Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan menyusui belum terlaksana menyeluruh di sejumlah daerah. Pemerintah membuat skema pendistribusian MBG bakal bekerja sama dengan puskesmas dan posyandu.

Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan skema distribusinya berbeda dengan yang diberikan ke pelajar. Sebab, untuk pelajar bisa dikumpulkan saat jam sekolah, lain hal dengan ibu hamil dan menyusui.

"Kalau untuk ibu menyusui dan ibu hamil, balita, kami bekerja sama tentu dengan puskesmas, yang nantinya akan menyelenggarakan titik-titik posyandu," kata Adita Irawati kepada wartawan saat meninjau MBG di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan, Senin (13/1/2025).

Program MBG untuk ibu hamil ini sudah dimulai di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1). Kegiatan distribusi digabung dengan cara memberikan penyuluhan untuk yang hadir.

"Itu kemarin sudah langsung ditinjau, ada posyandu, ibu-ibu hadir di titik posyandu itu, lalu kemudian juga dilakukan selain penyuluhan, hal-hal yang memang rutin ya dilakukan, kemudian kita berikan juga tadi makanan bergizi gratis," jelasnya.

Adita menerangkan, sampai saat ini program itu akan dijalankan dengan mengikuti jadwal dari buka posyandu. Penyesuaian juga dilakukan dengan memberikan MBG langsung ke rumah tiap penerima manfaat.

"Ya, untuk sementara ini memang menyesuaikan jadwal posyandu, rata-rata memang seminggu dua kali, namun ada juga yang kemudian kita jemput bola, kita datang ke rumah-rumah ibu-ibu pemilu menyusui, yang datanya tentu sudah dipegang oleh puskesmas dan posyandu setempat ya," kata dia.

Dia menerangkan, pemerintah bakal melibatkan kader penggerak gizi untuk distribusi MBG ibu hamil dan menyusui. Cara ini selanjutnya akan dievaluasi untuk mengatasi kendala di lapangan.

"Juga di beberapa daerah ini ada kader penggerak gizi, ini juga nanti akan kita berdayakan. Jadi kami sudah mulai, tapi kembali lagi itu harus ada evaluasi, untuk nanti bisa diperluas ke jangkauan yang lebih besar," ucap dia.

Selain itu, kader-kader posyandu bakal digerakkan untuk menopang distribusi program ini bagi ibu hamil dan menyusui.

"Tadi saya juga berdiskusi dengan Pak Wakil Wali Kota, di Tangsel ini juga ada kader-kader itu yang memang sebelum ada makan bergizi gratis pun, sebenarnya mereka datang ke rumah-rumah kan dari pintu ke pintu, ya itu juga nanti akan bisa diberdayakan untuk mengantarkan makan bergizi," jelasnya.

Simak Video 'Giliran Bumil, Busui, dan Balita Dapat Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Wacana Presiden Prabowo Subianto menginginkan sistem pilkada kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai pro dan kontra. Khususnya di Bali dan NTB.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan secara pribadi tidak sepakat jika sistem tersebut diterapkan dengan alasan anggaran pemilu dinilai boros.

"Sebagai penyelenggara 21 tahun menyelenggarakan pemilu, saya sangat sayangkan. Belum apa-apa, belum dievaluasi, sudah ngomong memindahkan atau ada rencana (menghapus pilkada langsung)," ujar Lidartawan saat media gathering KPU Bali di Denpasar, Senin (23/12/2024).

Lidartawan Tak Sepakat

Menurut Lidartawan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran anggaran pilkada. Ia sempat mengusulkan ke KPU RI untuk merevisi beberapa aturan saat evaluasi pemilihan legislatif (pileg) di Jakarta.

"Satu, kita boleh menghemat dengan cara jumlah TPS ke depan dikurangi, jumlah orang per TPS diperbanyak. Waktunya diperpanjang dari jam 1 sampai jam 3 sore. Seribu (orang) per TPS itu pasti berkurang anggarannya," tegas Lidartawan.

Kemudian, ia juga menyarankan agar tidak perlu memasang baliho sosialisasi dan sebagainya.

"Pakai medsos saja pasti berkurang (anggarannya)," imbuhnya.

Upaya Menghemat Anggaran

Mantan Ketua KPU Bangli itu juga mengusulkan agar tidak ada lagi sosialisasi tatap muka. Sosialisasi dialihkan dengan pengumuman saja agar anggaran dapat berkurang.

"Tidak usah lagi memfasilitasi alat peraga kampanye untuk calon dan percayalah, untuk penyelenggara bisa diirit, bisa dimodifikasi," tegas Lidartawan. Dia menilai penyebab besarnya anggaran pilkada bukan dari penyelenggara.

"Jadi kalau saya pendapat pribadi saya nggak mau hak konstitusi saya menentukan calon yang sudah ditentukan akan diambil lagi oleh orang lain yang belum tentu mampu menyuarakan apa yang saya inginkan sebagai warga negara yang punya hak pilih. (Ini) Kalau saya pribadi ya," ungkapnya.

Namun, jika sebagai anggota KPU, Lidartawan menegaskan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU RI di Jakarta.

"Untuk itu saya minta teman-teman bekerja dengan baik. KPU tetap melayani, melakukan tugas-tugasnya dengan baik, karena kalau dibilang boros, kami nggak. Kami tunjukkan hampir 50 persen lho uang kembali dibandingkan pilkada yang masing-masing sebelumnya," tandasnya.

Prabowo Ingin Atur Ulang Sistem Politik

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya. "Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politics. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya.

"Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politic. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengeklaim daerahnya kebagian anggaran Rp 8 triliun dari pusat untuk program makan bergizi gratis. Jumlah itu didapatkan dari total anggaran program makan bergizi gratis sebanyak Rp 71 triliun.

Peraih suara terbanyak di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT versi hitung cepat (quick count) itu mengungkapkan sebanyak lima persen dari Rp 8 triliun itu dialokasikan untuk program makan bergizi gratis di Labuan Bajo dan daerah lain di Manggarai Barat. Menurutnya, ada sekitar Rp 30 miliar peredaran uang per bulan di Manggarai Barat untuk program makan bergizi gratis.

"Berarti 5 persen ada Rp 400 miliar yang kemungkinan besar berputar di Manggarai Barat untuk program makan siang bergizi gratis. Kurang lebih ya per bulan ada kira-kira Rp 30-an miliar uang berputar untuk program ini," ungkap Melki saat silaturahmi dengan pendukung Melki-Johni di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu (1/12/2024) malam.

Melki mendorong bahan baku untuk program makan bergizi gratis itu disiapkan masyarakat setempat. Dengan demikian, program makan bergizi gratis tak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pria yang berpasangan dengan Jhoni Asadoma di Pilgub NTT itu juga meminta kesiapan masyarakat setempat agar bahan baku tidak dipasok dari luar daerah. "Menjadi penyedia bahan baku berasnya, telur, sayur, daging, buah-buahan, dan lain-lain," tegas Melki.

Wajibkan Hotel di Labuan Bajo Serap Bahan Lokal

Melki juga berkomitmen menunaikan janji kampanyenya seusai keluar sebagai pemenang Pilgub NTT versi hitung cepat (quick count). Salah satu janji Melki-Johni adalah memastikan bahan baku kebutuhan hotel-hotel di Labuan Bajo, Manggarai Barat, dipasok masyarakat setempat.

Melki mengatakan kebutuhan hotel, seperti beras, daging hingga buah selama ini umumnya didatangkan dari luar Manggarai Barat. "Waktu kampanye di sini ada yang bilang ini datang dari Bajawa, Bima, Bali," terang Melki.

"Nanti saya akan duduk bersama pemilik hotel-hotel di Manggarai Barat untuk kita serius bagaimana juga mereka harus mampu membina agar bahan-bahan baku di hotel ini mayoritas didapat dari Manggarai Barat ini," jelas Melki.

Melki mengeklaim mengenal secara pribadi pemilik sejumlah hotel di Labuan Bajo. Ia akan mengajak bupati Manggarai Barat terpilih berbicara dengan pemilik hotel agar masyarakat setempat menjadi pemasok bahan baku kebutuhan hotel.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Nusa Tenggara dan Bali itu juga meminta masyarakat setempat untuk siap menjadi pemasok bahan baku untuk hotel, seperti pemasok beras, daging, sayur, buah, dan sebagainya. "Mungkin ada baiknya juga kita mempersiapkan diri untuk bahan baku hotel-hotel tersebut," ujar Melki.

Melki juga mendorong setiap desa di Manggarai Barat memiliki satu produk unggulan. Produk unggulan itu bisa sektor pertanian hingga peternakan. Melki akan berkoordinasi dengan kepala desa dan bupati Manggarai Barat untuk mewujudkan satu desa satu produk unggulan tersebut.

"Kami dorong satu desa satu produk unggulan. Jadi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, peternakan harus satu-satu sektor unggulan di setiap desa untuk setiap sektor," kata Melki.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fahri Hamzah mendampingi Maruarar Sirait yang diangkat sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Fahri Hamzah menjadi salah satu tokoh asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berhasil menduduki posisi penting sebagai wakil menteri. Berikut profil Fahri Hamzah yang dirangkum dari berbagai sumber.

Profil Singkat

Fahri Hamzah Foto: Lamhot Aritonang

Fahri Hamzah adalah politikus dari Partai Gelora. Dia lahir di Sumbawa Besar pada 10 November 1971. Fahri tumbuh besar di sebuah desa kecil di Sumbawa, yaitu Utan, yang kini menjadi sebuah kecamatan.

Fahri lahir dari keluarga sederhana, ayahnya bernama Hamzah dan ibunya bernama Nurjannah. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa.

Setelah dewasa, Fahri melanjutkan pendidikannya di Universitas Mataram dengan mengambil program studi Pertanian pada 1990 hingga 1992. Namun, Fahri memutuskan untuk pindah ke Universitas Indonesia pada 1992, di mana ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi.

Selama di Universitas Indonesia, Fahri semakin aktif dalam kegiatan organisasi. Ia menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di fakultasnya, serta pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas pada periode 1996-1997.

Selain itu, ia juga turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang. Pada masa akhir Orde Baru, Fahri aktif berorganisasi dan terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim tersebut bersama KAMMI.

Karier Politik

Fahri Hamzah (dok. YouTube Setpres)

Pascareformasi, karier politik Fahri mulai menanjak. Ia terpilih menjadi staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2002 dan ikut serta dalam diskusi-diskusi terkait amandemen UUD 1945.

Pada Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2004, Fahri terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia duduk di Komisi III yang membidangi hukum dan menjabat sebagai Wakil Ketua, posisi yang terus ia emban setelah terpilih kembali pada Pemilu 2009.

Selama menjadi anggota DPR, Fahri juga pernah menduduki posisi penting lainnya, seperti anggota Komisi IV DPR dan Badan Kehormatan DPR. Puncak karirnya adalah ketika ia menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Pada 4 April 2016, Fahri Hamzah dipecat oleh PKS karena dianggap melanggar aturan partai yang ditetapkan oleh Majelis Syuro. Namun, Fahri menolak keputusan tersebut dan terlibat dalam sengketa hukum.

Pada 28 Oktober 2019, Fahri bersama Anis Matta, yang juga merupakan mantan pentolan PKS, mendirikan Partai Gelora. Setahun setelah mendirikan Partai Gelora pada 2020, Fahri dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya, sebuah penghargaan kehormatan.

Pada 2024, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Artikel ini ditulis oleh Firga Raditya Pamungkas, Peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Fahri Hamzah resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia akan mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan pengadaan rumah bagi masyarakat.

Fahri dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029. Prabowo pun mendiktekan sumpah dan janji para wakil menteri.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Fahri di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Pada kesempatan itu, Fahri terlihat mengenakan setelan jas dan peci hitam. Ia juga mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan dasi berwarna biru.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992. Semasa kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis.

Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Dua tahun kemudian, Fahri terjun di dunia politik pada pemilu 2004 bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan kariernya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi.

Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2014, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Dilansir dari Buku Digital Terbitan DPR RI, Fahri Hamzah dipecat oleh PKS pada tahun 2016. Alasannya, Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri menilai Fahri tidak memenuhi amanah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, Fahri menilai dirinya tidak membuat kesalahan fatal yang membuat nama partainya tercemar.

Pada 2019, Fahri bergabung dengan Partai Gelora dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum hingga saat ini.

Sebagai informasi, Prabowo mengumumkan Fahri sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Merdeka pada Minggu (20/10) malam. Setelah dilantik, Fahri dijadwalkan akan melakukan Serah Terima Jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) malam nanti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Para Wakil Menteri Prabowo Merapat ke Istana Negara Jelang Pelantikan

Video: Para Wakil Menteri Prabowo Merapat ke Istana Negara Jelang Pelantikan

Pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut akan kembali membentuk Kementerian Perumahan. Nama politisi senior Fahri Hamzah muncul dalam rencana kabinet baru pemerintahan era Prabowo yang akan dilantik 20 Oktober mendatang.

Pada paparan acara Propertinomics, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal nama yang akan mengisi kursi Menteri Perumahan. Awalnya ia membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Ia lalu menyebut nama Fahri Hamzah sebagai sosok yang bakal punya tugas berat terkait program penyediaan hunian tersebut.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Usai paparan, Hashim menyebut sudah memiliki nama calon Menteri Perumahan. Namun dirinya mengatakan nama itu masih bisa berubah kapan saja.

"Saya paham dan menghayati. Saya sudah tahu pak namanya. Tapi saya sudah komit untuk tidak bocor sampai tanggal 20. Kita di tim transisi sudah diwanti-wanti nama itu bisa berubah dalam 5 menit terakhir," katanya.

Ia menilai, calon Menteri Perumahan sebaiknya bukan hanya seorang akademisi yang sering bekerja di balik meja, melainkan juga seseorang yang sering turun ke lapangan untuk bertemu dengan para pelaku usaha.

"Saya agree with you, harus ada pendobrak jangan akademisi yang on chair, harus sering ke lapangan sering ketemu dengan pelaku-pelaku, harus terbuka. Saya kira orang yang disebut itu terbuka. Tapi yang penting juga wakil menterinya," ungkapnya.

Terpisah, ketika ditemui selepas acara, Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora enggan bicara banyak ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi Menteri Perumahan.

"Ya tanya Pak Hashim dong," jawabnya singkat.

Profil Fahri Hamzah

Fahri memang dikenal sebagai sosok yang cukup aktif. Lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, Fahri pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990-1992. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kuliahnya di Unram dan memiliki masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992.

Ketika kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis. Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga turut berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Ia juga turut ikut serta dalam gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan setelah Soeharto jatuh, ia bersama gerakannya mendukung presiden baru BJ Habibie. Padahal ketika itu sebagian besar mahasiswa mulai menentang Habibie yang dianggap tidak ada bedanya dengan pemimpin terdahulu.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Berselang 2 tahun, Fahri juga terjun di dunia politik pada pemilu 2004. Fahri Hamzah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan karirnya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS.

Kiprah Fahri Hamzah di DPR tentu cukup jadi sorotan. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi. Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2004, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Partai Gelora angkat bicara ihwal ucapan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyebut Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah bakal bergabung ke Golkar.

Partai Gelora menyebut pernyataan Bahlil hanyalah candaan politik. "Itu sebagai candaan politik. Itu menandakan kedekatan hubungan mereka secara pribadi," kata Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Pahrurrozi kepada detikBali, Senin (23/9/2024).

Candaan atau guyon dalam politik menurutnya diperlukan untuk mencairkan suasana. "Humor dalam politik ini kita perlukan untuk mencairkan suasana dan ketegangan politik yang tercipta akhir-akhir ini," bebernya.

Lebih jauh, mantan tenaga ahli Fahri Hamzah itu mengungkap adanya pesan di balik pernyataan Bahlil. Menurutnya, rakyat tidak boleh hanya dipertontonkan drama elite poltik.

"Pesan yang perlu diambil, janganlah setiap hari rakyat ini disuguhkan ketegangan elite, cukuplah setahun kita berkompetisi dalam pemilu. Selebihnya kita bekerja sama membangun bangsa," kata Pahrurrozi.

Dilansir dari detikNews, momen Bahlil menyebut Fahri akan masuk Golkar terjadi dalam peresmian smelter PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Senin. Bahlil mulanya menyapa pejabat yang hadir, dari Presiden Jokowi hingga Pj Gubernur NTB Hassanudin.

Lalu, Bahlil menyapa Fahri Hamzah, salah seorang tokoh nasional dari Sumbawa. Pada momen tersebut, Bahlil mengatakan Fahri Hamzah akan masuk Partai Golkar.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah, coba dulu Pak, Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar," kata Bahlil dalam tayangan yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

Padahal, Fahri merupakan salah satu pendiri dan kini menjabat sebagai Waketum Partai Gelora. Bahlil mengatakan saat ini proses Fahri Hamzah masuk Golkar sudah dalam tahap negosiasi.

"Tadi sudah negosiasi, makanya tadi kami datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," cetus Bahlil.

Video Bahlil Terima SK Baru Kepengurusan Partai Golkar dari Kemenkum

Video Bahlil Terima SK Baru Kepengurusan Partai Golkar dari Kemenkum

PKS tengah santer diisukan bakal menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang disebut sebagai KIM 'plus' di Pilgub Jakarta. Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyebut potensi bergabung PKS ke dalam KIM menjelang Pilkada 2024 perlu direfleksikan.

"Ya itu perlu refleksi yang agak serius, karena pada akhirnya kan mengideologisasi massa yang agak menciptakan suasana pemilu yang terlalu keras dan tajam seolah-olah tidak ada kompromi akhirnya," ujar Fahri Hamzah di media center Partai Gelora, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024).

Mantan kader PKS itu mengatakan munculnya wacana ini seolah membantah segala pernyataan yang dikeluarkan PKS pada saat pilpres. Fahri mengklaim Gelora menjadi salah satu partai yang menjadi korban dari kerasnya klaim keumatan dari PKS.

"Terutama dan wabil khusus ketika klaim keumatan itu secara berlebihan dipakai untuk menyerang lawan. Nah sehingga saya kira ini perlu refleksi lah ya, karena kita di Gelora seperti jadi korban juga," kata Fahri.

"Karena terlalu kerasnya dan derasnya klaim keumatan selama ini yang menyebabkan kita sendiri jadi agak berkurang keumatan kita gitu loh. Nah saya bilang ini perlu introspeksi lah, perlu refleksi," imbuhnya.

Seperti diketahui, PKS belum mengumumkan terkait keputusan akhir sikapnya dalam Pilgub Jakarta 2024. PKS kini berbicara soal dua opsi yang masih dipertimbangkan perihal posisinya pada kontestasi tersebut.

Hal itu disampaikan jubir PKS Muhammad Kholid dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Dia menyatakan masa pikir-pikir untuk duet mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan kader PKS Sohibul Iman (AMAN) sudah melewati tenggat waktu.

"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," kata Kholid kepada wartawan Sabtu (10/8).

"Karena sampai 4 agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki itjtihad opsi-opsi lainnya," tambah dia.

Kholid menyebut PKS mulai mengambil ancang-ancang opsi kedua untuk bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Komunikasi dengan KIM, kata dia, pun tengah didalami.

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan, mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar, karena kekurangan kursi. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," ucapnya.

Simak juga Video 'PKS: Duet AMAN Lewat Tenggat Waktu, Kini Bahas Opsi dengan KIM':

[Gambas:Video 20detik]