Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan untuk menanggapi isu viral terkait dugaan pungutan biaya pada program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi di Jakarta Selasa, menyampaikan bahwa program tersebut sepenuhnya gratis, dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka, tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujar Lalu Iwan.

Ia mengemukakan, program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tuturnya.

Program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

Lalu juga menegaskan, BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, utamanya bagi sasaran yang sudah ditetapkan, yakni ibu hamil, balita, hingga anak sekolah dalam rangka mempercepat penurunan stunting.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memberikan dampak terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihatnya -program MBG- dari hulu hilirnya. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali ke arah upstream-nya, proses pengadaan. Jadi, kita bicara mengenai food value chain yang mencakup petaninya, peternak, nelayan, industri pengolahan, -industri- packaging, dan juga vendor-vendor -seperti- warung-warung, koperasi, UMKM (-Usaha Mikro Kecil Menengah-, dan sebagainya,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa dalam rangka mengurangi anak putus sekolah.

Kemudian, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta koperasi, juga menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin.

Kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan untuk menanggapi isu viral terkait dugaan pungutan biaya pada program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi di Jakarta Selasa, menyampaikan bahwa program tersebut sepenuhnya gratis, dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka, tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujar Lalu Iwan.

Ia mengemukakan, program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tuturnya.

Program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

Lalu juga menegaskan, BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, utamanya bagi sasaran yang sudah ditetapkan, yakni ibu hamil, balita, hingga anak sekolah dalam rangka mempercepat penurunan stunting.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memberikan dampak terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihatnya -program MBG- dari hulu hilirnya. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali ke arah upstream-nya, proses pengadaan. Jadi, kita bicara mengenai food value chain yang mencakup petaninya, peternak, nelayan, industri pengolahan, -industri- packaging, dan juga vendor-vendor -seperti- warung-warung, koperasi, UMKM (-Usaha Mikro Kecil Menengah-, dan sebagainya,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa dalam rangka mengurangi anak putus sekolah.

Kemudian, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta koperasi, juga menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Indonesia Food Security Review (IFSR) berhasil menjalankan pilot project program Makan Bergizi Gratis di 15 sekolah, mencakup distribusi 3.500 porsi makanan bergizi dan susu gratis dalam 30 hingga 45 sesi. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak-anak melalui makanan sehat dan bergizi.

Direktur Eksekutif IFSR, I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk mendukung terciptanya akses makanan sehat bagi semua anak Indonesia pada tahun 2030. "Kesuksesan program ini menjadi langkah awal bagi IFSR untuk merekomendasikan penerapan program serupa di seluruh Indonesia," ujarnya.

Susu menjadi salah satu komponen dalam program ini, karena perannya yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif anak. Menariknya, pelaksanaan program ini tidak menimbulkan permasalahan terkait sampah kemasan.

"Kami bekerja sama dengan produsen susu di Yogyakarta untuk menyediakan susu dalam bentuk bubuk atau susu fortifikasi. Susu ini diseduh di sekolah dan disajikan dalam gelas atau tumbler, sehingga tidak menghasilkan banyak sampah," jelas Dewa pada acara detikcom Leaders Forum "Pentingnya Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Pemenuhan Nutrisi Menuju Generasi Emas 2045 di Habitate Jakarta, Selasa (24/12/2024).

IFSR juga belajar dari pengalaman negara lain melalui keanggotaannya di School Meals Coalition (SMC) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewa menekankan bahwa negara-negara yang memasukkan susu dalam program makan sekolah telah menunjukkan dampak besar terhadap perkembangan anak.

Ia mengatakan, sejumlah negara yang memasukkan susu sebagai komponen dalam Makanan Bergizi Gratis di negara tersebut dan terdapat cerita sukses dalam upaya pemenuhan gizi mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak.

Misalnya, di Amerika Serikat, program ini menyediakan makanan gratis atau dengan biaya rendah bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. "Kemudian di Finlandia, menu makanan sekolah dirancang untuk memenuhi standar gizi yang ketat dan menggunakan bahan lokal. Di India, program Mid-Day Meal menyediakan makanan bergizi kepada siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi angka putus sekolah," katanya.

Dewa juga menyoroti bahwa ketersediaan makanan bergizi di sekolah memberikan manfaat tambahan bagi orang tua. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus mengalokasikan sumber daya untuk kesejahteraan dan pendidikan anak-anak mereka.

Ke depannya, IFSR mendorong kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memastikan program makan bergizi gratis (MBG) dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. "Yayasan IFSR bersama seluruh pihak yang terlibat berkomitmen untuk mendukung dan mengembangkan program ini agar manfaatnya semakin luas dan mendalam," tutup Dewa.

(rrd/rrd)

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto bisa tersendat karena likuiditas mulai bergerak terbatas. Namun demikian, pihak regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kebijakan yang ada saat ini masih cukup adaptif untuk mendukung program tersebut.

“Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Dia menuturkan, OJK telah memiliki sejumlah kebijakan di sektor perbankan terkait penyaluran kredit ke sektor properti. Kebijakan yang ada saat ini juga cukup memadai untuk perbankan ikut mengambil peran lebih memuluskan program 3 juta rumah.

Pengaturan dari OJK yang dimaksud, antara lain:

Terdapat pengaturan khusus untuk kredit beragun rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitungan KPMM Bank. Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, dimana semakin kecil LTV (Loan to Value), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur.

Sesuai POJK Kualitas Aset, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan. Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah. Pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD. Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No.32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019.

Pengaturan dalam POJK No. 27 tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023. Larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank. Dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka Bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi.

“Langkah-langkah kebijakan dimaksud diharapkan dapat membantu Bank turut mendukung program 3 juta rumah tersebut,” kata Dian.

Selain itu, dalam sektor pasar modal, industri perbankan berperan dalam penerbitan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan. Produk yang dimaksud yakni Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), yaitu surat berharga yang terdiri dari sekumpulan KPR yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi.

EBA-SP menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 29 November 2024, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp 2,21 triliun.

Kondisi Likuiditas Bank

Sementara itu, likuiditas bank bergerak ke arah pengetatan. OJK melaporkan bahwa loan to deposit ratio (LDR) berada di posisi 87,50% pada Oktober 2024. Angka itu lebih tinggi dari posisi Oktober 2023 sebesar 84,19% maupun dibandingkan bulan September 2024 yang sebesar 86,91%.

LDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan bank dengan dana yang dihimpun bank. Melihat tren yang ada, kondisi tersebut menandakan ruang yang semakin sempit untuk bank melakukan ekspansi kredit di masa depan.

Peningkatan LDR sejalan dengan perkembangan kinerja kredit dan dana pihak ketiga (DPK) dari perbankan. Pada Oktober 2024 misalnya, kredit tumbuh tinggi sebesar 10,92% year on year (yoy), sedangkan DPK hanya mampu tumbuh 6,74% (yoy).

Likuiditas yang kian mengetat juga ditandai rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) yang turun secara tahunan dari posisi 117,29% menjadi 113,64%. Meskipun memang angka itu masih lebih tinggi dari threshold sebesar 50%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PATI, investor.id – Emiten perikanan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) menyambut positif Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 2 Januari 2025, dengan menyiapkan beberapa strategi pendukung di antaranya ketersediaan pasokan ikan.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono telah memberikan saran untuk menjadikan ikan sebagai lauk pauk dalam program Makan Bergizi Gratis. Alasannya, ikan mengandung protein yang lengkap Omega 3, sehingga baik untuk meningkatkan kecerdasan anak dan mencegah stunting.

Berdasarkan hasil kajian Badan Pangan Nasional (BPN), lauk ikan menjadi yang paling sering direkomendasikan untuk program makan bergizi gratis.

Menanggapi usulan menteri KKP, Direktur Operasional DPUM, Mamik Wijaya mengungkapkan bahwa perusahaan telah memiliki strategi untuk menyiapkan pasokan kebutuhan ikan sebagai bahan dasar pengolahan program makan siang gratis di sepanjang jalur Jawa Tengah ke Jawa Barat, hingga Indonesia bagian timur. 

“Kami sangat terbuka kepada instansi pemerintah untuk mensukseskan program tersebut guna meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. DPUM sendiri merupakan perusahaan perusahaan bidang perikanan yang memproduksi makanan laut di Indonesia. Dari segi kualitas, kami memiliki produk perikanan dengan kualitas ekspor,” ujar Mamik.

Ada pun Program Makan Bergizi Gratis dari pasangan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka itu sendiri siap dijalankan dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun pada awal tahun depan.

Sebagai informasi, DPUM pada Juli 2024 telah mendapatkan green ticket dari Food and Drug Administration (FDA) untuk ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat (AS). Sementaraa untuk saat ini, DPUM sedang memproses pengajuan guna mendapatkan EU number untuk dapat menggarap pasar Eropa.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional mulai Januari 2025. Program tersebut mendapatkan sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio.

Agus mengatakan program tersebut merupakan program yang bagus dalam meningkatkan gizi anak-anak serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi sebagian masyarakat.

Akan tetapi, Agus menyoroti terkait dengan pelaksanaan programnya. Ia menyoroti potensi masalah lingkungan yang dapat timbul dari pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah kemasan. Meski program ini bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, pengamat mengingatkan bahwa aspek keberlanjutan perlu menjadi bagian integral dari rencana implementasi.

"Kemudian terkait dengan air minum ataupun susu yang nantinya disediakan harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Termasuk bagaimana kemasan yang telah digunakan tidak menimbulkan permasalahan baru. Nah ini yang saya khawatirkan. Tolong pengawasannya mulai dari kualitas dari makanan, dan kualitas bahan baku," katanya di acara detikcom Leaders Forum di Habitate Jakarta, Selasa (24/12/2024).

"Tapi kemasannya itu harus ada persiapan. Mungkin dengan Kementerian Lingkungan Hidup merumuskan bagaimana me-recycle, me-reuse dari sampah yang dihasilkan," katanya.

Sementara itu, Co-founder & Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung Kertha Nugraha menjelaskan bahwa pihaknya beberapa waktu lalu telah menjalankan pilot project program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta.

Dari program yang telah dijalankan tersebut, ia mengatakan tidak menimbulkan permasalahan baru terkait dengan sampah kemasan.

"IFSR bekerja sama dengan produsen susu di Yogyakarta untuk menjalankan pilot project program makan bergizi gratis. Itu terbukti tidak menghasilkan sampah yang banyak. Karena susunya menggunakan susu bubuk atau susu fortifikasi kita bilangnya. Jadi, susunya itu diseduh dan dihadirkan di sekolah dan mereka anak-anak sekolah tinggal minum saja dari gelas atau tumbler yang ada," katanya.

(rrd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA – Anak usaha BUMN Karya, yakni PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) berencana membidik potensi dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Pengembangan Bisnis & HCM Waskita Beton, Gede Sumadi, mengatakan perseroan tengah berfokus meningkatkan bisnis inti di bidang manufaktur dengan memproduksi produk yang mendukung proyek-proyek infrastruktur.

Di samping itu, perseroan bakal membidik potensi dari sejumlah program pemerintah, salah satunya terkait program penyediaan 3 juta rumah. Menurut Sumadi, WSBP memiliki kapasitas memadai untuk mengerjakan proyek tersebut.

“WSBP memiliki cukup banyak sumber daya karena memiliki pengalaman mengerjakan proyek-proyek perumahan,” ujarnya dalam penyelenggaraan paparan publik, dikutip pada Selasa (24/12/2024).

Sumadi menyatakan entitas anak Waskita Karya ini juga sedang menyempurnakan produk modular milik perseroan untuk menyukseskan program tersebut.

Direktur Utama Waskita Beton FX Purbayu Ratsunu menambahkan bahwa perseroan masih menunggu pengumuman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait program 3 juta rumah. Di tengah proses tersebut, manajemen WSBP mengaku cukup optimistis dapat memenangkan tender program ini.

“Perseroan optimis untuk memenangkan tender tersebut karena memiliki pengalaman proyek menggunakan produk precast,” ucap Purbayu.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama WEGE Hadian Pramudita mengaku siap membidik potensi kontrak baru dari program 3 juta rumah. Manuver itu menjadi strategi perusahaan untuk menghadapi dinamika saat ini.

“Kami yakin di tahun 2025, dengan adanya swasta dan program pemerintah yang berubah konsentrasinya, WIKA Gedung masih bisa bertahan meskipun nilainya tidak bisa kami samakan dengan rencana di 2024,” pungkas Hadian.

Untuk tahun depan, manajemen WEGE menargetkan perolehan kontrak baru senilai Rp3,4 triliun. Target itu hanya tumbuh tipis dibandingkan dengan target nilai kontrak baru yang ditetapkan sebesar Rp3 triliun pada 2024.

Perseroan hingga Oktober 2024 telah mengamankan kontrak baru senilai Rp2,07 triliun yang terdiri dari sejumlah proyek, seperti Gedung BMKG InaTEWS Jakarta-Denpasar, Rusun Cilangkap, Rumah Sakit Klaten, hingga Bio Farma Bandung.

Sementara itu, berdasarkan komposisi kontrak baru dari pemberi kerja, WEGE mencatatkan 58,60% proyek berasal dari pemerintah dan swasta sebesar 17,43%.

Program 3 Juta Rumah Diusulkan Jadi PSN

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum di mana bank menilai dengan tiga pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan regulator selama beberapa tahun terakhir diharapkan dapat membantu perbankan untuk turut mendukung program 3 Juta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 Juta Rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Dian merinci berbagai kebijakan yang dikeluarkan OJK salah satunya pengaturan khusus untuk kredit beragunan rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitungan KPMM Bank.

“Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, di mana semakin kecil loan to value (LTV), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur,” kata Dian lagi.

Selanjutnya, terdapat POJK Kualitas Aset mengenai penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar yang dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (satu pilar). Ketentuan ini dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan.

“Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum di mana bank menilai dengan tiga pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar),” ujar Dian.

Pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah.

Dian menyampaikan, pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD.

“Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No. 32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019,” ujar dia lagi.

OJK juga mengeluarkan POJK No. 27 Tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023.

Dian mengatakan, larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank.

“Dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi,” kata Dian lagi.

Lebih lanjut dalam sektor pasar modal, Dian menambahkan bahwa industri perbankan berperan dalam penerbitan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan, yakni Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

Surat berharga tersebut terdiri dari sekumpulan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder.

“Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 29 November 2024, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp2,21 triliun,” kata Dian pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Indonesia Emas 2045 adalah visi besar untuk mewujudkan negara Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Di tahun 2045, juga bertepatan dengan 100 tahun dengan kemerdekaan Republik Indonesia.

Co-founder & Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung Kertha Nugraha mengungkapkan untuk mencapai Indonesia emas tersebut perlu adanya pondasi yang kuat. Dalam hal ini perut-perut anak Indonesia harus sudah terisi ketika ia beraktivitas.

Dewa mengatakan bahwa 6 atau 4 dari 10 anak Indonesia yang berangkat ke sekolah kondisi perutnya kosong. Dalam artinya mereka tidak sarapan pagi ketika memulai aktivitas. Ini membuat anak-anak Indonesia sulit untuk konsentrasi dalam menyerap ilmu yang ada di sekolah.

"Dengan begitu banyak pembelajaran yang ada di sekolah. Tapi dituntut mencapai prestasi. Nah itu sangat sulit. Jadi kita membahas prasyarat yang sangat amat fundamental untuk mencapai Indonesia emas 2045. Tidak ada anak pintar yang lapar perutnya," katanya dalam detikcom Leaders Forum di Habitate Jakarta, Selasa, (24/12/2024).

Oleh karenanya, Dewa mengatakan bahwa program yang direncanakan oleh pemerintah terkait dengan Makan Bergizi Gratis ini akan menyelesaikan permasalahan fundamental yang ada.

Ia mengatakan, ketika fundamental terpenuhi maka perlu dibarengi dengan adanya gizi yang cukup. Hal ini bisa memasukkan susu ke dalam komponen Makan Bergizi Gratis. Pasalnya sejumlah negara juga sudah memasukkan susu sebagai komponen dalam Makan Bergizi Gratis di negara tersebut, dan terdapat cerita sukses dalam upaya pemenuhan gizi mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak.

Ia mengatakan program ini dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan harapan setiap anak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi pada tahun 2030.

"Jadi yang mau kita selesaikan dulu syaratnya, perutnya kenyang makan bergizi baru nanti pendidikan bisa masuk, infrastruktur masuk dan seterusnya," katanya.

Misalnya, di Amerika Serikat, program ini menyediakan makanan gratis atau dengan biaya rendah bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah

Di Finlandia, menu makanan sekolah dirancang untuk memenuhi standar gizi yang ketat dan menggunakan bahan lokal. Di India, program Mid-Day Meal menyediakan makanan bergizi kepada siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi angka putus sekolah.

Menurut Dewa, menu akan disesuaikan dengan ketersediaan masing-masing atau local wisdom. "Yang dikunci itu angka kecukupan gizinya. Ibu hamil butuh protein berapa, zat besi berapa, karbohidrat berapa dan lemak, serat berapa dan kebutuhan untuk anak, balita itu yang kita kunci. Tapi menu akan kembali ke masing-masing. Ini soal terkait dengan menunya disesuaikan dengan kondisi ketersediaan bahan masing-masing daerah", katanya.

Simak Video: Rencana BGN Impor Tepung Susu Buat Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

Jakarta: Kota Pangkalpinang adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkalpinang juga merupakan pusat aktivitas bisnis atau perdagangan dan industri di Bangka Belitung.

Ada banyak perumahan yang tersedia di kota ini, mulai dari tipe komersil hingga subsidi. Medcom merangkum beberapa perumahan yang masih memiliki rumah subsidi dengan harga serba Rp150 jutaan buat kamu yang tertarik tinggal dan beli rumah.

Berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Pangkal Pinang yang dikutip dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah murah di Pangkal Pinang

Perumahan di Pangkal Pinang. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Damai Lestari 15

Perumahan yang terletak di Temberan, Bukitintan, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dibangun oleh Bangka Damai Lestari. Perumahan ini memiliki 203 rumah subsidi dengan harga Rp173 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar mandi, dan satu kamar tidur.

Adapun spesifikasi rumah memiliki atap genteng, dinding beton, dan lantai keramik dan pondasi dari batu cor.

2. Nilam Permata Residence 2

Rumah ini berada di Temberan, Bukitintan, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dibangun oleh Plasma Jaya Perkasa, ada 131 rumah subsidi yang tersedia dengan harga Rp173 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas 36 meter persegi dan luas bangunan 78 meter persegi. Dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah mencakup atap baja ringan, dinding batako, lantai dengan keramik, dan pondasi cor.

3. Perumahan Pondok Indah 11

Perumahan ini terletak di Tua Tunu, Gerunggang, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dibangun oleh Sumber Mas Pratama. Ada 128 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp173 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan 91 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi cakar ayam.

4. Cempaka Mas Residence

Rumah yang berada di Selindung, Gabek, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini dibangun oleh Wangka Wijaya Propertry. Ada 113 rumah tipe subsidi dengan harga Rp173 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan 91 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya atap baja ringan, dinding beton, lantai keramik, dan pondasi cor slop.

5. Perumahan Pondok Indah 9

Perumahan yang berada di Lontong Pancur, Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini dibangun oleh Sumber Mas Pratama. Ada 82 rumah tipe komersil dengan Harga Rp173 juta.

Rumah ini memiliki rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan 112 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka baja, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi cakar ayam slof.

(KIE)

Denpasar -

Wacana Presiden Prabowo Subianto menginginkan sistem pilkada kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai pro dan kontra. Khususnya di Bali dan NTB.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan secara pribadi tidak sepakat jika sistem tersebut diterapkan dengan alasan anggaran pemilu dinilai boros.

"Sebagai penyelenggara 21 tahun menyelenggarakan pemilu, saya sangat sayangkan. Belum apa-apa, belum dievaluasi, sudah ngomong memindahkan atau ada rencana (menghapus pilkada langsung)," ujar Lidartawan saat media gathering KPU Bali di Denpasar, Senin (23/12/2024).

Lidartawan Tak Sepakat

Menurut Lidartawan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran anggaran pilkada. Ia sempat mengusulkan ke KPU RI untuk merevisi beberapa aturan saat evaluasi pemilihan legislatif (pileg) di Jakarta.

"Satu, kita boleh menghemat dengan cara jumlah TPS ke depan dikurangi, jumlah orang per TPS diperbanyak. Waktunya diperpanjang dari jam 1 sampai jam 3 sore. Seribu (orang) per TPS itu pasti berkurang anggarannya," tegas Lidartawan.

Kemudian, ia juga menyarankan agar tidak perlu memasang baliho sosialisasi dan sebagainya.

"Pakai medsos saja pasti berkurang (anggarannya)," imbuhnya.

Upaya Menghemat Anggaran

Mantan Ketua KPU Bangli itu juga mengusulkan agar tidak ada lagi sosialisasi tatap muka. Sosialisasi dialihkan dengan pengumuman saja agar anggaran dapat berkurang.

"Tidak usah lagi memfasilitasi alat peraga kampanye untuk calon dan percayalah, untuk penyelenggara bisa diirit, bisa dimodifikasi," tegas Lidartawan. Dia menilai penyebab besarnya anggaran pilkada bukan dari penyelenggara.

"Jadi kalau saya pendapat pribadi saya nggak mau hak konstitusi saya menentukan calon yang sudah ditentukan akan diambil lagi oleh orang lain yang belum tentu mampu menyuarakan apa yang saya inginkan sebagai warga negara yang punya hak pilih. (Ini) Kalau saya pribadi ya," ungkapnya.

Namun, jika sebagai anggota KPU, Lidartawan menegaskan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU RI di Jakarta.

"Untuk itu saya minta teman-teman bekerja dengan baik. KPU tetap melayani, melakukan tugas-tugasnya dengan baik, karena kalau dibilang boros, kami nggak. Kami tunjukkan hampir 50 persen lho uang kembali dibandingkan pilkada yang masing-masing sebelumnya," tandasnya.

Prabowo Ingin Atur Ulang Sistem Politik

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya. "Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politics. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

(hsa/hsa)

IDXChannel- Emiten perikanan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) menyambut positif program tersebut.

Direktur Operasional DPUM Mamik Wijaya mengatakan pihaknya tengah menyiapkan beberapa strategi demi mendukung program makan bergizi gratis yang tidak lama lagi akan dimulai.

"Kami sangat terbuka kepada instansi pemerintah untuk mensukseskan program tersebut guna untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. DPUM sendiri merupakan perusahaan perusahaan bidang perikanan yang memproduksi makanan laut di Indonesia," katanya dalam siaran pers Selasa (24/12/2024).

Strategi tersebut di antaranya perseroan telah menyiapkan pasokan kebutuhan ikan sebagai bahan dasar pengolahan program makan siang gratis di sepanjang jalur Jawa Tengah hingga Jawa Barat, hingga Indonesia bagian timur

Dari segi kualitas, DPUM memiliki produk perikanan dengan kualitas ekspor. Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juli 2024 DPUM baru saja mendapatkan green ticket dari Food and Drug Administration (FDA) untuk ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat.

Untuk saat ini, DPUM sedang memproses pengajuan untuk mendapatkan EU number untuk dapat menggarap pasar Eropa. Program makan bergizi gratis (MBG) pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran siap dijalankan dengan anggaran sebesar Rp71 triliun, dimulai pada 2 Januari 2025.

Bersamaan dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan saran ke program makan bergizi gratis untuk menjadikan ikan sebagai lauk pauknya.

Alasannya, ikan mengandung protein yang lengkap Omega 3. Sehingga baik untuk meningkatkan kecerdasan anak dan mencegah stunting. Berdasarkan hasil kajian Badan Pangan Nasional (BPN), lauk ikan menjadi yang paling sering direkomendasikan untuk program makan bergizi gratis.

(Kunthi fahmar sandy)