinding hebel ganda (double) untuk memberikan privasi dan kenyamanan maksimal.

Selain itu, setiap rumah juga memiliki dapur fungsional, kamar mandi, serta langit-langit setinggi 2,95 meter yang menciptakan kesan ruangan yang lebih lapang.

Untuk menambah kenyamanan penghuni, setiap unit juga dilengkapi dengan carport untuk kendaraan, taman di bagian depan, serta area belakang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Lokasi Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 12 di Cileungsi, Bogor, menawarkan akses yang cukup strategis.

Perumahan ini dapat dijangkau dalam waktu sekitar 30 menit dari Stasiun LRT Harjamukti dan hanya 10 menit dari pintu Tol Nagrak.

Kemudahan akses ini tentu menjadi nilai tambah bagi para pekerja yang beraktivitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

IDSurvey menyatakan komitmennya dan siap mendukung penuh kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen ini sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan perbaikan gizi yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diimplementasikan melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

VP Sekretaris Perusahaan IDSurvey, Tony Andrianto mengatakan, IDSurvey sebagai holding BUMN yang membawahi PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, siap mengerahkan seluruh sumber daya dan keahliannya dalam bidang survei, inspeksi, dan pengujian untuk menjamin mutu pelaksanaan program ini.

Tony menegaskan komitmen lembaganya dalam memastikan kualitas makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar, terutama dari sisi kehalalan dengan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Sebagai lembaga sertifikasi yang berpengalaman dalam pengujian dan standarisasi, IDSurvey berkomitmen untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis dengan menghadirkan layanan pemastian yang kredibel dan terpercaya," ujar Tony.

Sucofindo sendiri telah diakui sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) utama oleh BPJPH sejak 17 Februari 2023. Mengacu pada standar ISO 17065, Sucofindo memiliki cakupan kerja nasional dan internasional serta didukung oleh 130 auditor halal bersertifikasi BNSP yang tersebar di 28 kantor cabang.

Lingkup kegiatan sertifikasi halal Sucofindo meliputi produk makanan, minuman, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetika, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian.

Sebagai LPH, Sucofindo juga telah memiliki sertifikasi ISO 37001 untuk sistem manajemen anti-penyuapan dan laboratorium pengujian berstandar ISO 17025.

Sementara itu, PT Surveyor Indonesia memperkuat langkah ini dengan 31 auditor halal yang terdaftar di BPJPH. Sebagai lembaga jasa survei independen, IDSurvey akan terlibat dalam sertifikasi dan konsultasi hazard analysis and critical control points (HACCP) serta memastikan kehalalan produk.

"Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kualitasnya," pungkas Tony.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan pihaknya akan menggandeng lembaga-lembaga sertifikasi, di antaranya IDSurvey dan BPJPH untuk berperan dalam proses akreditasi program MBG.

Dalam upaya ini, BGN bekerja sama dengan Kantor Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyusun skema akreditasi yang akan mencakup berbagai aspek penting, termasuk sarana prasarana, keamanan pangan, sertifikasi halal, dan proses bisnis.

"Lembaga sertifikasi, termasuk IDSurvey, ditunjuk untuk mengawasi implementasi standar tersebut guna menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG," tutur Dadan, Selasa (11/3) lalu.

Proses akreditasi akan dilakukan setelah jumlah SPPG mencapai 2.000 unit, yang mencakup layanan bagi sekitar 6 juta orang hingga Agustus 2025. Setelah itu, hasil akreditasi akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu unggul, baik sekali, dan baik.

Tarakan -

Ketua Yayasan Hidup Berbagi Kasih sekaligus mitra Badan Gizi Nasional (BGN) untuk wilayah Tarakan Utara, Jackson Situmorang, angkat bicara mengenai polemik mandeknya program makan bergizi gratis (MBG).

Berhentinya program ini diduga karena masalah koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan BGN. Sejauh ini, Jackson hanya menerima penugasan dan tidak tahu-menahu koordinasi tersebut.

"Saya hanya menjalankan tugas sesuai surat dari BGN. Setelah surat tugas ada, SPPG yang mengawasi operasional di dapur saya," ujar Jackson kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

Namun, demi kelanjutan program ini di Tarakan, Jackson menilai pemda dapat dilibatkan dengan menyiapkan lahan atau mengajukan permohonan ke BGN. Ia optimistis BGN akan merespons positif, mengingat banyak sekolah di Tarakan yang masih menanti program ini.

"Saya tidak keteteran, tapi kapasitas saya hanya untuk Tarakan Utara sesuai kuota yang diberikan," katanya.

Jackson membeberkan empat skema MBG yang dijalankan BGN. Skema pertama, BGN langsung membangun dapur. Skema kedua melibatkan instansi seperti TNI, Polri, BUMN, atau pemerintah daerah yang bisa mengajukan pembukaan dapur ke BGN.

"Skema ketiga adalah mitra seperti saya. Siapa pun bisa mendaftar, baik online maupun langsung ke BGN," jelasnya.

Skema ini, lanjut Jackson, membuka peluang bagi siapa saja yang ingin berkontribusi. Ia menyambut baik apabila ada mitra baru di Tarakan.

"Saya sebagai mitra pertama di Tarakan senang kalau ada yang mau buka dapur baru. Silakan ajukan ke BGN," tambahnya.

Ia menawarkan diri untuk memfasilitasi jika Pemkot Tarakan ingin berkoordinasi juga terkait pelaksanaan program MBG. Ia berharap MBG dapat terus berkembang dengan dukungan semua pihak demi meningkatkan gizi masyarakat, khususnya di Tarakan Utara.

"Pintu saya terbuka lebar. Kalau pemerintah mau duduk bareng, saya siap bantu," ujarnya.

(des/des)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

"Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Jakarta dikutip Jumat, 11 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

"Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," kata dia.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

"Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau," kata Heru.

Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

"Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi," ujar Heru.

(KIE)

Jakarta -

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memberikan beberapa usul agar pasar modal Indonesia berdaya tahan dari dampak perang tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Wijayanto mengatakan banyak investor melihat beberapa kebijakan Presiden Prabowo Subianto saat ini belum jelas arahnya. Untuk itu, program-program yang berpengaruh terhadap kinerja pasar modal dinilai perlu dikaji ulang.

"Jujur saja, banyak pihak, termasuk investor asing itu merasa pemerintahan Pak Prabowo ini punya banyak rencana, banyak program. Tapi mereka belum melihat adanya rencana konkret, realistis, rasional yang koheren. Jadi Indonesia ini akan dibawa ke mana," kata Wijayanto dalam diskusi virtual bertajuk 'Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia', Jumat (11/4/2025).

Wijayanto mengusulkan agar pemerintah segera melakukan kalibrasi terhadap program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Dengan kuatnya finansial, pemerintah bisa melakukan banyak hal untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

Program yang harus dilakukan kalibrasi itu di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), program 3 juta rumah, hingga pembentukan Koperasi Merah Putih.

"Program 3 juta rumah per tahun apa iya perlu kita paksakan? Program MBG melayani 83 juta siswa mulai tahun ini, apa iya kita akan melakukan itu? Apa betul yang butuh 83 juta?" kata Wijayanto.

"Kemudian program Koperasi Merah Putih, yang memerlukan dana Rp 5 miliar dikalikan 80.000, sekitar Rp 400 triliun, apa betul kita akan wujudkan itu. Kemudian BPI Danantara, alhamdulillah timnya saya mengapresiasi solid, tetapi yang perlu diadjust adalah agendanya jangan terlalu agresif," sambungnya.

Menurut Wijayanto, ada tiga hal yang perlu dilakukan para menteri di Kabinet Merah Putih. "Pertama perbaikan komunikasi, alhamdulillah sudah disadari. Yang kedua perbaikan teknokrasi, ini masih menantang. Program-program besar itu harus dikupas, harus dihitung betul, sehingga justified secara teknokratis. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan eksekusi," tegas dia.

(aid/rrd)

Bisnis.com, PALEMBANG — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palembang pascalibur lebaran tahun 2025 akan kembali dilakukan mulai Senin (14/4/2025).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang Adrianus Amri mengatakan pelaksanaan MBG di Kota Palembang memang belum berjalan maksimal atau menyentuh seluruh sekolah di wilayah tersebut.

Menurutnya, hal itu terjadi karena beberapa faktor termasuk dalam hal penyediaan dapur yang belum banyak.

“Jadi dari target kita 300 sekolah di Palembang, baru terlaksana di 85 sekolah,” ujarnya, Jumat (11/4/2025).

Sementara itu, meskipun sejumlah sekolah sudah masuk kembali pada 9 April, pelaksanaan MBG akan digulirkan mulai 14 April mendatang. Hal itu lantaran proses belajar baru efektif di hari tersebut.

"Kembali dimulai nanti 14 April, berjalan normal dengan skema dan menu MBG sama,” kata dia.

Di lain sisi, Ketua DPD Perkumpulan Penyelengara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumatra Selatan Evie Hadenli menyampaikan sudah ada rencana untuk menambah jumlah dapur MBG di Kota Palembang dan wilayah lain di Sumsel.

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa proses pembagian MBG membutuhkan persiapan yang matang dan harus mengikuti teknis yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

“Sekarang kita fokus yang sudah terdata dulu,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Palembang Sebelumnya, jumlah dapur umum untuk MBG di Kota Palembang tersebar di 11 kecamatan.

Adapun untuk wilayah (kecamatan) lain yang belum ada akan dilakukan bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Batam -

Seorang Ketua RT berinisial AY di Perum Greenland Blok A, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi korban penikaman. Pelaku penikaman ialah seorang wanita berinisial AN, warga dan tetangga Ketua RT tersebut.

"Kejadian tadi siang, sekitar pukul 13.00 WIB. Korban berinisial AY menjadi korban penikaman oleh warganya berinisial AN," kata Kapolsek Batam Kota, Kompol Anak Agung Made Winarta, Jumat (11/4/2025).

Kronologi penikaman Ketua RT itu bermula dari korban tengah menyapu di halamannya rumahnya. Tiba-tiba pelaku mendatangi korban membawa pisau dapur dan langsung menikam korban

"Korban saat itu tengah menyapu halaman depan rumahnya. Pelaku yang merupakan tetangga langsung korban. Ia datang membawa pisau dan langsung menikam korban dari belakang," ujarnya.

Akibatnya, korban langsung terjatuh bersimbah darah. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung melarikan ketua RT itu ke rumah sakit.

"Korban mengalami luka robek di bagian paha kaki kiri, pinggang kiri, dan lengan tangan kiri. Korban masih dirawat di rumah sakit," ujarnya.

Polsek Batam Kota yang mendapat laporan itu langsung melakukan penangkapan pelaku AN. Pelaku diamankan di rumahnya oleh polisi.

"Penangkapan terhadap pelaku dilakukan tempat kejadian perkara di dekat rumahnya. Saat ini sudah diamankan di Polsek Batam Kota," Ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara motif penikaman ketua RT itu diduga karena salah paham antara korban dan pelaku. Namun polisi masih mendalami lebih lanjut motif tersebut.

"Sementara motifnya salah paham, namun masih di dalami. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Unit Reskrim Polsek Batam Kota. Nanti perkembangan akan kami sampaikan," ujarnya.

(afb/afb)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengumumkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek naik menjadi Rp 14 juta per bulan. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta.

Lalu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta, kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," kata Ara dalam acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025) lalu.

Menanggapi hal ini, Direktur INDEF, Tauhid Ahmad menjelaskan, klasifikasi kelas dalam masyarakat berdasarkan penghasilan salah satu tujuannya untuk menentukan prioritas pemberian bantuan sosial. Semakin kecil penghasilan per bulannya berarti mereka adalah penerima bantuan prioritas dari pemerintah.

Tauhid menyampaikan masyarakat kelas bawah atau yang berpenghasilan rendah adalah yang memiliki total pemasukan di bawah Rp 8 juta. Sementara penghasilan antara Rp 8-14 juta sudah termasuk kelas menengah.

"Kalau kita lihat yang tadi kelas menengah memang, Rp 8-15 juta itu kelas menengah. Kalau yang di bawah Rp 8 juta itu kelompok menengah bawah per keluarga ya dan (kelompok ekonomi) di bawah mungkin Rp 4-5 juta yang masyarakat miskin gitu per keluarga," kata Tauhid kepada detikProperti, Jumat (11/4/2025).

Ia melihat dengan kenaikan batas penghasilan penerima rumah subsidi ini akan menimbulkan beberapa dampak. Salah satunya adalah semakin besar opsi rumah yang bisa dipilih oleh kelas menengah.

"Akhirnya tercampur antara yang bisa mendapatkan KPR non-subsidi (dengan yang harus mendapat subsidi) karena sekarang dibantu pemerintah melalui program ini," ungkapnya.

Dampak kedua, dikhawatirkan pilihan harga rumah untuk MBR berpenghasilan di bawah Rp 7 juta semakin sedikit karena pengembang lebih memilih melebarkan pasar untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 8-14 juta.

"Karena melihat kemampuan, batas atasnya dilebarkan, sementara kelompok bawah yang dulunya dapat akhirnya marketnya semakin berkurang karena pengembang senangnya yang punya kapasitas keuangan lebih bagus," ujarnya.

Kemudian, dari sisi bank, kelas menengah juga bisa mendapat kesempatan lebih besar untuk mendapatkan persetujuan pengajuan KPR karena kemampuan membayarnya.

"Slip gajinya dan sebagainya yang satu punya gaji Rp 8 juta sama gaji yang katakanlah Rp 14 juta, pasti kan bank lebih senang yang gede karena kreditnya pasti lebih banyak. Bank senang karena semakin banyak yang dipinjam, bunganya juga bagus bagi bisnis bank," tuturnya.

Untuk mengatasi dampak yang mungkin terjadi, Tauhid menyarankan lebih baik batas penghasilan untuk MBR yang mendapatkan rumah subsidi kembali menjadi Rp 8 juta per bulan. Apabila ingin memberikan peluang bagi kelas menengah, bunga yang diberikan dibedakan antara yang penghasilan Rp 7 juta ke bawah dengan penghasilan Rp 8-14 juta.

Terpisah, Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda memandang positif keputusan kenaikan batas penghasilan penerima rumah subsidi menjadi Rp 14 juta. Menurutnya, dengan kebijakan ini kelas menengah di perkotaan juga bisa mendapat kemudahan untuk memiliki rumah.

"Batas penghasilan menjadi Rp 14 juta cukup memperluas pasar sasaran. Saya menyoroti tidak hanya untuk MBR namun pemerintah perlu juga memperhatikan kaum menengah khususnya menengah perkotaan," ucapnya.

Ali menambahkan jika memungkinkan MBR seharusnya bisa mendapat insentif lebih dibandingkan dengan masyarakat kelas menengah agar semua kelas dapat terbantu untuk memiliki rumah.

"Harusnya ada (perbedaan suku bunga), bila MBR sekarang sampai Rp 14 juta, maka yang di atas itu yang tergolong menengah harusnya juga dapat insentif meski nggak setinggi yang MBR, supaya dapat mendongkrak daya beli," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek.

Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk buruh yang bisa masuk," paparnya.

(aqi/das)

Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Sektor (Polsek) Rungkut menyelidiki penemuan jenazah pria berinisial YADF (52) yang diketahui tinggal seorang diri bersama anjing-anjing peliharaannya di kawasan Perumahan Rungkut Harapan Indah, Surabaya, Jumat.

Kapolsek Rungkut AKP Agus Santoso mengatakan jenazah korban ditemukan pertama kali oleh kakaknya sekitar pukul 09.00 WIB dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar.

"Saat ditemukan, tubuh korban mengalami luka parah di bagian kepala dan wajah, serta dikelilingi anjing-anjing peliharaan yang diduga kelaparan," kata AKP Agus Santoso di Surabaya, Jumat.

Ia menjelaskan, jika luka-luka yang ditemukan menunjukkan adanya serangan anjing, namun untuk memastikan penyebab kematiannya harus tetap menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.

Ia menambahkan, saat olah tempat kejadian perkara, korban diketahui memelihara sekitar sepuluh ekor anjing di rumahnya.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya untuk mengevakuasi seluruh anjing dari lokasi kejadian dan dititipkan di tempat penampungan atau balai karantina.

“Hewan peliharaannya kami titipkan di penampungan dan penyelidikan akan kami lakukan untuk mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh,” ujarnya

Sementara itu, kakak korban, bernama Henry De Fretes mengatakan mengaku terkejut dengan kondisi adiknya yang ditemui sudah tidak bernyawa di dalam kamar rumahnya.

"Saya gedor kamarnya, tidak ada jawaban, tapi ada anjing menggonggong. Saya langsung lapor ke polisi begitu melihat kondisinya,” tuturnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan memanggil bos Lippo Group John Riady untuk menyelesaikan masalah konsumen yang tak kunjung menerima unit Meikarta. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pekan depan usai dirinya pulang dari Qatar.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, harusnya pertemuan dengan John Riady dilakukan pada pekan ini. Akan tetapi, karena John Riady masih berada di luar negeri maka pertemuan dibatalkan.

"Harusnya minggu ini saya panggil Pak John Riyadi ya, owner dan pengelola, tapi beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi saya panggil lagi minggu depan, karena saya tentu menteri bertemunya sama ownernya," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Berhubung Ara pergi ke Qatar pada Jumat (11/4) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan investor di sana, maka pertemuan dengan John Riady akan dilakukan setelah ia pulang ke Indonesia. Ia berkata, permasalahan tersebut harus bisa dituntaskan.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jendral Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan dirinya sudah bertemu dengan Direktur Lippo Group, induk pengembang Meikarta, John Riady. Seharusnya, mereka bertemu lagi pada Rabu (26/3) lalu, tetapi John Riady berhalangan hadir.

"Memang kita kemarin, saya sudah ketemu sama Pak John Riady. Harusnya datang hari ini, tapi nggak bisa. Kita akan selesaikan itu. Kita akan pertemukan langsung nanti dengan Meikarta setelah liburan ini," ungkap Fitrah dalam acara peluncuran BENAR-PKP di kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Ditemui usai acara, Fitrah mengaku akan menemui pihak konsumen Meikarta untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada Kamis (27/3/2025). Di sisi lain, ia mengatakan bahwa John Riady siap untuk menyelesaikan masalah konsumen Meikarta.

"(Untuk penarikan uang konsumen Meikarta kembali memungkinkan?) Ya tentu saya harus tanya orang Meikartanya dulu. Kemarin saya sudah panggil John-nya, 'oke Pak, kami akan siap menyelesaikan' itu katanya. Saya sudah panggil ke kantor," ungkap Fitrah.

Permasalahan Meikarta ini, kata Fitrah, bukan hanya masalah perumahan saja, ada masalah perizinan, lahan, hingga pembiayaannya. Maka dari itu, ia ingin mengonsolidasikan semua stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kita akan memediasi dan menekan pengembangnya siapa yang bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan. Dan kita kan juga punya aturan-aturannya. Itu lho," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Kisruh konsumen dengan pengembang Meikarta mulai menemui titik terang. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berjanji menyelesaikan aduan konsumen Meikarta yang terkatung-katung dengan Lippo Group.

Sebelumnya, sejumlah konsumen Meikarta menuntut ganti rugi kepada pihak Lippo Group usai tak kunjung menerima unit meski telah melakukan pelunasan.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memiliki Program 3 Juta Rumah yang realisasinya 2 juta rumah berada di desa dan pesisir serta 1 juta apartemen di perkotaan.

Untuk realisasi 2 juta rumah di desa dan pesisir menurut Ketua Satgas Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo akan dilakukan oleh UMKM Koperasi dan BUMDes. Sementara itu, perusahaan konglomerat besar, dilarang untuk masuk ke pembangunan di wilayah ini. Mereka hanya boleh ikut serta di program 1 juta apartemen di perkotaan.

Lantas, apakah sudah ada pembangunan yang berjalan di program 2 juta rumah di desa dan pesisir?

Menurut penuturan Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah hingga saat ini pengembang belum mendapat arahan lebih lanjut. Begitu pula dengan pertemuan yang membahas mengenai program ini.

"Kami asosiasi perumahan sebagai bagian ekosistem perumahan sampai dengan sekarang belum tau dan belum pernah diajak diskusi dari Kementerian PKP terkait rumah desa dan rumah pesisir," kata Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah saat dihubungi detikProperti, Rabu (9/4/2025).

Junaidi menyatakan pihaknya telah siap berkontribusi di dalamnya dan berharap pemerintah bener-benar menepati janjinya untuk melibatkan pengusaha lokal seperti pengembang lokal dalam program 2 juta rumah ini.

"Konsentrasi pembangunannya kita harapkan melibatkan banyak pengusaha di desa dimana tempat dibangunnya baik rumah pedesaan dan pesisir, untuk kami anggota APERSI tetep konsentrasi pada program pemerintah dengan fasilitas KPR FLPP," ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan program 2 juta rumah di desa dan pesisir diramal dapat memberikan peluang dan stimulus yang bagus untuk daerah tersebut. Salah satunya adalah aktivitas ekonomi akan berjalan karena akan banyak lapangan pekerjaan baru tersedia ketika pembangunan rumah berjalan.

"Kalau itu sudah dilakukan maka ada stimulus aktivitas ekonomi di desa, memberikan peluang lapangan pekerjaan. Kalau kita hitung bisa sampai 10 juta. Memberikan dorongan bagi entrepreneur baru untuk tumbuh. Hitungan kita bisa sampai 400 ribu sampai 1,5 juta entrepreneur baru yang akan dibimbing melalui program itu dalam jangka 5 tahun," jelasnya.

Joko menyampaikan pelaku dan ekosistem yang akan mendukung program 2 juta rumah ini sudah ada dan siap. Hanya saja semua itu masih menunggu untuk segera direalisasikan.

Kemudian untuk pembangunan 2 juta rumah di desa dan pesisir, Joko menyebut tidak ada hambatan mengenai ketersediaan lahan. Sebab, target pembangunannya lebih sedikit yakni sekitar 25 unit rumah per desa.

"Pesisir itu kan bukan langsung di satu titik berupa ribuan unit, itu kan nggak. Ini kan terbagi di desa-desa. Jadi taruh lah averagenya (rata-rata) per desa 25 unit rumah. Itu kan dimaksudkan kepada mereka yang sudah punya tanah atau yang sudah punya rumah tetapi belum layak," jelas Joko.

Sementara itu, Pihak REI telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa mereka mendukung Program 3 Juta Rumah dan siap ikut serta dalam pembangunan di daerah desa dan pesisir.

Dalam surat tersebut, REI menyampaikan 4 kebijakan yang harus disiapkan demi kelancaran Program 3 Juta Rumah yakni kebijakan mengenai pertanahannya, perizinan, pengawasan, dan kebijakan mengenai kondusifitas dan relasi industri properti.

"Kami sudah berkirim surat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan, dukungan kami terhadap Program 3 Juta Rumah. Sehingga ini bisa segera tereksekusi dan dampaknya akan sangat optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Joko.

(aqi/aqi)