REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Temuan limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar, Kabupaten Karawangan viral di media sosial. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang menyebut hal itu terjadi karena kelalaian pihak rumah sakit.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Iwan Ridwan, di Karawang, Sabtu (12/4/2025) menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis di area pemukiman di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang. Ia mengatakan, sesuai dengan hasil verifikasi lapangan, ditemukan limbah medis bercampur limbah domestik yang diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Ini kelalaian, karena seharusnya limbah medis itu berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," katanya.

Atas kondisi tersebut, Iwan menyebutkan bahwa penanganan limbah medis itu tidak dikelola dengan benar. Pihak rumah sakit diduga telah lalai dalam melakukan pengelolaan limbah medis.

Ia menyebutkan, tidak mungkin pihak ketiga pengelola sampah yang mencampur limbah medis dengan limbah domestik. Sebab di tingkat rumah sakitnya sudah ada perbedaan warna kantong plastik untuk menampung limbah medis dan limbah domestik.

"Jadi ini dugaan kelalaian dari rumah sakit," katanya.

Iwan mengatakan, dari hasil verifikasi lapangan, di dalam tumpukan limbah medis ditemukan identifikasi dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina. Untuk jenis limbah medis yang ditemukan menumpuk di area pemukiman Desa Karangligar itu di antaranya jarum, alat suntik, infusan serta botol-botol plastik.

"Kami telah memanggil pihak rumah sakit (RS Bayukarta dan RS Hermina) pada Kamis (10/4/2025) untuk dimintai keterangan awal.

Ditanya mengenai sanksi atas temuan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area pemukiman warga itu, Iwan menyampaikan kalau pemberian sanksi masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian.

"Kami tunggu dulu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sebelum memutuskan sanksi yang akan diberikan," katanya.

KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program rumah subsidi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki hunian layak.

Kabar terbaru adalah ketentuan batas maksimalgaji hingga Rp 14 juta yang kerap disebut kelas menengah tanggung, masih berpeluang untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi, khususnya di wilayah tertentu.

Kebijakan ini merupakan hasil penyesuaian yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mempertimbangkan standar biaya hidup.

Sebelumnya, batas maksimal penghasilan untuk MBR yang berhak menerima rumah subsidi ditetapkan lebih rendah yakni Rp 8 juta, mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Sebagai contoh konkret, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), batas maksimal penghasilan untuk mendapatkan rumah subsidi telah dinaikkan menjadi Rp 12 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp 14 juta per bulan untuk yang sudah berkeluarga.

Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait beberapa waktu lalu dan merupakan hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di wilayah dengan biaya hidup tinggi.

Namun, perlu dicatat bahwa batas maksimal gaji Rp 14 juta merupakan kebijakan afirmatif yang lebih luas atau potensi penyesuaian di masa depan untuk wilayah-wilayah dengan biaya hidup yang terus meningkat.

Mengapa Batas Penghasilan Perlu Disesuaikan?

Ara mengatakan, penyesuaian batas penghasilan ini memiliki beberapa tujuan penting di antaranya untuk memperluas jangkauan program rumah subsidi.

"Dengan batas penghasilan yang lebih tinggi, semakin banyak keluarga yang sebelumnya tergolong sedikit di atas batas dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Ara menjawab Kompas.com.

Selain itu, menyesuaikan dengan biaya hidup. Di kota-kota besar dengan biaya hidup yang tinggi, batas penghasilan lama mungkin terasa terlalu rendah dan tidak realistis bagi banyak pekerja.

"Kebijakan yang lebih fleksibel ini dapat mengakomodasi pekerja di sektor informal atau mereka yang memiliki penghasilan bulanan yang tidak selalu tetap," cetusnya.

Nah, jika penghasilan Anda berada di kisaran upah minimum hingga Rp 14 juta, berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan:

1. Terus ikuti pengumuman resmi dari Kementerian PKP, BP Tapera, dan bank-bank penyalur KPR subsidi mengenai batas penghasilan terbaru di wilayah Anda.
2. Segera hubungi bank-bank yang menyalurkan KPR subsidi (terutama bank BUMN seperti BTN) untuk mendapatkan informasi terkini mengenai persyaratan dan batas penghasilan yang berlaku.
3. Jika Anda memenuhi perkiraan batas penghasilan, segera persiapkan dokumen-dokumen yang umumnya dibutuhkan untuk pengajuan rumah subsidi FLPP (daftar dokumen lengkap dapat dicari di artikel terkait).
4. Cari informasi mengenai proyek-proyek perumahan yang bekerja sama dengan program rumah subsidi di wilayah Anda.

Sangatta (ANTARA) - Kodim 0909/Kutai Timur (Kutim) tengah menyiapkan dua titik dapur sehat dalam menunjang program nasional makan bergizi gratis (MBG) di Kutai Timur.

"Dalam waktu dekat kami sediakan dua dapur terlebih dahulu untuk mendukung percepatan program MBG di Kutim," kata Komandan Distrik Militer (Dandim) 0909/Kutim Letkol Inf Ginanjar Wahyutomo, saat ditemui di Sangatta, Jum'at (11/4).

Ia mengungkapkan dua titik dapur sehat yang disiapkan, yakni berada di jalan APT Pranoto dan jalan poros Kabo Kecamatan Sangatta Utara. Dua dapur tersebut diproyeksikan berjalan pada bulan Mei mendatang.

Ginanjar mengatakan pembangunan dapur sehat merupakan arahan dari pusat yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Pembangunan dapur sehat menegaskan posisi TNI AD dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto tersebut hanya membantu BGN, bukan pengambil kebijakan utama.

"Di Kutim akan dibangun sebanyak 57 titik dapur yang tersebar pada 18 kecamatan, setiap dapur ditargetkan mampu mendistribusikan 3.000 hingga 3.500 porsi MBG," ungkapnya.

Ginanjar menuturkan program tersebut tidak hanya menyasar siswa tetapi juga menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia.

Ia menambahkan Kodim 0909/Kutim juga akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan kualitas makanan sesuai standar. Jika masyarakat menemukan masalah di lapangan, mereka dipersilahkan menyampaikan keluhan.

"Mungkin masyarakat ada yang komplain bisa ke ketua dapur di situ, atau bisa melalui kami juga, nanti kami menyampaikan ke korwilnya yang di Samarinda maupun di Pusat,"katanya.

Ginanjar menyebutkan sebagai bentuk pengawasan dan penjamin mutu pelaksanaan di lapangan, setiap dapur MBG akan dikelola oleh penanggung jawab yang disebut Satuan Penanggung Jawab Pelaksana Implementasi (SPPI). SPPI bertugas memastikan seluruh proses produksi, distribusi, hingga standar gizi makanan yang disajikan berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, selain fokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga sebagai pemberdayaan masyarakat lokal. Seperti melibatkan petani dan pelaku UMKM setempat untuk penyediaan bahan pangan hingga tenaga kerja lokal paruh waktu, mulai dari juru masak, pengantar makanan, hingga petugas kebersihan.

“Kami berharap program ini juga bisa memberdayakan masyarakat setempat, seperti beras dari sawah lokal, sayuran dibeli dari petani sekitar, serta telur dan bahan pangan lainnya,” ujar Ginanjar .

Memiliki rumah pribadi merupakan impian banyak orang. Namun, harga rumah yang terus meningkat sering kali menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menghadirkan program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Melalui program ini, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berkesempatan memiliki rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ringan, bunga tetap sebesar 5 persen, dan tenor cicilan hingga 20 tahun. Bahkan, uang muka (DP) yang dibutuhkan hanya 1 persen dari harga rumah.

Namun, tidak semua orang bisa membeli rumah subsidi. Ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon pembeli agar dapat mengakses program ini.

Apa Saja Syarat Membeli Rumah Subsidi?

Berikut adalah syarat lengkap untuk membeli rumah subsidi berdasarkan informasi dari detikProperti dan Keputusan Menteri PUPR No. 242/KPTS/M/2020:

1. Belum Pernah Memiliki Rumah

Calon pembeli rumah subsidi wajib belum pernah memiliki rumah pribadi sebelumnya. Selain itu, mereka juga belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan dari pemerintah dalam bentuk apa pun.

2. Warga Negara Indonesia dan Usia Minimal 21 Tahun

Hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mengajukan KPR rumah subsidi. Usia minimal calon pembeli adalah 21 tahun atau sudah menikah. Sementara itu, usia maksimal adalah 65 tahun saat masa pelunasan kredit berakhir.

3. Termasuk dalam Kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Program FLPP hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu sesuai wilayah domisili. Berikut rincian batas penghasilan maksimal:

a. Wilayah Luar Jabodetabek

• Belum menikah: maksimal Rp 7 juta/bulan
• Sudah menikah: maksimal Rp 8 juta/bulan

b. Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

• Belum menikah: maksimal Rp 12 juta/bulan
• Sudah menikah: maksimal Rp 14 juta/bulan

Catatan: Penghasilan dapat bersifat tetap maupun tidak tetap.

4. Melengkapi Dokumen Persyaratan

Calon pembeli wajib menyiapkan sejumlah dokumen saat mengajukan KPR subsidi FLPP. Berikut daftar dokumen yang harus dilampirkan:

• KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah)
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Buku/Akta Nikah atau Surat Cerai (jika berlaku)
• Slip gaji tiga bulan terakhir
• Surat keterangan kerja dari perusahaan
• Rekening koran tabungan tiga bulan terakhir.

Baca selengkapnya di detikProperti.

Singkawang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran siswa SDN 47 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, sekaligus sebagai bagian dari kinerja 100 hari wali kota dan wakil wali kota setempat.

"Kegiatan ini termasuk dalam program prioritas 100 hari kerja pemerintahan Kota Singkawang serta wujud dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional yang dicanangkan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto," kata Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie di Singkawang, Sabtu.

Ia mengatakan program MBG saat ini masih dari Pemkot Singkawang atau belum dari Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini untuk mendukung program MBG Presiden Prabowo Subianto.

“Kita coba untuk memulainya di sini (SDN 47 Singkawang Selatan) sekaligus menjadi bagian dari program 100 hari kerja pemerintahan kami di luar BGN,” ujarnya.

Menu yang diberikan kepada siswa dalam program itu, berupa nasi, telur, sayur-sayuran, tahu, daging ayam, dan pisang,

Tjhai Chui Mie mengungkapkan menu yang diberikan telah memenuhi standar ditetapkan BGN untuk anak-anak tingkat SD.

“Ada telur, pisang, sayuran, tahu, nasi, dan ada juga ayam, untuk susunya yang belum. Ini sudah sesuai standar Badan Gizi Nasional untuk anak SD,” ujarnya.

Dia menilai siswa menyukai menu yang disediakan. Hal itu sebagai bentuk kegembiraan siswa menyambut program MBG meski sekolah belum mendapatkan kesempatan MBG dari BGN.

“Kita sudah bertemu anak-anak yang mendapatkan menu makan bergizi gratis yang memang saat ini baru disediakan oleh Pemkot Singkawang, karena sekolah ini masih belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis nasional, dan ternyata mereka suka dengan menu yang kita sediakan,” ujarnya.

Langkah tersebut, katanya, bukan untuk mendahului program MBG nasional, akan tetapi justru bentuk dukungan pemkot setempat terhadap program pemerintah pusat tersebut.

“Kami memulai dulu sampai nanti secara bertahap dilanjutkan BGN. Kita jalankan dulu di Singkawang Selatan dan Singkawang Timur demi terciptanya dalam mendukung pemerataan gizi anak-anak kita,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)-MBG Singkawang Tengah Devi Rizkia mengatakan saat ini program MBG menyasar kepada 2.877 siswa di Kecamatan Singkawang Tengah.

Khusus di Kecamatan Singkawang Tengah, katanya, program ini tersebar di dua kelurahan, yakni Condong dan Roban, meliputi SDN 2, SMPN 3, TK Trisula, TK Bhayangkari, SDN 16, SDN 10, PAUD Miftahul Jannah, TK Al Ikhwan (TK, SD, SMP, dan SMA), SMAN 3, serta SMPN 2.

Sejauh ini, katanya, pelaksanaan MBG di Singkawang berjalan dengan baik dan lancar meskipun baru menyasar kepada 18 sekolah, baik TK, SD, SMP, maupun SMA.

Dia berharap, program MBG di Kota Singkawang ke depan bisa menjadi lebih baik.

Bengkayang (ANTARA) - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat akan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 April 2025 di lima sekolah penerima manfaat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi siswa di sekolah.

"Program makan bergizi gratis ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan gizi siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah," kata Heru Pujiono, Sabtu.

Program MBG sempat dihentikan berbarengan dengan puasa dan libur Lebaran, dan kembali dilanjutkan pada pekan depan.

Dengan adanya program ini, diharapkan siswa dapat lebih fokus dalam belajar dan meningkatkan prestasi akademik mereka.

Program makan bergizi gratis ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi masalah gizi buruk di kalangan siswa. Dengan demikian, siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun mental.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu contoh nyata dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Hanya saja saat ini belum mampu menjangkau semua sekolah di Kabupaten Bengkayang mengingat keterbatasan mitra penyedia dapur umum. Artinya ini menjadi komitmen kita bersama terutama Badan Gizi Nasional dalam menjangkau semua sekolah sampai pada sekolah-sekolah di pedalaman," ujarnya.

Heru sangat berharap, semua siswa di kabupaten Bengkayang dapat manfaat dari program MBG ini untuk mempersiapkan generasi emas 2045.

Dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, program ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Program ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di seluruh daerah Bengkayang.

Namun kata Heru, kendala yang dihadapi saat ini mengingat letak geografis dan daerah 3T di kabupaten Bengkayang menjadi salah satu pertimbangan program menyasar sampai daerah pedalaman.

"Semoga ke depan ada mitra yang sanggup menyediakan dapur umum dan menjangkau sekolah di daerah pedalaman. Sehingga mereka juga merasakan program baik dari pemerintah ini," ujarnya.

Saat ini juga katanya, program MBG baru menjangkau lima sekolah dan 1.289 siswa dari total siswa se Kabupaten Bengkayang sebanyak lebih dari 61 ribu siswa dan 535 sekolah yang terdiri dari PAUD, SD, SMP/MTS SMA/SMK.

Dia menegaskan dinas pendidikan akan terus mendukung program ini agar berjalan lancar di Bengkayang sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program yang bermanfaat.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal memanfaatkan aset milik pemprov sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu, mengaku sudah menginstruksikan Tim Percepatan Program MBG Jawa Tengah untuk memetakan aset pemprov yang dapat dimanfaatkan sebagai dapur SPPG.

Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng dan satu aset milik badan usaha milik daerah (BUMD), terdiri atas 12 bangunan dan tujuh bidang tanah.

Selain itu, 34 SMK di Jateng yang memiliki katering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM dan sejauh ini sudah ada tujuh satuan pendidikan masuk daftar usulan dapur SPPG.

Dia mengatakan koordinasi dengan instansi lainnya, seperti TNI dan Polri, juga terus dilakukan karena keduanya juga memiliki dapur SPPG agar seluruh pemangku kepentingan berjalan bersama untuk kesuksesan program MBG.

"Langkah ke depan kami bentuk tim MBG, tingkat kabupaten kamj bentuk. Kemudian kami rapatkan dengan seluruh 'stakeholder' (pemangku kepentingan) untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini," katanya saat rapat koordinasi di kantornya.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mendorong akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik Pemerintah Provinsi Jateng untuk digunakan sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Luthfi mengatakan dirinya sudah menginstruksikan kepada Tim Percepatan Program MBG Jawa Tengah untuk memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai dapur SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD. Jumlah tersebut terdiri dari 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Selain itu, terdapat 34 SMK di Jateng yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sejauh ini, sudah ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan dapur SPPG.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyukseskan program MBG. Termasuk dengan TNI dan Polri yang juga memiliki dapur SPPG.

"Langkah ke depan kita bentuk tim MBG, tingkat kabupaten kita bentuk. Kemudian kita rapatkan dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).

Dalam rapat koordinasi di kantornya, Luthfi menjelaskan langkah lain yang ditempuh Pemprov Jateng yaitu menggandeng pihak swasta, dalam hal ini adalah pengusaha jasa boga. Terkait ini dia sudah menyiapkan memorandum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI).

"Kita sudah rapat dengan beliau (Ketum DPP APJI) dan seluruh jajarannya terkait program pemerintah yaitu MBG. Di mana mereka akan kita ikut sertakan dalam rangka menyukseskan program makan bergizi gratis," kata Luthfi.

Luthfi menjelaskan Tim Percepatan Program MBG yang ia bentuk diketuai oleh Wakil Gubernur Taj Yasin dan sekretarisnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng, Sujarwanto. Tim ini bertugas untuk mengkonsolidasikan seluruh upaya percepatan MBG di Jawa Tengah, termasuk koordinasi dengan tim tingkat kabupaten/kota.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Hujan deras membuat tanggul sungai di Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, jebol. Jebolnya tanggul itu membanjiri permukiman.

Dalam video yang beredar, terekam detik-detik saat air sungai mulai masuk permukiman warga. Air datang tiba-tiba sehingga warga panik dan berusaha mengevakuasi 2 anak kecil yang terseret arus.

'Ya Allah jebol kanak, tadi ada anak kecil di dalam, Hatib dan Mila di dalam," teriak warga dalam video itu.

Warga akhirnya berhasil mengevakuasi seorang anak kecil dan ibu penghuni rumah tersebut. Warga juga mengamankan barang elektronik agar tidak tergenang air.

Mendapati laporan tersebut, Tim Reaksi Cepat BPBD Pamekasan langsung mendatangi lokasi untuk memberikan pertolongan kepada warga terdampak.

"Tadi sore kami terima laporan wilayah Palengaan terjadi banjir, tim langsung kami perintahkan untuk ke lokasi untuk melakukan pertolongan dan asesmen," ujar Plt Kalaksa BPBD Pamekasan Akhmad Dofir Rosidi, Sabtu (12/4/2025).

Belum diketahui pasti jumlah rumah yang terdampak, namun banjir melanda dua desa dan ketinggian air bervariasi dari 50 hingga 100 cm.

"Sementara masih dua desa data yang masuk. Untuk Desa Palengaan banjir terjadi di Dusun Lon Dalam dan Dusun Taretah Satu. Sedangkan di Desa Rombuh terjadi di Dusun Galisan dan Dusun Barusan. Kami masih menunggu hasil asesmen tim di lapangan," lanjut Dofir.

Dofir mengatakan pihaknya masih terus waspada mengingat tinggi muka air di sejumlah dam mulai mengalami peningkatan yang dikhawatirkan berdampak ke arah kota.

Hingga pukul 17:34 laporan sementara air sudah mulai surut dan sebagian warga Desa Palengaan Daya telah mulai membersihkan sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah. Warga menilai banjir tahun ini di Kecamatan Palengaan adalah banjir paling parah.

Video: Tanggul Jebol, Ratusan Rumah di Ketitang Wetan Terendam Banjir

Video: Tanggul Jebol, Ratusan Rumah di Ketitang Wetan Terendam Banjir

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang menyebut adanya limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar terjadi karena kelalaian rumah sakit.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Iwan Ridwan menyampaikan pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis di area pemukiman warga itu.

Ia mengatakan sesuai dengan hasil verifikasi lapangan, ditemukan limbah medis bercampur limbah domestik yang diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Ini kelalaian, karena seharusnya limbah medis itu berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," ujar Iwan di Karawang, dilansir Antara, Sabtu (12/4).

Iwan mengatakan limbah medis itu tidak dikelola dengan benar. Pihak rumah sakit diduga telah lalai dalam melakukan pengelolaan limbah medis.

Ia berpendapat tidak mungkin pihak ketiga pengelola sampah yang mencampur limbah medis dengan limbah domestik. Sebab di tingkat rumah sakitnya sudah ada perbedaan warna kantong plastik untuk menampung limbah medis dan limbah domestik.

"Jadi ini dugaan kelalaian dari rumah sakit," katanya.

Ia menerangkan di dalam tumpukan limbah medis ditemukan identifikasi dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

Untuk jenis limbah medis yang ditemukan menumpuk di area pemukiman Desa Karangligar itu di antaranya jarum, alat suntik, infus, serta botol-botol plastik.

"Kami telah memanggil pihak rumah sakit (RS Bayukarta dan RS Hermina) pada Kamis (10/4) untuk dimintai keterangan awal," ucap dia.

Soal sanksi limbah medis, Iwan menyampaikan bahwa pemberian sanksi masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian.

"Kami tunggu dulu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sebelum memutuskan sanksi yang akan diberikan," katanya.

Sementara itu, Asisten Daerah I Pemkab Karawang Wawan Setiawan mengatakan dalam permasalahan temuan limbah medis, Pemkab Karawang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif.

Sanksi ini dilakukan melalui tahapan, mulai dari sanksi teguran tertulis hingga pencabutan izin operasional.

"Sanksi dari Pemkab itu berupa sanksi administratif, dan ada tahapannya. Kalau untuk pidana, itu ranahnya pihak kepolisian," kata Wawan.

KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang menilai, timbunan limbah medis bercampur sampah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar terjadi karena kelalaian pihak rumah sakit.

Kepala DLHK Karawang Iwan Ridwan menyampaikan, pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis di area permukiman di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan, limbah medis tersebut diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Ini kelalaian, karena seharusnya limbah medis itu berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," Iwan, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu, (12/4/2025).

Iwan menyampaikan, penanganan limbah medis itu tidak dikelola dengan benar. Pihak rumah sakit diduga telah lalai dalam melakukan pengelolaan limbah medis.

Dia menambahkan, tidak mungkin pihak ketiga selaku pengelola sampah yang mencampur limbah medis dengan sampah domestik.

Sebab, di tingkat rumah sakit sudah ada perbedaan warna kantong plastik untuk menampung limbah medis dan limbah domestik.

"Jadi ini dugaan kelalaian dari rumah sakit," ujar Iwan.

Jenis limbah medis yang ditemukan menumpuk di area permukiman Desa Karangligar itu di antaranya jarum, alat suntik, infusan serta botol-botol plastik.

"Kami telah memanggil pihak rumah sakit pada Kamis (10/4/2025) untuk dimintai keterangan awal," papar Iwan.

Ditanya mengenai sanksi atas temuan limbah medis di area permukiman warga itu, Iwan menyampaikan bahwa pemberian sanksi masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian.

"Kami tunggu dulu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sebelum memutuskan sanksi yang akan diberikan," papar Iwan.

Sementara itu, Asisten Daerah I Pemkab Karawang Wawan Setiawan bertutur, dalam permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif.

Sanksi ini dilakukan melalui tahapan-tahapan, mulai dari sanksi teguran tertulis hingga pencabutan izin operasional.

"Sanksi dari Pemkab itu berupa sanksi administratif, dan ada tahapannya. Kalau untuk pidana, itu ranahnya pihak kepolisian," kata Wawan.

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah akan memanggil para pengembang perumahan imbas banjir di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Jumat (11/4/2025).

Pemanggilan itu dilakukan untuk mengecek rencana dan perizinan pembangunan lahan apakah sudah sesuai prosedur atau belum.

“Kami akan segera melakukan pemanggilan pada pihak terkait untuk memeriksa izin dari perumahan yang lagi dibangun itu,” ucap Chandra kepada wartawan, Jumat malam.

Pasalnya, berdasarkan keterangan warga banjir di Jalan Ait Soleh Raya disebabkan karena pembangunan perumahan baru.

Akibat pembangunan itu saluran air di Jalan Ait Soleh Raya menyempit.

“Karena (kata warga) perumahan di sini sebelumnya enggak banjir seperti ini,” ujar Chandra.

“Cuma drainase buatan ini ternyata di sini lebar, di sana menyempit. Makanya saya bilang tadi ada bottleneck. Di sana sungai, turapnya dirobohin sehingga saya lihat pembangunan di sini tidak terencana dengan baik,” lanjut dia.

Pemanggilan ini untuk memastikan bahwa rencana pembangunan perumahan sudah sesuai kriteria.

“Kalau pun ada izinnya (pembangunan), kami akan cek lagi apakah sesuai dengan teknisnya bahwa memang ini benar drainasenya, site plannya,” tutur Chandra.