JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan merevitalisasi 13.400 koperasi unit desa (KUD) untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, program penguatan koperasi diperlukan untuk menyongsong pelaksanaan program makan bergizi gratis dan swasembada pangan.

Hal itu diungkapkan Budi Arie saat menerima audiensi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Menurut Budi Arie, saat ini sudah banyak koperasi yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program makan bergizi gratis dan swasembada pangan.

"Ada beberapa koperasi yang telah kami tinjau dan dipersiapkan. Ada Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung SKD (Koperasi Sekunder), dan Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat Sae Pujon di Malang, Jawa Timur, yang mana mereka sangat siap (untuk program makan bergizi gratis)," kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Budi Arie menyebutkan, Kemenkop saat ini sedang melakukan perbaikan tata kelola KUD yang jumlahnya sekitar 13.400 unit demi mendukung program prioritas pemerintah.

"Revitalisasi KUD menjadi salah satu program prioritas kami untuk mengaktifkan kembali dan mengembangkan KUD eksisting agar lebih berdaya saing, termasuk penghapusan buku dan hapus tagih Kredit Usaha Tani atau KUT," ujar Budi Arie.

Diketahui, Kemenkop sedang mendata koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam program makan bergizi gratis.

“Nanti kami sampaikan lebih lanjut datanya. Lagi kami data,” kata Budi Arie usai melantik pejabat eselon I di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Budi Arie mengatakan, Kemenkop juga mendata koperasi-koperasi yang akan menyuplai kebutuhan susu sapi dalam program makan bergizi gratis.

“Gabungan Koperasi Susu Indonesia memerlukan banyak perhatian, karena bisa memberi sumbangsih bagi program makan bergizi gratis,” tutur Budi Arie.

Budi Arie juga memastikan bahwa produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia akan seluruhnya diserap.

Ia menyebutkan, produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia mencapai 1,3 juta liter per hari, sementara kebutuhan bisa 4-5 juta liter per hari.

JAKARTA, investor.id – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melakukan kerja sama penyaluran pembiayaan senilai Rp 300 miliar ke Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). Hal ini untuk mendukung program pemerintah terkait pembangunan 3 juta rumah serta implementasi transit oriented development (TOD) di wilayah Tangerang Selatan.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Interim Chief Executive Officer/Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan dan Direktur Keuangan Perumnas Sindhu Rahadian Ardita, disaksikan oleh Chief Investment Officer IIF Ramadhan Harahap (Idhan) di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Fasilitas pembiayaan tersebut ditujukan untuk mendukung Perumnas dalam mengembangkan komunitas berkelanjutan melalui konsep TOD. Tujuannya adalah untuk menciptakan kawasan terintegrasi yang menghubungkan hunian, perkantoran, dan pusat bisnis dengan akses mudah ke transportasi publik," jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Proyek TOD tersebut meliputi pembangunan tiga menara apartemen dan revitalisasi Stasiun Rawabuntu di Tangerang Selatan. Terdapat 1.816 unit hunian, termasuk rusunami (32 lantai) dan dua menara apartemen komersial (masing-masing 34 lantai). Selain itu, proyek ini juga mencakup fasilitas umum, area komersial, dan lahan parkir.

Konsep TOD yang mengintegrasikan tempat tinggal dan tempat kerja ini sangat menarik karena dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara, selaras dengan konsep pembangunan kota yang berkelanjutan. Selain itu, kawasan komersial yang ada diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.

Kolaborasi tersebut menegaskan peran penting IIF dalam mendukung pengembangan infrastruktur regional, sejalan dengan visi Perumnas. Sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan, IIF juga mendukung langkah pemerintah mencapai tujuan dalam menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Perumnas juga telah sukses membangun sejumlah kawasan perumahan baru yang kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah melalui dukungan pemerintah, salah satunya dengan penyertaan modal negara (PMN).

Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, seperti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah perlu menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu diperlukan agar semua pihak yang terlibat dalam sektor perumahan bisa saling bersinergi dan bergotong royong dalam pembangunan rumah untuk masyarakat.

“Kami (Kementerian PKP) akan memperjuangkan proyek strategis nasional sektor perumahan. Kami ingin Program 3 Juta Rumah ini bisa terlaksana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Mohon doa dan dukungannya,” ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 Desember 2024.

Menurut Menteri PKP, Kementerian PKP akan menggandeng dengan sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) khususnya Kementerian ATR/BPN dalam pengusulan PSN sektor perumahan ini. Hal itu dikarenakan masalah pertanahan yang menjadi modal utama Pembangunan perumahan menjadi kewenangan Kementerian ATR/ BPN
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menyampaikan bahwa dirinya bersama sejumlah Menteri lainnya juga telah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Apalagi masalah perumahan bagi masyarakat saat ini tengah menjadi fokus pemerintah dengan target Pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.

“Saya bersama Menteri Kabinet Merah Putih telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai target Pembangunan 3 juta rumah. Dalam pertemuan salah satu yang disepakati oleh saya dan Pak Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN) adalah PSN untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar dia.

Adanya PSN sektor perumahan sangat penting untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian. PSN tersebut ke depan dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

"PSN itu ada yang proyek dan ada yang berupa program, usulan yang dimaksud adalah program. Ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian dan akan laporkan kepada Presiden. Perlu ada terobosan untuk mencapai hal itu (PSN)," ungkap dia.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan siap mendukung program perumahan MBR yang diusulkan menjadi PSN yakni Program 3 Juta Rumah. Dirinya juga meminta agar pelaksanaan program 3 juta rumah menggandeng pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut.

"Kita harus bisa mencari solusi supaya 3 juta rumah ini terwujud apa. Salah satunya dengan PSN sektor perumahan," kata dia.

(KIE)

SERANG, investor.id – Pemerintah akan melanjutkan program kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Program yang telah dijalankan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, dinilai positif dalam membantu masyarakat memiliki rumah.

Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait saat meninjau rumah subsidi di Mulia Graha Kencana (MGK) residence, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

“Jadi kalau memang bagus, ada program yang bagus, kenapa kita tidak tingkatkan? Saya pikir apa yang bagus di zaman Pak SBY mari kita tingkatkan kembali,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.  

Ara pun menambahkan, program atau perubahan yang belum bagus, diperbaiki. Sedangkan yang sudah agus dilanjutkan dan diperbesar.

Kendati begitu, Ara mengakui pemerintah hanya mampu membangun sekitar 257 ribu unit rumah dari target 3 Juta Rumah per tahun. Hal ini karena anggaran yang diberikan pemerintah sangat terbatas.

Dia berharap, APBN mencukupi pada tahun 2025 dan pemerintah memprioritaskan program KPR dengan skema FLPP. 

“Karena jujur saja kemampuan pemerintah untuk membangun itu sangat terbatas.  Nah tentu yang mau mendukung supaya ke depan program yang sudah bagus itu namanya FLPP. Semoga ke depan, tahun depan APBN kita mencukupi,” ucap Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Produsen produk-produk nutrisi berbasis susu, PT. Frisian Flag Indonesia (FFI) menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produk susu segar nasional. Dengan begitu, Indonesia tak perlu lagi bergantung pada impor susu, terutama dalam memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.

Dalam hal ini, Corporate Affairs Director PT FFI Andrew F Saputro menyampaikan bahwa pihaknya melanjutkan dan memperkuat kemitraan dengan peternak susu sapi lokal di bawah Dairy Development program (DDP), salah satunya di Koperasi SAE, Pujon, Malang, Jawa Timur.

“Koperasi Produk Susu (KPS) adalah mitra strategis kami untuk memberdayakan para peternak dalam menghasilkan susu segar berkualitas tinggi, dan untuk itu koperasi memegang peran penting dalam mendistribusikan susu segar dari peternak ke industri pengolahan," ujar Andrew dalam acara peresmian Milk Collection Center (MCC) Pujon yang diikuti Kompas Health, Selasa (10/12/2024).

Ia mengatakan, DDP sudah berjalan sejak 2013 dan tetap berkomitmen dalam membangun ekosistem yang memberdayakan peternak sapi perah Indonesia.

Harapannya, peternak lokal dapat menghasilkan susu segar berkualitas yang berdampak positif pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun bentuk program DDP dari FFI, antara lain berupa pendampingan, dukungan perbaikan fasilitas tanpa bunga sebesar Rp. 1,5 miliar, mengirim peternak untuk mengikuti Young Progressive Farmer Academy (YPFA) atau pelatihan peternak muda di Belanda, dan yang paling terkini atau baru diresmikan, yaitu dua tangki pendingin (cooling tank).

Tangki yang masing-masing dapat menampung 5 ton susu segar sebelum diangkut truk-truk Frisian Flag untuk diolah di pabrik FFI, Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Andrew, cooling tank di MCC Pujon akan meningkatkan efisiensi pengumpulan susu segar, menjaga kualitas produk, dan memfasilitasi peternak dalam memenuhi standar industri.

Ketua Umum Koperasi SAE Ni'am Shofi menyambut baik hadirnya tangki pendingin atau MMC dari FFI di Pujon. Menurutnya, dukungan teknologi dan akses pasar yang lebih baik memberikan kesempatan peternak untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

Produksi susu lokal yang lebih kuat akan membantu memenuhi kebutuhan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan status gizi masyarakat, terutama untuk memenuhi program utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, mengatakan bahwa susu termasuk asupan yang baik untuk menu makan bergizi, namun kondisi suplai dalam negeri masih belum mencukupi.

Untuk diketahui, kebutuhan susu nasional saat ini adalah 4,7 ton. Sementara, ketersediaan susu lokal hanya 3 juta ton. Artinya, Indonesia defisit 1,7 juta ton sehingga peternak lokal, produsen susu, dan para stakeholders perlu bahu-membahu menyiasati kondisi ini.

"Badan Gizi Nasional telah menghitung terkait paket makan bergizi gratis yang bahan bahan bakunya berasal dari sekitar sehingga harganya terjangkau. Dengan harga (anggaran) yang ada karena bahan baku (susu) dari lokal, maka harganya pun bisa terjangkau. Harapannya ada stok susu tersedia, seperti susu pasteurisasi dari Koperasi SAE Pujon dan yang diolah industri susu," ujar Agung.

Susu adalah sumber nutrisi lengkap yang penting bagi setiap pertumbuhan dan perkembangan anak karena menyediakan protein berkualitas tinggi dengan semua asam amino esensial, serta kalsium, magnesium, fosfor, dan berbagai vitamin yang esensial untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat sistem imun, dan mendukung pertumbuhan yang optimal.

Dengan kandungan nutrisi yang kaya dan manfaatnya yang berlimpah, susu memiliki peran penting dalam meningkatkan status gizi nasional.

Karena itulah, kolaborasi industri susu, peternak, dan semua pihak sangat diperlukan untuk mendukung ketersediaan susu dalam memenuhi program makan bergizi selama 5 tahun mendatang.

MALANG, KOMPAS.com - Produsen produk-produk nutrisi berbasis susu, PT. Frisian Flag Indonesia (FFI) menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produk susu segar nasional. Dengan begitu, Indonesia tak perlu lagi bergantung pada impor susu, terutama dalam memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.

Dalam hal ini, Corporate Affairs Director PT FFI Andrew F Saputro menyampaikan bahwa pihaknya melanjutkan dan memperkuat kemitraan dengan peternak susu sapi lokal di bawah Dairy Development program (DDP), salah satunya di Koperasi SAE, Pujon, Malang, Jawa Timur.

“Koperasi Produk Susu (KPS) adalah mitra strategis kami untuk memberdayakan para peternak dalam menghasilkan susu segar berkualitas tinggi, dan untuk itu koperasi memegang peran penting dalam mendistribusikan susu segar dari peternak ke industri pengolahan," ujar Andrew dalam acara peresmian Milk Collection Center (MCC) Pujon yang diikuti Kompas Health, Selasa (10/12/2024).

Ia mengatakan, DDP sudah berjalan sejak 2013 dan tetap berkomitmen dalam membangun ekosistem yang memberdayakan peternak sapi perah Indonesia.

Harapannya, peternak lokal dapat menghasilkan susu segar berkualitas yang berdampak positif pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun bentuk program DDP dari FFI, antara lain berupa pendampingan, dukungan perbaikan fasilitas tanpa bunga sebesar Rp. 1,5 miliar, mengirim peternak untuk mengikuti Young Progressive Farmer Academy (YPFA) atau pelatihan peternak muda di Belanda, dan yang paling terkini atau baru diresmikan, yaitu dua tangki pendingin (cooling tank).

Tangki yang masing-masing dapat menampung 5 ton susu segar sebelum diangkut truk-truk Frisian Flag untuk diolah di pabrik FFI, Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Andrew, cooling tank di MCC Pujon akan meningkatkan efisiensi pengumpulan susu segar, menjaga kualitas produk, dan memfasilitasi peternak dalam memenuhi standar industri.

Ketua Umum Koperasi SAE Ni'am Shofi menyambut baik hadirnya tangki pendingin atau MMC dari FFI di Pujon. Menurutnya, dukungan teknologi dan akses pasar yang lebih baik memberikan kesempatan peternak untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

Produksi susu lokal yang lebih kuat akan membantu memenuhi kebutuhan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan status gizi masyarakat, terutama untuk memenuhi program utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, mengatakan bahwa susu termasuk asupan yang baik untuk menu makan bergizi, namun kondisi suplai dalam negeri masih belum mencukupi.

Untuk diketahui, kebutuhan susu nasional saat ini adalah 4,7 ton. Sementara, ketersediaan susu lokal hanya 3 juta ton. Artinya, Indonesia defisit 1,7 juta ton sehingga peternak lokal, produsen susu, dan para stakeholders perlu bahu-membahu menyiasati kondisi ini.

"Badan Gizi Nasional telah menghitung terkait paket makan bergizi gratis yang bahan bahan bakunya berasal dari sekitar sehingga harganya terjangkau. Dengan harga (anggaran) yang ada karena bahan baku (susu) dari lokal, maka harganya pun bisa terjangkau. Harapannya ada stok susu tersedia, seperti susu pasteurisasi dari Koperasi SAE Pujon dan yang diolah industri susu," ujar Agung.

Susu adalah sumber nutrisi lengkap yang penting bagi setiap pertumbuhan dan perkembangan anak karena menyediakan protein berkualitas tinggi dengan semua asam amino esensial, serta kalsium, magnesium, fosfor, dan berbagai vitamin yang esensial untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat sistem imun, dan mendukung pertumbuhan yang optimal.

Dengan kandungan nutrisi yang kaya dan manfaatnya yang berlimpah, susu memiliki peran penting dalam meningkatkan status gizi nasional.

Karena itulah, kolaborasi industri susu, peternak, dan semua pihak sangat diperlukan untuk mendukung ketersediaan susu dalam memenuhi program makan bergizi selama 5 tahun mendatang.

SERANG, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap konsep rumah subsidi ke depan, mengacu pada konsep green housing, dan dapat diterapkan pada program 3 juta rumah. Hal ini sejalan dengan sejalan dengan sinergi pemerintah agar masyarakat memiliki rumah yang layak dan berkualitas.

“Konsep green housing ini juga menjadi keharusan dan masa depan kita semuanya karena dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, parameter seperti harus dikelola dengan tetap mempersiapkan ruang-ruang terbuka,” ujar AHY saat meninjau rumah subsidi di Mulia Gading Kencana (MGK), residence Serang, Tangerang, Kamis (12/12/2024). 

Dalam kunjungannya tersebut AHY didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirai.  

AHY menjelaskan rumah subsidi tersebut mengusung konsep green housing dan memenuhi unsur ruang terbuka serta penggunaan energi yang efisien sehingga masyarakat bisa menghemat penggunaan lampu.

“Kemudian juga agar penggunaan energi ini bisa semakin efisien, artinya gak perlu setiap saat pasang lampu, nyalakan lampu, tapi karena matahari juga bisa langsung dinikmati oleh para pengguni rumah, termasuk efisiensi air, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Menurut AHY, ke depan pemerintah meyakinkan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak, yang berkualitas, dalam arti aspek kesehatan, kenyamanan, dan juga keamanan yang terjamin,” pungkasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menambahkan, konsep green housing ini sangat penting dan memiliki ekosistem yang baik, mencakup developer, kontraktor lokal, perbankan, dan konsumen. Adapun rumah subsidi di MGK tersebut juga dekat dengan perkantoran.

“Jadi kita sebagai pemerintah harus mendorong, memfasilitasi bantuan, kebijakan-kebijakan, kasih insentif, supaya pada semangat membangun ini para developer ini, dan juga bisa rakyatnya juga senang,” tandas Maruarar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Medan -

Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Dengan jadi PSN Harga tanah untuk membangun 3 juta rumah tidak akan naik.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjelaskan dengan menjadi PSN, program 3 juta rumah akan lebih mudah dijalankan. Usulan agar program 3 juta jadi PSN muncul setelah dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah.

"Salah satu yang Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," ujarnya dikutip detikProperti Kamis (12/12/2024).

PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihaknya mari membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. "Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur politisi yang akrab disapa Ara itu.

Menteri ART/BPN Nusron Wahid menyebut salah satu masalah yang harus dihadapi dalam merealisasikan program ini adalah harga lahan yang bisa dinaikkan oleh pihak lain karena jumlahnya terbatas. Belum lagi program 3 juta rumah adalah program besar.

"Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. (Harga lahan) Dinaikkan oleh orang, bisa dinaikkan oleh orang yang punya, bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga menjadi spekulan dan sebagainya. Bener kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal," kata Nusron.

"(Harga tanah) Nggak boleh lebih. Kalau dia menaikkan lebih tinggi, sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan," tambahnya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada tanah yang bisa dijual belikan, pihaknya akan meminta bantuan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) maupun Perum Perhutani untuk memberikan bekas lahan produktif. Seperti lahan bekas perkebunan karet, kopi, maupun teh untuk dijadikan sebagai perumahan.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya (program) 3 juta rumah terwujud ini apa? Salah satunya PSN," ujarnya.

Nusron menuturkan, pihaknya menyiapkan setidaknya 50 titik kabupaten/kota untuk program tersebut. Wilayahnya tersebar di Indonesia, beberapa di antaranya seperti di Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Bali hingga Medan.

Apabila setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat berlangsungnya program 3 juta rumah membangun 10.000-20.000 unit rumah dengan luas tanah 60 m2, maka total lahan yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sekitar 150-200 hektare.

"Kalau satu kabupaten/kota, PSN-nya antara 10.000-20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta (rumah). Satu rumah kan 60 meter (luas tanah). Kalau kali 10.000 berapa? 600.000. Dibagi 10.000 berapa? 60.000. 60 hektare kan? Tambah fasus-fasusnya 40%, 24, (total) 84. 10.000 rumah, hanya butuh 84 hektare. Kalau 20.000 rumah, hanya butuh 168 hektare, maksimal 170 hektare," jelasnya.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah. "Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

(astj/astj)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa rencana PSN perumahan bagi MBR itu sudah disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto.

Ara menyebut rencana itu saat in tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukan ini adalah program, program agar bagaimana akan kita buat itu mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” tegasnya.

Serang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyebut potensi rumah murah dengan skema subsidi di Serang, Banten, mencapai 631 ribu unit pada 2025. Ara mengatakan potensi ini harus didukung berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.

"Tadi disampaikan bahwa dari manajemen stok ada 142 ribu yang sudah ready dan yang siap dibangun ada 429 ribu, artinya potensi untuk 2025 ada 631 ribu," kata Ara saat penyaluran KPR BTN dalam program 3 juta rumah di Kota Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

Dia mengatakan BTN pada pemerintahan Presiden Prabowo selama 2 bulan sudah menyalurkan 29 ribu rumah untuk masyarakat. Potensi skema rumah subsidi menurutnya perlu kolaborasi.

"Bagaimana ini kita akan coba bantu sekuat-kuatnya, karena dengan membantu pengembang sehingga membuat rumah berkualitas terjangkau dan murah, dengan membantu BTN bisa akad itu sama saja membantu target kami 3 juta rumah," paparnya.

Ara juga meminta pengembang agar menyediakan rumah murah tapi berkualitas. Pemerintah mendukung iklim usaha dan persaingan yang sehat.
Dia menyebut bank juga tidak akan membuat sulit pengembang yang ingin mendukung program pemerintah untuk rumah murah.

"Negara menurut saya harus pro ke kepentingan rakyat terutama masyarakat berpenghasilan rendah, itu rumah terjangkau, murah dan berkualitas," ucapnya.

Simak juga Video 'Di Balik Wacana Program 3 Juta Rumah':

[Gambas:Video 20detik]

(bri/idn)

Jakarta -

Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Tujuan Program 3 Juta Rumah

Bonny mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Ia menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tak menerimanya.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Cicilan Program 3 Juta Rumah

Bonny menjelaskan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," terangnya.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres (peraturan presiden) menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," tambah Bonny.

Anggaran Program 3 Juta Rumah

Cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan oleh pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," tuturnya.

Namun, untuk mendapatkan anggaran tersebut dibutuhkan peraturan presiden (perpres) dan undang-undang. Hal ini lantaran Kementerian PKP merupakan kementerian baru, sehingga membutuhkan waktu untuk memprosesnya, mengingat ada banyak badan dan kementerian baru di pemerintahan Prabowo.

"Dari Rp 53,6 triliun disudahi Rp 5 triliun. Jadi kurangnya berapa? Rp 48 triliun kan gitu. Dia (Kementerian PKP) nggak dapet 5 triliun, dia dapet Rp 53 triliun. Kenapa dapet Rp 5 triliun? Bagaimana Kementerian Keuangan untuk menyentor itu? Kementerian ini perpresnya belum turun," ucapnya.

Nasib Cicilan 3 Juta Rumah saat Prabowo Lengser

Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," imbuhnya.

Ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.

"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya.

Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai pelaksanaan Program 3 Juta Rumah perlu menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, hal itu diperlukan agar semua pihak yang terlibat dalam sektor perumahan bisa saling bersinergi dan bergotong royong dalam pembangunan rumah untuk masyarakat.

"Kami (Kementerian PKP) akan memperjuangkan proyek strategis nasional sektor perumahan. Kami ingin Program 3 Juta Rumah ini bisa terlaksana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Mohon doa dan dukungannya," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Kamis (12/12/2024).

Sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) akan diajak bersinergi, khususnya Kementerian ATR/BPN dalam pengusulan PSN sektor perumahan ini. Sebab, masalah pertanahan yang menjadi modal utama Pembangunan perumahan menjadi kewenangan Kementerian ATR/ BPN.

Adapun usulan ini, kata Maruarar, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Apalagi masalah perumahan bagi masyarakat saat ini tengah menjadi fokus pemerintah dengan target Pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.

"Saya bersama Menteri Kabinet Merah Putih telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai target Pembangunan 3 juta rumah. Dalam pertemuan salah satu yang disepakati oleh saya dan Pak Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN) adalah PSN untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujarnya.

Adanya PSN sektor perumahan sangat penting untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian. PSN tersebut ke depan dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

"PSN itu ada yang proyek dan ada yang berupa program, usulan yang dimaksud adalah program. Ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian dan akan laporkan kepada Presiden. Perlu ada terobosan untuk mencapai hal itu (PSN)," kata Menteri PKP.

(NIA DEVIYANA)